TNews, NASIONAL – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan capaiannya di Istana Negara dalam perayaan Hari Pers Nasional. Namun, aksi Anies Baswedan itu dinilai tak tepat mengingat Jakarta masih didera masalah banjir.

Puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 ini digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Peringatan ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri kabinet. Sementara pimpinan DPR dan gubernur daerah lainnya hadir secara virtual.

Mulanya, Anies mengapresiasi insan pers yang menurutnya tetap mengabarkan berita terkini meski di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, Anies menyampaikan sejumlah pencapaiannya di Jakarta, salah satunya terkait kemacetan.

“Izinkan kami juga melaporkan bahwa Jakarta pada tahun 2020 ini keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia. Biasanya kita ingin masuk daftar 10 terbesar, kalau kemacetan kita ingin keluar dari 10 besar,” ungkapnya.

Anies mengatakan, pada 2017, Jakarta menduduki peringkat keempat dalam daftar 10 besar kota termacet di dunia. Pada 2020 ini, kata dia, Jakarta berada di posisi ke-31.

“Di tahun 2017 Jakarta nomor 4 di dunia, 2018 menjadi nomor 7, 2019 menjadi nomor 10, dan alhamdulillah di tahun 2020 kita menjadi ranking 31. Insyaallah ini menjadi pengalaman yang berbeda,” tutur Anies.

Aksi Anies Baswedan ini dikritik oleh sejumlah pihak. Beberapa pihak mengatakan pamer capaian di tengah banjir yang merendam ibu kota dianggap tak elok.

1. PKB

PKB menilai penyebutan ‘prestasi’ DKI oleh Anies kurang elok disampaikan di tengah situasi pandemi COVID-19 dan banjir Jakarta.

“Glorifikasi ‘prestasi’ atas dikeluarkannya DKI Jakarta dari daftar 10 kota termacet di dunia tahun 2020 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan pada puncak Hari Pers Nasional Tahun 2021 di Istana Negara terasa kurang elok di tengah situasi penanganan pandemi COVID-19 yang masih kedodoran dan derita sebagian masyarakat DKI Jakarta yang dilanda banjir beberapa hari ini,” kata Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB Luqman Hakim kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Tak hanya itu, Luqman mengatakan capaian Jakarta keluar dari kota termacet tidak dilihat berdasarkan penilaian objektif. Sebab, kata Luqman, selama 2020 ini tidak ada kebijakan revolusioner dari Pemprov DKI untuk atasi kemacetan di DKI Jakarta.

“Sepanjang tahun 2020, kita tidak melihat adanya kebijakan revolusioner yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi masalah transportasi. Jadi, kalau tidak ada kebijakan baru yang komprehensif di bidang transportasi, bisa dipastikan berkurangnya kemacetan di Jakarta lebih karena faktor kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah untuk menangani COVID-19. Salah satunya mengurangi mobilitas warga,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini juga menilai DKI Jakarta keluar dari kota termacet lebih karena kebijakan PSBB yang membatasi pergerakan warga. Atas dasar itu, Luqman meminta Anies lebih fokus mengatasi pandemi hingga banjir di DKI Jakarta.

2. PDIP

Selain itu, kritik juga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmat Handoyo. Menurutnya capaian itu tidak sesuai dengan fakta.

“Yang bener nih Saudara Gubernur memamerkan keberhasilan yang tidak sesuai fakta. Ingat ya, Pak Gubernur, 2020 itu ada pandemi dan jalan Jakarta menjadi sepi karena ada aturan dari PSBB menjadi PPKM, jelas kondisi tidak normal kok dipamerkan,” kata Handoyo kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Handoyo mengatakan wajar saja kemacetan di DKI Jakarta berkurang karena adanya batasan operasional di perkantoran selama pandemi. Handoyo menilai Anies belum optimal mengurangi masalah kemacetan saat ini.

Tak hanya itu, Handoyo menyayangkan perkataan Anies yang disampaikan di tengah kondisi Jakarta yang banjir saat ini. Handoyo meminta Anies lebih baik mensosialisasikan protokol kesehatan.

“Sedih membaca berita ini. Semestinya Pak Gubernur, di saat Jakarta masih banjir, fokus saja mendesain dan mencari solusi Jakarta yang masih banjir serta terus membumikan protokol kesehatan dan mengajak bergandeng tangan masyarakat memerangi COVID-19 bersama-sama, bukan malah memamerkan kemacetan yang tidak sesuai fakta,” tuturnya.

3. Golkar

Golkar turut mengkritik Anies Baswedan. Golkar menilai pencapaian tersebut seharusnya disampaikan di momen lain.

“Mengenai Pak Anies, saya paham beliau kenapa mengatakan itu, akan tetapi ya momen-momen ini harus dimanfaatkan untuk apresiasi insan pers, media. Segala sesuatu ada waktunya, ada momennya. Bila ini momennya, sampaikan hal tersebut. Ya memang pasti ada momen kesempatan lainnya,” kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono, Selasa (9/2/2021).

Dave menilai seharusnya momen Hari Pers Nasional dimanfaatkan Anies untuk memastikan keterbukaan informasi dari Pemprov DKI. Dia juga mengatakan Anies harusnya memastikan insan pers mudah menghubungi dirinya.

“Ini harusnya digunakan untuk bicara terkait keterbukaan informasi, kemudahan media untuk menghubungi Pak Anies, dan bisa dipaparkan keberhasilannya dalam melayani masyarakat,” ucapnya.

Dave mengkritik Anies terkait capaian keluar dari 10 besar kota termacet. Dia menilai klaim Anies hanya karena ada PSBB dan PPKM sehingga pergerakan masyarakat menurun.

“Ya tapi kan sekarang ini lagi ada PSBB, terus PPKM, pergerakan sekolah-sekolah juga masih, kalau dikatakan sekarang keluar dari kota termacet setiap tahun masih ada kemacetan dan kebanjiran di Jakarta. Lalu situasinya kan berbeda hari ini dengan 2 tahun lalu, selama 2020 ini kan pergerakan manusia drop drastis,” ujarnya

Sumber: detik.com