Jumat, 20 Juni 2025
Beranda blog Halaman 2403

Mustarin Humagi : Pilkada 2020 Jadi Momen Edukasi Mematuhi Protokol Kesehatan

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, MANADO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diharapkan bisa berjalan aman dan tanpa konflik. Pesta demokrasi juga dapat menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran Badan Pengawas Pemlu (Bawaslu) Sulut Mutarin Humagi saat menggelar rapat koordinasi terkait partisipasi publik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020 di

Rakor Partisipasi Publik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara di Kedai Al-Baik Pantai Pinogu, Boroko Kecamatan Kaidipang Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Jumat 20 November 2020.

Dalam rakor tersebut menghadirkan, Syamsudin Antuli Akademisi dari IAIN Manado, Imanuddin Guhung tokoh Pemuda Bolmut selaku pemateri. Dan menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, pemerintah, Polres Bolmut dan pihak Koramil Bolmut. “Pilkada Serentak 2020 sangat penting untuk memilih pemimpin, dan semua pihak seperti masyarakat, pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu jangan pernah abai terhadap protokoler keseharan,” kata Mustarin mendahului pembukaan Rakor tersebut.

Menurut Mustrarin, Pilkada diharapkan semua masyarakat di Kabupaten Bolmut tetap mengutamakan kerukunan meski ada perbedaan pilihan politik di pilkada. “Hindari ketegangan apalagi sampai ada konflik di masyarakat karena pilkada,” katanya. “Terpenting dari momen pilkada ini tetap bangun keharmonisan antar semua kelompok dan lapisan masyarakat,” tambahnya.

Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember di Sulut, selain pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  juga terdapat tujuh kabupaten dan kota. Yakni Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon.

Mustarin menambahkan momentum Pilkada merupakan edukasi bagi masyarakat. Tetapi masih ada sikap apatisme dari masyarakat dikarenakan kebutuhan-kebutuhan yang mendalam dari masyarakat. “Ini yang menjadi problem disetiap hajatan Pilkada. Apatisem masyarakat karena banyak faktor. Sehingga perlu edukasi,” ungkapnya.

Syamsudin Antuli salah satu pemateri mengatakan, makna partisipasi dalam Pilkada merupakan unsur proses penyelenggaraan pemilu. Bahkan merupakan parameter untuk pemilu yang adil dan berintegritas.

Menurutnya, terjadi apatisme di masyarakat, bukan juga dikarenakan faktor kebutuhan, akan tetapi minimnya pendidikan politik.

Sedangkan tokoh pemudan Bolmut Imanuddin Guhung  menagatakan, dalam sejarah Pemilu tahun 1955 silam,  partisipasi pada saat itu merupakan partisipasi yang paling paripurna dalam sejarah bangsa.Oleh karena itu harus menjadi contoh yang nyata bagi bangsa hari ini. (*)

Warga Optimis Program 10 Ribu Rumah Julyeta Runtuwene – Harley Mangindaan Bakal Terealisasi

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, MANADO — Pasangan calon (Paslon) Prof Dr Julyeta Paulina Amelia Runtuwene MS dan Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan SE MSM mengangkat salah satu program yakni membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“Program ini menargetkan pembangunan 10 ribu rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah serta akan dilaksanakan pembangunan secara bertahap. Untuk sumber dananya berasal dari APBD sehingga tidak melibatkan Bank,” kata Vecky Gandey kepada BeritaManado.com, Sabtu (21/11/2020).

Lebih lanjut, Vecky Gandey menilai program ini merupakan naluri seorang ibu yang paham apa kebutuhan masyarakat.

“Prof Julyeta Runtuwene merupakan ketua TP PKK yang selalu mendampingi Wali Kota GS Vicky Lumentut (GSVL), tentu Prof Julyeta Runtuwene melihat langsung masih ada warga kota Manado yang belum memiliki rumah, mungkin itu menjadi salah satu alasan program ini diangkat oleh pasangan dengan jargon PAHAM,” ujar Vecky Gandey.

Vecky Gandey melanjutkan, program 10 ribu rumah yang diangkat oleh pasangan Prof Julyeta Runtuwene – Dr Harley Mangindaan menjawab kerinduan masyarakat kota Manado yang belum memiliki rumah.

“Program ini juga merupakan terobosan cerdas dari PAHAM, sehingga bisa dilihat di seluruh Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), tidak ada yang memiliki program seperti ini,” ungkapnya.

Sama halnya dengan program lalu sebelum ada BPJS, Gandey mengatakan dimasa kepemimpinan Vicky Lumentut dan Harley Mangindaan sempat melakukan terobosan yakni program kesehatan gratis atau yang dikenal lebih familiar dengan Universal Coverage (UC).

“Dalam program UC, masyarakat bisa mendapatkan kesehatan gratis hanya bermodal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),” ujarnya.

Gandey juga menuturkan waktu munculnya program ini ada yang menilai tidak masuk akal, namun pada akhirnya bisa terwujud.

“Begitu juga program 10 ribu rumah yang diangkat paslon nomor urut 4, saya yakin akan terlaksana,” tandasnya.

 

Sumber: Berita Manado

Spanduk Tolak HRS Terpasang di Medan, Ini Kata GNPF Sumut

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews,  – Spanduk yang berisi penolakan terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab terpasang di Kota Medan. GNPF Ulama Sumut menyebut pemasangan spanduk itu adalah skenario siluman.

Dilihat  pada Sabtu (21/11/2020), pukul 10.40 WIB, spanduk berukuran 3 meter ini berada di Jalan Wiliem Iskandar simpang Jalan Aksara, Medan. Ada satu buah spanduk penolakan yang terpasang di tempat ini. Spanduk ini dipasang menggunakan tali di dua tiang listrik.

Di dalam spanduk terlihat dipasang foto Habib Rizieq yang diberi tanda silang merah. Di dalam spanduk juga tertulis kata-kata penolakan terhadap Habib Rizieq. Di bagian bawah spanduk tertulis Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat.

“Tolak Habib Rizieq, Sumut Bukan Tempat Mu!!!” tulis spanduk itu.

Seorang warga yang berada di lokasi, Rudi, mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk itu. Dia juga tidak mengetahui kapan spanduk itu terpasang.

“Saya di sini dari pukul 10.00 WIB, saya juga nggak ada merhatikan kalau spanduk itu ada di situ. Selama di sini saya nggak ada lihat spanduk itu dipasang,” ucap Rudi.

Sementara itu, Wakil Ketua GNPF Ulama Sumut Tumpal Panggabean menyebut spanduk itu adalah spanduk siluman. Dia menduga spanduk itu dibuat untuk memecah belah masyarakat Kota Medan.

“Terkait dengan spanduk siluman yang tiba-tiba muncul pagi hari ini tentang penolakan imam besar Habib Rizieq benar-benar skenario siluman. Sekarang kelihatan dengan jelas siapa yang memecah belah, siapa yang memancing, siapa yang bermain di saat Kota Medan ini sedang kondusif,” kata Tumpal saat dimintai konfirmasi.

Tumpal meminta Pemkot Medan menurunkan spanduk itu. Dia meminta agar spanduk itu segera diturunkan karena dapat memancing kemarahan.

“Kita minta dengan hormat kepada Pak Wali Kota Medan agar dapat menertibkan spanduk itu melalui Satpol PP. Kita minta juga pihak keamanan, pihak kepolisian, Pak Kapolrestabes, Pak Kapolda, spanduk-spanduk tersebut memancing kemarahan umat Islam. Kami percaya pihak kepolisian, pihak Wali Kota melalui Satpol PP bisa menyelesaikan itu tanpa umat Islam yang harus turun membersihkan itu,” jelasnya.

 

Sumber: detik.com

KNPI Touna Gelar Musda ke IV

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Rahmawati

TNews, Ampana – Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tojo Una Una saat ini sedang berlangsung selama tiga hari di Hotel Lawaka Ampana Kota.

Sekretaris Panitia pelaksana Rapimda Dan Musda KNPI Touna Rahmawati kepada media TN mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari yakni Jumat 20 sampai dengan Minggu 22 November 2020.

Kegiatan ini kata Rahmawati nantinya akan di ikuti oleh organisasi kepemudaan (OKP) ,dimana Jumat kemarin registrasi semua OKP peserta ,dimana kegiatan oleh peninjau dan undangan umum.Dia katakan untuk peserta penuh itu nantinya yang akan memilih adalah OKP,PK kemudian DPD KNPI Sulteng dan satu suara dari majelis pemuda Indonesia.

Untuk verifikasi OKP hari ini ,dimana peserta itu harus membawa mandat sebagai peserta penuh maupun peninjau,tuturnya.

Dari informasi yang di himpun media TN bahwa sudah ada 6 nama calon ketua KNPI yang akan maju bertarung.”Iya nama nama yang mencuat yakni Fahmi Alamri,Nasrun SH,Harun Giasi SPd ,Iswan SPd,Ifal Lako SPd dan Rahmawati.

Dimana tahapan pendaftaran hari ini ,Kita lakukan dulu pembukaan secara seremonial  kemudian hari ini dilanjutkan dengan Rapimda membahas mekanisme pemilihan dimana kita panitia sudah menyiapkan materi materi termasuk draf untuk persidangan.

Dimana dalam Rapimda akan di bahas mengenai Tatib,jadwal acara ,preskdium sidang dan rekomendasi untuk ketua terpilih nanti dan ketua KNPI Rian Rainaldy juga menyampaikan pertanggung jawabanya di periode 2016-2019.

Namun karna ada persoalan di tingkat pusat kemarin sehingganya ada perpanjangan dan baru hari ini kita lakukan Rapimda dan Musda KNPI Touna ke Empat tahun 2020.Insya allah kegiatan ini berjalan aman dan lancar tutupnya.

 

Dales Lantapon

Legenda Sepakbola Indonesia Ini Meninggal Saat Main Bola

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Kabar duka datang dari dunia sepakbola Indonesia. Legenda Ricky Yacobi meninggal dunia.

Ricky Yacobi meninggal pada Sabtu (21/11/2020) pagi WIB. Dia diduga mengalami serangan jantung saat sedang bermain sepakbola untuk ajang silaturahmi dengan tajuk Trofeo Medan Selection di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat.

Pria 57 tahun asal Medan ini sempat mencetak gol dan melakukan selebrasi sebelum terjatuh hingga tak sadarkan diri. Mantan pemain PSMS Medan hingga Arseto Solo ini sejatinya sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun tak tertolong.

“Habis cetak gol mau selebrasi, terus jatuh kena serangan jantung,” ujar rekan almarhum, Lody Hutabarat, melalui grup WhatsApp.

Semasa masih menjadi pemain, Ricky Yacobi, yang berposisi sebagai striker, belum pernah membawa klubnya juara. Namun, dia dua kali membantu Timnas Indonesia merebut medali emas SEA Games.

Ricky Yacobi juga pernah bermain di luar negeri. Dia ketika itu membela klub Jepang, Matsushita FC.

 

Sumber: Detik.com

PEKA dan KPU Gelar FGD Bahas Demokrasi Perempuan

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, POLITIK – Perkumpulan Perempuan Untuk Kebudayaan dan Demokrasi (PEKA) Manguni Sulut melaksanakan fokus group diksusi (FGD), Jumat (20/11/2020).

FGD ini digelar untuk membahas terkait pengembangan kapasitas demokrasi perempuan.

Kegiatan yang bekerja sama dengan KPU Sulawesi Utara (Sulut) itu menghadirkan 3 narasumber yaitu Dosen dan Peneliti Kepemiluan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando, Anggota KPU Sulut Meidy Yafet Tinangon, dan Tokoh Perempuan Sulut Dr Trilke Erita Tulung.

Ketua Peka Manguni Sulut Dr Mayske Rini Liando mengatakan, forum ini dibuat sebagai bentuk komitmen Peka Manguni Sulut dalam membekali kompetensi perempaun dalam aspek demokrasi.

Liando yang juga merupakan anggota TPD DKPP Sulut mengatakan bahwa selama ini banyak ruang yang terbuka dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi.

“Dari aspek kebudayaan daerah, tak ada lagi dikotomi antara kedudukan perempuan dan laki-laki. Semua memiliki peluang yang sama,” ujar Meiske Liando yang juga Dosen Unima Manado di Tondano ini.

Sementara itu, Ferry Daud Liando dalam pemaparannya mengatakan bahwa UU politik memberikan kesempatan luas kepada perempuan untuk berkiprah baik di legislatif maupun eksekutif.

“Dalam UU parpol ada kewajiban harus menyertakan 30 persen perempaun dalam kepengurusan. Hal yang sama juga bagi jumlah calon anggota legislatif,” ujarnya

Lanjutnya, penyelenggara pemilu diharapkan juga ketentuan afirmativ action itu harus berlaku. Namun saja belum banyak parpol yg memanfaatkan itu dengan baik.

“Kebanyakan perempuan yg diusung sebagai calon merupakan kerabat dekat dari elit tertinggi parpol. Padahal masih banyak perempuan lain yang bertumbuh dan besar dari gerakan moral seperti aktivis maupun bergerak dalam bidang LSM,” katanya.

Ferry menambahkan, Masih banyak politisi perempuan yang tidak produktif, disebabkan karena kurang pengalaman kepemimpinan sebelum terpilih.

“Di DPRD banyak politisi perempuan yang produktif dan berkualitas dan mereka memang sudah produktif sebelum terjun dalam dunia politik,” tandasnya.

FGD yang di pandu Minesia Lesawengen mengadirkan peserta dari dosen-dosen dan Mahasiwa perempuan dari Unima dan Unsrat Manado.

 

Sumber: Berita Manado

Puluhan Simpatisan Habib Rizieq Positif Corona

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, NASIONAL – Kerumunan dalam acara yang dihadiri pentolan FPI Habib Rizieq Syihab, dari Petamburan, Tebet hingga Megamendung berbuntut panjang. Mencapai angka puluhan simpatisan Rizieq yang dinyatakan positif virus Corona (COVID-19).

Di mulai dari Petamburan, Jakarta Pusat. Ada belasan orang yang diperiksa Satgas Percepatan Penanganan COVID-19.

“Data yang kami terima tadi malam untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan,” kata Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo kepada wartawan saat mengunjungi pengungsi TPPS Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jumat (20/11/2020).

Selanjutnya Tebet. Rizieq memang menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat 13 November 2020.

“Kemudian di Tebet sudah 50 orang yang positif COVID,” ungkap Doni.

Simpatisan Rizieq dalam acara di Megamendung juga ada yang positif Corona. Hasilnya didapat dari pemeriksaan lebih dari 550 orang.

“Data Jumat sore, 20 November, hasil swab antigen untuk klaster Megamendung (Bogor) adalah yang diperiksa 559 orang, yang positif ada 20 orang,” ucap Doni.

Dari temuan ini, yang juga disampaikan melalui pesan tertulis kepada wartawan, masyarakat yang ikut dalam penjemputan Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, Maulid Nabi di Tebet, dan di Megamendung serta acara di Petamburan, untuk melapor kepada ketua RT/RW di wilayahnya. Warga yang mengikuti massa Rizieq juga diminta memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.

“Dan kami berharap kerja sama dengan semua komponen masyarakat di berbagai daerah, terutama di Jakarta dan Jawa Barat. Khususnya juga para ketua RT dan RW untuk menyampaikan pesan kepada keluarga-keluarga bagi masyarakat yang kemarin ikut beraktivitas, baik mulai penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Megamendung serta acara terakhir di Petamburan, mohon dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan diri kepada ketua RT dan RW,” urainya.

“Lantas kalau bisa dengan kesadaran dan keikhlasan itu memeriksakan diri ke puskesmas,” pesan Doni yang juga Ketua BNPB itu.

Satgas COVID-19 juga telah mengingatkan terkait potensi kerumunan massa di acara Rizieq. Namun, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, tidak bisa mencegah terjadinya kerumunan.

“Jadi jauh hari kita sudah mengingatkan, dan langkah-langkah sudah dilakukan. Baik dari pusat maupun pemerintah daerah. Namun ternyata tidak bisa dicegah, artinya pencegahan gagal dan di sinilah kita berharap, ada satu kesadaran bahwa pengetahuan tentang COVID-19 ini harus ditingkatkan,” terang Doni.

Upaya memutus mata virus Corona dipastikan belum berhenti. Satgas COVID-19 telah mengirimkan 2.500 swab antigen ke seluruh puskesmas di daerah yang berpotensi terjadi peningkatan kasus.

“Dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan kesabaran, dan keikhlasan untuk bisa menahan diri. Jangan membuat acara yang dapat membahayakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan harga mati,” sebut Doni.

“Oleh karenanya, sekali lagi, kita semua harus menggelorakan, menolak semua kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman akibat melanggar protokol kesehatan,” sambung prajurit TNI aktif berpangkat Letnan Jenderal itu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Jawa Barat juga tidak ‘ingin’ disalahkan. Pemprov DKI misalnya yang mendenda Rizieq Rp 50 juta karena dianggap sebagai pemicu timbulnya kerumunan.

“Ada, ya (Habib Rizieq) dikenakan denda,” tutur Kasatpol PP DKI Arifin, setelah memberitahukan sanksi denda ke Rizieq, Minggu (15/11/2020).

“Ya, responsnya (Habib Rizieq) baik, menerima kita untuk menegakkan aturan kedisiplinan. (Rizieq bayar denda) Rp 50 juta,” tandas dia.

Pemprov Jawa Barat (Jabar) nampaknya bersikap serupa. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan instruksi tegas.

Berbeda dengan DKI, RK menyatakan akan memberi sanksi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Salah satu alasan yang relevan, karena Pemkab Bogor tak dapat mencegah timbulnya kerumunan.

“Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas karena membawa banyak dampak,” kata RK setelah dimintai klarifikasi oleh polisi di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11).

 

Sumber: detik.com

Bawaslu Kotamobagu Sosialisasi Terapkan Prokes Covid-19

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, POLITIK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotamobagu, menggelar sosialisasi Pencegahan Pengawasan Penindakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut Tahun 2020.

Kegiatan yang menerapkan berbasis Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 ini, diikuti Sekda Kotamobagu Ir Sande Dodo MT, Ketua KPU Iwan Manoppo, Pimpinan Bawaslu Kotamobagu Ivan Tandayu, Mishart Acim Manoppo, Kasat Intel Polres Kotamobagu AKP Luther Tadung, Kabag OPS Polres Kotamobagu AKP Alfrets Tatuwo, Pasiter Kodim 1303 Kapten Inf Muyassir, Kaban Kesbangpol Irianto Paputungan, Kaban BPBD Kotamobagu Refly Mokoginta dan para Tim Sukses Paslon Pilgub Sulut 2020, dan digelar di Cafe Stroberri, Jumat (20/11).

Sebelum membuka kegiatan, Pimpinan Bawaslu Ivan Tandayu mengingatkan agar seluruh peserta yang hadir tentu wajib mematuhi Prokes mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker.

“Karena hal itu untuk mencegah agar tidak ada penularan Covid-19,” kata Ivan.

Terlebih pemilihan dilaksanakan di tengah ancaman penyakit yang belum ada vaksinnya, sehingga hanya dengan Prokes bisa dihindari dari corona.

“Oleh itu, kami selaku penyelenggara, meminta agar seluruh peserta sosialisasi dapat menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, agar kita bisa terhindar dari virus korona,” ucapnya lagi.

Dia menambahkan, jangan sampai pertemuan seperti ini, jika tidak patuh protokol, akan menambah jumlah penularan penyakit.

Menurut Ivan, sosialisasi ini berkaitan dengan mempertajam Tim Pokja dalam tindakan penanganan dalam pemilihan gubernur sulut dalam berbasis protokol kesehatan, dan ini dilakukan jelang pemilihan yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti.

Selanjutnya acara pun dibuka dengan resmi oleh Pimpinan Bawaslu Kotamobagu Ivan Tandayu.

Dari pantauan Media ini, Bawaslu menghadirkan narasumber beberapa narasumber diantaranya Sekot Kotamobagu Sande Dodo, Ketua KPU Kotamobagu Iwan Manoppo, termasuk dari Polres Kotamobagu.

 

Tim TNews

Soal Bubarkan FPI, Politikus PKS Gagal Paham soal Pernyataan Pangdam Jaya

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Abdul Kharis Almasyhari

TNews, NASIONAL – Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengenai ‘bubarkan FPI’ menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menyoroti tugas pokok fungsi (tupoksi) tentara.

“Saya gagal paham ini karena tentara tugasnya bukan itu, tupoksinya bukan itu tentara, itu domain nya Kemenkumham dan (atau) Kementerian Dalam Negeri kalau membubarkan ormas,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari ketika dihubungi, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum sehingga sudah diatur siapa yang berhak membubarkan ormas. Namun ia meyakini hal itu bukan tugas tentara.

“Tapi yang pasti sih bukan tentara yang berhak membubarkan ormas, jangan terus kemudian melangkah sendiri-sendiri, kacau negara ini kalau melangkah sendiri-sendiri,” tutur Abdul.

Abdul juga berkomentar terkait pencopotan sejumlah baliho dan spanduk Habib Rizieq Syihab (HRS). Abdul menilai penurunan spanduk dan baliho merupakan kewenangan satpol pp, bukan tentara.

“Baliho itu kan bagian Satpol PP, biarlah urusan Satpol PP kalau misalkan boleh juga sih kalau tentara dilibatkan tapi sifatnya diminta bantuan,” katanya.

“Misalkan Satpol PP nya nggak berani untuk menurunkan dikawal tentara boleh. Tapi yang kerja Satpol PP bukan tentara yang kerja, malah Satpol PP nya yang nonton,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman angkat bicara soal viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah Habib Rizieq Syihab diturunkan orang berseragam loreng. Mayjen Dudung menyatakan penurunan baliho itu atas perintahnya.

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya,” ujar Mayjen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.

“Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” katanya.

Dudung menilai FPI berbuat sesuka hatinya. Dia menegaskan TNI akan melakukan tindakan ketika ada baliho yang melakukan ajakan untuk berbuat revolusi.

“Sekarang kok mereka (FPI) ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Saya katakan, itu perintah saya, dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat Islam, tidak semua, banyak umat Islam yang berkata berucap dan bertingkah laku baik,” imbuh Dudung.

 

Sumber: detik.com

Dukung Pangdam Jaya, Ini Kata Nikita Mirzani

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0

TNews, SELEB – Nikita Mirzani mengunggah kutipan berita tentang Pangdam Jaya terkait Front Pembela Islam (FPI). Ia mendukung Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

“Hidup NKRI Harga Mati,” tulis Nikita Mirzani dengan huruf kapital dalam unggahan tersebut.

Dalam berita tersebut, Pangdam Jaya mengungkap jika perlu, FPI dibubarkan saja. Komentar itu terkait dengan beberapa sosok berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq.

Pangdam Jaya mengaku memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho tersebut.

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya,” ujar Mayjen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

“Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” katanya.

“Sekarang kok mereka (FPI) ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Saya katakan, itu perintah saya, dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat Islam, tidak semua, banyak umat Islam yang berkata berucap dan bertingkah laku baik,” imbuh Dudung.

Sebelumnya ada sebuah video beredar yang memperlihatkan lima orang berpakaian loreng menurunkan baliho berwajah Habib Rizieq. Kemudian, dua orang terlihat memanjat tiang untuk menurunkan baliho tersebut. Tiga orang lainnya menarik kain baliho dari bawah.

Sementara, persoalan Nikita Mirzani berawal ketika ia mengomentari habib tukang obat. Komentar itu tercetus saat Habib Rizieq Shihab pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Tak sedikit yang menjemput Rizieq Shihab ke Bandara Soekarno-Hatta, sehingga menimbulkan kemacetan. Lantas hal tersebut memantik Ustaz Maaher At-Thuwailibi untuk berkomentar pedas kepada Nikita.

Gara-gara itu juga Nikita Mirzani mengancam akan melaporkan Ustaz Maaher At-Thuwailibi yang diduga melakukan penghinaan.

 

Sumber: detik.com

1...2,4022,4032,404...4,853Halaman 2,403 dari 4,853

BERITA TERBARU

Alamat KAntor: Jln. TG Manoppo RT/RW 003/006.
Kelurahan Motoboi Besar. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara.
Telepon: 0434-2601859
PT. TOTABUAN PERS INDONESIA

TOTABUAN.NEWS Terverifikasi Administratif & Faktual oleh Dewan Pers
Hubungi kami: totabuanews@gmail.com
© 2012-2021. TOTABUAN.NEWS