TNews, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dany Amrul Ichdan, menyesalkan insiden pengusiran Direktur Utama Holding Tambang BUMN (MIND ID) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak oleh Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir. Dany menilai seharusnya komunikasi dijalin atas dasar pembahasan program-program strategis.

“Menyikapi polemik beberapa hari lalu dalam RDP antara Komisi VII DPR RI dan Dirut MIND ID holding Pertambangan Indonesia, tentu kita semua di kalangan profesional dan pemerintahan menyesalkan pengusiran tersebut, terlebih lagi komunikasi yang dibangun di RDP antara DPR dan BUMN-nya langsung seharusnya lebih kepada elaboratif program strategis yang memberikan dampak kepada pertumbuhan korporasi, kebijakan teknis pertambangan serta kontribusi holding kepada masyarakat secara luas yang tentunya disesuaikan dengan tugas dan scope masing-masing komisi di DPR,” kata Dany lewat keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Dany yakin DPR sepenuhnya sangat mendukung berbagai upaya BUMN menuju pengelolaan ekonomi yang mandiri. Hal yang sama juga telah dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pemerintahan Presiden Jokowi adalah contoh keberanian langkah konkrit yang mendukung aksi korporasi Inalum. Pada waktu itu dalam mengambilalih saham Freeport Indonesia sebagai terobosan tahapan kemandirian pengelolaan aset negara yang tak boleh terus bergantung pada pihak asing dalam eksplorasi tambang. Puluhan tahun sudah cukup membesarkan BUMN kita untuk adaptif transfer of knowledge dan transfer of technology dari perusahaan tambang besar dan kini saatnya kita siapkan milestone untuk berdiri di kekuatan kaki kita sendiri. Inilah legacy pemerintahan pak Jokowi bagi generasi penerus,” ujar Dany.

Dany lantas menyitir sejumlah data bahwa mulai 2021 tambang akan beroperasi normal dan kapasitas produksinya kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Mulai tahun 2022, tambang underground akan memproduksi tembaga sekitar 170.000 ton-200.000 ton per hari dan tentu mendapat keuntungan besar setiap tahun. Dalam perhitungan, mulai tahun 2023, dengan produksi yang kembali normal, MIND ID mendapat dividen sebesar US$1 miliar,” ujar dia.

“Demikian juga dengan utang pembelian saham Freeport Indonesia menurut perhitungan keekonomian selagi DER (dept to equity rasio) msh melebihi aset,nett operating cashflow termasuk projeksinya masih bagus serta kemampuan produksi masih di atas target, maka tentu hutang menjadi peluang untuk tumbuh lebih besar. Terlebih lagi setelah 5 tahun MIND ID ke depan akan lebih besar sampai tahun 2041 dan memberikan dampak penerimaan negara yang lebih besar juga, karena MIND ID adalah perusahaan BUMN,” imbuh Dany.

Dany kemudian menjelaskan di era pemerintahan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerbitkan PP Nomor 77 tahun 2014 tentang Freeport yang mendivestasikan saham ke pemerintah Indonesia. Aturan itu kemudian disempurnakan di era pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kemudian disempurnakan di era Presiden Jokowi dengan negosiasi dari tahun 2017 sampai dengan akhir 2018 yang telah disepakati perjanjian baru kepemilikan negara 51,2 persen sebagai pemegang saham mayoritas yang berlaku melalui tahapan-tahapan pengendalian operasional yang disepakati para pihak sebagai mitra strategis. Ini salah satu implementasi pemerintah menjalankan konstitusi UUD 1945 yg mengamanatkan agar pertambangan strategis dikendalikan negara untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu pemda Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada termasuk juga mendapatkan pajak pendapatan daerahnya,” tutur Dany.

Karena itu, Dany mengajak semua pihak untuk mengawal proses ini demi percepatan nilai tambah ekonomi bagi bangsa Indonesia. Dia berharap holding BUMN tambang dapat berdiri sejajar dengan korporasi besar dunia dan menjadi salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Seperti diketahui, rapat komisi VII DPR RI dan Direktur Utama MIND ID atau PT Inalum, Orias Petrus Moedak sempat panas. Panasnya rapat bermula saat Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta penjelasan terkait pelunasan utang Inalum dari penerbitan obligasi, di mana obligasi itu untuk akuisisi PT Freeport Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Nasir sempat meninggi dan menggebrak meja karena tak puas dengan jawaban Orias. Dia bahkan meminta Orias diusir dari ruangan rapat.

Tak lama berselang rapat diskors dan kembali dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin sebagai pimpinan rapat.

Alex pun meminta Orias melanjutkan penjelasan atas pertanyaan anggota, hingga akhirnya sampai penjelasan CSR. Orias lalu meminta para petinggi perusahaan tambang di bawah holding memberikan paparan. Pada bagian ini, Alex sempat memberi interupsi.

“Saya interupsi sebentar, sumbangan yang terakhir itu dari yang membangun PLTU Sumsel VIII, bapak tahu yang membantu perizinan PLTU Sumsel VIII siapa?” tanya Alex.

“Waktu namanya Pak Alex Noerdin kalau nggak salah,” canda Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk Arviyan Arifin.

Setelah itu, Alex meminta agar komisi ikut dilibatkan dalam penyerahan CSR tersebut.

“Nah, paling tidak bisa saya yang menyerahkan saja, bukan mintanya buat saya pakai ventilator itu , bukan, tapi kawan-kawan komisi ikut menyerahkan, ini bantuan, gitu dong Pak,” ujar Alex.

Sumber: Detik.com