Desa Kelurahan Didorong Manfaatkan Surel Sistem
Hadiri Rakernas dan Launching Gerakan Indonesia Bersih, Begini Kata Walikota

Desa Kelurahan Didorong Manfaatkan Surel Sistem
TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) besok, Jumat (22/02/2019) gelar pelatihan Perangkat Kelurahan dan Desa, untuk pemanfaatan website dan Surat Elektronik (Surel).
“Sebenarnya, ini adalah program lanjutan. Sebelumnya, sudah dilatih, dan baru sekarang untuk parangkat desa kelurahan,” kata Tenaga Ahli Diskominfo, Rudy Yuanto Unu, kepada Totabuan.News, Kamis, (21/02/2019).
Pelatihan yang akan dilaksanakan dua hari ini, lanjutnya, akan diturutsertakan sosialisasi Sistem Informasi Keluhan Masyarakat (SI KeMas).
“Pada tanggal 22 dan 23 Februari. Jadi dua hari, akan melatih, bagaimana pengembangan website dan pemanfaatan operasional surel atau email,” jelasnya.
Menurutnya, perangkat akan dilatih menggunakan surel sistem dan bukan publik lagi.
“Ini terkoneksi dengan sistem. Kalau untuk website, kan SKPD sudah memiliki, tinggal bagaimana di kelurahan dan desa ini,” pungkasnya.
Peliput: Neno Karlina
Hadiri Rakernas dan Launching Gerakan Indonesia Bersih, Begini Kata Walikota
TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Walikota Kotamobagu, ITatong Bara, hadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), dan Launching Gerakan Indonesia Bersih, yang yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, di Auditorium Soedjarwo – Gedung Manggala Wanabakti, Kamis, (21/02/2017).
Kegiatan Rakernas dan Launching Gerakan Indonesia Bersih dibuka Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, mengambil Tema Indonesia Bersih dan Sub Tema, Kelola Sampah, Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai.
“Rakernas dan Launching Gerakan Indonesia Bersih yang bertujuan untuk mensinergikan Kebijakan Kementerian / Lembaga dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam Pengelolaan Sampah untuk mewujudkan Indonesia Bersih, tentunya merupakan kegiatan yang sangat penting, mengingat permasalahan sampah, dapat berdampak pada berbagai hal, seperti masalah Kesehatan Masyarakat, bahkan Pariwisata,” ujar Walikota.
Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, lanjut Walikota, saat ini juga terus melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk dapat mendukung serta mewujudkan Indonesia Bersih.
“Itu juga sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, dimana salah satu agendanya yaitu Gerakan Indonesia Bersih, yakni diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah terkait pengelolaan sampah rumah tangga, serta dengan mencanangkan Pengendalian Sampah Plastik di wilayah Kota Kotamobagu,” jelas Walikota.
Turut hadir, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Sitti Nurbaya, serta sejumlah Menteri lainnya, dan para Kepala Daerah se – Indonesia. (*)
Dugaan Pungli Masuk Daftar Laporan SI KeMas
TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Sistem Informasi Keluhan Masyarakat (SI KeMas) sudah menerima berbagai keluhan langsung dari masyarakat. Terhitung sejak bulan Januari hingga kini, sudah 10 laporan yang masuk.
“Sepuluh ini terbagu atas, 6 Laporan masyarakat untuk bulan Januari, dan 4 untuk Ferburari hingga hari ini,” kata Tanaga Ahli, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kotamobagu, Rudy Yuanto Unu, Kamis, (21/02/2019).
Dijelaskannya, laporan yang masuk, akan diteruskan ke instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti. “Laporan akan dikirim ke grup Si Kemas, yang di dalamnya dipantau langsung Walikota. Juga akan diteruskan ke dinas terkait,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, dalam aplikasi ini, pelapor akan diberitahu, jika laporannya sudah masuk. “Nanti, ada tanda dalam aplikasi, yang menunjukkan, apakah laporannya, sudah kami terima atau belum,” pungkasnya.
Terpisah, Operator Teknis Diskominfo, Febri Linggotu mengungkapkan, laporan yang diterima SI KeMas beragam, termasuk laporan mempertanyakan dugaan pungutan liar (pungli). “Masalahnya ada yang tentang jalan, bahkan ada yang mempertanyakan dibenarkan atau tidaknya, permintaan uang Rp50 ribu, saat penerimaan Raport,” singkatnya.
Berikut laporan masyarakat yang masuk dalam aplikasi SI KeMas:
Januari:
– Laporan sampah menumpuk di Biga’
– Laporan adanya cabang pohon patah di Kelurahan Gogagoman, yang mengganggu aktifitas jalan.
– Laporan/ pertanyaan, dibenarkan atau tidakkah penerimaan raport harus membayar Rp. 50.000, di SMP Negeri 3 Kotamobagu
– Laporan lampu jalan Merkuri di jalan Brawijaya Mongkonai, sudah sebulan mati total.
Februari:
– Laporan Air tidak lancar perlu sambungan PDAM di Puskesmas Gogagoman.
– Laporan saat jam sekolah banyak siswa ngumpul dan merokok di sekitar Lapangan Boko Hotinibang.
– Keluhan untuk peningkatan infrastuktur di Kelurahan Biga’ untuk kemaslahatan.
– Keluhan agar komplek Pasar Genggulang bisa di Paving oleh PRKP.
Sumber: Data Center Kotamobagu.
Begini Ragam Motif Lenso Ulu, Penutup Kepala Suku Mongondow
Pemkot Terus Diupayakan Perbaikan TMP
Bangunan Pasar Genggulang Bakal Direvitalisasi
Wakil Bupati Bolmong Hadiri Rakorev Kabupaten dan Kota se-Sulut
ADVERTORIAL, BOLMONG – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Yanny Ronny Tuuk, S.Th, MM Kamis (21/2) tadi, menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev), Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang dilaksanakan di Grand Kawanua Convention Center Manado. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dihadiri oleh unsur Forkopimda, Para Kepala Instansi Vertikal dan BUMN, 15 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Jajaran Pemerintah Provinsi serta Para Kepala Bappeda se-Provinsi Sulut.
Wabup, dalam pemaparannya di hadapan Gubernur mengatakan, bahwa tema Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 ini, adalah Peningkatan Sarana-Prasarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berskala Perdesaan yang berorientasi pada Potensi Unggulan Lokal.
Lebih lanjut kata wabup, terdapat Empat (4) Prioritas Pembangunan diantaranya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembangunan Dalam Bidang Ekonomi, Pembangunan Dalam Bidang Infrastruktur dan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintahan Desa. “Sampai dengan tahun 2018 lalu, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, antara lain belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) serta belum optimalnya Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Perekonomian,” terangnya.
Untuk menindaklanjuti dan mengatasi kedua permasalahan tersebut, pemkab bolmong mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan Reformasi Birokrasi dengan Implementasi Aplikasi E-Governance (E-Planning, E-Budgetting, E-Monev, E-Database dan E-Lakip) pada Tahun 2019 serta melakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar sebagai Penunjang Perekonomian melalui Kemitraan Pembiayaan Pembangunan.
Konni Balamba
Ini Aplikasi Diskominfo Bolmong Untuk Tampung Aspirasi Masyarakat
TOTABUAN.NEWS, BOLMONG -Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kembali meluncurkan berbagai Inovasi Layanan Publik diantaranya layanan Aplikasi E-Aspirasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parman Ginano Melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment Ma’rief Mokodompit mengatakan aplikasi e-Aspirasi ini dalam rangka untuk menampung dan mempermudah penyampaian aspirasi masyarakat yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow. “Layanan aplikasi ini dapat di akses secara resmi melalui website.bolmongkab.go.id,” terang Marief.
Lebih lanjut kata dia, setiap keluhan atau aspirasi masyarakat dapat mengisi form Pengaduan dengan mengisi Data lengkap, Alamat,Telepon, email sebagai satu standar operasional prosedur (SOP). “Aspirasi pengaduan ini akan dilakukan verifikasi untuk disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti secara berjenjang,” terangnya.
Selain e-Aspirasi, saat ini Diskominfo juga telah memfasilitasi layanan Aplikasi Sistim Penyesuaian Ijazah (SiPuji) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah digunakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong.
“Aplikasi ini untuk lebih memperpendek alur layanan Birokrasi, yakni para peserta dalam proses pendaftaran cukup dengan melakukan registrasi dan upload documents sesuai yang disyaratkan oleh instansi teknis,” pungkasnya.