TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemanfaatan lahan kering terhadap sumber penyediaan bahan baku olahan rumah tangga atau Industri rumah tangga saat ini menjadi program prioritas Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Kotamobagu di tahun depan.

Kepala DKP Nurachim Mokoginta melalui Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Hartono Paputungan mengatakan, ketersediaan bahan baku pangan olahan rumah tangga seperti kacang goyang dan Keripik Pisang sangat minim.

“Artinya kami melirik ke rumah tangga yang menghasilkan pangan olahan, seperti kacang goyang dan kerepek pisang. Nah, kami fikir itu mereka datangkan bahan bakunya dari mana,? Padahal untuk lahan kering di wilayah kotamobagu masih tersedia,” kata Hartono, Jumat, (26/10/2018).

Untuk memanfaatkan itu, Pihaknya bakal memfasilitasi penanaman di lahak kerung tersebut. “Bagaimana kami memanfaatkan itu, tentunya harus ada kolaborasi antara petani kacang misalnya dan industri kacang goyang atau pembuat pangan olahan rumah tangga itu, nantinya akan kami fasilitasi penanaman kacangnya,” ujarnya

Dengan begitu Lanjutnya, para pelaku industri itu tidak perlu lagi memesan bahan baku dari luar Kotamobagu. “Antara oetani dan penghasil olahan rumah tangga ini akan kami fasilitasi dan berikan dana untuk penanaman kacang, kalau sudah panen maka harus dijual ke rumah tangga penghasil olahan tersebut,” jelasnya

Selain itu, pihaknya, juga melirik sumber pangan alternatif, dimana tidak hanya beras yang menjadi makanan pokok yang mengandung karbohidrat, namun juga ada ubi kayu sebagai penggantinya.
“Nah itu juga yang akan kami garap dan sudah di programkan di tahun depan0 mudah-mudahan tidak ada efisiensi sehingga bisa terlaksana,” pungkasnya.

Peliput: Neno Karlina

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Produksi gula aren di Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur masih minim. Sejumlah petani di Desa itu masih mengeluhkan fasilitas serta peralatan dalam mengolah bahan bahan baku menjadi gula aren.

Menurut sala satu petani gula aren, fasilitas yang mereka gubakan masih tergolang manual, seperti Kapak, Parang sebagai alat pemotong Aren dan kayu bakar.

“Kedua alat tersebut paling cepat rusak karena sering digunakan. Selain itu, Drum sebagai wadah memasak Gula Aren. “ Kalau petani aren, paling cepat rusak adalah kapak dan parang,”ujar Ula Mamangkay yang sudah bertahun-tahun menjadi petani gula aren.

Dia mengatakan, meski oemeritah setempat oernah menyentuh sejumlah petani di desa Moyag, namun Dirinya menilai itu tidak tepat sasaran.

“pada 2017 lalu Ada bantuan dari Pemerintah Kotamobagu kepada petani gula aren. Akan tetapi, bantuan tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Kmi petani gula aren yang menerima,”akunya.

Dirinya berharap, kiranya Pemerintah dapat memberikan bantuan fasiltas penunjang kepada mereka. Terutama Kapak ,Parang atau juga mesin pemotong kayu ukuran kecil. “ Jika ada bantuan kepada petani gula merah. Baiknya langsung kepada kami selaku petani gula aren,”harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tedy Makalalag melalui Kepala Bidang Perinduatrian Fadlun Paputungan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembuatan fasikitas geduk produksi gula aren. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produksi aren oleh para petani.

“Kalau bantuan itu pasti kami akan programkan, apalagi untuk meningkatkan priduksi gula aren oara petani. Namun, ada juga gedung yang rencananya tahun depan akan beroperasi, itu untuk menunjang fasilitas dan lebih meningkatkan produksi oara petani gula aren,” tambahnya.

Peliput: Neno Karlina

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu saat ini menjadi wilayah yang paling rawan DBD. Pasalnya, dari Januari hingga Oktober Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu mencatat sebanyak 38 warga yang menetap di Kecamatan itu terserang DBD.

Menurut Kepala Dinkes Devie Ch Lala, penyebab terjadinya DBD yaitu tidak terjaganya kebersihan lingkungan sehingga menjadi wadah penempatan nyamuk jentik. “Yah, itu penyebabnya, sehingga perlu perhatikan tentang kebersihan lingkungan,” kata Devie, Kamis (25/10/2018).

Selain Kotamobagu Timur, juga terdapat beberapa kasus DBD di wilayah lainnya, seperti di Kotamobagu Barat sebanyak 33 warga, Kotamobagu Selatan sebanyak 17 dan Utara ada 17 waega yang terserang penyakit menular ini.

“Tahun ini sebanyak 95 warga yang terkenak penyakit DBD, penyakit ini bisa menyerang kapan saja kalau lingkungan tidak bersih, sehingga kebersihan itu penting untuk mencegah serangan penyakit ini,” ujar Devie

Untuk itu, Ia kembali mengingatkan akan pentingnya perhatian masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan yang berpotensi menimbulkan wadah penyakit DBD.

“Kebersihan sangatlah penting bagi kesehatan kita semua, tentu masyarakat harus ada perhatian disitu. Sehingga mari kita jaga bersama kebersihan lingkungan ini agar terhindar dari berbagai penyakit kususnya DBD,” tandasnya.

Peliput: Neno Karlina

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) saat ini sudah mengusulkan 18 Kelurahan untuk menerima Dana Kelurahan (Dahan) di 2019 mendatang. Hal ini diungkapkan Kepala Tapem Marham Anas Tungkagi, Kamis, (25/10/2018).

Menurutnya, pihaknya sudah mengusulkan itu kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dimasukan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk 2019.

“Kami sudah usulakan ke TAPD 18 kelurahan tersebut terkait pemberian dana kelurahan di tahun depan. Pemkot juga sudah bekerja sama dengan daerah-daerah lain untuk mengakomodir keberadaan di kelurahan,” ungkap Anas

Menurutnya Anas, dana kelurahan saat ini sangat minim, apalagi hanya menempel dianggaran Kecamatan. Sehingga perlu juga ada perhatian untuk menunjang jalannya Pembangunan, Pemerintaha dan Kemasyarakatan di Kelurahan.

“Karena selama ini, kelurahan itu sangat kekurangan dana yang anggarannya pun hanya nempel. Nah itu dari pemerintah kota melalui juga dari pemerintahan kami, sudah mengusulkan itu ke tim anggaran mudah-mudahan di APBD induk 2019 bisa terakomodir,” ujarnya

Diterangkannya, Dana Kelurahan bakal dimabil 5 Persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, kata Anas, jika Kabupeten/Kota yang tidak memiliki Desa. Kalau daerah tersebut memiliki desa, maka akan disesuaikan dengan besaran Dana Dese terendah.

“Jadi seperti di Kotamobagu, ada 15 desa dan 18 kelurahan. Nah, jadi dana kelurahannya akan disesuaikan dengan Dandes terendah. Kalau kaerah yang tidak ada desa maka akan diambil 5 persen dari DAU,” terangnya

Meski begitu, Dirinya belum memastikan bisa terakomodir ditahun depan. Sebab, kondisi keuangan yang belum memadai. “Kita lihat saja nanti, intinya semua sudah diusulkan ke TAPD selanjutnya akan di bahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotamobagu. Mudah-mudahan bisa terealisasi di 2019,” pungkasnya.

Peliput: Neno Karlina

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Sejumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Kotamobagu yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melakukan aksi di depan Badan Kepegaeaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kotamobagu, Kamis (25/10/2018).

Mereka melakukan aksi protes terhadap data pesyaratan yang dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui Webside sscn.com. Menurut salah satu pelamar CPNS, mereka sudah memasukan persyaratan secara lengkap.

“Semuanyakan kami sudah kirim, baik persyaratan apapun itu. tapi kenapa kami dinyatakan TMS, nah itu yang ingin kami klarifikasi disini,” ujar sumber yang tak ingin dipubliskan namanya.

Namun, setelah dilakukan klarifikasi, mereka akhirnya puas dengan penjelasan yang diberikan. “Semua sudah dijelasjan, akhirnya kamipun mengerti dan tahu letak kesalahannya dimana, apapun itu hasilnya harus kami terima dengan legowo,” ujar sumber

Terkait hal itu, Kepala BKPP Sahaya Mokoginta memberikan Klarifiksi dan juga memperjelas letak ketidak lulusan para peserta CPNS.

“Hari ini kita lakukan klarifikasi, memastikan juga memberikan informasih yang jelas kepada teman-teman yang dinyatakan TMS, dimana letak ketidak lulusan mereka agar mereka merasa puas. Karena ada yang beranggapan bahwa persyaratan semuanya diupload, nah hari kita buktikan,” ujar Sahaya

Menurutnya, Klarifikasi tersebut hanya persoalan diapload atau tidak berkas yang menjadi persyaratannya. Dia mengatakan sampai hari ini mereka terbukti belum ada yang benar-benar upload berkas sesuai online.

“Artinya sudah jelas tidak ada kekeliruan mengenai upload. Sampai hari ini mereka terbukti belum ada yang benar-benar upload berkas sesuai online. Nah mudah mudahan dengan adanya ini mereka bisa puas, supaya tidak ada informasih yang bias dan kesedihan mereka juga menjadi kesedihan bagi kita semua,” pungkasnya.

Peliput: Neno Karlina