TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu akan berupaya menyediakan tempat khusus untuk jual beli ternak, khusus Kambing dan Sapi di Kotamobagu. Hal ini dikatakan, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DisdagkopUKM) Herman Aray melalui Kepala Bidang Perdagangan, Lores Binol, Jumat (07/09/2018).

“Sebelumnya memang banyak pedagang Kambing jualan di pinggiran jalan, dan itu sudah banyak menimbulkan keluahan warga. Makanya, beberapa kali coba ditertibkan bekerjasama dengan dinas terkait. Kedepan kami akan tempatkan mereka di lokasi yang sudah disediakan,” kata Binol.

Menurutnya, perlu menyediakan lokasi penjualan hewan, sebagai bentuk antisipasi, terutama soal gangguan bau yang disebabkan kotorannya.

“Lokasinya memang sulit didapatkan, juga pedagangnya belum tentu mau menjual disitu. Tapi apapun alasannya mereka harus dipindahkan karena mengganggu lingkungan sekitar,” tegasnya.

Dijelaskannya, ini sangat penting, apalagi mengingat Kotamobagu adalah kota yang bermayoritas muslim, sehingga ada banyak pedagang musiman. Terlebih, jelang Hari Raya Qurban.

“Apalagi pada saat lebaran Qurban, itu banyak pedagang yang memakai trotoar jalan. Nah itu yang perlu ditertibkan dengan mencari lokasi agar para pembeli lansung terfokus di satu tempat,” pungkasnya.

Neno Karlina

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Seditnya 28 orang, terdiri dari Pimpinan, dan Anggota Legislatif (Aleg) Komisi I, II, dan III, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo, Provinsi Sulawesi barat (Sulbar), bersama staf sekretariatnya, bertandang ke Kotamobagu, Kamis (06/09/2018).

Kunjungan ini, langsung diterima oleh Walikota Kotamobagu Ir. Tatong Bara yang diwakili olah Sekertaris Kota (Sekot), Adnan Masinae, di gedung Aula Rumah Dinas (Rudis) Walikota, depan Lapangan Boki Hotinimbang, sekira pukul 13:05 Wita.

Sekot Kotamobagu dalam sambutan selamat datangnya mengatakan, kunjangan ini bisa memperkuat silaturahmi, dan juga kian membentuk hubungan kerjasama yang kian erat antara Palopo Kotamobagu.

“Pimpinan DPR, Aleg kota Palopo dan staf, Kapala Imigrasi Palopo bersama tim, sementara pembahasan Perda, ada kebanggan kehadiran bapak ibu di Kotamobagu. Ibu Walikota mengucapkan permohonan maafnya, tidak bisa sama-sama namun, mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberi kesan. Kota ini adalah kota otonomi baru yang dibentuk sejak 2007,” ujar Masinae.

Sementara itu, Pimpinan Rombongan, Harisal Abdul Latief mengatakan, pada dasarnya, kota Palopo sangat banyak kesamaan dengan Kotamobagu.

“Kami juga kota kecil, yang bergerak dijasa dan perdagangan. Kota kecil yang dikelilingi gunung dan laut,” katanya.

Menurutnya, pentingnya kantor Imigrasi buat Palopo, dan daerah tetangga, tapi kantor kami masih bersifat pinjam pakai. Kami juga mendengar Kotamobagu telah memiliki Kantor Imigrasi, atas dasar inilah, kami berkunjung ke Kotamobagu untuk mencari referensi.

“Kami ingin tahu dasar-dasar, syarat dan ketentuan, terkait hibah untuk kantor Imigrasi. Kami ingin sharing dan tukar pikiran, walaupun Kotamobagu cukup jauh, tapi kami datangi. Kami tidak mau menyalahi aturan, kami sangat berhati-hati apalagi kewenangan secara vertikal ini, sehingga kami berkunjung di sini. Termasuk juga tentang lahan, karna Kotamoabu sudah berhasil memiliki kantor Imigrasi” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Aset, juga rangkap sekertaris Dinas Perhubungan, Sugiarto Yunus membenarkan, kunjungan ini merupakan studi kopariasi/banding pelaksanaan hibah kantor Imigrasi. “Mereka ingin tahu secara teknis, bagaimana Kotamobagu bisa memiliki kantor Imigrasi,” ucap Yunus.

Dijelaskannya, tidak jauh beda dengan Palopo, awalnya status kantor Imigrasi Kotamobagu masih pinjam pakai. “Memang kita awalnya pinjam pakai. Kantor Imigrasi adalah eks kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bolmong, yang dihibahkan ke Kotamobagu, dan dipinjam pakaikan ke Imigrasi. Nah, setelah itu, ada permohonan dari Imigrasi agar kantor dihibahkan menjadi milik Imigrasi sepenuhnya, jadi kita tidak lagi menyiapkan lahan, atau wilayah baru untuk dijadikan kantor Imigrasi kelas III ini,” pungkas Yunus.

Peliput : Neno Karlina

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor)di Jakarta terkait pemberian kuota di masing-masing derah, terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Rakor pemberian kuota sekaligus penyepaian rincian usulan CPNS. Kita mengusulkan 800 CPNS sudah termasuk semua tenaga yang dibutuhkan,” ujar Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta.

Lanjutnya, Pemerintah Kota Kotamobagu menyambut dan mendukung persiapan pengumuman yang akan diikuti.
“Kesiapan dari sisi APBD pasti mendukung.Untuk pelaksanaan sumberdaya dan perencanaan,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini belum jelas berapa kuota untuk Kotamobagu. “Kuota Kotamobagu belum dipastikan, kita akan tetap menunggu kuota yang di siapkan untuk Kotamobagu,” tandasnya.

Terpisah, Sekertaris Kota (Sekot) Kotamobagu, Adnan Masinae mengatakan, dirinya tidak sempat hadir, karna ada agenda yang tak kalah pentingnya.

“Sudah diwakilkan oleh Kaban. Kami bagi tugas, ada beberapa hal yang juga tidak bisa ditinggalkan di sini,” singkat Masinae.

Penulis : Neno Karlina

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Kepala Unit Pembantu Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kotamobagu-Bolsel melalui Kepala Tata Usaha  Agus Tri Cahyono kepada TOTABUAN.NEWS, Kamis, (06/09/2018) mengatakan Kantor Samsat Kotamobagu mencatat terdapat 28.641 kendaraan dari 2014 hingga 2018 yang belum membayar/menunggak pajak.

Menurutnya, jumlah tersebut terbagi dari kendaraan jenis Roda Dua (R2) sebanyak 25.377 dan Roda Empat (R4) sebanyak 3.264.

“Jumlah kendaraan yang terdata selang 4 tahun terkhir ini sebanyak 42 ribu lebih. Artinya, jika dilihat dari data yang ada masih lebih banyak jumlah penunggak dari pada jumlah yang sudah membayar pajak,” katanya.

Dikatakan, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk dapat menarik pajak dari pemilik kendaraan yaitu, dengan turun langsung ditiap Desa/Kelurahan atau door to door.

“Kami sudah memprogramkan kegiatan untuk turun langsung ke wajib pajak, yaitu di tiap desa kelurahan sekalian sosialisasi tempat dan cara pembayarannya, sebab kami sudah sediakan aplikasi untuk pembayaran pajaknya,” jelasnya.

Sementara itu, koordinator lapangan Jumain menambahkan, target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan untuk tahun 2018 sebesar 32 Miliar. Dan, untuk ralisasi sejauh ini, sudah mendcapai 24 miliar atau 67 Persen.

“Kami tetap optimis dapat mencapai target ini. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Kotamobagu dalam hal penarikan pajak kendaraan tersebut. Posisi saat ini tercatat sudah ada 24 miliar dari target 32 miliar atau sudah mencapai 67 persen,” ungkapnya.

Dirinya optimis, target yang ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, seiring bertambahnya jumlah kendaraan di Kotamobagu.

“Setiap tahun itu ketambahan kendaraan mencapai 5 persen, sehingga target pajak kendaraan pun meningkat. Untuk itu, Kami mengimbau agar masyarakat wajib pajak untuk segera membayar pajak kendaraannya, sebab dengan membayar pajak masyarakat akan mendapat keterangan ketika berkendara,” pungkasnya.

Ini Jumlah Kendaraan Penunggak Pajak:

Jenis Kendaraan: R2
Tahun 2018= 3.558, tahun 2017= 4.538, tahun 2016= 3.397,  tahun 2015= 2.692, dan tahun 2014 ke bawah= 11.192. Total jumlah penunggak untuk kendaraan Roda 2 adalah 25.377
Jenis Kendaraan: R4
Tahun 2018= 900, tahun 2017= 823, tahun 2016= 423, tahun 2015= 297, dan tahun 2014 ke bawah adalah 821.Total: 3.264
Jumlah keseluruhan penunggak pajak, baik kendaraan R2 dan R3 adalah 28.641.

Sumber data : Kantor Samsat Kotamobagu-Bolsel

Penulis : Neno Karlina