TNews, NASIONAL – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim jadi sorotan di tengah isu reshuffle atau perombakan jajaran Kabinet Indonesia Maju menyusul rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Peleburan dua kementerian itu berdasarkan keputusan DPR RI setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan surat yang disetujui dalam rapat paripurna 9 April lalu. Peleburan ini otomatis membuat posisi menteri bergeser. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan Jokowi akan melakukan reshuffle pekan ini.
Melalui cuitan di akun Twitter @AliNgabalinNew ia menyebut Jokowi akan melantik menteri baru yakni Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi/Kepala BKPM. Namun ia tak merinci sosok yang akan menempati posisi tersebut. Nama Nadiem sendiri sejak lama menjadi menteri yang paling banyak diminta untuk diganti. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan nama Nadiem berada di urutan atas dari deretan menteri yang diminta diganti setelah 100 hari Kabinet Indonesia Maju bekerja. Dari 1.600 responden, 42 persen menjawab perlu ada pergantian menteri, 36 persen menyatakan tidak perlu dan 22 persen tidak menjawab.
Dari rincian hasil tersebut, Nadiem berada di urutan ke-lima dari daftar menteri yang paling banyak diminta ganti dengan persentase 22 persen. Sementara pada survei IPO terkait kinerja kementerian/lembaga, peluang reshuffle kabinet dan potensi Capres 2024, masih banyak yang tidak puas dengan kinerja Nadiem. Pakar pendidikan Ubaid Matraji menilai sosok Nadiem akan sulit dipertahankan usai peleburan kedua kementerian tersebut. Penilaian ini berkaca pada sepak terjang Nadiem selama menjabat sebagai mendikbud. “Untuk komposisi yang sekarang saja masih kewalahan dan terlambat sekali. Kita tahu bagaimana repotnya mengurus pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi,” ucap Ubaid, Selasa (13/4).
Sejumlah program Nadiem di Kemendikbud juga dinilai banyak bermasalah. Ubaid melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan Nadiem di awal menjabat semata jargon dan retorika, sementara mlempem implementasi. Nadiem dinilai kebingungan membuat langkah praktis mengimplementasikan program yang mengakibatkan tak ada program yang maksimal usai setahun lebih menjabat. Selain itu, banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Nadiem. Mulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bermasalah, program organisasi penggerak dan Merdeka Belajar yang tak maksimal, hingga Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi.
Harapan publik yang cukup tinggi di awal menjadi merosot hingga muncul tagar #PendidikanSalahUrus di media sosial. “Kekerasan orang tua terhadap anak, kecanduan anak terhadap gadget, ini PR yang belum terselesaikan. Soal PJJ terlambat, kurikulum terlambat, kuota terlambat,” jelas Ubaid. Di sisi lain, Ubaid menilai akan banyak permasalahan baru usai peleburan Kemendikbud dan Kemenristek. Ibarat sopir dan bus, Nadiem akan kesulitan mengemudi jika tetap menempati posisi menteri usai dilebur. “Sopirnya nanti tidak konsen. Jujur ini bukan dunianya Pak Nadiem,” ucap dia. Jika Nadiem masih menjadi menteri usai peleburan dua kementerian itu, Ubaid menilai, mantan bos Gojek itu akan menghadapi permasalahan baru terkait riset.
Ubaid menjelaskan banyak problem lintas sektoral mulai dari sektor energi, SDM, ekonomi, pertanian, dan masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak berbasis riset. Selain itu, kemampuan perguruan tinggi melakukan riset banyak yang tidak berkontribusi pada kebijakan-kebijakan strategis yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. “Saya enggak yakin akan berjalan mulus [di tangan Nadiem]. Tetapi dengan indikator yang ada, soal riset tidak akan terpenuhi nantinya,” ucap Ubaid. Belum lagi kemampuan Nadiem mengelola program dan keuangan. Sebab, anggaran untuk pendidikan diambil dari APBN dan jumlahnya tidak sedikit. Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi X DPR RI di tahun 2021 anggaran untuk Pendidikan adalah 20 persen dari APBN atau sebesar Rp550 triliun.
“Kalau dia tidak punya kemampuan untuk mengelola program, maka ini akan menjadi pemborosan negara. Apalagi ini menyangkut amanah dari masyarakat soal APBN,” tuturnya. Sementara itu pakar pendidikan Indra Charismiadji menilai, penempatan Nadiem sebagai mendikbud sejatinya kurang tepat dari awal. Ia menilai, Nadiem tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengelola lembaga pendidikan. “Jadi sebetulnya kami semua sangat pesimis dengan Kemendikbud di bawah Nadiem dalam mengelola program. Bukannya mengecilkan, dia cerdas tapi sepertinya tempatnya bukan di pendidikan,” ucap Indra. Dalam membuat suatu program, Indra melihat Nadiem tidak mempunyai basis data dan kajian yang kuat. Bahkan banyak program Nadiem yang tidak ada naskah akademiknya.
Nadiem juga dinilai mempunyai masalah komunikasi karena cenderung satu arah. Hal tersebut akan sulit jika Nadiem harus melakukan penyesuaian setelah Kemenristek disatukan. Untuk itu, ia menyarankan Jokowi dan jajarannya untuk lebih selektif dalam memilih menteri. “Kalau boleh kami pegiat pendidikan menyarankan, siapa tahu reshuffle, tapi belum diketok palu, saya menyarankan Jokowi bisa memanggil tokoh pendidikan di Indonesia suruh mikir membangun SDM yang unggul itu gimana,” ucapnya.
Sumber : cnnindonesia.com
