TNews, BOLMONG — Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Yasti Soepredjo Mokoagow, Senin (30/11/2020) menghadiri Video Converence (Vidcon) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait pemantauan tindaklanjut dan kerugian Negara Semester II Tahun Anggaran (TA) 2020.

Kegiatan BPK tersebut diketahui digelar bersama dengan 15 Kabupaten/Kota se-Sulut serta Pemprov.

Dalam vidcon tersebut juga Bupati didampingi Kepala BKD Rio Lombone yang juga Plt Kepala Inspektorat Bolmong bersama jajaran Inspektorat.

Dalam Vidcon tersebut Ketua BPK RI, Karyadi memberikan penilaian atas tindaklanjut yang dilakukan Pemkab Bolmong sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2005.

“Bupati Yasti mempunyai semangat untuk menindaklanjuti temuan. Perangkat daerah yang belum optimal.” Ungkap Karyadi.

Sementara Kepala BKD, Rio Lombone menyampaikan temuan yang ada itu sejak tahun 2005 hingga 2019.

“Tindaklanjut temuan ini sudah lama, sejak 2005. Kenapa seperti itu? Karena setiap menerima LHP BPK tidak langsung ditindaklanjuti.” Tutur Rio.

Pihaknya pun menargetkan tindaklanjut temuan BPK ini secepatnya selesai.

“Iya, kami targetkan selesai hingga 70 persen. Asumsi kami seperti itu,” tambah dia.

Imran Asiaw

TNews, BOLMONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) meminta redistribusi tanah objek landreform harus terencana dan sistematis.

Hal itu diutarakan Asisten I Deker Rompas mewakili Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow saat memimpin Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PTSL) yang digelar Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bolmong, Senin (30/11/2020) Ruang Rapat lantai II, Kantor Bupati di Lolak, dalam rangka penetapan subjek dan objek calon penerima redistribusi tanah tahun 2020.

Dia juga mengapresiasi pelaksanaan program tersebut, sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, kepada masyarakat penerima redistribusi tanah di Bolmong.

Bahkan kata dia, kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah objek landreform kepada masyarakat, harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. “Kegiatan redistribusi tanah bertujuan agar masyarakat yang tidak memiliki tanah, dapat memiliki tanah untuk dikerjakan secara aktif sesuai dengan profesinya masing-masing,” kata Deker.

Deker pun berharap agar panitia mempertimbangkan landreform agar memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal itu kata dia, agar supaya masyarakat termasuk petani dan penggarap tidak terkena ketentuan tanah absente.

“Atau, tanah pertanian yang terletak atau berjauhan dengan domisili petani dan penggarap,” tuturya.

Selain itu, pihaknya juga mengharapkan agar forum itu harus mampu menentukan bahwa lokasi yang diberikan persetujuannya nanti sudah selesai dengan segala urusannya baik dari sisi positif dan negatifnya.

Untuk tetap menjaga terlaksananya tujuan dari redistribusi tanah itu, Deker juga meminta kepada para Camat dan Sangadi agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk petani dan penggarap agar jangan sampai terjadi pemindahan hak atas tanah tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya.

“Dan, kalaupun terjadi pemindahtanganan, harus memenuhi jangka waktu yang ditentukan serta memperoleh izin dari pihak kantor pertanahan,” pungkas dia.

Sekadar diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri Kadis PUPR Channy Wayong, Kadis Pertanian Remon Ratu, Kadis Perkebunan Taufik Mokoginta, Kadis PMD Ahmad Yani Damopolii, para camat diantarnya Camat Dumoga, Dumoga Timur, Dumoga Barat, Lolayan, Passi Barat, Poigar, Lolak serta Sangtombolang.

Imran Asiaw

TNews, BOLMONG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Senin 30/11/2020) sukses menggelar dua agenda Rapat Paripurna, diantaranya paripurna pembicaraan tingkat II penetapan persetujuan atas Rancangan Peraturan Dearah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tahun Anggaran (TA) 2021, dan dialanjutkan dengan pembicaraan tingkat II penetapan persetujuan atas empat Ranperda inisiatif DPRD tentang pajak sarang burung walet, Ranperda tentang irigasi, Ranperda tentang pengendalian dan penanggulangan rabies dan Ranperda tentang pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah.

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Welty Komaling bersama Wakil Ketua I Sukron Mamonto, dihadiri langsung Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, Sekda Tahlis Gallang, para Asisten, Kepala SKPD, ASN di lingkup Pemkab serta seluruh Anggota DPRD dari masing-masing fraksi.

Bupati Yasti dalam sambutannya menyampaikan, paradigma pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja berpenagruh terhadap tahapan penyusunan anggaran, yang dalam proses perencanaannya harus dilandasi transparansi dan akuntabilitas serta secara ekonomis, efisien dan efektif, yang kesemuanya itu mampu mencerminkan pengelolaan keuangan dalam rangka memberikan fungsi pelayanan publik yang utuh.

“Hal ini merupakan implementasi dari fungsi perencanaan dan koordinasi, serta fungsi penegndalian dan evaluasi pelaksanaan strategi kebijakan pemda sebagai bentuk manajemen pengelolaan keuangan yang lebih baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum Ranperda ini ditetapkan, kita semua baik itu pihak eksekutuif maupun legislatif, telah melaksanakan pembahasan yang sistematis dan terencana guna menyapakan persepsi dan pemahaman terhadap setiap perencanaan pemerintahan dan pembangunan di setiap perangkat daerah,” kata Bupati.

Lanjutnya, Ranperda APBD Bolmong TA 2021 didasari masih terdapat banyak program dan kegiatan yang belum terakomodir, dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun hal tersebut bukanlah kendala, tetapi harus dijadikan motivasi untuk lebih giat lagi mencari sumber-sumber pendapatan lainnya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah.

“Untuk itu, kembali saya mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita benahi dan perbaiki pengelolaan keuangan di darah yang kita cintai ini. Khususnya dalam hal pengelolaan barang milik daerah, agar di tahun-tahun selanjutnya kita akan memperoleh dana yang lebih besar lagi dari Pemerintah Pusat. Sehingga dana tersebut dapa kita gunakan dalam program dan kegiatan yang belum sempat terakomodir,” harap Yasti.

Sementara itu, Ketua DPRD Welty Komaling saat memimpin rapat mengatakan, penetapan persetujuan Ranperda APBD Kabupaten Bolmong pada kesempatan ini adalah merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintah dan menjadi wewenang daerah yang pelaksanaannya tidak lain dari dan atas pendapatan anggaran belanja daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

“Pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan APBD sebagai dasar pengelolahan keuangan daerah yang dituangkan dalam Perda,” tutur Welty.

Sekadar diketahui, kedua agenda paripurna tersebut juga telah disetujui Pemkab dan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Imran Asiaw