Pemkot Tunggu Jadwal Fasilitasi Ranperda OPD

Uploader :

Redaksi

-

Sabtu, 3 September 2016

0

Jumlah Perangkat Daerah Bertambah 49 — Sarida Mokoginta

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Perda) terus digenjot. Sebelum ditetapkan menjadi Perda, Ranperda yang memuat tentang perubahan struktur perangkat daerah itu terlebih dahulu akan difasilitasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Sarida Mokoginta mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov terkait waktu fasilitasi Ranperda OPD. “Insya allah tidak berubah lagi hari Senin sudah difasilitasi. Setelah itu kita tinggal menunggu hasilnya kemudian ditetapkan melalui paripurna dewan,” katanya, kemarin.

Diungkapkannya, setelah ditetapkan menjadi Perda, Pemkot segera melakukan pengisian struktur di OPD baru. Sesuai PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, batas waktu pengisian struktur adalah enam bulan setelah penetapan Perda. “Paling lambat Desember semua sudah harus terisi,” ungkapnya.

Ditambahkannya, Pemkot sudah menyelesaikan pembahasan rancangan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja di dalamnya. “Kalau OPD ditetapkan melalui Perda, sedangkan perangkat dan unit kerjanya ditetapkan melalui Perwako. Kita sudah siapkan dan telah selesai dibahas. Jadi tinggal menunggu penetapan Perda OPD baru melakukan pengisian,” tambahnya.

PELIPUT : RMM

Tatong Bara dan Ridwan Kamil Tandatangani MoU Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan

Uploader :

Redaksi

-

Sabtu, 3 September 2016

0

Tatong Bara dan Ridwan Kamil Tandatangani MoU Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan

ADVETORIAL, KOTAMOBAGU —Walikota Kotamobagu, Tatong Bara dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil, Jumat (9/2) kemarin, melaksanakanan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan, dalam rangka mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai Smart City.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan antara pihak Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Kotamobagu tersebut, dilaksanakannya pada saat kegiatan Indonesia Smart City Forum (ISCF), yang dilaksanakan di Hotel Trans Luxuri – Bandung. “Pemerintah Kota Kotamobagu memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandung, serta siap mendukung secara penuh dilaksanakannya Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan ini, sebab dengan demikian, maka antara Pemerintah Kota Bandungdan Pemerintah Kota Kotamobagu dapatsharing teknologi dan sharing pengalaman tentang penerapan serta pengembangan teknologi Smart City,” ujar Walikota.

Lebih lanjut dikatakannya, pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan tersebut, merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk meningkatkan serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, melalui pemanfaatan teknologi informasi. “Dengan pemanfaatanTeknologi Informasi, maka selain pelayanan kepada masyarakat akan lebih maksimal dan transparan, Pemerintah Kota Kotamobagu juga bisa melakukan penghematan anggaran,” terang Walikota.

Kegiatan Indonesia Smart City Forum (ISCF) yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni mulai tanggal 2 – 3 September 2016 tersebut, dibuka langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia Asman Abnur, dan dihadiri oleh 38 Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati se – Indonesia. **^(*)**

Ruang Lingkup Mou Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan antara pihak Pemerintah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Kota Bandung Tentang Smart City.

Pengembangan Smart City;
Pengembangan Ekonomi Kreaktif;
Pengembangan Sumber daya manusia;
Perencanaan daerah;
Kebudayaan dan pariwisata;
Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi;
Kebersihan dan Pertamanan;
Bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai kebutuhan para pihak.

TIM TOTABUANEWS

Skore 3–2, Forward A Libas HNC Polresta Manado

Uploader :

Redaksi Totabuanews

-

Sabtu, 3 September 2016

0

TOTABUANEWS, MANADO – Dalam rangka memperebutkan Piala Gubernur Sulut, Jurnalis Independent Propinsi Sulut (JIPS) mengadakan Lomba Futsal antar jurnalis se Sulut.

Pada hari pertama pembukaan, Tim Forward A (wartawan DPRD Provinsi Sulut) berhadapan dengan Tim Futsal Hunter News Crime (HNC) Polresta Manado.

Dalam pantauan, babak Pertama Tim Forward A Langsung, membobol Gawang tim HNC Polresta, melalui tendangan indah Striker Emon Legi, meskipun diwarnai insiden Kecil.

Selanjutnya, babak ke 2 tim HNC menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan akhirnya Hasil Akhir 3-2 dengan kemenangan Tim Forward A.

David Rumondor

DPPKAD Boltim Hadiri Rapat Evaluasi APBD-P di Pemprov Sulut

Uploader :

Redaksi

-

Jumat, 2 September 2016

0

DPPKAD Boltim Hadiri Rapat Evaluasi APBD-P di Pemprov Sulut

TOTABUANEWS, BOLTIM – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timir (Boltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim juga, pemerintah provinsi (Pemprov) sulawesi utara (Sulut) menggelar rapat evaluasi rancangan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daera (APBD) pemkab Boltim tahun 2016. Dimana, rapat evaluasi ini dilaksanakan dikantor (Pemprov) kamis (01/09).

Meski masih ada beberapa poin kecil yang sempat disinggung oleh tim evaluasi untuk lebih ditingkatkan lagi, namun Rapat evaluasi APBD-P Boltim tahun ini, mendapatkan tanggapan positif dari sekertaris tim evaluasi provinsi J.M Willar. Menurutnya, dokumen Ranperda dan Perkada sudah sangat sesuai. Mulai dari penyusunannya, penyajiannya dan lain-lain, “Semua sudah baik, tidak ada lagi yang perlu dikoreksi. Sebab semua sudah sesuai. Selain itu, saya mengharapakan pada evaluasi ditahun mendatang sampai seterusnya penyajian ranperda serta perkada tetap dipertahankan. Bahkan, sangat baik lagi ketika hal ini lebih ditingkatkan,” ungkapnya.

Ditempat terpisah, ketua DPRD Boltim Drs.Marasaoleh Mamonto menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa secara pribadi dirinya merasa bangga. Sebab, hal ini merupakan buah dari hasil upayah kerjasama antara Pemkab dan Dekab Boltim, “terimakasih buat pemprov sulut atas tanggapan positifnya. Dan terimakasih juga bagi teman-teman Aleg dana jajaran SKPD atas kerjasamanya,” kata mamonto.

Sementara, sekertaris daerah (Sekda) Boltim melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Oskar Manoppo,SE MM mengatakan bahwa ditahun mendatang pihaknya akan berusaha secara maksimal mempertahankan juga meningkatkan kualitas kerja dalam penyajian serta penyusunana dokumen yang sama, “Tentunya, ini merupakan hasil dari kerjasama eksekutif dan legislatif. Dan mudaha-mudahan kedepannya sinergitas keduanyapun mampu semakin dipertahankan sehingga dapat menciptakan berbagai tanggapan serta opini positif baik dari pihak Pemprov maupun pemerintah pusat. Intinya, kami juga selain berterimakasih kepada pihak jajaran SKPD, ucapan yang sama pun ditujukan kepihak legislatif yang sering kali memberikan masukan berbagai masukan kepada kami,” ucap Manoppo.

Dicky Momonto

Meski Diperkuat Pemain Handal, Kawan Kota Tak Sesumbar

Uploader :

Redaksi Totabuanews

-

Jumat, 2 September 2016

0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Ivent Jurnalist Sulut Futsal Turnamen (JSFT) yang digelar Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS), bakal menarik. Pasalnya tim futsal masing-masing daerah tengah memaksimalkan persiapan untuk mengikuti ivent tersebut. Sama halnya dengan Tim Futsal Kawan Kota yang merupakan salah satu tim BMR yang mewakili Kota Kotamobagu, telah siap untuk menjalani laga perdana yang akan dihelat pada Sabtu (3/9) nanti.

Menurut Menejar Tim Kawan Kota, Armit Talot, persiapan Tim Kawan kota telah rampung, susunan pemain yang akan diturunkan pada pertandingan perdana menghadapi persmin sudah siap menghadapi pertandingan yang diperdiksi bakal menarik.

“Launching pemain telah kami laksanakan. Tinggal pemberangkat saja yang sementara disiapkan,” kata Armid.

Sementara itu, pelatih Tim Kawan Kota, Hendrik Mokodompit, mengaku pemain yang akan diturunkan merupakan hasil seleksi dari para jurnalis yang biasa meliput di Lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu.

“Melihat materi pemain yang ada, kami siap dan optimis bisa meraih hasil maksimal,” kata Hendrik.

Namun dirinya meminta para pemain Kawan Kota untuk tidak menganggap remeh tim lawan yang akan menjadi lawan tanding nanti. “Siapa pun lawan kita. Jangan dianggap remeh,” kata Hendrik. (ddj)

Dibawah ini daftar Pemain Kawan Kota, Pelatih dan Oficial Manajer : Armid Talot

Pelatih : Hendrik Mokodompit

Asisten Pelatih : Dadang Dj

Oficial : Nancy Makalalag

: Iwan Madjahia

: Kano Tontolawa

Renza Bambuana (Sindo manado)
Rusmin Mamonto (Posko Manado)
Hasdi Fatah (Totabuan.co)
Martopo Maani (Radar Bolmong)
Cipta Molanu (Radar Bolmong)
Geovani Tungkagi (Media Totabuan)
Reza Ramadhan (Probmr.com)
Gevy Korompot (Klik BMR)
Sandy Mokoagow (Klik BMR)
Herdi Mokoagow (Sulut Post)
Murianto Mokoginta (Indo Post)
Mawardi Mamonto (Mongondow.co)
Othe Mumu (Radar Manado)
Supriadi Dadu (Klik BMR)

Tim Totabuanews

Pemkab Bolmong, Kepolisian dan TNI Teken MoU NPHD

Uploader :

Redaksi Totabuanews

-

Jumat, 2 September 2016

0

foto-2 — Penandatanganan MoU NPHD olah Pemkab Bolmong dan Kepolisian

ADVETORIAL, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), Polres Bolmong, bersama Kodim 1303 Bolmong, Kamis (01/09/2016), menyepakati dan menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Bupati Adrianus Nixon Watung SH, bersama Kapolres AKBP Wiliam Simajuntak, menandatnagai MoU NPHD

Memorandum of Understanding (MoU) ini, terkait dana hibah pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolmong tahun 2017 mendatang yang tahapannya sudah mulai berjalan.

Penandatangan MoU atau NPHD ini secara langsung ditandatangani kedua belah pihak yakni Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung SH, Kapolres Bolmong AKBP William A Simanjuntak Sik, dan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1303 Bolmong Letkol Infantri Sampang Sihotang.

Bupati Adrianus Nixon Watung SH, bersama Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1303 Bolmong Letkol Infantri Sampang Sihotang, saat menandatangani MoU NPHD

Sesuai dengan MOU yang disepakati dalam NPHD Bolmong bersama pihak Kepolisian Resort Bolmong mendapatkan Dana Hibah sebesar Rp. 7.441.592.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan untuk Kodim 1303 Bolmong sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Menurut Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung SH, dengan ditandatangani NPHD ini maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk melaksanakan segala ketentuan mekanisme pengelolaan keuangan sampai pada bentuk pertanggungjawaban atas dana hibah pelaksanaan Pilkada Bolmong.

Penandatanganan MoU NPHD antara Pemkab Bolmong dan Komando Distrik Militer 1303 Bolmong

“Dimana segala kesepaktan telah teruang didalam naskah untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi kedua belah pihak tutupnya,” kata Watung.

Sementara itu, Kapolres Bolmong AKBP Wiliam Simajuntak mengatakan, Kepolisian siap mengamankan semua tahapan Pilkada Bolmong.

Hal senada juga disamapikan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1303 Bolmong Letkol Infantri Sampang Sihotang.

Menurutnya, soal kemanan merupakan tangung jawab bersama. Namun sebagai institusi keamanan, pihaknya akan selalu berada di garda terdepan menjaga keamanan.

TIM TOTABUANEWS

Yasti Lebih Berpeluang Dibanding Salihi

Uploader :

Redaksi

-

Jumat, 2 September 2016

0

Yasti Lebih Berpeluang Dibanding Salihi — Yasti Mokoagow - Salihi Mokodongan

TOTABUANEWS, BOLMONG – Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Amanat Nasional (PAN) hingga kini belum memutuskan siapa Bakal calon Bupati Bolmong yang akan dipasangkan dengan Ketua DPC PDIP Yanni Tuuk di Pilkada Bolmong 2017.

Pasalnya, tarik menarik dua pimpinan Olly Dondokambey (Ketua DPD PDIP Sulut) dan Sehan Landjar (Ketua DPW PAN Sulut) belum menemukan kesepakatan, apakah Yasti Mokoagow atau Salihi Mokodongan.

Akan tetapi dari amatan, Yasti Mokoagow lah yang lebih berpeluang dibanding Salihi Mokodongan. Hal ini diperkuat, karena Yasti merupakan figur dan kader PAN yang disukai masyarakat Bolmong. Dua kali terpilih sebagai anggota DPR RI, bukti Yasti disukai oleh rakyat Bolmong.

Selama di DPR RI dan duduk sebegai ketua komisi V, banyak yang telah Yasti perbuat untuk pembangunan di Bolmong. Termasuk telah memperjuangkan anggaran pembangunan berbagai infrastruktur yang ada di kabupaten tertua di Bolmong Raya ini.

Selain itu, komunikasi politik Yasti dengan partai lain sangatlah baik, salah satunya adalah PDI-P. Bahkan, beberapa kali Yasti ikut turut andil membantu pemenangan calon yang diusung oleh PDIP di beberapa Pilkada di wilayah Sulut. Hal itu juga, membuat ketua DPD PDI-P Olly Dondokambey simpatik terhadap sosok Yasti Mokoagow.

Tak heran, pada perhelatan Pilkada Bolmong 2017, Yasti masuk dalam daftar bakal calon yang dilirik PDI-P.

Dipartainya pun, Yasti merupakan kader yang mempunyai andil besar dalam membesarkan PAN di Sulut. Itulah yang menjadi pertimbangan kenapa Yasti sangat berpeluang diusung oleh koalisi PAN dan PDI-P.

Sedangkan Salihi, meski adalah Bupati Incumbent dengan memiliki survey tertinggi, namun menurut bocoran sumber, PDIP-PAN tidak mau ambil resiko. Kedua partai besar ini ragu memaksakan Salihi untuk diusung. Sebab, mantan ketua DPD PAN Bolmong ini tersandung dugaan kasus dana audiens yang saat ini sudah masuk di Polda Sulut.

Terkait dengan siapa yang nantinya papan satu yang akan diusung PAN – PDIP, salah satu pimpinan PDIP di Bolmong Raya yakni ketua DPC PDIP Kotamobagu Meydi Makalalag mengatakan, hingga saat ini belum ada putusan.

“Sesuai informasi dari DPD, putusannya nanti sesudah Idul Adha,” ujar Makalalag.

Terpisah, Ketua DPD PAN Bolmong Musli Manoppo kepada Media Totabuan tadi malam optimis kalau koalisi PAN – PDIP akan mengusung Salihi sebagai calon Bupati. “Sejauh ini kami (PAN) yakin kalau Salihi yang akan diusung,” tegas Musli.

Konni Balamba

Lumentut Bantah Tudingan Steven Kandouw

Uploader :

Redaksi

-

Jumat, 2 September 2016

0

Lumentut Bantah Tudingan Steven Kandouw — Wenny Lumentut

TOTABUANEWS, MANADO – Pernyataan keras disampaikan Wakil Gubernur, Steven Kandouw terkait kinerja DPRD yang terkesan hanya ‘tidur’ hingga penetapan beberapa Perda Molor seperti BUMD.

Akhirnya para wakil rakyat yang berada di Gedung Cengkih Sario Manado angkat bicara.

Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut dengan tegas menyatakan, apa yang disampaikan wakil gubernur itu tidak benar.

“Kami bekerja sudah maksimal. Memang benar kami tidur-tiduran tapi itu waktu malam. Kalau siang kami bekerja,” ungkap Ko’ Wenny sapaan akrab legislator dapil Minahasa-Tomohon ini.

Ketika disinggung soal kinerja DPRD Sulut sangat menurun, Lumentut pun menegaskan bahwa kinerja mereka bukan menurun tapi pimpinan dewan dan anggota bersikap hati-hati dalam mengambil satu keputusan.

“DPRD bersikap hati-hati karena regulasi-regulasi serta ketentuan yang keluar saling tumpan tindi,” jelas kader Gerindra ini.

Masih menurutnya, Ranperda yang dibahas DPRD bukan sengaja terlambat dibahas. Tapi sekarang ini ada beberapa Ranperda yang konsultasinya masih tertahan di Kemendagri.

Selain itu ketika pembahasan Ranperda, sebagian besar eksekutif menyampaikan itu masih kurang lengkap dan perlu dilengkapi.

“Sekali lagi DPRD Sulut itu sudah bekerja maksimal bukan tidur,” tambahnya.

David Rumondor

Memasuki Akhir Tahun, 18 Desa di Bolsel Tak Setor PBB

Uploader :

Redaksi

-

Jumat, 2 September 2016

0

Memasuki Akhir Tahun, 18 Desa di Bolsel Tak Setor PBB

TOTABUANEWS, BOLSEL- Sampai akhir triwulan III ini, realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) masih rendah. Sesuai data di Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD), totalnya baru 37,92%. Tercatat, 18 desa di sejumlah kecamatan realisasinya bahkan masih nol persen.

Kepala Bidang Pendapatan, DPPKAD Bolsel, Sumitro Paidiko, mengatakan, tahun ini target PBB sebesar Rp. 641.480.887. Sementara sesuai data penerimaan per Tanggal 31 Agustus 2016 kemarin, capaian baru Rp. 243.246.830. Realisasi ini untuk 81 desa di tujuh kecamatan se-Bolsel.

“Kecamatan yang desa-desanya signifikan menyetor PBB yakni Kecamatan Helumo. Dari 11 desa, rata-rata sudah ada realisasi PBB. Bahkan dua desa, Soputa dan Pangia realisasinya seratus persen,” ujar Sumitro Paidiko, Kabid Pendapatan DPPKAD, kemarin.

Selain kedua desa itu, ada desa-desa lain yang sudah seratus persen menyetorkan PBB mereka, yakni Desa Pakuku Jaya dan Milangodaa Kecamatan Tomini, Desa Perjuangan Kecamatan Pinolosian Timur, Desa Linawan I, Nunuk, Tolotoyon dan Desa Pinolosian Selatan Kecamatan Pinolosian serta sembilan desa di Kecamatan Posigadan yakni Desa Sinombayuga, Sakti, Luwoo, Mamalia II, Manggadaa, Saibuah, Lion, Molosipat dan Desa Inosata.

“Kepada desa-desa ini kami memberikan apresiasi. Mereka layak dijadikan contoh bagi desa-desa lain,” ujar Sumitro.

Untuk menggenjot realisasi PBB dari desa-desa ini, pekan depan akan dilakukan evaluasi. Evaluasi nanti wajib dihadiri seluruh Kepala Desa (Sangadi) karena akan dipimpin langsung Wakil Bupati (wabup) Iskandar Kamaru.

“Insya Allah, evaluasi PBB kita gelar minggu depan. Tinggal menyesuaikan dengan jadwal Pak Wabup,” tutur Sumitro.

Menurutnya, masih rendahnya realisasi PBB tahun ini karena sebagian besar desa masih dalam proses penagihan kepada para wajib pajak.

“Biasanya, setelah dilakukan evaluasi persentasi realisasi pajak langsung naik. Karena itu kita optimis capaian tahun ini sesuai target, yakni 100 persen,” terangnya.

Sumitro menyampaikan, desa harus mendukung program pemerintah. Sebab, capaian PBB ikut menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolsel. Selain itu, jika PAD Kabupaten optimal, imbasnya juga dirasakan seluruh desa.

“Sebab, PBB merupakan salah satu sektor PAD Bolsel. Dan perlu diketahui 10 persen dari PAD (termasuk PBB) akan di berikan ke semua desa (bagi hasil),” jelasnya.

Sementara, jumlah nomor objek pajak (NOP) di Kabupaten Bolsel pada 2016 ini sebanyak 29.000an. di 2017 mendatang, NOB akan naik hampir seratus persen menjadi 52.000an.

“Tahun ini masih menggunakan NOP dari Kabupaten Bolmong. Makanya, tahun depan akan diperbaharui,” Kunci Sumitro Paidiko.

Desa-desa Yang Belum Menyetorkan PBB:

Desa Kecamatan

Botuliodu Tomini

Tolutu Tomini

Nunuka Raya Tomini

Motandoi Selatan Pinolosian Timur

Dumagin A Pinolosian Timur

Dumagin B Pinolosian Timur

Onggunoi Pinolosian Timur

Onggunoi Selatan Pinolosian Timur

Iligon Pinolosian Timur

Deaga Pinolosian Tengah

Kombot Pinolosian

Pilolahunga Posigadan

Iloheluma Posigadan

Meyambanga Posigadan

Meyambanga Timur Posigadan

Tabilaa Bolaang Uki

Dudepo Barat Bolaang Uki

Salongo Barat Bolaang Uki

(Sumber: Bidang Pendapatan DPPKAD Bolsel)

TIM TOTABUANEWS

Pemeriksaan ADD/DD Boltim Masuk Tahap Akhir

Uploader :

Redaksi

-

Jumat, 2 September 2016

0

Kemendagri dan KPK Surati Pemda Boltim — Meike Mamahit

TOTABUANEWS, BOLTIM – Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), terkait penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) tahap pertama, memasuki tahap akhir. Hasilnya, banyak temuan yang didapati oleh sejumlah tim yang diturunkan sejak pekan lalu.

“Kemungkinan pada sabtu besok, pemeriksaan yang dilakukan oleh Lima tim yang di bentuk oleh Inspektorat sudah rampung,” Kepala Inspektorat Daerah Meike Mamahit saat bersua dengan Media Totabuan usai mengikuti Evaluasi APBD-P di Kantor Gubernur siang kemarin.

Selanjutnya, usai pemeriksaan, kelima tim tersebut baru akan menyusun laporan yang dilakukan selama melakukan pemeriksaan.

“Kemungkinan senin pekan depan, mereka akan menyusun laporan hasil pemeriksaan, baru akan diketahui pasti, Desa mana yang salah menggunakan Dana Desa maupun ADD,” tambahnya.

Ia pun mempunyai dugaan kuat, jika hasil pemeriksaan tahap pertama ini bakal ada temuan yang tidak jelas, sebab menurutnya, saat pemeriksaan berlangsung, banyak laporan yang tidak jelas yang dilaporkan langsung melalui lisan.

“Mereka yang memeriksa keuangan di Desa, sudah banyak memberikan laporan melalui Komunikasi, jika ada sejumlah Desa yang menggunakan anggaran, tapi tidak tertera di Rencana Kerja Anggaran (RKA),” ungkapnya.

Namun menurutnya, jika nantinya ada temuan yang terdapat pada pemeriksaan, maka harus di perbaiki baru kemudian akan di proses tahap ke duanya. “Kalau pun ada Desa yang terbukti ada temuan, maka kita minta selesaikan dulu temuan yang ada, agar DD/ADD tahap Dua bisa tersalur,” terangnya.

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Perda) terus digenjot. Sebelum ditetapkan menjadi Perda, Ranperda yang memuat tentang perubahan struktur perangkat daerah itu terlebih dahulu akan difasilitasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Diungkapkannya, setelah ditetapkan menjadi Perda, Pemkot segera melakukan pengisian struktur di OPD baru. Sesuai PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, batas waktu pengisian struktur adalah enam bulan setelah penetapan Perda. “Paling lambat Desember semua sudah harus terisi,” ungkapnya.

PELIPUT : RMM

ADVETORIAL, KOTAMOBAGU —Walikota Kotamobagu, Tatong Bara dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil, Jumat (9/2) kemarin, melaksanakanan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan, dalam rangka mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai Smart City.

Ruang Lingkup Mou Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan antara pihak Pemerintah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Kota Bandung Tentang Smart City.

Pengembangan Smart City;

Pengembangan Ekonomi Kreaktif;

Pengembangan Sumber daya manusia;

Perencanaan daerah;

Kebudayaan dan pariwisata;

Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi;

Kebersihan dan Pertamanan;

Bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai kebutuhan para pihak.

Dicky Momonto

TOTABUANEWS, BOLMONG – Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Amanat Nasional (PAN) hingga kini belum memutuskan siapa Bakal calon Bupati Bolmong yang akan dipasangkan dengan Ketua DPC PDIP Yanni Tuuk di Pilkada Bolmong 2017.

Pasalnya, tarik menarik dua pimpinan Olly Dondokambey (Ketua DPD PDIP Sulut) dan Sehan Landjar (Ketua DPW PAN Sulut) belum menemukan kesepakatan, apakah Yasti Mokoagow atau Salihi Mokodongan.

Akan tetapi dari amatan, Yasti Mokoagow lah yang lebih berpeluang dibanding Salihi Mokodongan. Hal ini diperkuat, karena Yasti merupakan figur dan kader PAN yang disukai masyarakat Bolmong. Dua kali terpilih sebagai anggota DPR RI, bukti Yasti disukai oleh rakyat Bolmong.

Selama di DPR RI dan duduk sebegai ketua komisi V, banyak yang telah Yasti perbuat untuk pembangunan di Bolmong. Termasuk telah memperjuangkan anggaran pembangunan berbagai infrastruktur yang ada di kabupaten tertua di Bolmong Raya ini.

Tak heran, pada perhelatan Pilkada Bolmong 2017, Yasti masuk dalam daftar bakal calon yang dilirik PDI-P.

Dipartainya pun, Yasti merupakan kader yang mempunyai andil besar dalam membesarkan PAN di Sulut. Itulah yang menjadi pertimbangan kenapa Yasti sangat berpeluang diusung oleh koalisi PAN dan PDI-P.

Terkait dengan siapa yang nantinya papan satu yang akan diusung PAN – PDIP, salah satu pimpinan PDIP di Bolmong Raya yakni ketua DPC PDIP Kotamobagu Meydi Makalalag mengatakan, hingga saat ini belum ada putusan.

“Sesuai informasi dari DPD, putusannya nanti sesudah Idul Adha,” ujar Makalalag.

Terpisah, Ketua DPD PAN Bolmong Musli Manoppo kepada Media Totabuan tadi malam optimis kalau koalisi PAN – PDIP akan mengusung Salihi sebagai calon Bupati. “Sejauh ini kami (PAN) yakin kalau Salihi yang akan diusung,” tegas Musli.

Konni Balamba

TOTABUANEWS, MANADO – Pernyataan keras disampaikan Wakil Gubernur, Steven Kandouw terkait kinerja DPRD yang terkesan hanya ‘tidur’ hingga penetapan beberapa Perda Molor seperti BUMD.

Akhirnya para wakil rakyat yang berada di Gedung Cengkih Sario Manado angkat bicara.

Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut dengan tegas menyatakan, apa yang disampaikan wakil gubernur itu tidak benar.

“Kami bekerja sudah maksimal. Memang benar kami tidur-tiduran tapi itu waktu malam. Kalau siang kami bekerja,” ungkap Ko’ Wenny sapaan akrab legislator dapil Minahasa-Tomohon ini.

Ketika disinggung soal kinerja DPRD Sulut sangat menurun, Lumentut pun menegaskan bahwa kinerja mereka bukan menurun tapi pimpinan dewan dan anggota bersikap hati-hati dalam mengambil satu keputusan.

“DPRD bersikap hati-hati karena regulasi-regulasi serta ketentuan yang keluar saling tumpan tindi,” jelas kader Gerindra ini.

Masih menurutnya, Ranperda yang dibahas DPRD bukan sengaja terlambat dibahas. Tapi sekarang ini ada beberapa Ranperda yang konsultasinya masih tertahan di Kemendagri.

Selain itu ketika pembahasan Ranperda, sebagian besar eksekutif menyampaikan itu masih kurang lengkap dan perlu dilengkapi.

“Sekali lagi DPRD Sulut itu sudah bekerja maksimal bukan tidur,” tambahnya.

David Rumondor

TOTABUANEWS, BOLSEL- Sampai akhir triwulan III ini, realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) masih rendah. Sesuai data di Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD), totalnya baru 37,92%. Tercatat, 18 desa di sejumlah kecamatan realisasinya bahkan masih nol persen.

Kepala Bidang Pendapatan, DPPKAD Bolsel, Sumitro Paidiko, mengatakan, tahun ini target PBB sebesar Rp. 641.480.887. Sementara sesuai data penerimaan per Tanggal 31 Agustus 2016 kemarin, capaian baru Rp. 243.246.830. Realisasi ini untuk 81 desa di tujuh kecamatan se-Bolsel.

“Kecamatan yang desa-desanya signifikan menyetor PBB yakni Kecamatan Helumo. Dari 11 desa, rata-rata sudah ada realisasi PBB. Bahkan dua desa, Soputa dan Pangia realisasinya seratus persen,” ujar Sumitro Paidiko, Kabid Pendapatan DPPKAD, kemarin.

“Kepada desa-desa ini kami memberikan apresiasi. Mereka layak dijadikan contoh bagi desa-desa lain,” ujar Sumitro.

Untuk menggenjot realisasi PBB dari desa-desa ini, pekan depan akan dilakukan evaluasi. Evaluasi nanti wajib dihadiri seluruh Kepala Desa (Sangadi) karena akan dipimpin langsung Wakil Bupati (wabup) Iskandar Kamaru.

“Insya Allah, evaluasi PBB kita gelar minggu depan. Tinggal menyesuaikan dengan jadwal Pak Wabup,” tutur Sumitro.

Menurutnya, masih rendahnya realisasi PBB tahun ini karena sebagian besar desa masih dalam proses penagihan kepada para wajib pajak.

“Biasanya, setelah dilakukan evaluasi persentasi realisasi pajak langsung naik. Karena itu kita optimis capaian tahun ini sesuai target, yakni 100 persen,” terangnya.

Sumitro menyampaikan, desa harus mendukung program pemerintah. Sebab, capaian PBB ikut menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolsel. Selain itu, jika PAD Kabupaten optimal, imbasnya juga dirasakan seluruh desa.

“Sebab, PBB merupakan salah satu sektor PAD Bolsel. Dan perlu diketahui 10 persen dari PAD (termasuk PBB) akan di berikan ke semua desa (bagi hasil),” jelasnya.

Sementara, jumlah nomor objek pajak (NOP) di Kabupaten Bolsel pada 2016 ini sebanyak 29.000an. di 2017 mendatang, NOB akan naik hampir seratus persen menjadi 52.000an.

“Tahun ini masih menggunakan NOP dari Kabupaten Bolmong. Makanya, tahun depan akan diperbaharui,” Kunci Sumitro Paidiko.

Desa-desa Yang Belum Menyetorkan PBB:

Desa Kecamatan

Botuliodu Tomini

Tolutu Tomini

Nunuka Raya Tomini

Motandoi Selatan Pinolosian Timur

Dumagin A Pinolosian Timur

Dumagin B Pinolosian Timur

Onggunoi Pinolosian Timur

Onggunoi Selatan Pinolosian Timur

Iligon Pinolosian Timur

Deaga Pinolosian Tengah

Kombot Pinolosian

Pilolahunga Posigadan

Iloheluma Posigadan

Meyambanga Posigadan

Meyambanga Timur Posigadan

Tabilaa Bolaang Uki

Dudepo Barat Bolaang Uki

Salongo Barat Bolaang Uki

(Sumber: Bidang Pendapatan DPPKAD Bolsel)

TIM TOTABUANEWS

“Kemungkinan pada sabtu besok, pemeriksaan yang dilakukan oleh Lima tim yang di bentuk oleh Inspektorat sudah rampung,” Kepala Inspektorat Daerah Meike Mamahit saat bersua dengan Media Totabuan usai mengikuti Evaluasi APBD-P di Kantor Gubernur siang kemarin.

Selanjutnya, usai pemeriksaan, kelima tim tersebut baru akan menyusun laporan yang dilakukan selama melakukan pemeriksaan.

“Kemungkinan senin pekan depan, mereka akan menyusun laporan hasil pemeriksaan, baru akan diketahui pasti, Desa mana yang salah menggunakan Dana Desa maupun ADD,” tambahnya.

Ia pun mempunyai dugaan kuat, jika hasil pemeriksaan tahap pertama ini bakal ada temuan yang tidak jelas, sebab menurutnya, saat pemeriksaan berlangsung, banyak laporan yang tidak jelas yang dilaporkan langsung melalui lisan.

“Mereka yang memeriksa keuangan di Desa, sudah banyak memberikan laporan melalui Komunikasi, jika ada sejumlah Desa yang menggunakan anggaran, tapi tidak tertera di Rencana Kerja Anggaran (RKA),” ungkapnya.

Namun menurutnya, jika nantinya ada temuan yang terdapat pada pemeriksaan, maka harus di perbaiki baru kemudian akan di proses tahap ke duanya. “Kalau pun ada Desa yang terbukti ada temuan, maka kita minta selesaikan dulu temuan yang ada, agar DD/ADD tahap Dua bisa tersalur,” terangnya.

Dicky Mamonto

BERITA TERBARU