Beranda blog Halaman 3727

Anggaran SKPD Terancam di Pangkas

0
Golongan IV A Wajib Ikut Job Fit
Adnan Masinae
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Terkendala belum turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 18 Miliar, bakal berdampak pada pemotongan anggaran disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Sekretaris Daerah Kotamoagu Adnan Masinae, hingga kini sisa DAK 18 Miliar yang belum turun dari Pemerintah pusat masih mengganjal  penyusunan APBD Perubahan. Sehingga jika belum ada kejelasan terkait kucuran sisa DAK, otomastis akan berdampak pada pemotongan anggaran disetiap SKPD.

“Sebenarnya sudah selesai membahas APBD Perubahan 2017. Namun masih ada yang perlu dilakukan penyesuaian atau efisiensi anggaran. Sebab sisa DAK 18 Miliar hingga kini belum dikucurkan,” ucapnya.
“Salah satunya persoalan DAK 18 Miliar yang tidak cair di Tahun 2016, makanya akan ada pengurangan anggaran disetiap SKPD. Namun, kami masih berharap DAK yang tidak cair bisa turun,” ungkapnya.

Ia menambahkan draft APBD Perubahan 2017, akan diupayakan bisa diselesaikan dalam waktu dekat untuk dibahas bersama DPRD Kotamobagu.

Tim Totabuanews

Pemkot KK Terus Fasilitasi Kebutuhan Korban Kebakaran

0
Warga Diajak Rekam e-KTP
Virginia Olii

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotamobagu, langsung merespon kebutuhan warga Kelurahan Gogagoman yang tertimpa musibah kebakaran pekan lalu.

Kepala Disdukcapil Kotamobagu, Virginia Olii mengatakan, pihaknya akan mengganti seluruh surat-surat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akte Kelahiran. “Kami akan mencetak kartu keluarga, KTP, akta lahir, korban kebakaran bagi yang ada dalam data base. Sedangkan bagi pendatang pastinya tidak,” ucap Virginia, kemarin.

Ia menjelaskan, dari data yang ada, tercatat 17 Kepala Keluarga yang kartu keluarga-nya, ikut terbakar.

“Yang masuk dalam data base baru 17 KK, sedangkan lainnya masih didata atau diidentifkasi pihak Kelurahan setempat,” katanya.

Lanjutnya, jika hasilnya tidak terdata dan merupakan masyarakat pendatang, pastinya yang bersangkutan berhubungan dengan pemerintah di mana tempat tinggal yang asli semisal di daerah Gorontalo.

“Kami menunggu hasilnya dari Kelurahan. Jika berkas kependudukan yang terbakar pemiliknya bukan penduduk Kota Kotamobagu, tentu kami tidak bisa menerbitkan kembali, karena yang bersangkutan masih tanggungjawab pemerintahan dimana dia tinggal,” pungkasnya.

Tim Totabuanews

Awal Agustus Draf APBD-P Diserahkan

0
Pemkot Segera Serahkan Draf APBD-P
Adnan Masinae

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Hingga saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu masih terus memecu penyususnan draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017.

Bahkan draf APBD Perubahan tersebut,  direncanakan akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, awal Agustus ini. Namun, hingga kini  masih terkendala belum turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 18 Miliar yang bakal berdampak pada pemotongan anggaran disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu, Adnan Masine, hingga kini sisa DAK 18 Miliar yang belum turun dari Pemerintah pusat masih mengganjal  penyusunan APBD Perubahan. Sehingga jika belum ada kejelasan terkait kucuran sisa dana tersebut, otomastis akan berdampak pada pemotongan anggaran disetiap instansi di lingkup Pemkot.

“Sebenarnya sudah selesai membahas APBD Perubahan 2017. Namun masih ada yang perlu dilakukan penyesuaian atau efisiensi anggaran. Sebab sisa DAK 18 Miliar hingga kini belum dikucurkan,” ucapnya.

Meski begitu, Ia berharap sisa dana tersbut segera tururn. “Salah satunya persoalan DAK 18 Miliar yang tidak cair di Tahun 2016, makanya akan ada pengurangan anggaran disetiap SKPD. Namun, kami masih berharap DAK yang tidak cair bisa turun,” terangnya.

Ia menambahkan draft APBD Perubahan 2017, akan diupayakan bisa diselesaikan dalam waktu dekat untuk dibahas bersama DPRD Kotamobagu.”Kita upayakan,  secepatnya dibahas bersama dengan legislatif,” katanya.

Tim Totabuanews

Disnaker Kotamobagu Buka Lowongan Magang di Jepang

0
Pemkot Bantu Pengrajin Batu Bata
Hidayat Mokoginta

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja (Disnaker) Kotamobagu, membuka lowongan kerja, untuk bergabung atau bekerja di Negara Jepang. Syaratnya pun cukup mudah.

Calon pelamar hanya diharuskan miliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kotamobagu dan Kartu Keluarga. Selain itu,  memiliki usia maksimal 19,5 tahun dan minimal 18,5 tahun. “Magang ke Jepang ini hanya khusus untuk lulusan SMK pada jurusan Teknik dan bangunan,” kata Kepala Disnaker Kotamobagu, Hidayat Mokoginta, kemarin.

Namun lanjutnya menjelaskan, sebelum dinyatakan lolos magang ke Jepang, para peserta harus melewati tes matematika, cek fisik (kesemaptaan), tes kesehatan dan wawancara. Untuk tes akan dilaksanakan tanggal 30 Oktober hingga 3 November mendatang di Kota  Manado. “Untuk itu bagi masyarakat Kotamobagu yang berniat bekerja di Jepang bisa mempersiapkannya. Untuk kapan pendaftaran dan dimana, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut,” jelasnya.

Terpisah, bagi para pencari kerja lainnya yang ingin mengetahui dimana ada lowongan pekerjaan, Rabu (02/08) hingga Kamis (04/08) akan digelar job fair atau pameran bursa kerja di Manado.

“Lokasinya di It Center lantai 5. Ada ratusan lowongan pekerjaan yang akan diumumkan. Untuk itu, bagi kepala desa atau Lurah untuk bisa memberitahukan hal ini kepada para pencari kerja di wilayah masing-masing,” harapnya.

Tim Totabuanews

Perusak Inventaris Kantor Akan Dilapor ke Polisi

0
Perusak Inventaris Kantor Akan Dilapor ke Polisi
Sugiarto Yunus

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, terus mengawasi keberadaan dan pemanfaatan inventaris daerah, baik yang dipegang pejabat maupun yang berada di perkantoran.

Menurut Kepala Bidang Aset, Sugiarto Yunus, salah satu langkah dalam  mengawasi hal tersebut,  adalah menyurati seluruh instansi Pemkot, untuk  pelaporan barang inventaris. Yang kondisinya masih bagus maupun rusak diminta dilaporkan. “Sudah ada enam SKPD yang masukan laporan. Setelah laporannya masuk, maka kami akan turun untuk melakukan verifikasi. Jadi barang seperti kursi, meja, AC, laptop dan lainnya kami periksa. Yang rusak, harus dilaporkan juga agar pada saat pembahasan anggaran, bisa diusulkan kembali,” kata Sugiarto, kemarin.

Ia menambahkan,  Jika ada aset milik daerah yang hilang,  prosedur pelaporannya pun berbeda dengan barang rusak. Lanjutnya, pemegang barang harus bertanggungjawab atas kehilangan tersebut. “Jika hilang, ada proses hukumnya sesuai undang-undang ASN. Karena sudah dibuat pernyataan saat penyerahan barang inventaris tersebut di setiap SKPD. Jadi yang tanggung jawab adalah kepala SKPD-nya,” tandasnya.

Hal senada juga ditegaskan Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu, Adnan Masinae. Menurutnua, Pemerintah akan menindak ASN yang tidak bertanggungjawab atas penggunaan inventaris daerah. “Apalagi kalau ada laporan masyarakat, langsung itu (ditindak). ASN harus memberi contoh dan menjadi teladan di tengah masyarakat,” ujarnya belum lama ini.

Tim Totabuanews

Belum Ada Penerimaan CPNS Di Kotamobagu

0
Pemkot Seriusi Aksi Demo Anak SDN Gogagoman
Sahaya Mokoginta
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Ternyata untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jalur Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, belum tersedia.

Seperti disampaikan, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kotamobagu, Sahaya Mokoginta Selasa (01/08/2017). Sampai saat ini memang untuk penerimaan CPNS di KK belum ada.

“Jalur Kotamobagu tidak ada, yang ada sekarang adalah jalur KemenPAN saja,”kata Sahaya diruang kerjanya.

Namun Sahaya menambahkan, Pemkot Kotamobagu akan berusaha agar di Kota Kotamobagu bisa melakukan penerimaan CPNS di KK.

“Pemkot sudah melakukan usulan untuk bisa menerima PNS lagi di KemenPAN, semoga usulan tersebut di terima,” ujarnya.

Tim Totabuanews

Pasca Dicurinya Peralatan E-KTP, Pelayanan Dikcapil Bolmong Tak Maksimal Lagi

0

TOTABUANEWS, BOLMONG – Pasca dicurinya peralatan perekaman Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dikcapil) Bolmong, mengakibatkan pelayanan ke masyarakat mulai mengalami keterlambatan.

Seperti yang dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Dikcapil Bolmong Iswan Gonibala, bahwa sudah tujuh hari pasca kehilangan beberapa alat perekaman, instansinya mengalami gangguan pelayanan ke masyarakat yang datang untuk mengurus E-KTP.

“Alat-alat vital yang digunakan untuk perekaman e-ktp dicuri, dan itu memang menjadi kendala saat ini untuk pelayanan,” ujar Gonibala, Selasa (1/8/2017).

Ditambahkannya, bahwa pihaknya telah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dan juga itu akan menjadi laporan untuk penganggaran kembali alat yang hilang. “Kami sudah laporkan itu ke Polsek Lolak, dan untuk menganggarkan kembali kami juga perlu laporan resmi sebagai dasar untuk mengajukan barang yang hilang agar bisa dianggarkan, sebab apa yang terjadi saat ini tidak tertata di Rancangan Kerja Anggaran (RKA) di tahun ini,” katanya.

Dijelaskanya, bahwa Modem khusus yang dicuri itu, sangat berguna di pelayanan untuk pengurusan e-ktp, sebab modem tersebut sebagai alat untuk mengirimkan data ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Pelayanan terganggu hampir seminggu, serta warga yang mengurus E-KTP sampai ini baru diberikan dalam bentuk surat keterangan saja, karena modem kuhsus itu memang alat vital untuk pengiriman data ke Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Tapi dirinya, memastikan walaupun alat yang telah dicuri tersebut tidak membuat pelayanan tertunda. “Hanya ada sedikit keterlambatan saja, kami masih bisa melakukan perekaman dengan menyimpan data yang ada,” tukasnya.

Terpisah salah satu warga Desa Toruakat, Syaril Mokodongan mengatakan, dirinya ke kantor dikcapil untuk mengurus KTP dan hanya diberikan surat keterangan saja. “Sudah dua hari saya datang mengecek KTP kalau sudah keluar, tapi yang didapat hanya sebatas surat keterangan saja,” keluhnya.

Peliput: Ebby Makalalag

KLH Dan Pemkab Bolmong Rapat Tertutup Soal PT Conch

0
KLH Dan Pemkab Bolmong Rapat Tertutup Soal PT Conch

TOTABUANEWS, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Selasa (1/8/2017), membahas masalah PT Conch North Sulawesi Cement diruangan Asisten II Lantai dua kantor Bupati Bolmong Lolak.

Pertemuan keduanya lembaga negara itu, berlangsung tertutup dan tidak melibatkan media maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM Merah Putih, Rahmat Algaus mengatakan. Harusnya pertemuan ini melibatkan Lsm dan media.

“Selain melakuka rapat bersama, KLH agar turun di lapangan menginvestigasi masalah yang terjadi,” kata Algaus.

Dirinya menambahkan, Jangan hanya bicara data di atas kertas tanpa turun dilapangan, ini masalah krusial yang harus di tangani secara serius. Sebab, ini sudah isu Nasional. “Jika hanya tertutup seperti ini saya curiga, harusnya rapat ini terbuka dan diketahui publik lewat media massa dan LSM,” kesalnya.

Usai rapat, mewakili Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hajar Mamonto, mengakui rapat tersebut  membahas lahan yang sekarang ini di duduki oleh PT Conch North Sulawesi Cement.

“Pertemuan ini mengenai perusahaan asal cina dan juga membahas lahan yang ada di Desa Solog,” singkat Mamonto.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong Yudha Rantung menjelaskan, kedatangan perwakilan dari KLH ini juga membahas perijinan lingkungan di PT Conch North Sulawesi Cement.

“Mereka hanya verifikasi data ijin lingkungan hidup dan langsung turun dilapangan tepatnya di lokasi berdirinya PT Conch North Sulawesi Cement,” ujarnya. Senada juga dibenarkan oleh Asisten ll Sonda Simbala.

Disayangkan dari KLH saat di wawancarai enggan memberikan komentar.

“Saya enggak bisa berkomentar, yang berhak komentar adalah jabatan eselon ll. Saya hanya eselon lll,” katanya.

Peliput: Ebby Makalalag

Buku Profil Indikator Ekonomi Daerah Boltim Mulai Disusun

0
Buku Profil Indikator Ekonomi Daerah Boltim Mulai Disusun

TOTABUANEWS, BOLTIM – Sebagai langkah maju suatu daerah otonomi, dalam menyajikan berbagai data produk unggulan serta potensi yang ada di berbagai sektor guna mendorong peningkatan Ekonomi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), segera menerbitkan buku profil daerah dan indikator ekonomi di daerah tahun 2016.

Publikasi tersebut merupakan, kegiatan tahunan yang berisi data komprehensif dengan ulasan deskriptif tentang penjelasan teknis berbagai bidang. Menyusul dilaksanakannya rapat Forum Group Discussion (FGD) oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Boltim, bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu. Sedangkan, yang memimpin sekaligus membuka secara resmi rapat tersebut adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Ir Hi Muhammad Assagaf, dengan melibatkan seluruh pimpinan SKPD.

Pada rapat yang yang diselenggarakan di kantor Bapelitbangda Boltim, Selasa (1/8/2017), Assagaf mengatakan, keanekaragaman potensi daerah Boltim yang tersebar di tujuh wilayah kecamatan yang ada. “Hal itu membuka peluang bagi daerah untuk maju dan berkembang menjadi salah satu daerah otonomi baru yang memiliki daya saing dalam konteks pembangunan nasional,” ungkapnya.

Dijelaskannya, perkembangan ekonomi daerah sangat bergantung pergerakan sektor ekonomi unggulan. “Dari sektor-sektor tersebut, diharapkan terus meningkat sehingga perekonomian daerah Boltim akan semakin baik,” kata Assagaf.

Dikatakannya, publikasi ini juga memberikan gambaran umum tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. “Untuk itu, lewat FGD ini diharapkan pembahasannya diperluas dan dikembangkan, agar. Pemerintah daerah memiliki data yang tepat untuk menunjang kemajuan dan keberhasilan pembangunan daerah,” tukasnya.

Peliput: Dicky Mamonto

Tahun Ini, Pemkab Boltim Targetkan Realisasi Air Bersih Untuk Masyarakat

0
Woow !!! Tahun Depan Sangadi di Boltim Bakal Gunakan Mobil Dinas
Sehan Landjar

TOTABUANEWS, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), berusaha agar semua masyarakat di wilayahnya bisa menikmati air bersih.

Hal tersebut seperti dikatakan, Bupati Boltim Sehan Landjar. Bahwa pemerintah bakal membangun sebanyak 1500 jaringan air bersih di wilayah Boltim, dan akan dilaksanakan tahun ini.

“Saya upayakan masyarakat Boltim semua bisa menikmati air bersih, serta program ini secepatnya bisa dikerjakan apalagi ini sangat diperlukan warga, terutama. Yang tinggal di daerah pesisir pantai,” ujar Sehan

Selain membangun sebanyak 1500 jaringan air bersih untuk warga, Pemerintah Daerah juga mengupayakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). “Lahan seluas lima hektar untuk TPA sudah siap, rencananya bulan ini juga dibangun,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Abdul Muis mengatakan, selain dibutuhkan pihaknya akan melakukan pendataan agar jika sudah terealisasikan itu bisa tersalur dengan baik dan merata.

“Kami akan mendata dulu wilayah yang belum mendapat suplai air bersih. Nanti data tersebut menjadi acuan dalam menerapkan program pemerintah,” ungkapnya.

Peliput: Dicky Mamonto

BERITA TERBARU