Anggaran Rp216 Juta untuk Bazar Ramadhan tak Habis
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya menekan angka Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) di akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dimaksimalkan, sehingga anggaran yang telah ditata dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk setiap kegiatan bisa terserap.
Seperti diketahui, di triwulan III tahun anggaran 2016 ini, semua program dan kegiatan di SKPD sedang berjalan, bahkan beberapa diantaranya telah selesai dilaksanakan. Salah satunya adalah bazar ramadhan yang pelaksananya adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal (Diseprindagkop-PM). Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp216 juta dalam APBD. Besaran anggaran itu diperuntukkan pada biaya pemasangan kanopi, listrik, honorarium panitia dan petugas keamanan di tiga lokasi kegiatan yang dikelola oleh Pemkot, yakni Jalan Bogani, Ibolian dan Bumbungon. Namun dalam pelaksanaannya, bazar ramadhan yang dikelola Pemkot dengan menggunakan dana APBD hanya yang berada di Jalan Bogani, sedangkan di dua lokasi lainnya dilaksanakan oleh pemuda Kelurahan Gogagoman.
Kepala Disperindagkop-PM, Herman Aray mengaku, tidak semua anggaran yang dialokasikan habis terpakai untuk pelaksanaan bazar ramadhan. Itu artinya, sisa anggaran yang tak digunakan tersebut akan menjadi Silpa di akhir tahun anggaran. “Anggaran yang disiapkan tidak habis terpakai. Itu akan kita geser dikegiatan lain pada APBD Perubahan,” kata Aray, yang juga ketua panitia bazar ramadhan.
Ditanya soal rincian anggaran yang digunakan selama pelaksanaan bazar ramadhan, ia mengaku belum mengetahui angka pastinya. “Yang jelas setiap pembayaran, baik itu sewa kanopi, listrik dan honorarium ada kwitansinya dan bisa dipertanggungjawabkan,” sebut Aray.
Peliput : Rus
Wawali: Perda Pengelolaan Limbah Mendesak
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Semakin meningkatnya laju pembangunan diberbagai sektor, termasuk sektor industri dan kesehatan, terdapat adanya kecenderungan peningkatan limbah berbahaya dan beracun. Olehnya, perlu ada langkah antisipasi untuk meminimalisir terjadinya penumpukan dan meningkatnya limbah berbahaya dan bahan beracun. Hal ini diutarakan Wakil Walikota, Jainudin Damopolii, saat membuka kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi produk hukum mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengelolaan limbah di Kota Kotamobagu, yang dilaksanakan di Ballroom Ponanoban, Hotel Sutanraja, kemarin.
Menurut Jainudin, dalam upaya pencegahan meningkatnya limbah berbahaya dan bahan beracun, perlu ada payung hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. “Konsultasi publik dan sosialisasi yang dilaksanakan hari ini (kemarin, red) sangat tepat. Melalui kegiatan ini, kita bisa mendapatkan berbagai masukan dalam upaya penyempurnaan produk hukum, khusunya mengenai rancangan peraturan daerah tentang pengelolaah lombah,” kata Jainudin, dalam sambutannya saat membukan kegiatan tersebut.
Dengan adanya Perda tentang pengelolaan limbah berbahaya dan bahan beracun, Jainudin berharap pengelolaan limbah dapat dilaksanakan secara terpadu, baik yang mengatur kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan limbah. “Mari kita wujudkan pemukiman yang sehat di Kota Kotamobagu,” ujar Jainudin.
Sementara itu, Kepala Badan Lagislasi (Banleg), Ishak Sugeha mengungkapkan, Ranperda tentang pengelolaah limbah merupakan dokumen penting yang memuat tentang kerangka pengelolaan limbah di Kota Kotamobagu. “Banyak manfaat didapat dari kegiatan ini, terutama masukan-masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemantapan Ranpera pengelolaan limbah sebelum ditetapkan menjadi Perda,” sebut Ketua DPC Demokrat Kotamobagu itu.
Peliput : Rus
Depri Minta Semua Pihak Kawal Dandes
TOTABUANEWS, BOLMUT – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs Hi Depri Pontoh meminta kepada semua pihak agar bersama-sama mengawal proses realisasi dana desa (dandes)
“Kalau ada pekerjaan yang mengunakan dana desa yang menurut masyarakat tidak baik atau pekerjaanya asal-asalan maka segera di laporkan ke saya nanti saya langsung akan menindak lanjuti persoalan tersebut,” kata Bupati.
Lanjut Depri, dandes yang di berikan oleh pemerintah pusat bukan serta merta di gunakan tanpa ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab, ketika terjadi kesalahan teknis akan diketahui pemerintah daerah, karena akan berdampak buruk bagi pembangunan.
“Hati-hati Jangan samapai nanti suda punya masalah, kemudian baru di kasih tahu ada pekerjaan yang salah,” ujarnya.
Dia juga menegaskan kepada pengguna Dandes agar dapat mengunakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. “Jangan sampi di gunakan di tempat yang tidak diperlukan masyarakat,” katanya.
Depri juga mengingatkan pembangunan inprastruktur di desa menentukan perkembangan daerah. “Sehinga diharapkan prioritas yang paling utama dalam pembangunan adalah kebutuhan masyatakat setempat di masing-masing,” tutup Bupati.
Fadlan Ibunu
35 Miliar Untuk Pembangunan RSUD Boltim
TOTABUANEWS, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendapat bantuan pembangunan Rumah Sakit senilai Rp35 miliar, Pada 2017.
Sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Boltim Eko Marsidi, berdasarkan rapat bersama Kementerian Kesehatan pada pekan lalu, pembangunan rumah sakit umum daerah sudah disepakati, “Pembangunan rumah sakit senilai Rp35 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” kata eko pekan lalu.
Lanjut, terkait hal itu pemda segera menyiapkan lahan pembangunan rumah sakit tersebut agar tak batal seperti tahun sebelumnya. Sebab sebelumnya sudah disetujui pembangunan Rumah sakit senilai Rp 40 miliar. Namun, gagal karena terkendala lahan, “Kita akan siapkan lahan, butuh 25 hektare,” katanya.
Untuk penyiapan lahan, kepada instansi terkait yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) segera melakukan revisi peraturan daerah (Perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Boltim. Sebab sesuai RTRW rumah sakit dibangun diwilayah Tobongon yang berada didaerah rawan bencana gunung api, “Perda harus direvisi tahun ini dan tanahnya harus siap. Saya sudah perjuangkan dananya, ini sudah dua kali. Kalau lepas lagi, tugas saya sudah selesai,” tutupnya.
Dicky Mamonto
Wabup Boltim Hadiri Paripurna HUT ke-393 Manado
TOTABUANEWS, BOLTIM – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Drs Rusdi Gumalangit menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 393 Kota Manado bertempat di gedung Serbaguna Kantor Walikota Manado, Kamis (14/7).
Rapat dengan tema masyarakat Manado cerdas untuk Sulut hebat, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Manado Noortje Van Bone. Rapat Paripurna Diawali penyampaian Ketua DPRD Manado, disusul sambutan oleh Walikota Manado Vecky Lumentut dan diakhiri dengan sambutan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw.
Dalam rapat tersebut Wakil Bupati yang hadir bersama Wakil Ketua DPRD Boltim Sehan Mokoagow, duduk berdampingan dengan sejumlah Kepala Daerah Se Sulut, terlihat serius mengikuti rangkaian acara paripurna.
Disela-sela kegiatan tersebut, Papa Keken Sapaan Akrab Wakil Bupati berharap diusia yang ke-393 tahun Kota Manado akan semakin maju dan berkembang dibawah kepemimpinan Walikota Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Mor Bastian.
Tampak Hadir sejumlah pejabat se Provinsi Sulut diantaranya Ketua DPR Provinsi Sulut, Unsur Forkopimda Sulut, Perwakikan BPK RI, Rektor Universitas Negeri dan Swasta se Sulut, Kepala Bank Indonesia, Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota serta Ketua DPRD se Sulut.
Dicky Mamonto
Pemkab Bolmong Anggarkan Rp2,5 Miliar untuk Bangun SMK Bolaang
TOTABUANEWS, BOLMONG – Pemkab Bolmong terus menggenjot pembangunan di kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Dinas Pendidikan menerima kucuran dana sekira 2,3 miliar untuk membangun gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kecamatan Bolaang.
Kepala Dinas Pendidkan Bolmong Olii Mokodongan menjelaskan dana tersebut sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 ini. ” Kwitansi sudah saya tandatangani waktu saya ke jakarta. Jadi sudah dapat dipastikan proses pembangunannya akan terealisasi,” kata Mokodongan, Kamis (14/07)
Dia menambahkan proses pembangunan fisik melalui swakelola dan akan dibentuk panitia pelaksana. Namun terkait lahan lokasi pembangunan saat ini tidak ada masalah karena lokasi pembangunan berada di tanah Negara atau di tanah Hak Guna Usaha (HGU). “Meskipun berada di batas dua Desa Langagon dan Bango Molunow, namun secara umum lokasi pembangunannya di tanah HGU dan nama sekolah SMK Bolaang,” katanya.