TOTABUANEWS.COM-SULUT- Pengadaan mesin Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) di lokasi kantor DPRD Provinsi Sulut, akan segera tercapai.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu setelah selesai berbincang-bincang dengan perwakilan dari Bank SulutGo cabang Pasar Segar Paal 2, siang tadi.

“Benar Sekretariat Dewan telah melakukan kontrak dengan Bank SulutGo untuk pengadaan mesin ATM yang nantinya akan di tempatkan di halaman kantor DPRD Provinsi Sulut ini,” ujarnya

Dirinya pun berharap mesin ATM tersebut bisa selasai awal bulan Februari.

“Jika tidak ada halangan semoga awal bulan Februari mesin ATM bank SulutGo ini bisa selesai dan dapat digunakan oleh siapa saja baik anggota-anggota dewan, pegawai, bahkan masyarakat yang membutuhkan. Rencananya awal bulan februari tepatnya minggu pertama bisa dapat digunakan,” paparnya.

Diketahui bahwa kontrak yang dibuat Sekretariat DPRD bekerjasama dengan Bank SulutGo cabang Pasar Segar Paal 2 tersebut berjumlah 15 Juta/Tahun dan masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulut.

Perwakilan Bank Sulut-Go cabang Pasar Segar Paal 2 pun membenarkan kontrak tersebut.

“Jumlahnya kontrak berharga 15 Juta/Tahun tapi akan dibayarkan langsung 75 Juta sesuai kontrak 5 Tahun,” jelas Kepala Cabang ibu Ronna Singgarlaki.

(DvD)

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Anggota DPRD Kotamobagu Meydi Makalalag mengatakan Perda Nomor 7 Tahun 2017 terkait besaran retribusi sudah melalui kajian. Hal itu dikatakan Meydi dihadapan para pedagang dan beberapa instansi terkait. “Perda tersebut sudah melalui kajian, mengikuti regulasi yang ada dan tentunya ini menjadi rujukan,” kata Medy, Selasa (23/01/18).

Meski menurut dia, jika Perda ini dirasa memberatkan, akan dijadikan pengalaman. “Jika ada kesalahan dimana oleh pedagang dirasa memberatkan, ini menjadi pengalaman, semoga tidak terjadi lagi dikemudian hari,” sebut Medy.

Namun Makalalag mengungkapkan, jika permintaaan pedagang untuk merevisinya, harus ada kesepakatan. “Revisi Perda butuh waktu, harus ada kesepakatan bersama, dimana nantinya tidak ada yang dirugikan dan ini tentunya bisa dilakukan akhir tahun,” ungkap Medy terkait permintaan pedagang soal revisi Perda.

“Secara pribadi, jika ada hal yang sifatnya krusial, harus ditindak lanjuti. Misalkan membuat MoU menambah atau mengurangi isi Perda. Namun oleh Medy menyampaikan, itu tidak mudah,” beber anggota Dewan dari PDIP ini.

Terakhir, Ketua DPC PDIP Kotamobagu ini mengungkapkan, Fraksinya bisa mengusulkan revisi Perda tersebut. “Ini bukan keinginan saya, harus lembaga DPRD, meski Fraksi PDIP bisa mengusulkan,” pungkas Medy sambil mengingatkan jika itu tidak dilakukan, tentunya para pedagang harus patuh dengan Perda tersebut.

tim totabuanews

TOTABUANEWS.COM-JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Andrei Angouw menghadiri Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tentang percepatan pelaksanaan berusaha di daerah se Indonesia, di Istana Negara, Selasa (23/01), kemarin. Rapat di pimpinan langsung Presiden RI Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia untuk memanfaatkan momentum ekonomi nasional yang saat ini sangat baik dan memiliki kepercayaan internasional yang tinggi, sebagaimana tercermin dengan melonjaknya peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-72.

“Kunci pertumbuhan ekonomi hanya ada dua, yaitu investasi, dan yang kedua ekspor. Hanya itu saja, enggak ada yang lain. Jangan bicara yang lain, hanya itu saja yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angow mengatakan, akan mengambil langkah-langkah strategis yakni, mendukung penerapan Single Submission guna percepatan pelayanan perizinan secara terintegrasi, dukungan dalam reformasi produk hukum perizinan berusaha di daerah.

“Kami juga mendukung penyusunan dan melakukan pengawasan Perda/Perkada terkait perijinan percepatan pelaksanaan perizinan berusaha,” pungkas Angouw, melalui press rilis, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sulut Jackson Ruaw, sore tadi.

Lanjut dikatakannya, selain itu juga kami mendorong alokasi anggaran yang signifikan bagi pengembangan manajemen kelembagaan, SDM, sistem, prosedur dan sarana prasarana perizinan berusaha. Selain itu juga melakukan pengawasan, hearing, dialog terkait efektivitas kinerja institusi perizinan dan usaha dan sektor terkait secara berkala.

“Kami juga mendukung dan terlibat aktif dalam koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan unsur Forkopimda dan pihak terkait lainnya guna percepatan perizinan berusaha di darah,” jelas politisi PDIP Sulut itu.

Diketahui, dalam rapat tersebut turut hadir juga Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE dan seluruh Ketua DPRD dan Gubernur se- Indonesia.

(DvD)