TNews, HUKRIM – Menko Polhukam Mahfud Md mendatangi KPK bersama Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan BLBI. Satgas BLBI meminta dokumen terkait obligor BLBI. “Saya bersama pimpinan Satgas BLBI diterima lengkap oleh pimpinan KPK, Firli Bahuri bersama seluruh komisionernya. Saya juga bersama semua pimpinan yang lain itu untuk memastikan kedudukan atau posisi kasus BLBI,” ujar Mahfud, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/4/2021). Selanjutnya, Satgas BLBI akan mengklasifikasi jaminan terkait utang BLBI itu. Klasifikasi dilakukan agar bisa diputuskan sistem penagihannya.
“Barang jaminannya sudah ada sekarang karena sudah selesai, kita klasifikasi mana yang bisa dieksekusi sekarang, mana yang bisa ditagih dalam bentuk tunai dan sebagainya,” kata Mahfud. Mahfud menjelaskan kasus BLBI awalnya merupakan utang perdata melalui Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu diputuskan bahwa Inpres tersebut sudah sah dan diputuskan oleh DPR. “Jadi BLBI itu semula adalah utang keperdataan yg diselesaikan melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2002 oleh Presiden. Pada waktu itu dikeluarkan secara sah dan MA kemudian memutuskan bahwa Inpres itu udah sah dan DPR juga udah pernah keluarkan keputusan bahwa DPR menganggap itu udah selesai dan menghormati keputusan pemerintah jalan keluar pada 2002,” ujar Mahfud.
“Kemudian pembayaran atas Inpres itu terakhir pada 2004 dalam bentuk keluarnya bbrp surat keterangan lunas (SKL) dari BPPN. Nah ada 48 obligor, dari sekian banyak obligor oleh KPK, ditemukan satu kasus yang dipidanakan yaitu kasus SKL BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) Sjamsul Nursalim itu punya dua, dia sebagai obligor dan juga debitur melalui Bank Dewa Rutji, dia nggak masalah tinggal bayar, kita tagih,” tambahnya. Ternyata BDNI itu bermasalah dan kasus Syafruddin Temenggung dan Sjamsul Nursalim dinyatakan onslag (melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum). Dari onslag itu terdapat kerugian negara yang bisa ditagih karena merupakan perdata.
“Yang BDNI itu jadi masalah. Ternyata oleh MA yang kasus Syafruddin Temenggung dan Sjamsul Nursalim itu dinyatakan onslag. Onslag itu betul ada kerugian negara yg bisa ditagih, tapi itu bukan pidana melainkan perdata,” katanya. “Oleh sebab itu, akan dianalisis kembali bersama KPK nanti. Kita memang sengaja KPK tidak masuk ke tim karena KPK itu lembaga penegak hukum pidana. Yang kedua, biar tetap independen, kalau ada masalah dengan ini biar masuk itu memang kewenangannya. Jadi kita hargai KPK, BPK juga kita enggak masukkan, biar dia independen nanti, kalau ada audit silakan,” sambungnya.
Sumber : detik.com
Seperti diketahui pelaksanaan peringatan Nuzulul Qur’an 1442 Hijriyah Pemkab Bolmut yang bertema “ Al-Qur’an Sebagai Pedoman dan Sumber Insparasi Sukses Dalam Kehidupan,” dilaksanakan pada 3 titik yang berbeda yakni Masjid Sabilil Huda di Kecamatan Pinogaluman dipimpin langsung oleh Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh, Masjid Agung Baiturrahman Boroko Kecamatan Kaidipang dipimpin oleh Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, M.AP dan Masjid Fastabiqul Khairat Kecamatan Bintauna dipimpin oleh Sekretaris Daerah Bolmut DR. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si.
Bupati Bolmut Drs.Hi. Depri Pontoh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa memperingati Nuzul Qur’an adalah sarana untuk mengingat dan mengenang kembali malam diturunkannya Al-Quran pertama kali oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW. Oleh karena itu melalui momentum Nuzulul Qur’an ini ia mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bolmut agar menjadikan Al-Qur’an sebagai satu-satunya panduan perjalanan dari dunia yang fanah ini menuju akhirat yang kekal.
Bupati Bolmut juga menghimbau masyarakat agar menjalani ibadah puasa di bulan ramadhan ini dengan penuh kesederhanaan dan keimanan. Apalagi dalam suasana Pandemi Corona, masyarakat diminta agar memperbanyak doa dalam menjalani ibadah di bulan ramadhan. “Yang penting dalam Ramadhan ini meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan berserah diri kepada Allah SWT,” kata Bupati Bolmut
“Kita harapkan kepada semua masyarakat muslim, selalu waspada, hati-hati, dan jaga jarak dan dilarang mudik mulai tanggal 6 Mei 2021, sampai tanggal 17 Mei 2021, sesuai hasil kesepakatan bersama Pemkab Bolmut dan Pemkab Gorontalo Utara dan Intruksi Presiden RI,”pungkas Bupati Bolmut. Kegiatan ini dihadiri Ketua TP-PKK Bolmut Dra. Hj.Ainun Pontoh Talibo, Kapolres Bolmut AKBP Wahyu Purwidiarso SH.,SIK, Kajari Bolmut Nana Riana SH.,MH, Kepala Pengadilan Agama, Kepala Kemenag Bolmut, Pimpinan DPRD bolmut, Staf Ahli Bupati, Staf Khusus Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, para Camat, Sangadi, serta tokoh-tokoh masyarakat.
Presiden juga meminta kepada seluruh kepala daerah bagaimana agar dapat tetap melaksanakan disiplin prokes secara ketat. Terkait penguatan ekonomi, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak dana yang mengendap di bank-bank daerah. “Segera belanjakan APBD, saat ini yang tinggi baru belanja pegawai yakni sebesar 63 persen sedangkan belanja modal hanya 5,3 persen,” jelasnya. Disamping itu, investasi harus didukung dimulai dari perizinan yang mudah.
