T.NEWS-Geliat politik negeri Tumatenden jelang pilkada makin liar, pun membabi buta. Nama besar organisasi agama pun rela di “lacurkan” demi memuaskan syahwat politik.

Nama besar Panji Yosua (PY) digadaikan oknum akrobat politik demi mengantar kandidat yang di elus untuk menduduki tampuk kekuasaan di tanah Tonsea. Manuver inipun tak dinyana telah melukai hati warga gereja (GMIM) plus membawa bibit perpecahan.

Tragisnya lagi, hal yang telah terpampang nyata di depan mata ini, jelas menganak-tirikan dua paslon yang turut bertarung yang juga warga terbaik gereja.

Telah ditariknya Panji Yosua ke ranah politik untuk kepentingan kandidat tertentu di Pilkada Minut itu, tercermin lewat giat konsolidasi Panji Yosua yang kuat dugaan dilakukan secara sepihak. Pasalnya, kegiatan berbalut ibadah tersebut hanya inisiatif dari kepala staff Panji Yosua serta ketua P/KB tingkat rayon, yang mirisnya tanpa sepengetahuan komandan Panji Yosua Rayon Minut Joppy Lengkong, yang saat ini berkapasitas juga sebagai calon wakil bupati di pentas Pilkada Minut.

“Saya kaget lihat undangan ini yang menggambarkan gereja telah dicampuri dengan politik praktis yg akan memecah-belah jemaat. Juga menunjukan tidak tahu etika berorganisasi yang benar. Undangan ini tanpa saya ketahui sebagai komandan PY rayon Minut, masakan Kepala Staff dan ketua P/KB rayon yangg mengundang ? Untuk itu saya sampaikan kepada seluruh anggota PY rayon Minut, agar tak menghadiri undangan tersebut,” ujar Joppy.

Diketahui, narasi dalam undangan yang diedarkan, ditujukan kepada Komandan, pengurus dan pasukan khusus Panji Yosua di jemaat dan wilayah rayon I dan II minut. Tujuannya untuk hadir dalam ibadah dan pertemuan Panji Yosua GMIM Minahasa Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2020, bertempat di aula serbaguna JGKWL media center jln Soekarno-Matungkas Minut.

Dibagian akhir undangan tercantum salam dari dari Kepala Staf Panji Yosua Minut Pnt. Stendy Rondonuwu, Ketua PKB Rayon I Minut Pnt. Denny Lolong, S.Sos, serta Ketua PKB Rayon II Minut Pnt. Drs. Moses Corneles. Ikut pula diselipkan seruan kepada yang terundang untuk mengunakan seragam Panji Yosua masing-masing jemaat dan wilayah.

(Redaksi) **

TNews, POLITIK — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan Pengembangan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) 2020 selama 4 hari.

Acara yang digelar di Hotel Aryaduta ini berlangsung sejak Selasa hingga Jumat 4 Desember 2020.

Bawaslu Sulut juga mengundang Kepala Bagian Sosialisasi Bawaslu RI Faisal Rahman selaku pembicara.

Faisal mengatakan, pembagian uang hadiah natal atau yang lebih dikenal sebagai doi natal (donat) di Sulut saat mendekati Pilkada 2020 merupakan salah satu bentuk politik uang (money politic).

“Tak hanya di umat Kristiani, di Muslim juga ada hadiah serupa bernama bisyaroh. Sebenarnya apapun bentuknya, selama dilakukan untuk kepentingan 9 Desember 2020 itu termasuk money politic,” jelas Faisal, Rabu 2 Desember 2020.

Namun hal tersebut bisa saja menjadi kabur jika calon telah melakukannya sejak 10-15 tahun  sebelum.

“Jika calon memang terbiasa melakukannya setiap menjelang perayaan sejak 10-15 tahun lalu bisa saja menjadi kabur apakah itu masuk politik uang atau tidak karena bisa berlindung dibalik kebiasaan,” tambah Faisal.

Dengan begitu, Bawaslu Sulut pun harus menyelidiki lebih dalam motif dan tujuan pemberian hadiah tersebut.

Namun jika tiba-tiba calon yang bahkan sebelumnya tidak dikenali menjadi baik hati memberi hadiah, hal tersebut bisa dikatakan sebagai money politic.

Dalam SKPP, salah seorang peserta mengonfirmasi kabar yang menyatakan bahwa anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih besar dibanding Bawaslu.

Faisal menampik kabar tersebut karena KPU adalah pihak penyelenggara pemilu yang paling banyak kebutuhannya.

“Anggaran KPU itu di mana-mana lebih besar karena KPU yang menyediakan logistik selama proses pemilihan. Selain itu petugas KPU juga lebih banyak terlibat misal di setiap TPS petugas dari Bawaslu satu orang, sedangkan dari KPU ada 7 orang yang disebut sebagai KPPS,” ujar Faisal.

Faizal memastikan, berita yang didapat oleh peserta tersebut merupakan hoaks.(*)

TNews, MANADO – Hadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPAR) Provinsi Sulawesi Utara akan menurunkan 500 relawan untuk memantau pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah yang melaksanakan Pilkada.

“Menjelang Pilkada 9 Desember, JPPR Provinsi Sulut telah menyiapkan 500 relawan untuk dikerahkan di tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada,” ujar Koordinator JPPR Sulut Rachmat yang didampingi oleh Menajer Divisi Pendidikan Pemilih Ivo R.T. Mentang dan Wakil Manajer Divisi Pemantau Mulyadi Tuhatelu saat konfrensi Pers di kantor perwakilan DPP RI Sulut Jumat 4 Desember 2020.

Sikap jelas terhadap pemantauan antara lain, jaminan hak pilih, distribusi logistik, politik uang, masa tenang, pemungutan suara serta perhitungan suara, dan kepatuhan protokol kesehatan.

Alumni pasca sarjana Unsrat Konsentrasi Tata Kelola Pemilu ini menambahkan, bahwa JPPR mempunyai strategi pemantauan pada semua masalah aktual yang akan dihadapi pada tahapan Pilkada 2020.

Rachmat mengatakan, JPPR Sulut telah melaksanakan pelatihan relawan pemantau yang akan diturunkan nanti di tujuh kabupaten kota yang akan dibagi ditiap daerah. “Kami berharap pemantau akan berjalan maksimal. Jika ada terdapat masalah aktual dengan apa yang saya sampaikan di atas silakan hubungi kami di Call Centre 085240222243 WA. Dan  atau 085240668306 SMS/Telp. Atau langsung membuka Link Seknas JPPR,” tandasnya. (*)