TNews, KOTAMOBAGU – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ampana Kabupaten Tojo Una-una mendapat sorotan dari praktisi hukum, Aktivis dan masyarakat. Ini bermula pasca kejadian dirujuknya pasien wisatawan asal Prancis menuju RSUD Luwuk Banggai yang hanya karena menderita penyakit Diare.

Salah Satu praktisi dan Pemerhati HAM Agus Salim SH, mengatakan ini sebuah tindakan yang memalukan dan bentuk kegagalan pemerintah daerah dibidang kesehatan. “Hanya karena pasien mengidap Diare, pasien dirujuk ke rumah sakit Daerah lain,” imbuhnya. Minggu (1/3/2020).

Ia jelaskan, kalau dengan alasan karena fasilitas rumah sakit Ampana tidak lengkap, ini yang harus dipertanyakan. Menurut Agus, anggaran kesehatan untuk Kabupaten Touna tergolong besar hingga mencapai miliaran rupiah. Ini yang harus menjadi perhatian khusus buat pemerintah untuk melengkapi fasilitas kesehatan rumah sakit.

Dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Tojo Una-una, membenarkan bahwa pasien wisatawan asal Negara Prancis hanya menderita penyakit Diare. “Pasien itu hanya menderita Diare, hanya saja fasilitas alat rumah sakit kita tidak lengkap jadi pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit Luwuk Banggai,” kata Yafanet Alfari, Sabtu, (29/2/2020).

Diketahui, berdasarkan data di LPSE pada Tahun 2019, Pemerintah Daerah Touna mengganggarkan Rp 7.586.325.000,00 untuk Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi, Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap, dan Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat, Inseentiv Ecare Unit sebesar Rp. 2.491.925.000.

Dales Lantapon

TNews, AMPANA – Sebanyak 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) serta Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una (Touna), resmi dilantik, Sabtu (29/2/2020) di Aula Hotel Pink Ampana.

Ketua KPU Touna Dirwansyah Putra dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan perintah PKPU Nomor 16 tahun 2019, bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan tahapan pelantikan PPK. “Sebanyak 270 daerah yang melaksanakan Pilkada tahun 2020, serentak melaksanakan pelantikan PPK pada hari inI,” ucap Dirwansyah.

Dirwansyah berpesan kepada seluruh PPK yang baru dilantik untuk selalu memegang teguh asas penyelenggara Pemilu. Dimana yang paling penting yakni asas integritas. “Jadi antara diri pribadi dan apa yang bersifat di dalam hati harus selaras dan sejalan,” pesannya.

Dir mengegaskan bahwa didalam penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una, Bapak dan Ibu harus profesional. Sebagaimana deklain KPU seluruh indonesia yang dimotori oleh KPU RI adalah KPU melayani. “Olehnya, kita sebagai penyelenggara Pemilu wajib melayani pemilih menggunakan hak pilih,” tegas Dir nama sapaan Ketua KPU Touna dihadapan seluruh PPK yang baru dilantik.

Dikatakannya, bahwa sebentar lagi tahapan pemuktahiran data pemilih akan dilaksanakan, kami tidak ingin lagi mendengar ada PPK yang beranggapan bahwa itu gampang. “PPK harus turun ke Desa-desa harus melakukan pemuktahiran data pemilih. Semua harus didatangi dimuktahhirkan yang memenuhi syarat silahkan dimasukan kedalam daftar pemilih,” ujarnya.

Lanjutnya, bahwa kita harus berkomitmen bahwa di Kabupaten Tojo Una-Una seot terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. “Keberhasilan pendataan data pemilu tahun 2019, harus terus kita dijadikan patokan dan harus lebih ditingkatkan,” lanjutnya.

Yang  kedua tugas kita dalam melayani, kata Dir,  adalah melayani peserta pemilihan secara adil dan merata. Kami di KPU Tojo Una-Una tidak ingin ada masukan dan tanggapan masyarakat adanya perlakuan tidak adil PPK penyelenggara Pemilihan kepada pasangan calon yang akan mendaftarkan dirinya nanti di KPU. “Tugas kita melayani secara adil, melayani memberikan informasi, tidak ada data yang harus kita sembunyikan di satu penyelenggara pemilu. Semua harus terbuka, tidak ada rapat pleno di PPK dilakukan secara tertutup,” jelasnya.

Apalagi Sebentar lagi, tambah Dir,  PPK akan melakukan verifikasi vaktual terhadap dukungan calon perseorangan. Mekanisme-mekanisme yang diatur dalam PKPU itu harus dijalankan. Tidak ada PPK dalam tahapan tersebut yang santai-santai. “Komitmen bekerja sepenuh waktu itu yang telah ditandatangani dalam fakta integritas akan kami tagih. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019, memberikan kewenangan terhadap KPU Kabupaten/Kota untuk mengangkat dan memberhentikan PPK,” tambahnya.

Hadir dalam pelantikan ini, Asisten III Sekertariat Daerah Kabupaten Touna, Drs. Hambia Soetedjo, Kapolres Touna, AKBP Alfred Ramses Sianipar, SIK, MH, Perwira Penghubung 1307/Poso Mayor Inf. David Lunta, Bawaslu Touna, Pimpinan OPD, Sekertaris KPU beserta staf, para Camat se-Kabupaten Touna dan tamu undangan lainnya.

Dales Lantapon