Pemkot Maksimalkan Program OVOP
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Program One Village One Produk (OVOP) atau satu desa satu produk terus dimaksimalkan. Fasilitas penunjang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk kelancaran pengembangan produk industri kecil masing-masing desa, dengan tujuan untuk menopang perekonomian masyarakat.
Walikota Tatong Bara menuturkan, semua potensi yang dimiliki masing-masing desa dan kelurahan akan dikembangkan. Pemkot katanya akan menyiapkan anggaran untuk pelaksanaannya. “Misalnya di Desa Moyag ada gula aren, kemudian di Desa Sia ada sapu ijuk dan di Desa Bilalang ada anyaman rotan, itu semua akan dikembangkan. Untuk desa yang belum ada potensi unggulan akan kita gali. Ini untuk menopang perekonomian masyarakat,” kata Tatong, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal (Disperindagkop-PM), Herman Aray mengungkapkan, sejumla fasilitas penunjang pelaksanaan program OVOP sudah disiapkan. “Untuk gulan aren Moyag misalnya, akan dibangun jalan masuk ke tempat industrinya. Ini untuk memudahkan petani gula aren dan akan sangat berdampak pada pengingkatan produktifitas gula aren di Kotamobagu,” ungkapnya.
Seperti diketahui, tak hanya sekadar membantu petani dalam meningkatkan kualitas dan hasil produksi, Pemkot juga sudah membangun komunikasi dengan sejumlah investor untuk memasarkan produk lokal Kotamobagu.
Peliput : RMM
Hanya Mirip Slogan, KTNA di Bolmut Perlu Dievaluasi
TOTABUANEWS, BOLMUT – Organisasi Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) di Kabupaten Bolmut (Bolmut) dianggap mendesak untuk segera di evaluasi oleh sejumlah kalangan. Hal ini guna menampung aspirasi Petani dan Nelayan serta memaksimalkan program Petani dan Nelayan. seperti disampaikan Aktifis muda Bolmut, Arifin Bolota di depan sejumlah wartawan.
“Komunikasi antar Petani dan Nelayan se Nusantara akan membantu pengembangan kesejahteraan Petani dan Nelayan. Makanya KTNA di Bolmut sudah mendesak untuk segera dilakukan penyegaran, mengingat selama ini tidak ada perkembangan,” ujar Bolota.
KTNA Bolmut sendiri sesungguhnya sudah mempunyai struktur. Sayangnya hingga saat ini KTNA Kabupaten Bolmut sepertinya hanya sebuah slogan.
“Struktur sementara, dimintakan untuk segera melakukan Musyawarah daerah,” pungkas Bolota.
Tim Totabuanews
112 Pejabat Pemkab Bolsel Bakal Nonjob
TOTABUANEWS, BOLSEL – Ratusan pejabat eselon di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) siap-siap ‘gigit jari’. Pasalnya, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Organisasi Peraturan Daerah (OPD) milik Pemkab Bolsel yang sementara dibahas Dewan Kabupaten (Dekab), mengalami perampingan jabatan besar-besaran. 112 jabatan eselon (II, III dan IV), hilang. Banyak pejabat bakal kehilangan jabatan (nonjob).
Bupati Hi Herson Mayulu (H2M) menyampaikan, dalam format OPD baru Pemkab Bolsel, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan hilang, ada yang ditarik ke pusat, ada yang bergabung dengan SKPD lain. Dengan demikian, kata Top Eksekutif Bolsel ini, beberapa jabatan (struktural) akan ‘terhapus’. Kendati begitu, dia meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bolsel tetap fokus pada tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara.
“Ini bukan keinginan saya, tapi konsekwensi penataan OPD baru yang diperintahkan pemerintah pusat lewat PP Nomor 18 Tahun 2016. Semua pemerintah daerah wajib menindaklajuti perintah ini,” tutur Bupati H2Mbaru-baru ini.
Sebelumnya juga, Bupati mengatakan, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 oleh pemerintah pusat yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah ini memiliki tujuan yang sangat baik. Adalah menjadikan format OPD pemerintah daerah yang miskin struktur namun kaya fungsi. Karena itu, menurutnya, Pemkab Bolsel akan mengedepankan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis.
“Untuk penempatan pejabat structural (eselon), kita akan melihat kualitas. Kita akan melakukan proses seleksi yang ketat. Diawali dengan tes assessment (kelayakan). Selanjutnya, ASN yang lulus assessment akan mengikuti lelang jabatan. Jadi, golongan yang tinggi bukan jaminan akan memegang jabatan (structural),” terang Bupati H2M beberapa waktu lalu.
Sementara itu, terinformasi, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) telah selesai melakukan penyaringan. Alhasil, sebanyak 96 ASN dipersiapkan mengikuti tes assessment. Terpisah, dalam sidang paripurna DPRD tentang pembicaraan tahap I Ranperda OPD Jumat (19/8) pekan lalu, Wabup menyampaikan, semua jabatan akan diisi pelaksana tugas (plt). Dan dalam waktu dekat ini Pemkab sudah siap melaksanakan tes assessment.
“Assessment kita mulai pekan depan,” ucapnya.
Di sisi lain, hal senada turut disampaikan Sekda Abadi Yusuf. “Begitu Perda OPD disahkan, kita langsung mengangkat pelaksana tugas (plt) semua jabatan structural,” kunci Sekda.
Raldy D
Pemkot Kotamobagu Genjot Realisasi PBB-P2
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Realisasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) baru mencapai 30 persen atau berkisar Rp900 juta dari target sebesar Rp2,8 miliar. Melihat capaian tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui instansi terkait harus bekerja keras untuk menggenjot pendapatan dari sektor PBB.
Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah PBB-P2 dan DPHTB, Saifudin Imban mengatakan, hampir setiap harinya desa dan kelurahan datang membayar PBB-P2. “Selalu ada yang datang membayar. Realisasinya baru 30 persen,” katanya, kemarin.
Dia optimis, penyerapan PBB-P2 bisa maksimal sebelum anggaran berakhir. “Biasanya realisasi akan meningkat di bulan November dan Desember. Kami akan beruaya agar bisa terealisasi 100 persen,” ujarnya.
Ditambahkannya, berbagai upaya sudah dilakukan pihaknya untuk memaksimalkan penyerapan PBB-P2. “Untuk PNS dan perangkat desa/kelurahan wajib melampirkan bukti lunas PBB untuk pencairan gaji maupun insentif,” tambahnya.
Disis lain, ia mengimbau ASN maupun sangadi dan lurah untuk selalu mensosialisasikan pentingnya membayar PBB-P2 ditengah masyarakat. “Kita harapkan ada kerja dari semua ASN maupun aparat desa dan kelurahan untuk memaksimalkan penyerapan PBB-P2,” ungkapnya.
Peliput : RMM
Walikota: Manfaatkan Program Tax Amnesty
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara mengingatkan semua pelaku usaha di Kota Kotamobagu untuk mentaati kewajiban pajak. Hal ini diutarakan walikota usai diskusi dan sosialisasi amnesty pajak (tax amnesty)yang dilaksanakan di Hotel Sutanraja, Rabu (24/8) malam.
“Pajak adalah kewajiban setiap pengusaha dan harus ditaati,” ujar walikota.
Tak hanya itu, walikota juga mengingatkan kepada setiap pengusaha untuk terbuka soal pemotongan pajak kepada setiap karyawan. “Jangan ada yang ditutupi, harus terbuka termasuk soal pemotongan pajak kepada karyawan biar semua transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi,” sebut walikota.
Terkait dengan tax amnesty, walikota meminta kepada semua wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah melalui programtax amnesty. “Kesempatan ini harus dimanfaatkan, karena waktunya hanya sampai 31 Maret 2017,” imbau walikota.
Kepala Kantor DJP wilayah Suluttenggo dan Malut, Dionysius Lucas Henrawan menerangkan, program amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, pembebasan sanksi administrasi, pembebasan sanksi pidana perpajakan dan penghentian proses pemeriksaan serta penyidikan tindak pidana perpajakan. “Pemerintah memberi kesempatan kepada semua wajib pajak dari seluruh kalangan untuk memanfaatkan program ini. Wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan tahun terakhir, dan membayar sejumlah uang tebusan yang merupakan hasil perkalian nilai harta bersih dengan tarif tebusan,” terangnya.
Ditambahkannya, jika hingga waktu yang ditentukan wajib pajak tidak memanfaatkan program tersebut, dan DJP menemukan harta yang belum dilaporkan, maka harta tersebut akan dihitung sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak dan sanksi administrasi sesuai undang-undang perpajakan. “Sedangkan bagi wajib pajak yang memanfaatkan amnesti pajak dan ditemukan harta yang belum dilaporkan, maka harta tersebut akan dihitung sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak ditambah sanksi 200 persen,” tambahnya.
Peliput : RMM
Kamran: Pembahasan OPD Harus Sekda Bolmong Definitif
TOTABUANEWS, BOLMONG – DPRD Bolmong mendesak kepada pemkab untuk mempercepat seleksi Sekda Bolmong. Pasalnya, dalam waktu dekat ini legislatif dan eksekutif akan melaksanakan berbagai pembahasan agenda penting daerah. Hal ini terungkap dari berbagai usulan fraksi di DPRD Bolmong.
“Pemerintah harus mempercepat seleksi Sekda,” tegas Wakil Ketua Dekab Bolmong Kamran Muctar ST.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini legislatif dan eksekutif sedang melakukan pembahasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, dalam waktu dekat akan melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dan APBD Induk 2017. Ironisnya, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) berbagai pembahasan tersebut sangat melekat pada posisi Sekkab sebagai ‘panglima’ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Berbagai tugas tersebut sangatlah melekat kepada Sekda Bolmong. Untuk itu, pihak eksekutif harus secepatnya melakukan koordinasi dengan Pemprov Sulut tentang Sekda definitif,” tegas Kamran yang juga adalah politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN).
Ditambahkannya, berdasarkan hasil rapat paripurna pekan lalu melalui pemandangan fraksi-fraksi, secara keseluruhan meminta kepada pemerintah daerah melalui untuk mengusulkan pendefinitifan Sekda.
“Secara keseluruhan fraksi-fraksi DPRD telah menyetujui dan meminta pemerintah daerah untuk dapat mengusulkan Drs Ashari Sugeha sebagai Sekda definitif ,” tegas Kamran.
Senada dikatakan, Wakil Ketua Abdul Kadir Mangkat SE. Menurutnya, untuk menjalankan roda pemerintahan pihaknya selaku pimpinan Dekab meminta kepada Penjabat Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung SH untuk segera mengusulkan seleksi Sekda. Ia mengungkapkan, posisi pelaksana tugas Sekda yakni Drs Ashari Sugeha harus segera didefinitifkan.
“Posisi Sekda sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas daerah termasuk dalam memenuhi agenda-agenda penting dalam membahas urusan penyelenggaran pemerintahan dan kemasyarakatan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dekab Bolmong Welty Komaling SE MM saat dikonfirmasi, kemarin, mengungkapkan semua fraksi sudah menyetujui adanya Sekda definitif. Namun katanya, untuk penentuan Sekda tergantung dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey. “Tentunya semua fraksi sudah mengusulkan. Saat ini tinggal kewenangan eksekutif dalam hal ini penjabat bupati untuk menindaklanjutinya,” tutup politisi vokal PDIP.
Feybi Makalalag
Musim Kemarau, Polres Bolmong Bentuk Tim Terpadu
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Musim kemarau melanda wilayah Boolaang Mongondow Raya (BMR), Kepolisian Resort (Polres) Bolmong, membentuk tim terpadu.
Kapolres Bolmong AKBP William Simanjuntak SIK MH, kepada Media Totabuan Kamis (25/08/2016) mengatakan, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat BMR agar tidak membakar disembarang tempat.
“Saya berharap masyarakat selalu waspada terhadap cuaca kemarau di BMR ini, agar tidak sembarangan membakar rumput di hutan, kebun dan di halaman rumah. karena beresiko terhadap hal yang tidak diinginkan kita bersama,” ujar William.
Lanjut William, dengan adanya musim kemarau ini, pihaknya membentuk tim terpadu untuk menangani bencana diwilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). “Mereka melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tim tersebut berada di Polsek Urban Kotamobagu,” jelas William.
Gerry Liangga
Musda KNPI Kotamobagu Hari Ini Diduga Ilegal
TOTABUANEWS, MANADO – Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Kotamobagu, Jumat (26/08) hari ini diduga ilegal. Pasalnya, menurut Ketua DPD I KNPI Sulut Kristovorus Deky Palinggi (KDP) Ia tak mengeyahui kalau ada kegiatan Musda di Kotamobnagu. “Harusnya kan Saya tahu kalau ada musda di Kotamobagu,” ujar KDP kepada TOTABUANEWS pagi tadi.
Diketahui, sebelumnya Pemerintah menegaskan ketua KNPI Sulut adalah Kristovorus Deky Palinggi (KDP), serta Sekretaris Madzhabullah ‘Ichal’ Ali. Hal itu berdasarkan amanat Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta yang telah diakui Pemerintah RI melalui Skep Menkumham nomor AHU.0012488.AH.01.07 tertanggal 2 Februari 2016. Dimana Ketua DPP KNPI Fahd El Fouz A Rafiq.
Dengan adanya SK tersebut, menepis kalau KNPI Sulut dualisme kepengurusan. Menurut Edwin Pratasik, KNPI Sulut tidak pecah dan hanya satu kepengurusan di bawah pimpinan Kristovorus Deky Palinggi sesuai amanat DPP KNPI. Karena pemuda Sulut hanya mengetahui KDP sebagai caretaker, dengan kedaulatan organisasi melalui hasil KLB KNPI Jakarta telah memecat Rifai Darus.
“Memang masih ada ya yang mengaku? Setahu saya KNPI Sulut hanya satu kepengurusan caretaker Kristovorus Palinggi berdasarkan SK DPP, dan kalau masih ada yang mengaku-ngaku patut dipertanyakan,” ujar Bung EP, sapaan akrabnya, Selasa (19/07).
Bukan hanya itu, kepengurusan KDP saat ini semenjak menerima amanat organisasi bersama-sama rekan pengurus dan anggota wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) sementara konsentrasi pada sejumlah program kepemudaan termasuk konsolidasi organisasi KNPI Sulut.
“Jadi Ketua KNPI Sulut hanya ada satu Kristovorus Painggi, kalaupun masih ada yang mengaku tidak perlu dihiraukan, sebab itu ilega. Apalagi di bawah kepemimpinan KDP semua program pasti dilaksanakan secara baik,” kata Edwin.
David Rumondor
Boltim Tambah Dua Unit Damkar
