TNews, KOTAMOBAGU – Rapat terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Kotamobagu Tahun 2020, terus dilanjutkan oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari pantuan, pembahasan melalui rapat internal bersama beberapa Kecamatan dan SKPD yang dilakukan di ruang paripurna DPRD Kotamobagu dimulai sejak Selasa (06/04/2021) kemarin.

Ketua Pansus yakni Eka Sartika Mashoeri mengatakan, pembahasan ini akan terus dilanjutkan dengan penjadwalan seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang harus dipenuhi.

“Seluruh SKPD akan kita gilir, sementara dijadwalkan oleh Sekertariat DPRD. Karena untuk menjadwalkan itu, mereka harus ada kesiapan dokumen serta ada beberapa tahapan yang dilengkapi dulu baru kita undang untuk tahap pembahasan. Untuk hari ini kita belum ada jadwal,” Tuturnya, Rabu (07/04/2021).

Ia menambahkan, untuk hasil awal pembahasan yang dilakukan belum bisa langsung dilihat, dikarenakan masih ada beberapa catatan yang harus dilengkapi dan kemudian dimasukkan.

“Tapi kan kita mengevaluasi realisasi kegiatan di dinas mereka atau di kecamatan, nanti hasilnya di akhir ada rekomendasi yang dikeluarkan pansus masalah pertanggung jawaban tahun 2020. Jadi kalau hari per hari, hasil belum kelihatan karena masih berproses,” Pungkasnya.

TNews, KOTAMOBAGU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu mengakhiri kisruh yang terjadi di pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Selasa (06/04/2021).

Hal ini sebagaimana kesepakatan bersama pada pelaksanaan hearing, di ruang Banmus yang dilaksanakan Komisi I DPRD Kotamobagu bersama panitia pelaksana pemilihan BPD serta beberapa pihak terkait lainnya.

“Kami sudah dua kali melakukan pertemuan terkait kisruh pemilihan BPD ini, dan tadi semuanya sudah selesai dibahas secara keseluruhan bersama,” Kata Ketua Komisi I yakni Agus Suprijanta.

Ia menuturkan, kisruh yang terjadi dalam pemilihan BPD Moyag ini hanya dikarenakan kurangnya sosialiasi ke Masyarakat. Sehingga dalam hal ini, DPRD sangat mengharapkan pada pemilihan selanjutnya ada penambahan anggaran. “Sosialisasi sebelum pemilihan itu sangat penting. Adapun yang kami sepakati tadi terkait aturan yang ada, tentang apa yang kami sampaikan. Rapat ini sudah selesai dan mereka yang terpilih, tidak ada perubahan karena itu hak mereka. Harapan kami bersama, dengan hasil ini situasi bisa kondusif lagi,” Pungkasnya.

Sekedar diketahui, Kisruh terjadi dikarenakan salah satu anggota BPD terpilih dikeluarkan oleh panitia, dari daftar keanggotaan BPD tanpa adanya alasan yang jelas. Sehingga menimbulkan kontrovensi dan oleh DPRD Kotamobagu dilakukan hearing.

TNews, KOTAMOBAGU – Guna menuntaskan problem  atau masalah yang timbul dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Komisi I DPRD Kotamobagu mencari jalan tengah dengan melaksanakan hearing.

Dalam Hearing yang berlangsung di Ruangan Banmus, DPRD Kotamobagu, Selasa (06/04/2021). Komisi I DPRD Kotamobagu duduk bersama panitia pelaksana pemilihan BPD dan beberapa pihak terkait lainnya.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kotamobagu, Agus Suprijanta, hearing kali ini merupakan yang kedua, dan sudah ditemukan jalan keluar dari masalah tersebut. “Kami sudah dua kali melakukan pertemuan terkait kisruh pemilihan BPD ini, dan tadi semuanya sudah selesai dibahas bersama,” ujarnya.

Lanjutnya, akar masalah dari kisruh  pemilihan BPD Moyag itu, disebabkan kurangnya sosialiasi ke Masyarakat. Sehingga sangat mengharapkan pada pemilihan selanjutnya ada penambahan anggaran. “Rapat ini sudah selesai dan mereka yang terpilih, tidak ada perubahan karena itu hak mereka. Harapan kami bersama, dengan hasil ini situasi bisa kondusif lagi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kisruh terjadi dikarenakan salah satu anggota BPD terpilih dikeluarkan oleh panitia dari daftar keanggotaan BPD tanpa adanya alasan yang jelas. Sehingga menimbulkan kontrovensi dan oleh DPRD Kotamobagu dilakukan hearing.

TNews, KOTAMOBAGU – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) DPRD Kota Kotamobagu Anugrah Beggie Gobel mengatakan, kalau pihaknya siap mengawal pelestarian adat dan budaya daerah, dimana salah satunya adalah dengan kegiatan-kegiatan seminar maupun diskusi tentang kebudayaan.

Hal itu diungkapkan Beggie saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD)  penyusunan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah tahun 2021, yang digelar di Aula Bontean Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Selasa (06/04/2021) pagi tadi.

“Kami DPRD terus mendorong untuk hal-hal terkait dengan pelestarian adat dan budaya di daerah ini. Bahkan siap mengawal jika ada hal yang bisa dilakukan DPRD terhadap output untuk kegiatan FGD penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) hari ini,” ungkap Beggie.

Dirinya menambahkan, DPRD Kotamobagu diminta atau tidak oleh pemerintah, akan terus berupaya maksimal berperan dalam hal pengembangan dan pelestarian kebudayaan juga adat istiadat di Kotamobagu. “Sejauh ini DPRD selallu dilibatkan dalam hal penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah. Prinsipnya adalah, kita DPRD akan terus berperan, diminta ataupun tidak oleh pemerintah, sebab ini merupakan hal yang krusial, dalam menjaga kebudayaan daerah kita, di tengah perkembangan jaman,” tambahnya.

Masih menurut Beggie, DPRD juga sebelumnya telah membahas soal Peraturan Induk Pariwisata Daerah, yang nantinya regulasi tersebut, bisa menjadi salah satu dasar untuk pemerintah daerah, sehingga bisa tersentuh bantuan dari pusat, terkait dengan pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya adalah pelestarian kebudayaan, sebagai bagian dari wisata budaya di daerah.