Ishak: Seriusi Temuan Makanan Kadaluarsa di Indomaret Kopandakan I
PDI-P Targetkan Sapu Bersih Dua Pilkada di Sulut
TOTABUANEWS, MANADO – Pilkada di Bolmong dan Sangihe pada tahun 2017. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) targetkan sapu bersih. Ini dibuktikan dalam Rakerda se-Indonesia Timur ratusan kader berkumpul untuk mendapatkan pembekalan strategi politik dalam pemenangan Pilkada nanti.
Kepada wartawan, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menghadapi pilkada meminta semua kader PDIP harus solid.
“DPP mengingatkan kepada DPD, DPC harus jemput bola. Langkah ini untuk memperbaiki diri di kedua daerah tersebut. Karena, target kita memangkan Pilkada Bolmong-Sangihe,” ungkap Kristiyanto.
Lanjut Kristiyanto, untuk Pilkada nanti semua partai tentu membutuhkan kerja sama.
“Untuk Pilkada Bolmong dan Sangihe diserahkan ke DPD. Koalisi juga penting karena PDIP tidak bisa mengelola pemerintahan sendiri,” tambahnya.
Krisyanto mengakui jika ada persoalan DPP akan memfasilitasi untuk menyelesaikan.
“Saya yakin, OD-SK sangat optimis memenangkan pilkada Bolmong dan Sangihe,” kata Krisyanto.
Sementara, Sekretaris DPD PDIP Sulut Frangky Wongkar mengatakan, pihaknya meminta seluruh kader bekerja keras untuk memenangkan pilkada 2017.
“Yang pasti Pilkada serentak 2015 menjadi bekal momentum untuk memenangkan Pilkada 2017. Jadi, seluruh mesin partai bekerja untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan,”ungkap Wongkar.
Peliput : David Rumondor
Megawati Buka Rakerda PDI-P se Indonesia Timur di Manado
TOTABUANEWS, MANADO – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP se-Indonesia Timur, Selasa (9/8) siang kmarin.
Sebelumnya dalam Rakerda tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, selaku Bendahara Umum DPP PDIP dan Ketua DPD PDIP Sulut, telah memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut, dimana menurutnya bahwa kepercayaan DPP PDIP terhadap Sulut begitu besar sehingga bisa melaksanakan Rakerda se-Indonesia Timur. kemudian sambutan Dari Geubernur Sulut Olly Dondokambey Kami mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang besar kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto, yang telah hadir dan memberikan kesempatan melakukan rapat kerja di Sulut. Ini merupakan test, apakah Sulut boleh melakukan kegiatan secara nasional,” tutupnya.
David Rumondor
Deprov Belum Tuntaskan Banyak Ranperda
TOTABUANEWS, MANADO – Akhir-akhir ini memberitakan terkait adanya agenda Anggota Dewan yang doyan keluar negeri, menjadi tranding topic. Bukan tidak beralasan tentunya, apalagi dalam rangka menjalankan tugas. Namun, sebagian kalangan menilai, agenda keluar negeri terlalu berlebihan. Pasalnya, masih banyak tugas anggota dewan khususnya DPRD Sulawesi Utara (Sulut) yang belum dituntaskan. Belasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk Ranperda inisyatif misalnya masi menjadi momok perbincangan hangat.
Lantas, apa yang harus menjadi solusi atas semua itu, barangkali ada yang harus diprioritaskan, entah tugas di daearah atau luar negeri. Disi lain, beberapa Ranperda usulan Gubernur Olly Dondokambey menimbulkan kontradiktif di jajaran pimpinan DPRD Sulut. Stevanus Vreeke Runtuh (SVR) misalnya, sempat menyentil perda khas Gubernur tumpang tindih. “Bukan mengelah, namun kita harus lebih jelih membuat perda. Seharusnya, pansus berkoordinasi dengan pimpina dewan bahwa ada usulan perda dari pemerintah provinsi. Jika ada usulan perda sudah ada kaitannya dengan perda lain maka, itu hanya menambah-nambah kerjaan saja,”beber SVR, dalam rapat Baleg belum lama ini, SVR seakan tidak mengetahui adanya perda usulan Gubernur. Dari tumpukan perda yangt belum terselesaikan, salah satunya Perda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menurut Ketua Pansus BUMD Teddy Alexander Kumaat, Ranperda tersebut belum dituntas karena belum ada persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), mengacuh pada UU Kemendagri itu sendiri. “Jadi soal payung hukumnya mereka masih berbeda. Karena memang undang-undang BUMD itu tahun 60-an belum ada revisi sampai hari ini. Itu masalahnya. Bayangkan saja sudah sejak orde lama,” terang Kumaat, Senin (08/08) kemarin, di Ruang Komisi II DPRD Sulut. Disisi lain, menurut Gubernur OD, telah teragendakan beberapa waktu ke depan bahwa, lagi-lagi anggota dewan akan bertanmdas keluar negeri. “Kebetulan Duta Besar (Dubes) Perancis mengundang Pemerintah provinsi dan DPRD Sulut untuk datang berkunjung. Ini kesempatan kita untuk memperkenalkan budaya Sulut di kancah International, salah satunya kita akan coba menawarkan alat musik kolintang, mengingat pihak perancis mengaku tertarik dengan alat musik kolintang,” ungkap Dondokambey. “Mudah-mudahan dalam APBD Perubahan nanti ada penghematan yang dilakukan SKPD, sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk kita Go International,” tandas Dondokambey.
David Rumondor
Dikpora Ultimatum Sekolah Penerima BOS
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) mengultimatum semua sekolah penerima dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), untuk segera memasukan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana triwulan sebelumnya. Pasalnya, hingga kini belum ada satupun sekolah yang memasukan SPj yang dipersyaratkan dalam pencairan BOS triwulan III.
Kepala Dikpora, Rukmi Simbala mengatakan, pihaknya takkan merekomendasikan pencairan BOS triwulan III jika SPj di triwulan sebelumnya tak dimasukkan. “Sekarang sudah bulan kedua triwulan III. Sekolah-sekolah harus segera memasukkan SPj triwulan II,” katanya, kemarin.
Diungkapkannya, dana BOS yang diterima masing-masing sekolah sangat membantu dalam peningkatan mutu pendidik dan kependidikan. “Pemberian dana BOS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dunia pendidikan di negara ini. Sekolah yang menerima dana itu harus menggunakanya sesuai peruntukan,” ungkapnya.
Ditambahkannya, pihaknya akan tetap mengawasi pengelolaan dana tersebut. “Fungsi pengawasan tetap kita jalankan. Sehingga peruntukannya tepat sasaran,” tambahnya.
Sekadar diketahui, sekolah penerima dana BOS sebanyak 99 sekolah yang terdiri dari 70 SD, 14 SMP dan 15 SMA/SMK.
Peliput : RMM
Dinkes Kotamobagu: Laporkan Jika tak ada Pelayanan
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pelayanan dokter di rumah sakit sering kali dikeluhkan masyarakat. Saat pasien membutuhkan pelayanan, dokter yang bersangkutan tidak berada ditempat. Hal ini sering ditemui disaat akhir pekan atau Hari Sabtu dan Minggu.
“Heran juga disaat Hari Sabtu dan Minggu tidak ada dokter di rumah sakit. Yang ada hanya perawat, mereka beralasan dokter sedang pulang kampung. Padahal, banyak pasien yang membutuhkan pelayanan,” keluh Harry, warga Kelurahan Sinindian, kemarin.
Menanggapinya, Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dahlan Mokodompit menuturkan, setiap harinya selalu ada dokter yang bertugas di rumah sakit meskipun itu hari Sabtu dan Minggu. “Sudah dibagishift. Pagi hari mulai pukul 7.30 Wita sampai pukul 14.00 Wita. Kemudian sore hari pukul 14.00 Wita sampai pukul 20.00 Wita. Malam hari mulai pukul 20.00 Wita sampai pukul 08.00 Wita (pagi keesokan harinya),” sebutnya.
Diungkapkannya, dokter di rumah sakit boleh tidak masuk kerja jika ada urusan penting yang tak bisa ditunda. “Itupun harus diganti dengan dokter yang lain, sehingga tidak ada kekosongan dokter,” ungkapnya.
Meski tak merinci berapa jumlah dokter yang bertugas di rumah sait, namun ia menyebutkan ada dokter yang berstatus ASN dan kontrak. “Jumlah dokter saya tidak tahu. Yang pasti dokter yang berstatus ASN maupun yang kontrak wajib bertugas sesuai jadwal kerja. Tak boleh ada keosongan dokter di rumah sakit. Kalau ada masyarakat yang mendapati demikian, silahkan laporkan ke kami (dinas kesehatan),” tambahnya.
Peliput : RMM
Pemkot ‘Bujuk’ Kemendagri Pulangkan Lima Praja Muda IPDN
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) berencana mengajukan permintaan lima pamong praja muda angkatan ke-23 Institut Praja Dalam Negeri (IPDN), untuk ditugaskan di Kota Kotamobagu. Kelima praja muda yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, Senin (8/8) lalu bersama ribuan praja se Indonesia, saat ini masih melakukan proses pemagangan di Kementrian Dalam Negeri (Mendagri).
“Usai magang selama satu tahun, mereka beralih status dari CASN menjadi ASN, kemudian didistribusikan ke semua daerah,” kata Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD), Adnan Massinae, kemarin.
Diungkapkannya, sebelumnya Pemkot juga telah menyurat ke Kemendagri untuk permintaan tiga anggota praja muda angkatan 21. Ketiga praja IPDN tersebut kini sudah mengabdi di Kota Kotamobagu. “Tahun ini hal yang sama juga akan dilakukan. Kita akan lihat apakah akan mengirim surat susulan lagi atau seperti apa. Yang pasti lima praja muda IPDN itu sangat dibutuhkan disini,” ungkapnya.
Disisi lain, alumni IPDN Jatinangor itu mengapresiasi semangat dan kerja keras putra-putri Kotamobagu yang bisa mengikuti semua proses pendidikan di kampus penghasil pamong praja itu. “Tentu ini menjadi kebanggaan kita semua, bahwa ada putra-putri Kota Kotamobagu yang menuntaskan pendidikan disana. Setiap lulusan IPDN adalah tenaga siap pakai,” sebut Adnan.
Peliput : RMM
Hari Ini Batas Penyerahan Dukungan Perseorangan
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Tahapan penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan Rabu (10/8/16) ditutup. Sejak dibuka Sabtu lalu, belum satupun bakal calon independen dating mendaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, KPU Bolmong, Rully Halaa mengatakan sesuai tahapan dalam Peraturan KPU nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas PKPU nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, tahapan penyerahan syarat dukungan perseorangan hanya 5 hari. “Sesuai tahapan hanya diberikan waktu selama lima hari,” kata Rully.
Dijelaskan, batas penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan akan ditutup hari ini (Rabu red) Pukul 16.00 Wita. Jadi masih ada waktu dari Pukul 09.00 Wita sampai waktu yang ditentukan. “Bila tidak ada yang mendaftar berarti tidak ada calon perseorangan di Bolmong,” ujar Rully.
Dia menghimbau, apabila ada yang berniat untuk mencalonkan diri lewat jalur perseorangan masih boleh menyerahkan syarat dukungan hari ini sampai jam empat sore. “Kami harapkan secepatnya dating di kantor KPU Bolmong, karena dibuka pagi hingga sore hari sesuai jam yang ditentukan,” tutup Rully.
Tim Totabuanews
Anggaran Bandara di Bolmong Tak Masul APBN-P
TOTABUANEWS, BOLMONG – Pemerintah pusat belum menganggarkan lanjutan pembangunan sarana transportasi udara di wilayah Bolmong, ini dikarenakan masih ada beberapa kebijakan yang disesuaikan dengan skala prioritas anggaran negara.
Wakil Ketua DPRD Bolmong Kamran Muchtar Podomi yang mendampingi komisi II saat konsultasi di Kementrian Perhubungan mengatakan untuk kementrian ada pengurangan pada APBN-P di tahun ini maka dari itu pembangunan bandara di Bolmong bakal tertunda. “Masih ada skala prioritas yang disesuaikan dengan kebijakan anggaran apalagi hasil konsultasi di Kementrian perhubungan ada pengurangan anggaran pada APBN-P,” ujar Kamran, Senin (08/08/2016).
Lanjutnya tapi tidak menutup kemungkinan pada tahun 2017 nanti pembangunan bandara di Bolmong sudah masuk di anggaran. “Kita akan kawal supaya ditahun depan anggaran pembangunan bandara berlanjut,” tukasnya.
Terpisah Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bolmong Eka Korompot menjelaskan, untuk ABPN-P pembangunan bandara belum ada sebab masih ada juga perubahan dokumen terkait standart udara dan kondisi tanah.
“Masih ada berapa dokumen dikoreksi kembali dan ada perubahan maka APBN-P tahun ini belum ada anggaran pembangunan,” kata Korompot.
Ditambahkanya, pihak konsultan dari kementrian perhubungan masih melakukan juga kajian akan strutur tanah di beberapa titik lahan. “Seperti di titik lahan persiapan pembangunan landasan runway itu konsultan meminta contoh sampel tanah maka tahapan tinggal penambahan contoh tanah untuk kelengkapan dokumen,” jelas Korompot.
Korompot juga memastikan untuk di tahun depan anggaran pembangunan bandara di Bolmong bisa terlaksana mengingat syarat dokumen yang telah lengkap di masukan ke kementrian perhubungan. “Pasti itu akan teranggarkan ditahun depan sebab sertifikat lahan sudah diserahkan ke kementrian lewat dirjen perhubungan, tinggal menunggu tahun depan itu akan di anggarkan,” tutupnya.
PELIPUT: Ebi Makalalag
Penempatan Tenaga Guru di Bolsel Tak Merata
