Beranda blog Halaman 3342

Tarif Kargo Melonjak , Komisi III Sambangi Kemenhub

0

TOTABUAN.NEWS- JAKARTA- Naiknya tarif Cargo  pada Oktober 2018 lalu, sangat berdampak pada perekonomian rakyat Indonesia.  tarif Cargo udara yang naik cukup drastis, antara 40-90 persen. Kenaikan tarif Cargo udara ini dinilai akan membebani biaya operasional layanan jasa pengiriman ekspres, pos, dan logistik.

ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sudah menyampaikan keluhan ke Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam gelar rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti hasil RDP, Komisi II DPRD Sulut pun terbang ke Jakarta menemui pihak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) di Jakarta, Rabu (23/01/2019).

Sekretaris Komisi II DPRD Sulut, Rocky Wowor  kepada wartawan via ponsel seluler menyatakan, kunker ini sebagai bentuk keseriusan dari Komisi 2 untuk menindaklanjuti persoalan yang dikeluhkan ASPERINDO. Wowor berharap agar ada solusi yang terbaik antara berbagai pihak.

“Kami ke Kemenhub RI dalam rangka menindak lanjuti aspirasi masyarakat, dan ada juga Asperindo yang kami hearing lalu yang meminta ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum pihak maskapai penerbangan menaikan tarif kargo,” jelas Wowor seraya menginformasikan Kemenhub RI melalui Sekertaris Dirjen Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartono sepakat akan segera menyelidiki persoalan kenaikan tarif kargo di kantor Kemenhub RI, Rabu (23/01/2019).

Menurut Wowor, Kenaikan harga tiket maupun tarif kargo sangat berpengaruh terhadap sektor jasa lainnya, perlu sikap tegas dari instansi terkait.

“Kementerian Perhubungan selama ini tidak mencampuri soal harga, karena itu kementerian akan mengambil sikap tegas,” jelasnya.

Wowor, menegaskan, kenaikan tarif kargo udara akan berefek dan sangat berpengaruh terhadap warga dan daerah, karena itu tindakan pemerintah sangat dibutuhkan,” jelasnya lagi.

Sebelumnya, Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan mengusahakan agar kenaikan tarif kargo udara tidak berdampak signifikan pada inflasi 2019.

“Kami akan berdialog, karena inflasi adalah suatu realitas, kami akan me-manage angkutan udara. Inflasi sebagai konsekuensi, tapi kami akan manage, semoga ini [kenaikan tarif kargo udara] tidak jadi kontributor yang besar terhadap inflasi,” ujar Budi Karya di Yogyakarta, Selasa (22/1/2018)

Pasalnya, pada 2018 lalu, tarif angkutan udara berada di nomor 6 penyumbang inflasi terbesar atau naik dari 2017 lalu yang hanya di nomor 16. Bahkan ia memprediksi angka itu dapat memasuki 5 besar di tahun 2019.

Kenaikan tarif kargo udara ini berdampak pada kenaikan harga logistik beberapa perusahaan jasa kargo. Salah satunya JNE, yang menaikkan tarif atau ongkos kirim baru mulai 15 Januari 2019 pukul 00:01 WIB. Kenaikan rata-rata ongkos kirim JNE mencapai 20 persen.

Langkah penyesuaian yang dilakukan JNE telah disepakati Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) melalui surat No. 122/ DPP.ASPER/XI/2018. Tak hanya JNE, sebanyak 200 perusahaan ekspedisi sejenis yang tergabung dalam Asperindo juga akan menyusul kebijakan serupa pada Januari 2019 ini.

Sebelum bisa menggunakan jasa pengiriman lewat udara, para pemakai jasa kargo harus mendapat tanda terima berupa dokumen yang disebut Surat Muatan Udara (SMU).

Pihak maskapai penerbangan akan bekerja sama dengan agen untuk menjual SMU sebagai bukti fisik pengiriman udara antara pengirim kargo, pengangkut, dan hak pengambil kargo. SMU inilah yang lazim disebut sebagai tarif kargo.

(Dvd)

Banyak CPNS Kotamobagu Belum Masukan Berkas

0

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Sebanyak 232 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kotamobagu yang dinyatakan lolos seleksi, diwajibkan memasukan berkas dokumen untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu.Proses pemasukan berkas yang dimulai sejak tanggal 14 Januari, akan ditutup pada tanggal 25 Januari mendatang.

Kepala BKPP Kotamobagu, Sahaya Mokoginta mengatakan, pemberkasan penting dilakukan. CPNS yang tidak memasukan berkas akan dinyatakan gugur.
“Wajib. Karena berkas dokumen ini nantinya akan memngeluarkan NIP dan SK bagi CPNS yang lolos seleksi. Jika tidak, maka otomatis dianggap tidak memenuhi syarat dan gugur sebagai CPNS Kotamobagu,” kata Sahaya belum lama ini.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Kompetensi BKPP Kotamobagu, Faisal R Pobela, Rabu (23/01/2019), mengatakan, proses pemberkasan tinggal Dua hari lagi namun masih banyak CPNS yang belum mamasukan berkas.
“Berkas yang masuk baru sekitar Seratus lebih. Sementara yang belum memasukan diperkirakan masih cukup banyak,” ungkapnya.

Wali Kota Tatong Bara, menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018, tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap 1 Tahun 2019.

Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang dilaksanakan di Swisbel-Harbourbay, Batam, Rabu (23/01/2019).

Wali Kota Hadiri Sosialisasi Rekrutmen PPPK

0

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, mengatakan sosialisasi ini mengundang kepala daerah se Indonesia terkait Peraturan Pemerintah (PP) tentang penerimaan PPPK.

“Hasil dari sosialisasi ini, agar pada penerimaan PPPK nanti ada pemahaman yang sama tentang PP ini. Terutama kesiapan daerah dalam rencana pengadaan PPPK,” kata Sahaya, yang juga ikut dalam sosialisasi tersebut.

Sahaya menjelaskan, perekrutan PPPK direncanakan akan dimulai Februari bulan depan.

“Saat ini baru sosialisasi dan belum membahas kuota. Perekrutan direncanakan Februari untuk mulai mengusulkan kebutuhan tiap daerah,” ujarnya.

Lanjutnya, dalam perekrutan PPPK ini, KemenPAN-RB membuka formasi untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan honorer Kategori II (K2) yang memenuhi syarat.

“Rakor saat ini masih terkait dengan sosialisasi, kesiapan daerah, dan persyaratan pelamar PPPK. Untuk usulan masih akan dipersiapkan sesuai kebutuhan,” pungkasnya.

 

 

 

Pemkab Bolmong Berikan Bantuan Untuk Nelayan

0

ADVETORIAL, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolmong Rabu (23/1) tadi, menyerahkan sejumlah paket bantuan, kepada 23 kelompok nelayan tangkap yang ada di 5 kecamatan.Penyerahan dilakukan oleh Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah, Tahlis Gallang, SIP, MM, bertempat di Galangan Kapal PT. Bitung Sarana Mulia Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang.

Tahlis, dalam sambutannya mengatakan, bahwa Paket Bantuan Perikanan Tangkap yang diserahkan hari ini, merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada para nelayan.“Penyerahan bantuan yang disalurkan ini, telah dilakukan secara objektif dan berdasarkan kriteria,” ujarnya.

Tahlis berharap, Bantuan yang diterima ini, dapat digunakan bersama-sama dengan anggota kelompok lainnya, karena paket bantuan ini bukan milik pribadi atau perorangan, sehingga pemanfaatannya juga harus bersama-sama.“Dengan adanya paket bantuan ini diharapkan lebih memudahkan nelayan untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, yang pada akhirnya pendapatan ekonomi nelayan bisa meningkat,” ujarnya lagi.

Kelompok Nelayan Penerima Paket Bantuan juga diingatkan, agar dapat menjaga dan memelihara berbagai sarana dan prasarana yang telah diserahkan sehingga dapat difungsikan dalam jangka waktu yang lama.“Kepada kelompok penerima agar tidak menjual paket bantuan yang telah diberikan, karena Tim dari Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow, setiap saat akan melakukan pemeriksaan dan pengecekan paket bantuan yang telah diserahkan,” katanya mengingatkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Drs. Wahyudin Gonibala, dalam laporannya mengatakan, bahwa penyerahan sarana dan prasarana perikanan tangkap pada hari ini, adalah salah satu upaya untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, dalam mewujudkan kehidupan masyarakat nelayan di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang lebih hebat dan sejahtera.

“Paket bantuan perikanan tangkap ini, akan diserahkan kepada 23 Kelompok Nelayan Tangkap, di 5 Kecamatan Pesisir, yaitu Kecamatan Poigar sebanyak 2 kelompok, Kecamatan Bolaang Timur sebanyak 8 kelompok, Kecamatan Bolaang sebanyak 5 kelompok, Kecamatan Lolak sebanyak 7 kelompok dan Kecamatan Sangtombolang sebanyak 3 kelompok,” terangnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sangtombolang, Para Camat/Sekcam di Wilayah Pesisir, Sangadi Babo dan beberapa Sangadi Desa Penerima Paket Bantuan, Penyuluh Perikanan serta Kelompok Penerima Bantuan Paket Perikanan Tangkap.

 

Berikut jenis dan jumlah Bantuan yang diserahkan :

  1. Kartu Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 sebanyak 1102 kartu.
  2. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Perahu, Mesin Tempel 15 PK, Senar, Alat Pancing, Pelampung beserta sarana tangkap lainnya sebanyak 14 Paket dengan total anggaran sebesar Rp. 1.178.100.000,-
  3. Mesin Katinting 9 PK sebanyak 45 Unit yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Bolaang Mongondow, Tahun Anggaran 2018 dengan total anggaran sebesar Rp. 314.820.000,-

 

Tim Totabuan News

 

62 Pelamar Seleksi JPT Pemkab Bolmong Masukkan Berkas, 4 Pejabat TMS

0

TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Panitia Seleksi (Pansel) terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkab Bolmong, Rabu (23/1) tadi, mengumumkan hasil seleksi administrasi pengisian 20 JPT, di lingkup pemerintahan kabupaten Bolmong.

Tercatat, dari 62 pelamar yang memasukkan berkas, 4 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena tidak memasukkan atau melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.“Peserta yang TMS, diantaranya karena mengundurkan diri, tidak memasukkan SK Fotocopy Golongan/Pangkat atau ruang, batas usia tidak memenuhi PP Nomor 11, latar belakang pendidikan serta tidak melampirkan salinan petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan,” kata Ketua Pansel yang juga Sekda Bolmong, Tahlis Gallang, SIP, MM.

Selanjutnya kata Tahlis, untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, masih akan dikonsultasikan lagi dengan Komisi Apratur Sipil Negara (KASN) RI, karena kuota pelamar dalam 2 jabatan tersebut tidak terpenuhi.“Sesuai persyaratan administrasi, tidak terpenuhi, minimal 4 orang,” terangnya.

Sementara, bagi peserta yang dinyatakan lulus, diwajibkan mengikuti Technical Meeting tentang penulisan makalah yang akan dilaksanakan Hari Kamis (24/1) Pukul 09.00 Wita, bertempat di Kantor Bupati Bolmong atau 30 menit sebelum acara dimulai.“Peserta yang tidak hadir pada seleksi penulisan makalah dianggap gugur dan tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya, keputusan pansel bersifat final,” pungkasnya.

 

 

Konni Balamba

Woow! Pemkab Bolmong Berikan Seragam Gratis Untuk Pelajar SD dan SMP

0
Renty Mokoginta

TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Berbagai upaya dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Bolmong untuk menekan angka putus sekolah di daerah ini, salah satunya dengan memberikan seragam gratis.

“Untuk tahun ini kita telah menganggarkan bantuan seragam gratis untuk siswa-siswi yang ada di Bolmong,” ujar Kepala Disdik Bolmong, Renti Mokoginta.

Pengadaan seragam gratis ini kata Renti, dianggarkan melalui dana APBD Pemkab Bolmong tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 4 Miliar.

“Bantuan seragam gratis ini, nantinya akan disalurkan kepada seluruh siswa dan siswi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) setelah tahun ajaran baru atau saat penerimaan penerimaan murid baru,” ujarnya.

Renti menambahkan, program ini merupakan salah satu Visi Misi Y2 (Yasti-Yanni), ketika kampanye lalu.

“Jadi program ini akan terus ada selama kepemimpinan Bupati Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Ronny Tuuk,” pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan data yang diterima media ini, pada tahun 2017 lalu Pemkab Bolmong masih mengoleksi 1529 anak putus sekolah, namun dengan berbagai upaya yang dilakukan pemkab bolmong, tahun 2018 angka itu turun drastis tinggal 927 anak atau berkurang hampir 50 persen. Tahun 2019 ini, Disdik berupaya angka tersebut bisa terus ditekan.

 

Tim Totabuan News

 

Dewan Bolmut Dukung Pemekaran Dua Kecamatan

0

TNews, BOLMUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), menyambut baik pemekaran wilayah ditingkat kecamatan yakni Bolangitang Tengah dan Pinogaluman Timur.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Saiful Ambarak, S.Pd.I saat dikonfirmasi oleh sejumlah awak media, Selasa (22/1/2019) mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik pemekaran di dua kecamatan tersebut.

Menurutnya, Pemekaran wilayah ini sangatlah penting karena disesuaikan dengan aturan perundang – undangan yang berlaku. Jadi, diharapkan Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti upaya pemekaran dua wilayah tersebut.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmut, Samidin Korompot, S.STP saat dikonfirmasi oleh awak media ini mengatakan bahwa pihak eksekutif masih dalam pengkajian tentang kelayakan pemekaran dua kecamatan tersebut.

Lanjut samidin, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meminta draft tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang kemudian dijadikan sebuah dasar hukum untuk ditetapkan menjadi satu wilayah pemekaran,” kata Korompot.

Ditambahkannya, bahwa Pemda Bolmut melalui Tapem masih melakukan kajian teknis tentang proses pemekaran dua wilayah tersebut. Jadi pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemrov Sulut untuk menindaklanjuti pemekaran dua wilayah tersebut,” pungkas Korompot.

Awal Tahun, Pemkot Keluarkan Ratusan Izin Usaha

0
Noval Manoppo
TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), beri kesempatan bagi para pelaku usaha yang masuk ke Kotamobagu, salah satunya dengan mempermudah pengurusan ijin. “Jadi kita memudahkan setiap investor yang ingin berinvestasi di daerah ini, asalkan harus mematuhi semua ketentuan yang ada,” terang Kepala DPMPTSP, Noval Manoppo, Selasa (22/01/2019).
Menurutnya, baru pekan kedua bulan Januari 2019, sudah ada 107 izin usaha yang dikeluarkan DPMPTSP, baik itu Izin baru, pun yang diperpanjang. “Saat ini sudah ratusan juga yang diberikan. Sementara tahun lalu, total 2.862 izin, terdiri dari 1.680 yang diperpanjang, 42 revisi dan 1.140 permohonan baru. Untuk Pengurusan izin itu gratis, kecuali IMB yang ada retribusinya sesuai yang diatur oleh Perda,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, hal ini telah menjadi program khusus pemerintah, guna menunjang kapasitas Kotamobagu, sebagai kota jasa. “Investor juga berperan penting, apalagi perkembangan kita sebagai kota jasa,” pungkasnya.
NENO KARLINA

Rekontruksi Pasca Bencana, Ini Harapan Pemkot

0
Pansel Perpanjang Pendaftaran
Refly Mokoginta
TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Berencana rekonstruksi 50 titik lokasi pasca bencana, lewat pembuatan talud, pemerintah berharap usulan Bantuan Dana Rekontruksi Pasca Bencana yang di usulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat, bisa terealisasi.
Kepala BPBD Kota Kotamobagu, Refly Mokoginta, mengatakan usulan anggaran hampir empatpuluhan miliar tersebut, sebenarnya sudah disetujui sejak akhir tahun lalu.
“Mungkin karena bertepatan dengan bencana di daerah lain, seperti gempa Lombok dan Palu beberapa waktu lalu sehingga ditunda,” katanya, Selasa, (22/01/2019).
Dirinya berharap, dengan terealisasinya hal ini, bisa membuat Kotamobagu menjadi lebih baik lagi, termasuk dalam upaya rekontruksi pasca bencana.
“Tentunya semua berharap yang baik. Anggaran ini sangat kita butuhkan untuk pembangunan sarana pasca bencana yang terjadi beberapa tahun lalu,” singkatnya.

Pemkab Bolmong Buka Seleksi JPT, Ini Tahapannya

0
Umarudin Amba.

TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Pemkab Bolmong Senin (21/1) kemarin telah menggelar rapat, terkait dengan tahapan pelaksanaan seleksi jabatan yang digelar Pemkab Bolmong.

Rapat yang dilaksanakan di Kantor BKN Regional IX Manado itu, dihadiri oleh Kanreg BKN Manado Wakiran, SH, MH, Sekda Bolmong Tahlis Gallang, Kepala BKPP Bolmong Umarudin Amba dan perwakilan dari Akademisi.

Kepala BKPP Bolmong Umarudin Amba mengatakan, ada beberapa hal yang yang ditetapkan dalam rapat pansel tersebut, diantaranya terkait tahapan pelaksanaan seleksi JPT.

“Rapat pansel tersebut menetapkan soal teknis penyusunan makalah, jadwal penyusunan, tahapan wawancara serta tempat pelaksanaan dan Pengumuman,” ujarnya.

Amba berharap, hasil rapat Pansel terkait tahapan seleksi JPT ini, dapat menjadi acuan bagi para peserta dalam mempersiapkan segala hal, menyangkut permintaan administrasi dan kesiapan peserta sebaik mungkin dalam pelaksanaan lelang.

 

Berikut Hasil rapat terkait Tahapan Seleksi JPT :

  1. Penyusunan makalah pada 28 sampai dengan 30 Januari 2019 bertempat di kantor Bupati Bolmong.
  2. Untuk presentasi makalah dan wawancara akan dilaksanakan padal 4, 5 dan 6 Februari 2019 (Tempat masih akan disesuaikan) rencanannya dilaksanakan di BKN Regional IX atau Hotel Sutan Raja Kotamobagu atau di kantor Bupati Bolmong
  3. Pengumuman tiga besar masing-masing jabatan akan diumumkan pada 11 Februari 2019. Pembekalan calon peserta lolos administrasi akan dilaksanakan hari Kamis, 24 Februari 2019 di kantor Bupati Bolmong.
  4. Pelantikan disesuaikan dengan agenda Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

 

Khusus Penyusunan Makalah :

  1. Makalah wajib diketik sendiri dengan menggunakan Komputer atau Laptop
  2. Jumlah makalah disesuaikan dengan jumlah jabatan yang dilamar
  3. Tema akan disampaikan pada saat penyusunan makalah

 

Konni Balamba

BERITA TERBARU