TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Setelah mendapat Surat Peringatan Pertama (SP1), akhirnya pihak Alfamart, Indomaret, melakukan pertemuan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Pemerintah Kota Kotamobagu, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi (DisperdagKop-UKM), Kamis (13/12/2018).

Pantauan Totabuan.News, selain manajemen Alfamart dan Indomaret, turut hadir juga Kepala Disperdagkop-UKM, Harman Aray, Kepala Bidang Perdagangan, Laurens Binol, Kepala Bidang Perindustrian, Fadlun Paputuangan dan 11 perwakilan pelaku UMKM.

“Iya, memang ini permintaan dari Walikota dan Wakil Walikota, bahwa disetiap toko ini (Alfamart dan Indomaret) harus ada etalase khusus produk unggulan Kotamobagu, dan memang sudah ada SP1,”      kata Kadis PerdagKop-UKM, Herman Aray, kepada sejumlah awak media, usai pertemuan.

Menurutnya, apabila ini tidak diindahkan, maka pemerintah tidak akan segan-segan menindaklanjuti.

“Sejak pengurusan izin pertama, memang syaratnya harus memasarkan juga produk lokal unggulan, dan sebenarnya produk kita, dari segi kemasan dan label, sudah baik. Tuntunya ini akan kami pantau, jika tidak, yang sanksi bisa kami berlakukan,” tegas Aray.

Terpisah, Merchiding (MD), Indomaret Wilayah Sulawesi Utara Gorontalo (Sulutgo), Novian, mengatakan, menyambut baik pertemuan ini, dan akan mengupayakan ini bisa terealisi pada Januari atau Februari 2019.

“Rencananya akan ada pada awal bulan depan, paling lambat bulan Februari, memang kita masih ada sedikit kendala teknis, tapi nanti kami coba bantu,” jelasnya.

Dijelaskannya, saat ini 11 produk lokal akan dikirim ke gudang di Manado, nanti setalah itu akan didistribusikan ke wilayah Sulutgo.

“Syaratnya harus memenuhi 1000 pcs perbulannya. Jika tidak, ya tentu baru bisa kami pasarkan ke wilayah Kotamobagu saja. Nanti kita lihat perkembangannya kedepan,” pungkasnya.

Peliput : Neno Karlina

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Sejumlah masyarakat Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu, dikejutkan dengan kedatangan Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK), Angki Taurina Mokoginta, saat kegiatan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), di Balai Kelurahan Motcil,  Kamis, (13/12/2018).

“Iya senang sekali karena tiba-tiba Ibu Wakil Walikota, yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK datang,” kata, Ermina Paputungan, salah seorang pemilik balita, yang ada di kegiatan.

Menurutnya, kedatangan ini membawa kebahagiaan tersendiri pada masyarakat yang hadir.

“Langsung heboh kan, soalnya Posyandu ini memang kegiatan bulanan di Motcil, kalau ada kunjungan begini jelas heboh,” ujarnya.

Senada, Lurah Motoboi Kecil, Suryono Daun, mengatakan menyambut baik kedatangan ini.

“Ini sangat baik, mengingat sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun kualitas hidup keluarga, dan kesehatan anak dengan lebih baik, menjadi Kotamobagu yang mampu berdaya saing lewat binaan keluarga,” pungkasnya.

Peliput : Neno Karlina

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mengimbau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2018 harus segera diselesaikan pada akhir Desember. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kotamobagu, Imran Amon, kepada sejumlah awak media, Rabu (12/12/2018).

“Semua harus selesai akhir Desember ini. Jika tidak, wajib dikembalikan dalam bentuk uang tunai, Jadi harus ” tegas Amon.

Dijelaskannya, bantuan kepada 225 warga yang tersebar di Desa/Kelurahan ini, jika dikalkulasi, masing-masing mendapatkan Rp. 15 juta yang dibagi dalam dua tahap, berupa bahan bangunan sesuai permintaan penerima.

“Tapi hingga kini masih ada yang belum menyelesaikan bangunan rumahnya, sehingga dalam waktu dekat ini kita akan mengevaluasi mulai dari fasilitator hingga kondisi di lapangan,supaya apabila ada kendala kita akan cari solusinya,” singkat  Amon.

Neno Karlina

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Peralihan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN) mulai diberlakukan sejak awal Desember. Termasuk mengaktifkan beberapa titik warung belanja, khusus penerima.

Salah seorang penerima Rastra, Dela Djumaat (35), warga Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan mengatakan, saat ini dirinya sudah mengantongi kartu kredit, bersama penerima yang lain.

“Ya pakai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan kita bisa belanja, ya terserah mau beli beras, telur atau minyak kelapa. Kalau saya dan penerima di sini, rata-rata membeli beras 10 kilogram (kg), dan telur 7 butir, sesuai dengan nominal jumlah uang Rp. 110.000,- di ATM,” katanya, Rabu, (12/12/2018).

Meski demikian, dirinya menuturkan, penerima Rastra yang juga merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), masih belum menerima BPNT.

“Kalau yang sudah ada kartu kreditnya, lewat PKH, PKH itu kan, pake ATM juga. Nanti gabung, tidak lagi menggunakan ATM untuk BPNT, makanya mereka belum menerima, mungkin masih dalam proses,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kotamobagu, Sarida Mokoginta membenarkan peralihan bantuan ini.

“Jika dulu namanya Raskin bersubsidi, diubah menjadi bansos, diubah menjadi rastra gratis, dan sesuai program, rastra akan beralih menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jika rastra sebanyak 10 kg beras gratis, diuangkan BNPT menjadi Rp.110.000,” katanya.

Menurutnya, saat ini tercatat, ada 5.510 penerima manfaat khusus Kotamobagu.

“Jadi, 5.510 penerima manfaat ini, memeliki kartu kredit, yang akan dijadikan tempat pencairan dana bantuan sosial termasuk BPNT,” ungkapnya.

Dirinya berharap, dengan dinontunaikan rastra ini, lebih mempermudah penerima manfaat.

“Mungkin yang tadinya, kualitas beras yang diberikan tidak terlalu bagus, sekarang sudah bisa membeli beras yang lebih bagus lagi,” pungkasnya.

Diketahui, saat ini untuk titik pusat warung belanja penerima manfaat BPTN di Kotamobagu Selatan, berada di Kelurahan Motoboi Kecil, Kelurahan Pobundayan, dan Kelurahan Mongondow.

Neno Karlina