TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Permasalahan Tapal Batas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong dan Pemkab Bolsel kembali mencuat setelah Pemkab Bolsel dengan sepihak mencoba membangun Tugu di puncak Tongara yang diyakini masih masuk ke wilayah Pemerintahan Bolmong.

Kasubag Hukum & HAM Pemkab Bolmong, Muh Triasmara Akub dalam realesenya menyatakan tindakan Pemkab Bolsel adalah tindakan yang tergesa-gesa dan cenderung takabur seakan bahwa putusan MA nanti sudah pasti dimenangkan oleh mereka.

“Harusnya Pemkab Bolsel menahan diri dulu, mereka kan sudah tahu kalau kami sedang mengajukan JR ke Mahkamah Agung yang dibantu oleh Prof Yusril Ihza Mahendra dan teamnya, membangun tugu perbatasan sekarang ini seolah-olah mereka sudah tahu nanti arah putusan dari MA, jangan Takabur lah,” ujar Akub, Minggu (29/7/2018).

Menanggapi pernyataan Kabag Humas Bolsel Ahmadi Modeong yang menyatakan pembangunan Tugu tersebut sudah sesuai hukum yang berlaku pun di sanggahnya, menurut Akub. Hukum mana yang dipatuhi oleh Pemkab Bolsel.

“Kalau yang dimaksud adalah Permendagri nomor 40 Tahun 2016 hal itu kan sementara kita uji di Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materilnya, seharusnya kita tunggu bersama apa hasil putusan dari Mahkamah Agung,” jelasnya.

Bahkan menurutnya, sebaliknya Pemda Bolsel yang justru sedang mencederai hukum adat yang dijamin dalam Konstitusi khususnya pasal 18B ayat 2. Norma tersebut berlaku dan dalam historisnya disepakati bersama justru dilanggar oleh mereka.

“Seyogyanya, Pemkab Bolsel mau untuk bersabar dalam proses ini, kami selaku Pemerintah Daerah telah menempuh cara yang sah dan konstitusional dalam menghadapi permasalahan ini, bahkan Ibu Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow telah meredam masyarakat agar menunggu terlebih dahulu proses yang sedang berlangsung di MA, jangan memancing kekisruhan yang dampaknya kita yakini bersama tidak akan baik bagi kedua belah pihak,” tukasnya.

Peliput: Ebby Makalalag

TOTABUANEWS, BOLMONG – Pembangunan Tugu Perbatasan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) lewat anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertahanan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bolsel sebesar RP894.700.000 itu, masuk di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sepanjang 7Km.

Hal tersebut seperti disampaikan, Sangadi Matali Baru Oslan Paputungan, menurutnya jika di ukur lewat garis batas yang berada di Desa Matayangan itu bisa masuk 5Km, dan juga kata Paputungan diukur sepanjang jalan antara Desa Matali Baru menuju Bolsel itu bisa 7Km.

“Kalau tugu perbatasan di bangun tepatnya di puncak tonggara maka, wilayah Matali Baru dan Mopusi bisa masuk di Bolsel, apalagi jika diukur garis lurus dari wilayah Matayangan batas yang sudah lama dibangun Pemkab Bolsel dipastikan Desa Mengkang juga bakal masuk wilayah Bolsel,” ujar Paputungan saat bersama Camat Lolayan meninjau Tugu Perbatasan yang sengaja dibangun Pemkab Bolsel. Minggu (29/7/2018).

Dirinya juga berharap agar Pemkab Bolsel taati peraturan yang sementara berjalan di Mahkamah Agung (MA).

“Pertemuan sebelumnya tidak ada persetujuan dengan Pemkab Bolmong, maka dari lahirnya Permendagri Nomor 40 Tahun 2016. ada komplen dari pemerintah sekaligus masyarakat yang ada di perbatasan,” katanya saat menyampaikan hal tersebut didepan pengawas CV Bintang Baru.

Dirinya juga berharap agar, Pemkab Bolsel jika belum ada putusan jangan dilaksanakan pembangunan Tugu Perbatasan.

“Belum ada putusan ingra jangan dulu dilaksanakan pembangunan tugu perbatasan ini, apalagi ada persetujuan kedua belah pihak batas buka di lokasi puncak sini, kita tunggu hasil putusan MA, semua harus mengacu di undang-undang, jangan sepihak seperti ini,” tukasnya.

Peliput: Ebby Makalalag

TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Sikap berani Pemkab Bolsel dengan membangun tugu perbatasan yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Bolmong, tepatnya di puncak Tongara Kecamatan Lolayan, membuat Bupati Bolmong Yasti Mokoagow murka.

Melalui rilis yang diterima Totabuan News, Yasti dengan tegas melarang pemkab Bolsel membangun tugu tersebut. “Jangan coba-coba membangun tugu perbatasan di wilayah Pemda Bolaang Mongondow karena akan ada pertumpahan darah,” tegas Yasti.

Lanjut Yasti, semua tugu tapal batas antara Pemda Bolsel dan Pemda Bolmong akan ditinjau dan dirobohkan karena statusnya masih dalam Judicial Review di Mahkamah Agung

Meski demikian Yasti mengimbau ke Masyarakat Bolaang Mongondow agar tetap mempertahankan wilayah Bolmong. “Pertahankan setiap jengkal tanah Bolaang Mongondow dengan cara apapun baik otak maupun otot dari para pencuri,” tutup Yasti.

Konni Balamba