Beranda blog Halaman 3550

Disdik Dorong Siswa Kuasai Bahasa Daerah

0
Kadri Bangol

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Nila kearifan lokal saat ini menjadi bagian dari meteri pendidikan karakter di Kota Kotamobagu kususnya di Sekolah. Hal itu bertujuan untuk menjaga dan melestarikan budaya bahasa daerah bagi para siswa-siswa.

Sekertaris Dinas Pendidikan Kadri Bangol mengatakan, pihaknya sudah membahas soal kearifan lokal budaya dan bahasa untuk setiap sekolah. Menurutnya itu penting untuk membentuk karakter para pelajar yang ada.

“Bahasa dan budaya lokal adalah satu identitas, maka setiap sekolah kami wajibkan untuk menggunakan bahasa daerah mongondow sebagai salah satu pendidikan karakter dan budaya kemongondowan,” kata Kadri, Senin (29/10/2018).

Untuk menunjang itu, Kadri mengungkapkan Dinas Pendidikan sudah menyalurkan beberapa buku cetak tetang bahasa mongondow serta kamus bahasa mongondow ke sekolah -sekolah yang ada di Kotamobagu.

“Kita juga, sudah ada kurikulum muatan lokal bahasa mongondow, sudah ada kamus bahasa mongondow, buku cetak bahasa mongondow dari kelas 1 sampai kelas 6. yang sudah diserahkan ke sekolah- sekolah dari tingkat SD hingga SMA,” ungkapnya

Bahkan, kearifan lokal dalam bentuk bahasa daerah tidak hanya diterapkan disetiap sekolah. Namun, semua perkantoran atau instansi pemerintah diwajibkan menggunakan bahasa mongondow pada setiap Kamis minggu berjalan.

“Untuk menjaga kearifan lokal, maka kita, semua di kantor harus menggunakan bahasa daerah dalam berbicara. Tidak hanya di sekolahan, disini juga wajib setiap hari senin,” pungkasnya.

Peliput: Neno Karlina

Walikota Irup Peringatan Sumpah Pemuda

0

ADVETORIAL, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara, menjadi Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 90 yang dilaksanakan di Lapangan Olahraga Kota Kotamobagu, Senin, (29/10/2018).

Wali kota pada upacara tersebut, membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia menyampaikan, Kita semua berhutang budi kepada para tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda untuk membangun kesadaran kebangsaan Indonesia sekaligus komitmen menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini.

“Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik,” Ucap Wali Kota.

Wali kota menambahkan, revolusi mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Ir. Joko Widodo, amatlah relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pemuda yang maju adalah pemuda berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

“Oleh karena itu revolusi mental harus dapat kita jadikan sebagi pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju. Dengan mewujudkan pemuda yang maju berarti kita dapat menghasilkan bangsa yang hebat,” Kata Wali Kota.

Peringatan sumpah pemuda yang mengangkat tema “Bangun Pemuda Satukan Indonesia” yang dirangkaikan dengan Apel Korpri tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, S.H., Sekda Kotamobagu, Adnan Massinae, S.Sos, M.Si, Asisten Setda, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Sangadi, serta seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Peliput: Neno Karlina

Terkait UU Pesantren, Ini Kata Benny Rhamdani

0

TOTABUANEWS.COM- Manado- Polemik di susunnya Rancangan undang-undang (RUU) Pesantren Pasal 69-70 mendapat tanggapan serius dari salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Benny Rhamdani.

Kepada Totabuanews.com di rumah kopi Aheng karang ria (minggu 28/10/18), Bang Bento (nama tenarnya) mengatakan bahwa bagi Saya merupakan kekeliruan besar kalau sebuah RUU justru terkait secara original konten Pesantren kemudian terlalu jauh dan bahkan keluar dari konteks mengurusi Sekolah Minggu misalnya, yang justru ini di nilai merugikan bahkan mengundang kontrofersi di tengah-tengah masyarakat di kalangan Kristiani.

“Saya pikir ini kecerobohoan yang sangat fatal, ketidak hati-hatian sehingga wajib hukumnya menurut saya untuk segera di lakukan koreksi terhadap pasal yang di maksud yang mengundang kontroversi yang sangat serius.” Tegas Senator Dapil Sulut ini.

Lanjut menurutnya kita mempunyai pengalaman yang menarik tentang undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas) yang dianggap undang-undang tersebut sangat diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang lain.

Nah sekarang kita diganggu lagi dengan RUU tentang Pesantren yang kemudian ada pasal yang sangat dipersoalkan kontradiktif dalam upaya membangun semangat-semangat kebangsaan yang saling memberikan perlindungan, penghormatan terhadap kelompok-kelompok agama yang hidup dan dijamin oleh konstitusi negara kita.

“Jadi ini adalah keteledoran , ini tindakan gegabah dan ceroboh sehingga semua pihak perlu dan wajib hukumnya untuk duduk bersama-sama agar tidak ada kelompok masyarakat yang di lukai perasaannya, kebatinannya, bahkan menjadi warga negara Indonesia yang harusnya ada di posisi sejajar dan sama untuk mendapatkan kehidupan Undang-undang kemudian merasa di diskriminasi, jadi tidak boleh atas nama Kebangsaan, atas nama Ke Indonesiaan ada undang-undang berlaku nasional tapi mendiskriminasi kelompok lain”. Tutup Senator Fenomenal ini.

(Dvd)

Menko-PMK Dorong PKN-Revmen Sebagai Pembangunan Budaya Berkemajuan

0

ADVETORIAL, BOLMONG – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko-PMK) RI, Puan Maharani secara resmi membuka kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-Revmen) di Lapangan Koni Sario, Kota Manado, Jumat (26/10/2018).

Pada kesempatan itu, Menko-PMK menuturkan, implementasi agenda ini sebagai upaya strategis memajukan bangsa dan negara.

“Gerakan nasional ini pada intinya adalah sebuah gerakan menjebol penghambat kemajuan dan membangun peradaban yang memajukan bangsa dan negara,” ujar Puan.

Melalui penyelenggaraan PKN-Revmen tahun ini, pemerintah mewujudkan praktek pembangunan budaya berkemajuan tersebut melalui pelayanan publik yang lebih baik yaitu berupa pelayanan yang tepat waktu, pelayanan yang tepat informasi, pelayanan yang jelas biayanya, pelayanan yang jelas prosedurnya, pelayanan tanpa pungli serta pelayanan yang memudahkan dan nyaman.

“Pelayanan publik yang memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan bagi masyarakat menuntut komitmen dari seluruh aparatur negara untuk bekerja dengan integritas, etos kerja, dan kebersamaan yang tinggi,” tukas Menko-PMK.

Selain itu, Menko Puan juga mendorong setiap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, maupun daerah untuk menjadikan PKN-Revmen ini sebagai momentum penting untuk melahirkan berbagai inovasi yang kreatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.

“Diharapkan, semakin banyak Kementerian, Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Kelompok Masyarakat untuk terus melakukan inovasi dan kepeloporan dalam membangun peradaban Indonesia yang maju,” ungkapnya.

Sebelumnya, sebagai tuan rumah PKN-Revmen 2018, Gubernur Olly Dondokambey, SE menyambut hangat seluruh tamu undangan yang datang dari seluruh Indonesia.

“Selamat bakudapa, selamat datang di Bumi Nyiur Melambai kepada tamu undangan dari seluruh pelosok nusantara. Kehadiran bapak dan ibu sekalian bagi kami merupakan wujud dukungan dan apresiasi atas suksesnya agenda ini,” kata Olly.

Olly menuturkan, spirit revolusi mental nampak dalam kehidupan masyarakat Sulut yang hingga saat ini terus berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, meskipun masyarakatnya sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya, dan adat istiadat.

“Suasana kondusif ini adalah buah dari tingginya kesadaran masyarakat untuk selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain dalam kerukunan dan kedamaian,” ucap Olly.

Menurut Olly, suasana kondusif itu ditunjukkan dengan capaian positif dari beberapa indikator sosial yang ada, antara lain: Indeks Kebahagiaan Masyarakat Sulut mencapai 73,03 atau tertinggi ketiga secara nasional kemudian oleh Setara Institute dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Manado ditetapkan sebagai Kota Paling Toleran se-Indonesia.

Lanjutnya, kondisi Sulut yang rukun dan damai ini, juga menjadi modal dasar dalam membangun daerah di berbagai sektor, utamanya sektor pariwisata yang telah ditetapkan sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

“Jumlah kunjungan mancanegara ke daerah ini melonjak hampir 400%. Jumlah kunjungan wisatawan domestik juga meningkat jauh, mencapai angka 2,6 juta wisatawan pada tahun 2017. Dampak dari peningkatan kunjungan ini sangatlah luas dirasakan dalam menopang pembangunan bangsa di Sulawesi Utara,” ungkap Olly.

Usai pembukaan PKN-Revmen, Menko Puan, Gubernur Olly dan rombongan menari poco-poco bersama ribuan peserta PKN-Revmen di lapangan. Kemudian meninjau Pameran Inovasi Layanan Publik yang diikuti oleh 100 stand pameran dari Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, untuk mempresentasikan perubahan pelayanan sebagai implementasi Revolusi Mental.

Pameran berlangsung dari tanggal 26 hingga 28 Oktober 2018, bertempat di Gedung eks DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa kegiatan pameran inovasi layanan publik yang akan disajikan antara lain simulasi tes CAT oleh BKN yang diperuntukkan bagi para pelamar CPNS, akses pencetakan E-KTP dan perpanjangan SIM.

Diketahui, selain menghadirkan 15 ribu anak bangsa, kegiatan ini pula turut dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Ketua TP PKK dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos dan Gugus Tugas Revolusi Mental seluruh Indonesia.

Peliput: Ebby Makalalag

Pemuda Desa Bangomolunow Terkesan ‘Dibodohi’ Pemdes

0

TOTABUANEWS, BOLMONG – Dana Desa (Dandes) Bangomolunow Kecamatan Bolaang, yang diperuntuhkan pemberdayaan pemuda 10 tahun terakhir tidak dirasakan para pemuda di Desa Bangomolunow.

Menurut Ketua Pemuda Desa Bangomolunow, Farid Alhasni bahwa Pemerintah Desa (Pemdes), dinilai kurang memperhatikan pemuda desa.

“Kami tidak pernah menerima bantuan olahraga walaupun hanya satu buah bola selama ini,” ungkap Farid, Jumat (26/10/2018).

Dirinya mempertanyakan tentang anggaran pemuda yang dibuat selama ini, sebab pihak pemuda tidak pernah merasakan bantuan selama 10 tahun terakhir.

“Anggarannya ada. Namun, kemana dan dimakan siapa? Sebab. Selama 10 tahun Sangadi menjabat tidak pernah satupun bantuan kami terima,”kesalnya.

Permasalahan ini pun kata Ketua Pemuda, sudah menjadi buah bibir dikalangan pemuda desa, dan mereka sangat marah dengan perilaku Sangadi yang tak memperhatikan pemuda desa.

“Sekitar 200 pemuda desa Bangomolunow sangat marah deng kelakuan Sangadi karena selama ini kami tidak pernah menerima bantuan pemberdayaan pemuda,”bebernya.

Sementara itu, At Ginoga salah satu tokoh pemuda Desa Bangomolunow, bahwa saat ini dirinya bersama ratusan pemuda lainnya tinggal menunggu perintah ketua pemuda untuk melakukan aksi protes.

“Kami tinggal menunggu perintah Ketua Pemuda yang kami akui untuk melaksanakan aksi. Karena kami pemuda sudah terlalu di bodohi,”ujar Mokoginta.

Senada, Indra Mokoagow meminta masalah ini agar ditindaklanjuti pemerintah daerah.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk menanggapi persoalan tersebut. Karena ini sudah sangat merugikan pemuda,”tegasnya.

Terpisah, Sangadi Bangomolunow, Askari Mokoginta saat hendak dikonfirmasi lewat nomor telepon yang sering dihubungi, yakni 082348949xxx tidak mau mengangkatnya walaupun terdengar nada sambung.

Peliput: Ebby Makalalag

Caleg Muda Bolsel ini Siap Majukan Dunia Pendidikan

0

TOTABUANEWS, BOLSEL – Amran Bunsal kader muda dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) siap majukan dunia pendidikan di selatan totabuan.

Dimana diketahui untuk memajukan daerah harus ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui mutu pendidikan yang baik.

Hal tersebut yang mendorong perwakilan pemuda Kabupaten Bolsel ini untuk maju dalam pesta demokrasi tahun 2019 nanti lewat Pemilihan Legislatif (Pileg).

Dorongan pun terus mengalir dari masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) satu, yakni Bolaang Uki dan Helumo.

“Amran pemuda yang dekat dengan masyarakat terlebih khusus pemuda, dia tidak pernah memandang dalam pergaulan dan silaturahmi, kami pun mendorongnya untuk bisa menjadi wakil rakyat di DPRD Bolsel,” ujar Elli salah satu warga Molibagu perwakilan Kristiani, Sabtu (27/10/2018).

Elli pun mendorong masyarakat di Dapil satu khususnya para pemuda, untuk mendukung Amran, dikarenakan Amran Caleg Nomor urut dua dari Partai Nasdem ini adalah perwakilan pemuda Kabupaten Bolsel.

“Kita tidak ada wakil muda untuk maju di Pileg, maka dengan dorongan masyarakat dan dukungan sudah saatny kita harus butuh perubahan demi daerah kita yang cintai ini,” ungkap Elli.

Terpisah, Amran Bunsal saat dimintai tanggapan mengucapkan terima kasih jika adanya kepercayaan warga bolsel untuk majunya dirinya di pileg 2019 nanti.

“Intinya saya maju karena dorongan masyarakat dan daerah juga, dimana masih ada yang harus kita benahi baik dari segi infrastruktur dan juga utama adanya lapangan kerja bagi pemuda dan itu sudah menjadi konsep saya sejak lama,” katanya.

Bunsal yang dikenal dekat dengan pemuda ini, juga memprioritaskan dunia pendidikan dalam programnya nanti.

“Pendidikan tujuan utama untuk peningkatan SDM di daerah, saat ini untuk pendidikan di bolsel sudah baik dan harus lebih baik lagi,” tukasnya.

Peliput: Ebby Makalalag

Gandeng DW Akademy, AJI Latih 25 Jurnalis Dalami Jurnalisme Keberagaman

0

TOTABUAN.NEWS, MANADO – Sebanyak 25 jurnalis terpilih mengikuti pelatihan yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerja sama dengan Deutsche Welle (DW) Akademy Jerman, Jumat—Minggu (26-28/10/2018).

Pelatihan ini mengusung tema “Keimanan dan media: sebuah dialog antar agama bagi jurnalis Indonesia”.

“Pelatihan ini akan melatih meningkatkan peran dan tanggung jawab jurnalis, juga media, untuk mengurangi ketegangan atau konflik di masyarakat atas dasar perbedaan agama,” kata Ayu Purwaningsih, satu di antara trainer dari DW Akademie.

Ia mengatakan karena konflik dapat mengancam reputasi Indonesia yang dikenal di dunia sebagai negara dengan tingkat toleransi beragama dan keberagaman sosial yang tinggi.

Selain itu, pelatihan ini untuk memperluas pengetahuan jurnalis tentang dasar konstitusi, politik, dan modal sosial pluralime beragama di Indonesia.

“Serta meningkatkan standar etika profesional dari jurnalisme sensitivitas konflik agar tidak menurunkan berita yang bias,” ujarnya.

Direktur Executive Program AJI Indonesia, Hesthi Murthi menambahkan pelatihan ini bertujuan agar jurnalis lebih sensisitif dan tidak bias ketika meliput isu-isu konflik karena perbedaan agama dan etnis, gender dan mampu menawarkan solusi perdamaian.

“Peserta diharapkan bisa memiliki pemahaman komprehensif mengenai isu-isu keberagaman,” ujar Hesthi

Denny Pinontoan, narasumber diskusi yang juga Dosen Fakultas Theologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) mengingatkan kepada jurnalis bahwa konstruksi masyarakat majemuk, artinya bukan hanya dua agama saja, melainkan ada keragaman yang lain.

“Keragamanan agama tidak bisa dilepaskan dari keragaman etnis, tapi juga keragaman pilihan politik, bahkan untuk hal yang sangat sensitif seperti orientasi seks,” ujarnya.

Pinontoan berharap, dengan adanya pelatihan ini, jurnalis memahami kompleksitas keragaman itu.

Sehingga ketika jurnalis melakukan peliputan dan penulisan isu sensitif dapat memilih kata yang tepat.

“Menstrukturkan satu narasi dengan menyadari apakah akan ada kelompok yang akan tersinggung dengan berita itu atau sebaliknya,” ujarnya.

Peserta pelatihan ini juga diingatkan tentang kode etik dan kode prilaku yang dibawakan oleh Yoseph E Ikanubun dari Majelis Etik AJI Manado dan ahli pers Dewan Pers.

“Ada sejumlah pasal yang mengatur kita untuk menghargai keberagaman, perbedaan dalam masyarakat. Misalnya Kode Perilaku pasal 46, Kode Etik Pasal 5 dan 15 ada juga di Anggaran Dasar AJI pasal 6-10,” kata Ikanubun.

Peliput: Neno Karlina

Musisi dan Budayawan BMR Sukseskan Konser Kemanusiaan, Satu Nada untuk Palu, Sigi, dan Donggala

0

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Sejumlah musisi dan Budayawan Bolaang Mongondow Raya (BMR), sukses menggelar konser bertajuk kemanusiaan, dengan tema Satu Nada untuk Palu, Sigi, dan Donggala, di Lapangan Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Rabu (23/10/2018).

Ketua panitia pelaksana kegiatan, Murdiono Mokoginta mengatakan, konser ini bertujuan untuk menggalang dana yang akan diberikan bagi korban bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala.

“Ini adalah acara yang digagas sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat di Sulawesi Tengah yang terkena bencana gempa dan tsunami. Kami tidak bisa ikut terlibat dengan relawan-relawan kemanusiaan di sana, sehingganya hanya dengan kegiatan inilah kami berharap bisa membantu manggalang dana untuk meringankan musibah masyarakat Palu, Sigi, dan Donggala” katanya.

Dirinya menambahkan, kegiatan ini bisa terselenggara atas kerjasama dan bantuan dari berbagai element.

“Relawan Yotakin Hamri, Iwant Patent Band, TJ Sound, Budayawan Hamri Manoppo, Neno Karlina, dan semua masyarakat yang turut berpartisipasi pada Konser Kemanusiaan ini,” jelasnya.

Dirinya berharap, konser ini bisa menunjukan kepedulian kita meski dengan cara yang berbeda.

“Semoga ini benar-benar bermanfaat bagi saudara kita di Sulteng, dan kita berharap semoga saudara kita diberi ketabahan, dan korban yang meninggal, mendapat tempat di sisiNya,” pungkasnya.

Peliput: Neno Karlina

Wabup Bolmong Konsultasi Program TORA

0

TOTABUANEWS, BOLMONG – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Yanni Ronny Tuuk, melakukan Konsultasi PP nomor 88 Tahun 2017 di Ruang Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulut (Sulut), Rabu (24/10/2018).

Kata Wabup Bolmong, Konsultasi ini dilakukan Pemerintah untuk menindaklanjuti, hasil rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang akan melepaskan 4,1 juta hektar (Ha) lahan untuk masyarakat di sekitar areal lahan tersebut melalui pelaksanaan program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA).

“Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan legalisasi obyek agraria di kawasan hutan, pemerintah telah menerbitkan payung hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH),” katanya.

Ditambahkannya juga di bolmong, terdapat kawasan hutan yang masuk dalam pelaksanaan program TORA, diantaranya di Kecamatan Sangtombolang masing-masing Lolanan, Posianga, Batumerah, Kecamatan Lolak masing-masing Desa Lolak, Baturapa, Mongkoinit, Labuan Uki, Pindolili, Totabuan, Lalow, Tuyat dan Tandu, Solog, Kecamatan Passi Timur, Manembo dan kecamatan Bolaang, Kaiya.

“Konsultasi ini langsung diterima oleh Asisten ekonomi dan Pembangunan R. Mokoginta. Sesuai dengan kesepakatan tim akan turun kamis 25 oktober ini untuk melakukan verifikasi dan cross check lapangan,” tukasnya.

Peliput: Ebby Makalalag

Rp32 Miliar Lanjutan Pembangunan Bandara Lolak

0

TOTABUANEWS, BOLMONG – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, terus melakukan lobi anggaran untuk pekerjaan lanjutan Bandar Udara (Bandara) di tahun 2019.

Kepala Dinas Perhubungan Bolmong, Drs Ashari Sugeha bahwa pada pembahasan satuan II beberapa bulan yang lalu pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kementerian Perhubungan RI telah menetapkan pagu Indikatif 2019 sebesar Rp32 miliar yang akan di peruntukan untuk pekerjaan lanjutan Sisi Udara (Runway) Rp27 miliar dan pagar lahan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Rp5 Milyar.

“Jadi, total Pagu Indikatif tahun 2019 sebesar Rp32 Miliar,” ujar Sugeha, Rabu (24/10) siang.

Ditambahkan, tidak menutup kemungkinan anggaran untuk pekerjaan sisi udara akan bertambah. Karena menurut Kepala Bandara Naha selaku KPA pada Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Naha beberapa hari yang lalu saat meninjau lokasi mendampingi Tim Auditor Itjen Kemenhub.

“Pekerjaan pematangan lahan Sisi Udara/Runway dengan panjang 1.400 M, lebar 30 M ditambah Striip sisi kanan dan kiri kurang lebih 60 M pekerjaan nya akan diselesaikan di tahun 2019,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Prasarana, Zulfadhli Binol SE ME. Bahwa untuk pekerjaan tahun ini sudah dilakukan serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO) pada selasa 23 Oktober 2018 kemarin.

“Kami bersyukur karena progressnya sudah mencapai 100 persen. Hasil ini juga karena ada keterlibatan semua instansi yang terkait,” tuturnya.

Dikatakannya juga, bahwa dengan turunnya APBN tahap I, Alhamdulillah Pemkab Bolmong mendapatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp696.523.600.

“Anggaran tersebut sudah di setor melalui Kas Daerah bendahara penerimaan pada kemarin hari tanggal 23 Oktober 2018 yang terkait dengan Retribusi Galian C,” tukasnya.

Peliput: Ebby Makalalag

BERITA TERBARU