Pemkab Bolmut Ingatkan UNBK Tahun Ini Tinggal Satu Bulan
Dekab Bolmut Suport Pemkab Pertahankan WTP
Sekda Yakin Pemkab Bolmut Mampu Pertahankan WTP
SKPD Diminta Segera Monitoring Evaluasi Kinerja Triwulan Pertama
DPRD Boltim Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Pemerintah Daerah TA 2017
ADVETORIAL, BOLTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Gelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Boltim Tahun 2017, Senin (19/03/2018).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Marsaoleh Mamonto, didampingi Wakil I Ketua Hj Sumardia Modeong, Wakil II Ketua Efendy Muaya, dihadiri Bupati Boltim Sehan Landjar, Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Muhamad Assagaf, Danramil Kotabunan, para Asisten Sekda, Kepala SKPD dan sejumlah sangadi.
Ketua Dewan menyampaikan Sebelum diparipurnakan sudah dilaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Boltim. “Rapat telah melalui badan musyawara, hari ini kita agendakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2017,” kata Marsaoleh.
Bupati Sehan Landjar dalam kesempatan tersebut berterimah kasih kepada DPRD Boltim sebagai mitra pemerintah untuk saling melengkapi dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Berbagai aspek pemerintahan daerah yang tertuang dalam LKPJ 2017 yang telah disusun secara komprehensif. serta memberi efek informasi, agar dapat dipahami dan dibahas secara internal. “LPKJ diserahkan dan akan ditetapkan melalui keputusan DPRD yang membuat rekomendasi melalui catatan strategis berisi saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan dalam satu tahun 2017,” ujar Bupati.
Penyampaian LKPJ kepala daerah tersebut, merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas yang disampaikan kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemda, yang mengemban fungsi lembaga wakil rakyat. “Mekanisme LKPJ kepala daerah merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam mengevaluasi kondisi kinerja Pemda yang telah dilaksanakan sepanjang 2016,” jelas Sehan.
Kemitraan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif merupakan sebuah gambaran paradigma baru dalam mensinkronkan arah kebijakan Pemda dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan yang harmonis, serta menciptakan sebuah dinamika yang konstruktif dalam melaksanakan berbagai program, untuk kemajuan daerah yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD,” ujar Sehan.
Dalam pandangan umum, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat Kebangsaan, dan Fraksi PDI Perjuangan sepakat menerima LKPJ tahun anggaran 2017 dibahas ke tahap selanjutnya.
Dicky Mamonto
Beri ‘like’ Dipostingan Paslon, PPK dan PPS Potensi Terkena Sanksi
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Banyaknya laporan warga terkait aktivitas PPK dan PPS yang dianggap sudah melenceng dari pakta integritas, KPU Kota Kotamobagu mengeluarkan imbauan.
“Kami mengimbau kepada seluruh PPK dan PPS, baik penyelenggara Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 untuk mengendalikan diri serta tidak terlibat di aktivitas yang dilakukan pasangan calon (paslon) yang saat ini tengah berlangsung. Kami sudah mendapatkan laporannya,” ucap Nova Tamon, Ketua KPU Kota Kotamobagu, di kantornya, Selasa (20/03/18).
Menurut Nova, Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah disumpah dan menandatangani pakta integritas. “Nah, sekarang harus dibuktikan dengan tidak melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun dialogis yang dilakukan oleh paslon Pilkada 2018.” katanya.
Tak hanya diduga terlibat pada kegiatan maupun aktivitas paslon Pilkada 2018, lanjut Nova, tim IT KPU Kota Kotamobagu juga mendapatkan bukti ada oknum PPK dan PPS yang rajin berkomentar, membuat status, berfoto selfi, maupun memberikan tanda “like” kepada paslon. “Ini tidak bisa, jelas-jelas dilarang!!”, tegasnya.
Terpisah, Komisioner KPU Kota Kotamobagu; Asep Sabar, menambahkan, bahwa tidak hanya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dilarang keras mengunggah foto bersama paslon atau baliho serta spanduk paslon, tetapi juga para penyelenggara, termasuk KPU Kota Kotamobagu, dan jajaran sekretariat KPU, termasuk PPK dan PPS.
“Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan kita semua bisa bertindak dan bersikap netral, termasuk PPK dan PPS wajib netral dalam menjalankan tugas menyelengggarakan pemilihan ditingkat bawah.”ujarnya.
Jika kedapatan, pasti ada sanksinya. “Kami, KPU Kota Kotamobagu sudah berusaha untuk netral serta berintegritas. Karenanya akan lebih elok kalau ditingkatan bawah bisa melakukan hal yang sama.”tegasnya.
Untuk mengawasi tindak-tanduk PPK dan PPS dalam keseharian, KPU Kota Kotamobagu meminta kepada masyarakat serta media, termasuk komunitas online untuk mengawasi. “Silakan kalau ada temuan dengan bukti-bukti, serahkan ke KPU Kota Kotamobagu. Kita semua harus menjaga integritas lembaga KPU Kota Kotamobagu dalam menyelenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Neno Karlina
Tingkatkan Pendataan Penduduk, Disdukcapil Bolmong Bakal Gelar Sosialisasi
Lomba Goyang Tobelo Meriahkan HUT Kabupaten Bolmong
Anggota Dewan dari Partai Pendukung TB-NK Terus Perjuangkan Pemekaran Gogagoman
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pemekaran kelurahan Gogagoman terus diperjuangkan. Terbukti, Senin (19/3) Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Kotamobagu, Senin (19/3) menemui Pjs Walikota Mohammad Mokoginta, terkait percepatan Pemekaran Kelurahan Gogagoman.
Para legislator dari partai pendukung pasangan calon Wali Kota Tatong Bara-Nayodo Koerniawan (TB-NK) ini melakukan Konsultasi soal pemekaran. Dipimpin Ketua Pansus Anugerah Begie Ch Gobel (PAN) bersama Wakil Ketua Fachrian Mokodompit (GOLKAR), Sekretaris Pansus Suharsono Marsidi (HANURA), anggota Pansus masing-masing Herdy Korompot (GOLKAR) dan Djufry Limbalo (PKS) dan didampingi Sekretaris DPRD Kotamobagu Husain Mamonto, serta Kabag Perundang-Undangan Erwin Pasambuna.
Beggie mengungkapkan, tujuan konsultasi ini adalah untuk merealisasikan aspirasi yang sudah disuarakan Masyarakat Gogagoman sejak lama. “Tujuannya untuk merealisasikan aspirasi dari Masyarakat Gogagoman. Memang, dalam pembahasan di DPRD untuk Pemekaran Kelurahan Gogagoman ini sudah selesai, tinggal tahap finishing. Sehingga Pansus melakukan konsultasi dengan Pak Walikota,” kata Politisi PAN itu.
Ia mengungkapkan, terdapat kendala dalam Pemekaran Kelurahan tersebut, hal ini sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 31/2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan. Karena untuk Pulau Sumatera dan Sulawesi. Dimana, Kelurahan yang akan dimekarkan minimal memiliki luas wilayah 5 Kilo meter persegi atau sekitar 500 hektar.
“Luas Gogagoman hanya 2,26 Kilometer persegi atau 226 hektar. Sedangkan yang wilayah Kelurahan dan Desa yang dimekarkan itu minimal, 500 hektar. Akan tetapi, selain dari luas wilayah yang tidak memenuhi syarat, untuk jumlah penduduk serta sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memenuhi syarat, untuk pemekaran,” terangnya.
Lanjut Gobel, karena yang menjadi kendala yakni luas wilayah, Pansus coba meminta pendapat Plt Walikota Kotamobagu yang juga selaku Pejabat di Pemprov Sulut untuk bisa membantu pemekaran gogagoman yang ditargetkan menjadi 5 kelurahan.
“Target kami untuk pemekaran ini, menjadi 5 Kelurahan. Namun jika tidak memungkinkan, setidaknya bisa menjadi berapa kelurahan, tentu ini tergantung konsultasi publik di awal bulan depan, serta di fasilitasi di Pemprov. Agar bisa di Paripurnakan untuk tahap 2. Berhubung Walikota adalah pejabat Pemprov,” ujarnya.
Plt Walikota Kotamobagu, Mohamad Mokoginta menyambut baik kedatangan Pansus tersebut, ia mengaku siap membantu Pansus dalam hal percepatan pemekaran Kelurahan Gogagoman.
Diketahui, turut mendampingi Pjs Walikota saat itu, Asisten I Setda Kotamobagu Nasrun Gilalom, Kabag Tapem, Anas Tungkagi, Kabag Hukum, Rendra Dilapanga, Kabag Humas, Ham Rumoroy dan Kaban PMD Teddy Makalalag.
TIM TOTABUANEWS
Banyak Warga Luar Hadiri Kampanye Dialogis di Gogagoman
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Kampanye dialogis paslon Indpenden JaDi-Jo Senin (19/03) di kelurahan Gogagoman kemarin cukup ramai. Namun dari kisaran 4000 an warga yang hadir, rupanya hanya separoh adalah warga asli Gogagoman. Sisanya adalah warga dari luar.
Lurah Gogagoman Vanny Pudul mengakui biasanya kampanye dialogis seperti itu tentu tak hanya dihadiri oleh warga setempat. Pasti ada juga yang dari luar. “Kemarin saya tidak ada di Gogagoman tapi memang seperti itu laporannya,” ujar Lurah.
Lurah mengakui kampenye kemarin itu berjalan aman, meski ada sedikit riak-riak. “Riak-riak kecil itu biasa dalam pesta demokrasi asalkan tidak terjadi benturan sesama pendukung,” tutupnya.
Sementara itu, salah satu warga Gogagoman mengucapkan terima kasih kepada warga dari luar Gogagoman yang sudah turut meramaikan kampanye dialogis paslon JaDi-Jo. “Terima kasih buat warga luar yang sudah meluangkan waktu meramaikan kampaye ini,” ujarnya.
Konni Balamba