TNews, BOLMONG — Tugu perbatasan antara Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) akan dibangun Tahun 2021 mendatang.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Bolmong Muhammad Arif, Minggu (06/12/2020).

Menurut Arif, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021, merencanakan pembangunan tugu perbatasan antara di Desa Pangi, Kecamatan Sang Tombolang. Dari usulan anggaran pembangunan tugu tersebut, Pemkab mengalokasikan sebesar Rp 250 juta. Nantinya, pembangunan tugu tersebut akan dihiasi dengan ciri khas dan nuansa adat Mongondow.

“Sejauh ini anggaran yang kita usulkan tercatat ada Rp 250 juta. Anggaran itu dimaksudkan untuk pembangunan tugu perbatasan antara Kabupaten Bolmong dan Bolmut,” katanya.

Namun, sebelum proses pembangunan dilangsungkan pada tahun 2021 mendatang, Arif menyebut pihaknya masih akan melakukan survei titik pembangunan. Selain itu, akan dilakukan koordinasi dengan Pemkab Bolmut untuk mendapatkan kesepahaman dalam rangka pembangunan tersebut.

“Tetapi, sebelum memasuki pelaksanaan pembangunan, kita akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Bolmut. Apalagi kita berada di daerah yang kental dengan tradisi bobahasaannya. Oleh karena itu, kita pastikan proses pembangunan akan dikoordinasikan dengan seluruh pihak,” tuturnya.

Sementara itu, Pemkab Bolmong memilih pembangunan tugu di perbatasan Bolmong dan Bolmut karena untuk tugu yang ada di perbatasan Bolmong dan Minsel masih dalam kondisi yang bagus. Sehingga, dilakukan pembangunan tugu baru dengan daerah lainnya.

“Kalau untuk tugu batas dengan Minsel itu tinggal dilakukan pemeliharaan. Selanjutnya, perbatasan dengan daerah tetangga lainnya juga kita prioritaskan namun memperhatikan ketersediaan anggaran pemerintah daerah,” pungkas Arif.

Imran Asiaw

TNews, BOLMONG — Petugas Agama Islam se-Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) resmi menerima insentif triulan IV Tahun 2020.

Penerimaan tersebut diserahkan langsung secara simbolis Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, Sabtu (05/12/2020) di lokasi pembangunan Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur’an Ayyastiyah, di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.

Bupati Yasti dalam sambutannya mengatakan, saat ini pemerintah daerah terus berupaya untuk memberikan kesejahteraan bagi para petugas agama sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab maka disiapkan insentif.

“Petugas agama merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam upaya peningkatan dan pembinaan mental, spritual dan ketaqwaan bagi masyarakat dan generasi muda. Sehingga wajarlah untuk disejahterahkan,” ungkap Bupati.

Pekerjaan seperti imam dan pegawai syar’i kata dia, adalah pekerjaan sosial dan pekerjaan mulia. Sehingga, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memberikan insentif.

“Insentif yang diberikan ini bukanlah bayaran atau imbalan kepada imam dan pegawai syar’i. Tetapi insentif adalah bagian dari usaha Umaroh untuk melindungi orang yang berilmu agama, sekaligus sebagai tanggungjawab seorang pemimpin,” tegasnya.

Sebab pembangunan suatu daerah kata mantan Ketua Komisi V DPR RI itu, tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata. Namun yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan mental lahiriyah melalui agama.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, selama tahun anggaran 2019 penyaluran insentif bagi petugas agama di Kabupaten Bolmong masih tersisa Rp 283.750.000. Dari total anggaran sebesar Rp 3.828.000.000.

“Hal ini dikarenakan masih banyak yang tidak menyampaikan atau memasukkan laporan bulanan, sehingga masih banyak petugas agama yang belum sempat menerima insentif mulai dari triwulan I hingga IV. Dan permasalahan ini kembali terulang di tahun 2020 ini,” ucapnya.

Untuk itu, Bupati berpesan bagi imam dan pegawai syar’i yang tidak memasukkan laporan bulanan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tunjangan insentifnya tidak dapat dibayarkan lagi, karena laporan bulanan merupakan dasar bagi pemerintah daerah dalam membayar insentif. Dan itu merupakan ketentuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Apabila laporan bulanan tidak dimasukkan dan pemerintah tetap membayarkan insentif, maka hal ini berpotensi menjadi temuan kerugian negara dan berpengaruh terhadap opini BPK nanti,” tuturnya.

Selain itu pada tahun anggaran 2020 ini Pemkab Bolmong belum sempat menaikkan nominal dana insentif bagi imam dan pegawai syar’i. Dikarenakan kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas ditambah lagi akibat dampak dari pandemi Covid-19.

“Itu tentunya belum sesuai harapan kita bersama. InsyaAllah di tahun berikutnya, kita akan berupaya untuk menaikkan nominal insentif ini. Apalagi dalam melaksanakan tugas pembinaan mental, spritual dan ketaqwaan masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Bolmong,” tutup dia.

Imran Asiaw