Ganti Rugi Lahan Desa Mopuya Mulai Ada Titik Terang
TOTABUANEWS, BOLMONG – Tuntutan ganti rugi lahan oleh masyarakat Desa Bilalang kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong mulai ada titik terang. Sebagaimana hasil konsultasi komisi I DPRD Bolmong pekan kemarin bahwa Pemerintah pusat siap memfasilitasi pertemuan kembali dengan Pemkab Bolmong dan Pemprov Sulut.
Ketua komisi I Yusra Alhabsy mengatakan, ini sudah ada fatwa dari Makamah Agung (MA) akan persoalan ganti rugi lahan yang telah ditempati masyarakat transmigrasi di Desa Mopuya. “Kami telah meminta Kementrian transmigrasi untuk bisaa mengklarifikasi fatwa yang telah dikeluarkan MA itu untuk siapa, serta untuk fatwa ini yang sudah ada baru masyarakat bilalang, masyarakat pobundayaan belum ada,” ujar Yusra, Senin (27/06/2016) kemarin.
Nantinya dari hasil pertemuan dengan kementriaan tersebut mereka akan memfasilitasi pertemuan dua pemerintah daerah, intinya dari fatwa dari MA bahwa harus dibayar oleh pemerintah pusat maka mereka akan siap untuk membayar. “Tapi yang dituntut ini Bupati maka DPRD mengajukan permohonan, sebab untuk ganti rugi tersebut APBD Bolmong tidak mampu bayar,” ungkapnya.
Tapi sepanjang ada kesepakatan dan permintaan dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat, maka itu bisa diselesaikan. “Yang paling penting bagimana meyakinkan secara administrasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI supaya anggaran ini bisa masuk pada anggaran tahun depan,” jelas Yusra,
Nantinya dibulan depan DPRD akan panggil lagi instansi terkait dan Pemkab Bolmong untuk bisa bersama konsultasi ke Pemprov. “Selesai lebaran maka kami akan panggil pihak dari eksekutif dan instansi terkait untuk bersama konsultasi permasalahan ini ke Pemerintah provinsi,” tegas poltisi senior PKB ini.
Feybi Makalalag
Depri Pontoh dan Ustad Djafar Alkatiri Silahturahmi Dengan Masyarakat Paku
TOTABUANEWS, BOLMUT – Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs Hi Depri Pontoh dan DR Hi Djafar Alkatiri MM Mpdi melakukan silaturahmi dengan masyarakat Paku bertempat di Mesjid Ar-Rahman Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Senin (28/06).
Kegiatan yang dilaksanakan dari sore hingga malam hari dirangkaikan dengan buka puasa bersama seluruh elemen masyarakat Desa Paku Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan Sholat Isya, Taraweh dan witir secara berjamaah.
Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustad Hi Djafar Alkatiri.
Bupati dalam sambutanya menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan ibadah di sepuluh hari terakhir ini dengan khusyuk dan penuh dengan kesederhanaan, agar nanti di hari yang fitri kita mendapatkan kemenangan sebagaimana yang kita harapkan bersama.
Disela-sela kegiatan Bupati Bolmong Utara juga membuka secara resmi kegiatan MTQ tingkat Desa Paku Selatan yang di laksanakan oleh karang taruna desa paku selatan.
Dalam pantauwan media ini turut hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bolmong Utara, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Bolmut, Camat Bolangitang Barat, Sangadi Desa Paku bersama tokoh masyarakat desa paku, Sangadi Desa Paku Selatan beserta aparat dan seluruh Masyarakat Paku Selatan.
Fadlan Ibunu
KPU Bolmong Perpanjang Pendaftaran Calon PPK
TOTABUANEWS, BOLMONG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow memperpanjang pendaftaran calon anggota PPK dan PPS untuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.
Ini Pengumumannya:
BNNK Bolmong Hadiri Upacara Peringatan HANI di Sulut
TOTABUANEWS, MANADO – Badan Narkotoka Nasional Kabupaten (BNNK) Bolaang Mongondow menghadiri upacara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Sulut dihadiri oleh peserta personil BNK, BNN Kabupaten/Kota, BNNP, PNS, Pihak Polrri, TNI dan beberapa peserta lainnya. Kegiatan dengan mengangkat tema ‘Listen First’ (Mendengarkan suara hati anak-anak dan generasi muda merupakan langkah awal untuk membantu mereka tumbuh sehat dan aman dari penyalahgunaan Narkoba), dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandow.
Dalam sambutan Kepala BNN RI Buwas yang dibacakan Wakil Gubernur, mengungkapkan dalam konsepsi pembangunan nasional 2016, BNN telah berkontribusi dalam mendorong pembangunan SDM berwawasan anti narkotika. “Sebagai salah satu isu pmbangunan nasional yang dilakukan oleh seluruh stakeholder dan bersifat lintas sektor. Dalam artian keterkaitan seluruh instansi baik pemerintah pusat dan daerah berkontribusi secara nyata dengan berpedoman pada prinsip ‘budget follow programme’, melalui program kerja Lingkungan Bersih Penyalah Guna Narkoba,” ujar Buwas dalam sambutan dibacakan Wagub.
Lanjutnya, data dari BNN RI capaian upaya pemberantasan jaringan narkoba, BNN telah brhasil mengungkap sebanyak 72 jaringan sindikat narkotika, baik nasional maupun internasional. “Kasus yang berhasil diungkap dari tahun 2015 sampai 2016 adalah 1015 kasus kejahatan narkotika baik yang ditangani pusat maupun provinsi. Dengan trsangka sejumpah 1.681orang, dalam kurun waktu tersebut juga diungkap tindak pidana pncucian uang yang brasal dari kejahatan narkotika, nilai aset yang berhasil dirampas sebesar 142.058.158.337,” ujarnya.
Buwas menyampaikan penghargaan yang stinggi-tingginya kepada seluruh jajaran penegak hukum, polri, ditjen bea cukai, kejagung dan jajaran penegak hukum lain dari pusat ke daerah yang telah bekerjsama dengan penuh dedikasi. “Dalam rangka memberantas kejahatan narkoba. Khususnya para pmimpin daerah (Gubernur, Bupati dan walikota) dann jajarannya yang telah berkomitmen mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya,” tandas Buwas.
Diketahui pada acara tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada penggiat narkoba oleh BNN Provinsi yang diserahkan Wakil Gubernur.
Tim Totabuanews
Soal Dugaan Mark-up Penggunaan Dana Pilkada Bolsel, Bakal Ada Ditetapkan Tersangka
TOTABUANEWS, BOLSEL – Aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan diminta untuk menyelidiki dugaan mark-up pengunaan dana Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Pasalnya, sejumlah pihak menilai ada kejanggalan pada penggunaan sebesar Rp 12,5 miliar yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel tahun 2015 lalu.
Seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu, dari salah satu narasumber (orang dalam) yang meminta namanya tidakdipublikasikan mengungkapkan, salah satu jalan yang dilakukan pihak KPUD untuk penyelesaian kesulitan pertanggungjawaban ini adalah menyodorokan SPJ yang tidak masuk akal ke beberapa stafSekretari at KPUD. Kepada sejumlah wartawan, sumber ini mengakukaget ketika disodorkan kwitansi tanda terima yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah untuk ditandatangani. “Saya kaget, begitu banyaknominal yang tertulis di SPJ yang harus saya tanda tangani.Sementara selama kegiatan tidak sebesar itu yang saya diterima. Yang diminta untuk menandatangani SPJ dugaan mark-up ini bukan hanya seorang saja. Beberapa teman saya juga diminta menandatangani kwitansi yang nilai penerimaannya hampir ratusan juta rupiah.Padahal jumlah tersebut sangat berbeda dengan apa yang diterima,”terang sumber terpercaya karena disertai rekaman pembicaraan.
Munculnya kecurigaan sejumlah pihak atas dugaan penyalagunaan dana pilkada ini, bermula dari keterangan Kepala Dinas PPKAD Bolsel, Arvan Ohy yang menyatakan pihak KPUD hingga usai pelaksaan Pilkada belum memasukkan SPJ ke pemerintah daerah. “SPJnya telat dimasukkan, padahal ketentuan batas akhir SPJ pilkada serentak 9 Desember 2015 paling lambat Maret 2016,” kata Arvan Ohy, kala itu. Setelah ditelusuri, beberapa staf memberikan keterangan berbeda sehingga berembus kabar tak sedap tersebut ke telinga awak media.
Sementara itu, pengamat hukum dan pemerintahan, Zainal Van Gobel, menilai ada indikasi tidak beres karena kelihatannya pihak KPUD kesulitan dalam mempertanggungjawabkan dana bernilai miliaran itu. “Aparat penegak hukum tentu harus turun dan melakukan penyelidikan karena ini adalah anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan. Penegak hukum harus membuktikan isu ini. Jika benar adanya, tolong pelaku pemalsuan SPJ ini segera dipolisikan,” ketus Zainal.
Di hubungi terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamabagu, Dasplin SH MH melalui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari)Dumoga, Murs idi SH MH, mengancam bakal menggeledah Kantor KPUD Bolsel terkait dugaan penyelewengan dana hibah Rp 12 Miliar tersebut. “Dalam penggeledahan pihak Kejaksaan akan langsung menetapkan tersangka apabila KPUD tidak memperlihatkan sikap kooperatif. Kita akan cari waktu untuk melakukan penggeledahan dalam waktu dekat ini,” tegas Kepala Cabjari Dumoga, Mursidi SH MH.
Di sisi lain, Sekretaris KPUD Bolsel, Sofyan Abdjul dengan tegas membantah isu tersebut. “Tidak seperti itu,” kilahnya saatdikonformasi via ponselnya, kemarin. Menurutnya, orang yang menghembuskan isu itu adalah orang tak suka dengan KPUD Bolsel. “Ini dimainkan orang terntentu masuk ke rana politik. Dan tidak masuk akal, SPJ yang dibuat tidak sesuai yang diterima,” jelasnya.
Raldy D
Pemkab Bolmong Akan Bentuk Posko Pengamanan Mudik Bersama
TOTABUANEWS, BOLMONG – Setiap menjelang hari raya idul fitri, jalur trans sulawesi khususnya wilayah pantai utara Kabupaten Bolaang Mongodow (Bolmong) banyak di padati oleh warga mudik ke kampung halamanya masing-masing. Untuk itu, demi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong akan kembali membuka posko pengaman dan pelayanan kesehatan bagi warga yang melakukan aktifitas mudik.
Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan mengatakan, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan bekerja sama dengan pihak kepolisian akan medirikan posko bagi pemudik.
“Nantinya di posko tersebut akan ada Kepolisian untuk petugas medis dari Dinas Kesehatan, Polisi Pamung Praja (Pol-PP) dan Dinas Perhungan,” kata Bupati. Minggu (26/06) kemarin
Sementara Kepala Dinas Kesehatan dr Rudiawan mengatakan, Adapun bentuk pelayanan yang akan di siapkan olehnya antara lain adanya pelayanan kesehatan gratis serta bentuk pelayanan lain yang berhubungan dengan kepentingan pemudik.
“Posko ini nantinya berguna memberikan penanganan cepat terhadap pemudik yang mengalami kecelakaan atau jatuh sakit dengan diberikan perawatan yang maksimal dari perawat yang ada di setiap Puskesmas,” ungkapnya.
Ia juga membeberkan, seperti tahun-tahun sebelumnya ketika arus mudik mendekati lebaran, banyak pengendara roda dua maupun roda empat yang mengalami kecelakaan. kemudian banyak yang mengaku kesulitan serta terlambat mendapatkan pelayanan medis.
Sehingga berdasarkan kejadian tersebut. pihaknya akan memberikan upaya penanganan maksimal untuk membantu pemudik yang meminta pertolongan medis.
“Posko pelayanan kemanan dan kesehatan akan beroperasi selama 1x 24 jam. Posko ini juga dilengkapi dengan peralatan medis dan ketersedian obat-obatan untuk melakukan pertolongan secara intensif,” jelasnya.