TNews, Kotamobagu – Untuk meningkatkan kualitas perangkat desa. Pemerintah Desa (PemDes) Pontodon menggelar sosialisasi aparatur pemerintah desa, Jumat (27/12/2019) dibalai desa Pontodon.

Hadir dalam kegiatan tersebut,Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Kotamobagu Drs Teddy Makalalag, Kabag Tapem Marham Anas Tungkagi, Pj Sangadi Pontodon Ariono Potabuga, Sekdes Lidyawati Djufri, dan seluruh perangkat desa Pontodon.

Menurut Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Kotamobagu Drs Teddy Makalalag, seluruh aparatur pemerintah desa harus paham dan mengerti tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka masing-masing. “Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis, semua punya inti kerja membantu kepala desa,”kata Teddy.

Lanjut Teddy, jangan sampai ada diantara aparatur sipil Negara tidak membantu kepala desa dalam membangun desa. “Kalau ada perangkat desa  yang tidak baik kinerjanya, kepala desa bisa melakukan evaluasi atas kinerja perangkat tersebut, bahkan bisa mengganti dengan perangkat baru,”ungkapnya.

Senada dengan Asisten I Pemkot Kotamobagu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Marham Anas Tungkagi aparatur pemerintah desa punya dasar hokum yang sangat jelas. “Ada 4 aturan turunan dasar hokum desa yakni UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Lalu, Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Mendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Serta terakhir Perda Kota Kotamobagu nomor 2 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,”tegasnya.

Lanjut Anas, sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diangkat oleh kepala desa memiliki beberapa persyaratan. “Syarat menjadi perangkat desa minimal berpendidikan SMA, usia 20-42 tahun, dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Sedangkan pemberhentian perangkat desa harus karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan oleh kepala desa,”ujarnya.

Pj Sangadi Pontodon Ariono Potabuga pun berharap, semua aparatur pemerintah desa bisa membantu semua kerja-kerja kepala desa dengan baik dan benar. “Harapan saya, semoga kedepan nanti semua perangkat desa bisa mengetahui dengan jelas tupoksi masing-masing. Dan berusahalah bekerja dengan baik dengan benar dibawah payung aturan perundang-undangan, jangan keluar dari garis regulasi agar kita bisa dijauhkan dari segala hal yang tidak di inginkan,”tambah Sangadi.

Peliput : Zakir

TNews, Kotamobagu – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) bakal mengusulkan ditahun 2020 nanti, akan dilakukan pemilihan anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD) di Kecamatan Kotamobagu Utara dan Timur.

Seperti disampaikan, Kepala Bagian Tapem Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi Jumat (27/12/2019), pihaknya sedang melakukan kajian dengan instansi terkait agar BPD di kecamatan Kotamobagu Utara dan Timur dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat. “Untuk mengantisipasi Pilsang serentak, dan kajian dengan beberapa instansi terkait bisa mendapatkan hasil yang baik semoga hal ini bisa didorong di tahun 2020 atau 2021,”kata Anas.

Lanjutnya, dengan dibukanya pemilihan anggota BPD secara umum dan tranparan. Bisa membuat peluang semua warga desa bisa memberikan sumbangsi kerja dalam desanya. “Masing-masing kecamatan memiliki variasi kebutuhan  anggota BPD baru, sehingga dengan proses pemilihan secara langsung akan memberikan peluang bagi semua warga desa turut dalam membangun desa,”ujarnya.

Dia menambahkan, secepatnya hal ini bisa dibahas bersama dengan instansi Pemkot lainnya. Sehingga nanti bisa diturunkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Kotamobagu.

Peliput : Zakir

TNews, Kotamobagu – Kebakaran yang terjadi di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Poyowa Kecil kecamatan Kotamobagu Selatan Kamis (26/12/2019). Menjadi perhatian serius Kepolisian sector Kotamobagu.

Seperti disampaikan Kapolsek Kotamobagu Kompol Johan Damopolii ketika dihubungi Totabuanews  Jumat (27/12/2019). Pihaknya masih akan mengumpulkan sumber-sumber bukti dan saksi kejadian kebakaran kantor BUMDes Poyowa Kecil. “Masih tahap penyelidikan, belum ada hasil. Karena ada yang mengatakan karena petasan anak-anak atau seperti apa nanti akan dilihat hasilnya,”kata Kapolsek Kotamobagu.

Dia menambahkan, hal tersebut menjadi perhatian serius kepolisian, dan akan dikembangkan sampai mendapatkan kejelasan. “Tadi saya arahkan personil untuk kembali ke lokasi untuk mencari sumber pasti kenapa terjadi kebakaran,”tambahnya.

Peliput : Zakir

TNews, Kotamobagu – Profesionalitas dan peningkatan kapasitas perlu dilakukan guna pemaksimalan fungsi jurnalis sebagai sosial kontrol. Hal ini dikatakan oleh Wakil Walikota (Wawali), Kotamobagu, Nayodo Kurniawan, saat menghadiri media gathering yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), di aula kantor Diskominfo, Jumat, (27/12/2019).

“Profesi wartawan merupakan suatu pekerjaan yang mulia, karena mereka bekerja demi kepentingan masyarakat luas pada umumnya. Apabila pekerjaan tersebut akan dimanfaatkan dengan baik dan tanpa melanggar kaidah-kaidah jurnalistik, maka seorang jurnalis itu akan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat atau pembaca, pemirsa,” ujar Wawali.

Tak hanya turut mengontrol, jurnalis harus mampu menjadi salah satu pendorong pemerintah melakukan pembangunan daerah. “Termasuk juga mencerdaskan kehidupan masyarakat, dengan memberikan informasi yang besesuaian etik,” ungkap Wawali

Media gathering ini disambut baik,  sebagai bentuk perekat tali silaturahmi. “Saya sangat aspresiasi apa yang dilakukan Pemkot Kotamobagu, agar kedepan Insan Pers dan Pemerintah juga terus bersenergitas dalam membangun Kotamobagu menjadi lebih baik,” singkat Ainur Roffi, salah seorang jurnalis yang bertugas di Kotamobagu.

Selain Wawali, turut hadir Sekertaris Kota (Sekot) Sande Dodo, Kadis Kominfo, Ahmad Yani Umar, Kabid SKIP, Fahri Damopolii, dan seluruh jajaran Diskominfo.

Neno Karlina