Beranda blog Halaman 2321

Cair 11-15 Maret, Ini Cara Daftar Kuota Internet Gratis Kemendikbud

0

TNews, PENDIDIKAN – Bantuan kuota data internet di tahun 2020 mendapatkan respon positif dari masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, di tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet selama tiga bulan sejak bulan Maret 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerangkan bahwa peserta didik PAUD mendapat 7 GB/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10GB/bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 12 GB/bulan. Sedangkan, mahasiswa dan dosen mendapat 15 GB/bulan.

“Jadi di tahun 2021, kita akan memberikan kuota namun dengan giga yang lebih kecil daripada kuota belajar sebelumnya. Tetapi, kuota ini adalah kuota umum, jadinya dapat mengakses seluruh laman dan aplikasi,” jelas Nadiem dalam Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2021 secara daring, Senin (1/3/2021).

Bantuan tersebut, lanjut Nadiem, akan disalurkan pada tanggal 11-15 setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Semua yang telah menerima bantuan kuota Kemendikbud pada bulan November-Desember 2020 dan nomor tersebut masih aktif, akan otomatis menerima bantuan kuota pada bulan Maret 2021.

Jika belum terdaftar atau ganti nomor

 Nadiem menjelaskan, bagi yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan kuota sebelumnya, masih bisa mendaftar. Namun, pencairan kuota bagi pendaftar baru, akan dilakukan pada bulan April 2021.

Berikut langkah yang perlu dilakukan: 

  1. Calon penerima melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021 untuk mendapatkan bantuan kuota. 
  2. Pimpinan/ operator satuan pendidikan mengunggah SPTJM untuk nomor yang berubah atau nomor baru pada:

https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id/ atau https://pddikti.kemdikbud.go.id/  (untuk jenjang pendidikan tinggi)

Untuk bisa terdaftar kuota gratis, berikut syarat yang perlu dipenuhi calon penerima kuota gratis Kemendikbud 2021: 

  1. Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Terdaftar di aplikasi Dapodik. Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
  2. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif. Memiliki nomor ponsel aktif. 
  3. Mahasiswa Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree. Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan. Memiliki nomor ponsel aktif. 
  4. Dosen Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021. Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP). Memiliki nomor ponsel aktif.

Sumber : Kompas.com

Heboh Video Asusila Pelajar di Tasikmalaya, KPAI Turun Tangan

0

TNews, HUKRIM – Aksi asusila sepasang pelajar di Kabupaten Tasikmalaya viral di Whatsapp Grup. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya melakukan investigasi. KPAID menemukan fakta, pelaku yang terekam video masih duduk di Bangku Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah pertama (SMP).

“Memang betul kami dapati bahwa video viral, kami dalami dan investigasi terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa pemeranya masih anak anak usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam waktu dekat akan kami panggil para pihak yang terlibat. Kami lakukan edukasi,”Ucap Ato Rinanto, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya di Kantor Pemda Tasikmalaya, Rabu (03/03/21).

Lokasi yang digunakan merupakan areal Kantor Desa yang berada satu komplek dengan Sekolah dan gedung PPK. Dipastikan pengambilan Video dilakukan siang hari. Diketahui, kedua anak ini beradegan layaknya orang dewasa sambil senderan di dinding bangunan. Sementara, seorang temannya menunggu dengan duduk di atas motor. “Dalam investigasi ditemukan perbuatan ini dilakukan di areal Desa ada gedung ppk, sekolah dan dilakukan siang hari. Sementara pengambilan video oleh orang lain. Sudah kami temukan dan akan dipanggil,” kata Ato.

Tindakan asusila pelajar ini disinyalir terjadi akibat minim pengawasan orang tua serta faktor belajar daring. Siswa lebih leluasa menggunakan gadget dengan alasan belajar daring. “Ada korelasi ini dengan masa Pandemi Covid 19. Hari ini anak lebih leluasa memegang gadget ini bisa jadi salah satu pemicu,” tambah Ato.

Bahkan Data KPAID Kabupaten Tasikmalaya tindak Kekerasan dan asusila setahun pandemi Covid-19 sangat tinggi. Angkanya terjadi 152 kasus dengan 80 persenya tindakan asusila. “Pertama masa pandemi tindak kekerasan di Kabupaten Tasikmalaya meningkat signifikan. Melibatkan 152 orang anak di tahun 2020. Delapan puluh persenya a susila dan ini membuat kita prihatin.” Pungkas Ato.

 

Sumber : detik.com

Tatong Bara Terus Bangun Sinergitas dengan Kepala Daerah se Bolmong Raya

0

TNews, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara terus membangun sinergitas dengan kepala kepala daerah di wilayah Bolmong Raya. Betapa tidak, setelah melakukan kunjungan silaturahmi dengan Bupati Boltim Sachrul Mamonto Selasa kemarin, untuk hari ini sosok wali kota berparas cantik ini mengundang 3 kepala daerah lainnya yakni Bupati Bolmong Yasti Mokoagow, Bupati Boltim Sachrul Mamonto, dan Bupati Bolmut Depri Pontoh.

Dalam pantauanm, Empat kepala daerah di Bolaang Mongondow Raya, ini berkumpul di Rumah Dinas (Rudis) Wali Kota Kotamobagu.

Bahkan Informasi yang didapat, kalau keempat kepala daerah ini akan berkunjung ke Bupati Bolaang Mongondow Selatan Hi Iskandar Kamaru SPt, untuk melakukan silaturahmi serta membangun sinergitas, antar kepala daerah yang ada di wilayah Bolaang Mongondow Raya.

“Pertemuan kita ini untuk satukan visi dan misi kita supaya terbangun. Kedepan seperti apa Bolaang Mongondow Raya ini akan kita bangun, tentu kita bahu membahu. Jika ada kelebihan di Kotamobagu harus kita tiru, kalau ada kekurangan kita beri solusi. Begitu juga kalau ada kekurangan di wilayah saya Bolaang Mongondow, maka Ibu Wali Kota, Pak Bupati Bolmut, dan Pak Bupati Boltim bisa tegur saya dan berikan solusi untuk kemajuan daerah kita,” ungkap Bupati Bolaang Mongondow Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, didampingi oleh 3 kepala daerah lainnya.

Sementara itu Wali Kota Ir Tatong Bara mengatakan, mereka sepakat kalau Kepala Daerah di Bolaang Mongondow Raya harus kompak.  “Kita ingin semua pemimpin di BMR ini kompak semua. Kalau semua sudah kompak, kami yakin Bolaang Mongondow Raya ini akan bisa terwujud. Prinsipnya adalah saling bahu membahu, siapa mau jadi apa kedepan harus saling dukung,” ujar Tatong.

 

Konni Balamba

Dua Rumah Sakit Baru di Sulut Ditargetkan Beroperasi April 2021

0

TNews, SULUT- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meninjau pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulut dan Rumah Sakit Mata di Kota Manado, Senin (1/3/2021). Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menyatakan optimis pembangunan kedua RS tersebut dapat selesai pada April 2021. “Targetnya Maret, April kalau bisa sudah selesai. Sudah selesai artinya sudah bisa dioperasionalkan,” kata Olly setelah melakukan peninjauan.

Olly menjelaskan bahwa Pemprov Sulut dan pihak kontraktor akan melakukan penandatanganan berita acara surat terima sehingga kelengkapan peralatan-peralatan medis, tempat tidur dan sarana prasarana lainnya dapat dilakukan. Sementara itu terkait kesiapan operasional rumah sakit sementara dilakukan tes komisioning yang menyangkut pekerjaan STP, AC, listrik dan sebagainya. “Kalau dia sudah memenuhi syarat artinya pekerjaannya sudah mencapai seratus persen,” ucapnya.

Lebih jauh, Olly menekankan bahwa RSUD Sulut dan RS Mata akan diresmikan jika benar-benar sudah bisa dioperasionalkan untuk melayani masyarakat Sulut. “Supaya kalau kita sudah resmikan jangan cuman sekadar bangunannya selesai, resmikan itu sudah bisa dioperasionalkan,” kuncinya. Peninjauan RS turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Gammy Kawatu dan Kadis Kesehatan Debby Kalalo.

 

Sumber : BeritaManado.com

Tindak Lanjut Keputusan 3 Menteri, Pemkot Kotamobagu Terbitkan Surat Edaran Libur Nasional

0

TNews, KOTAMOBAGU – Sekretariat Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 003/Setda-KK/137/III/2021, tentang penetapan libur nasional dan cuti bersama di lingkungan Pemkot Kotamobagu.

Hal ini guna menindaklanjuti perubahan atas keputusan bersama 3 Menteri. Masing-masing Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 tahun 2020 serta Nomor 04 tahun 2020.

Dalam surat edaran tertanggal 1 Maret 2021 ini menyebutkan, bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penanganan COVID 19 dan efektifitas hari kerja serta pedoman bagi instansi Pemda dalam melaksanakn hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021.

“Cuti bersama tahun 2021 yang semula pada tanggal 12 Maret, 17,18 dan 19 Mei serta 27 Desember diubah menjadi hari kerja,” poin tertulis dalam surat edaran yang ditandatangani Sekda atas nama Wali Kota Kotamobagu ini.

Berikut Tanggal Hari Libur Nasional :

1 Januari (Tahun baru)

12 Februari (Tahun baru Imlek)

11 Maret (Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW)

14 Maret (Hari Raya Nyepi)

2 April (Wafat Isa Almasih)

1 Mei (Hari Buruh Internasional)

13 Mei (Kenaikan Isa Almasih)

13-14 Mei (Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah)

26 Mei (Hari Raya Waisak 2565)

1 Juni (Hari Lahir Pancasila)

20 Juli (Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah)

10 Agustus (Tahun Baru Islam 1443 Hijriah)

17 Agustus (HUT Kemerdekaan RI)

19 Oktober (Maulid Nabi Muhammad SAW)

25 Desember (Hari Raya Natal)

Tanggal Cuti Bersama:

12 Mei (Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah)

24 Desember (Hari Raya Natal)

 

Tim Totabuan News

Putra Gubernur Sulut Jabat Wabendum Karang Taruna Nasional

0

TNews, SULUT – Kegiatan Kementerian Sosial (Kemensos) RI Pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna terasa spesial. Pasalnya, salah satu putra terbaik Sulut saat ini, Rio Dondokambey didapuk bersama Gibran Rakabuming.

Rio Dondokambey yang adalah putra Gubernur Sulut Olly Dondokambey sebagai Wabendum dan Gibran Rakabuming yang adalah putra Presiden RI Joko Widodo didaulat menjadi Ketua Mejelis Pertimbangan. Keduanya bakal menyokong Ketua KT Dr Didik Mukrianto dan Waketum Budhy Setiawan serta Sekjen Deden Sirajudin. “Segenap warga Karang Taruna se-Sulut menyambut dengan syukur dan gegap gempita walaupun dalam kondisi COVID-19 menyaksikan pengukuhan lewat daring,” ungkap Ketua Karang Taruna Sulut Billy Lombok, Rabu (3/3/2021).

Selain itu, yang lebih spesial lagi, tambah Wakil Ketua DPRD Sulut ini, ada nama lain putra Sulut dalam pengurus nasional. “Mereka adalah kader terbaik di Sulut yakni Erlando Silangen dan Kevin Lotulung,” aku Lombok. Kembali ke Rio Dondokambey, Lombok bersyukur sahabatnya tersebut mampu tampil di tingkat nasional. “Sulut salah satu formatur, tidak mudah seseorang dipercayakan dalam struktur inti. Ini bukti ketokohan Rio sudah matang dan teruji, demikian juga rasa terima kasih kami dan selamat kepada Ketum DR Didik Mukrianto dalam mengabdi untuk bangsa dan negara,” tutup politisi muda namun sarat pengalaman ini.

 

Sumber : BeritaManado.com

Kinerja Setwan Disoroti

0

TNews, POLITIK – Kinerja eksekutif Minahasa Tenggara (Mitra), dalam hal ini Sekretariat DPRD (Setwan), tak lepas dari sorotan para legislator. Hal ini terungkap dalam hearing atau dengar pendapat bersama Komisi I Bidang Pemerintahan di bawah pimpinan Artly Kountur, di Kantor DPRD Mitra, pada Selasa (2/3/2021).

Kinerja dari jajaran setwan di bawah pimpinan Boyke Akay menghadirkan sejumlah catatan kritis dari para perwakilan rakyat di Bumi Patokan Esa, salah satunya berkaitan dengan kebersihan. “Masa tempat kami bekerja untuk rakyat Mitra tak terjaga kebersihannya? Kan THL (Tenaga Harian Lepas,red) ada banyak,” ungkap Sophia Antou, legislator perwakilan Dapil I.

Dirinya menambahkan, harusnya Sekretaris Dewan (Setwan) menetapkan Job Description bagi jajaran yang ada, termasuk para THL. “Harus ada job description yang jelas agar kegiatan setiap hari jajaran yang ada sudah jelas. Nanti saya akan pantau itu,” pungkas Sophia Antou. Di lain pihak, Sekwan Boyke Akay mengatakan akan menindaklanjuti catatan yang diberikan para legislator tersebut.

Kendati menurutnya, berkaitan dengan THL yang berjumlah sekitar dua puluhan orang sudah ada jadwal kerja, namun pihaknya akan kembali mengkoordinasikan agar berjalan dengan maksimal. “Kami akan kembali menggenjot hal ini agar dapat turut menunjang kinerja para dewan yang terhormat di Kantor DPRD Mitra,” tukas Boyke Akay, di hadapan anggota Komisi I Heedy Tumbelaka, Sophia Antou, Fitri Asaha, Rasni Pontororing, dan Tommy Lumintang.

Adapun hearing yang dilaksanakan turut diikuti oleh Asisten I Setdakab, Jani Rolos, Asisten III Setdakab, Elly Sangian, Kepala DPMPD, Arnold Mokosolang, Kepala Dinas Dukcapil, Piether Owu, beserta sejumlah jajaran instansi terkait.

 

Sumber : beritamanado.com

Perpres Investasi Miras Dicabut, Mahfud: Pemerintah Tak Alergi Kritik

0

TNews, POLITIK – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bicara soal dicabutnya lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi miras di sejumlah daerah. Bicara dicabutnya lampiran itu, Mahfud menyebut pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran dari masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud di akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Rabu (3/3/2021). Mahfud awalnya berbicara kritik ke pemerintah soal vaksinasi mandiri oleh perusahaan. Ia menyebut pemerintah akhirnya mengizinkan vaksinasi mandiri itu. “Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Ada yg kritik, harus-nya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi, harus-nya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan,” kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian bicara soal lampiran perpres terkait investasi miras dicabut oleh pemerintah. Mahfud menyebut dicabutnya lampiran perpres terkait investasi miras itu sebagai bentuk pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran. “Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu maka Pemerintah mencabutnya. Jadi Pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran. Asal rasional sebagai suara rakyat maka Pemerintah akamodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan,” ujar Mahfud.

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi miras di sejumlah daerah sebelumnya mendapatkan kritik dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) hingga partai politik. Sejumlah kalangan meminta perpres itu dicabut Presiden Jokowi. Perpres ini pun menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Presiden Jokowi kemudian mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol. “Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3).

Jokowi menjabarkan alasannya mencabut lampiran perpres terkait investasi baru miras ini. Jokowi mengaku menerima masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam. “Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” jelas Jokowi.

 

Sumber : detik.com

Sukseskan Program Pemerintah, I Nyoman Sarwa Divaksin

0

TNEWS- Anggota DPRD Provinsi Sulut, I Nyoman Sarwa melakukan penyuntikkan vaksin covid 19 tahap I, Selasa (02/03) bertempat diruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Usai melaksanakan Vaksin, kepada awak media Sarwa (sapaan akrabnya) mengajak kepada seluruh teman-teman dan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

“Vaksin ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri kita, keluarga dan kerabat terdekat kita. Untuk itu mari kita ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program ini, ” ujarnya sembari mengajak untuk mendukung program pemerintah dgn melakukan vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid 19 agar kita bisa kembali normal dalam beraktifitas.

(DVD)

Kepala BNPT : Aktivitas Daring Buka Potensi Terpapar Radikalisme

0

TNews, NASIONAL – Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) yang dibentuk Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) sejak 2012 memiliki peran sentral dalam pencegahan paham radikalisme di daerah. FKPT menggunakan pendekatan kearifan lokal di masing-masing daerah dalam menyekat penyebaran ideologi radikal.

Dalam pembukaan Rakernas FKPT, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan ilai-nilai yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia bisa menjadi pemicu lahirnya paham radikalisme di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan. Ia pun berharap agar pengurus FKPT dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan paham radikalisme yang mengarah kepada terorisme kepada masyarakat setempat.

Boy menyarankan FKPT melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam kepengurusan maupun pada saat melakukan sosialisasi. Tokoh yang dimaksud bisa dari unsur pemerintah, tokoh agama, pendidikan, dan tokoh-tokoh lainnya.

“Kita semua adalah pejuang antiradikalisme intoleran, inilah tugas kemanusiaan yang diwarisi oleh para leluhur kita, menjadi tugas kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan nilai-nilai luhur bangsa. Tentunya untuk tugas FKPT masing-masing provinsi agar melaksanakan program-program yang telah tersusun dan mengidentifikasi permasalahan dengan baik meski di tengah keterbatasan dan kendala akibat pandemi COVID-19,” ungkap Boy Rafli.

Boy turut mengingatkan kepada pengurus FKPT terkait maraknya paham radikalisasi melalui ruang digital di masa pandemi saat ini. Ia menerangkan di saat masyarakat banyak beraktivitas lewat daring, potensi terpapar propaganda radikal terorisme kian besar. Menurut Boy propaganda radikal tersebut dapat dikalahkan dengan mengisi dunia maya dengan konten-konten positif, yang sarat akan nilai toleransi dan perdamaian.

Sementara itu, pada Rakernas FKPT Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT Moch. Chairil Anwar menyampaikan laporan kinerja FKPT Tahun 2020. Ia menyebut dalam menjalankan tugasnya, FKPT bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap ancaman penyebaran ideologi radikal terorisme. Selain itu FKPT bertugas untuk menggugah kesadaran masyarakat melawan ancaman terorisme di daerah secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan kearifan lokal.

“Perlu saya sampaikan bahwa FKPT dalam keterlibatannya mencegah paham radikal terorisme di daerah sangatlah penting, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme tidaklah hanya menjadi tugas BNPT sendiri namun tetap harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat,” ungkap Chairil.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga meminta agar seluruh pengurus dapat mengembangkan kearifan lokal budaya di daerah masing-masing yang lebih majemuk sebagai kekuatan untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Rakernas FKPT ke-VIII tahun 2021 dihadiri 192 peserta. Acara dilakukan dengan membagi peserta yang hadir online dan offline.

 

Sumber : detik.com

BERITA TERBARU