TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Sejumlah pedagang pasar Serasi mendatangi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), mengeluhkan berbagai polemik yang terjadi, termasuk dugaan, tindakan dari oknum penagih uang kebersihan, keamanan serta sewa lapak harian pun bulanan.

Berdasarkan Pantauan TOTABUANEWS, kedatangan para pedagang, langsung diterima oleh Kepala Diperdagkop dan UKM, Kota Kotamobagu, Herman Aray, sekaligus mendengarkan berbagai keluhan.

“Jikaa ada pengancaman, baik fisik atau ancaman penutupan lapak/kios para pedagang maka, langsung laporkan ke Dinas,” tegas Aray, Kamis (01/02/2018).

Uang kebersihan, sesuai Perda hanya Rp 2 juta sangat beda jauh, dengan yang ditagih oleh oknum ahli waris.

“Tentang kebersihan sebagai solusi pihak Diperdakop UKM akan berkordinasi dengan instansi terkait untuk membebaskan iuran sampah para pedagang, agar tidak harus menyetorkan biaya yang mahal dan nantinya justru memberatkan. Asal pihak pedagang paling tidak mengertilah, sama-sama menjaga kebersihan pasar,” jelas Aray.

Sementara itu, seorang pedagang daging ayam, yang enggan disebutkan namanya, usai pertemuan mengatakan, akan melawan setiap tindakan pengancaman dengan melaporkan kepada pihak berwajib

“Kami akan lapor polisi, jika kami masih  mengalami pengancaman, karena Pasar Serasi adalah milik pemkot” singkatnya.

Neno Karlina

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Upaya wali kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara untuk mengsejahterakan warga Kotamobagu bukan hanya isapan jempol belaka. Terbukti, sejak dibawah kepemimpinan Wali Kota cantik ini, tingkat kesejahteraan warga Kotamobagu meningkat.

Bahkan untuk tahun ini, Wali Kota Kotamobagu melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PR-KP) Kotamobagu, mengajukan permohonan untuk perbaikan 300 unit rumah, melalui progam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (KemenPU-PR) RI.

Menurut Kepala Dinas PR-KP Kotamobagu, Imran Amon, 300 rumah warga kurang mampu yang diperjuangkan tahun ini, merupakan sisa usulan dari 2017 lalu. Sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memperjuangkan di tahun ini. Lanjutnya, pihaknya sangat optimis pihak Kementerian akan mengakomodir usulan tersebut. Pasalnya, sejak program BSPS duluncurkan, Kotamobagu salah satu daerah yang realisasinya baik dan tidak menimbulkanmasalah krusial. “Kita dianggap berhasil dan setiap tahun selalu dapat program ini. Itu dasar yang baik. 300 rumah yang akan diusulkan semua masih kategori tidak layak dihuni sehingga butuh sentuhan program pemerintah,” ujar Imran, Rabu (31/01/2018).

Karena jangkauan penerima program BSPS masih terbatas, sehingga belum semua rumah warga miskin terakomodir tahun ini. “Tareget kita 300 unit rumah bisa masuk program ini. Karena ini berkesinambungan dan tidak terpisahkan dari program daerah dan nasional,” pungkasnya.

tim totabuanews

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Belakangan ini masayarakat Kotamobagu mulai diresahkan dengan menjamurnya sejumlah  Organisasi kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemeduaan (OKP) yang ilegal.

Untuk membedakan mana ormas, OKP dan LSM ilegal dan legal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merilis ternyata hanya 37 Ormas, 9 LSM dan 26 OKP yang terdaftar.

“Jika ada masyarakat yang mengaku dari Ormas, LSM ataupun OKP yang tidak jelas asal-usulnya, kiranya masyarakat dapat melaporkan kepada kami dan akan ditindaklanjuti ke pihak berwajib,” terang Sekretaris Kesbangpol Kota Kotamobagu Hendra Makalalag.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu resah karena Pemerintah Kota (Pemkot) terus memantau berbagai organisasi kemasyarakatan tersebut.

“Yang terdaftar di Kesbangpol adalah yang resmi, yang lain adalah illegal atau tidak sah,” imbuhnya.

INI DAFTRA ORMAS, LSM DAN OKP RESMI TERDAFTAR DI KESBANGPOL KOTAMOBAGU :