Oknum Kader Golkar Bolmong Ancam Vreeke Runtu

Uploader :

-

Selasa, 21 Juni 2016

SVR Sebut Partai Bukan Milik Nenek Moyang Kita — Stevanus Vreeke Runtu

TOTABUANEWS, MANADO – Rencana roling Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulut, belakangan melahirkan isu pengancaman dari oknum Kader Beringin Bolmong. Tersiar kabar, kalau Ketua Fraksi Golkar Deprov Sulut Eddyson Masengi dan Ketua DPD I Golkar Sulut mendapat ancaman dari oknum kader Golkar Bolmong, apabila akan melakukan roling AKD anggota fraksi.

“Ada oknum mengaku kader golkar Bolmong mengancam DPD I apabila memaksa melakukan roling kepada ketua Komisi II Deprov Marlina Moha Siahaan,” ujar salah satu pengurus DPD I Golkar Sulut.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sulut, Stevanus Vreeke Runtu (SVR) ketika konfirmasi soal adanya ancaman tersebut, mengaku tidak takut dengan ancaman dari siapapun. “Kami tidak pernah takut dengan ancaman. Catat, Golkar ini milik banyak orang. Dan saya sudah perintahkan kepada Ketua Fraksi Golkar Eddyson Masengi untuk segera laksanakan rapat,” tutur SVR dengan nada tinggi.

Meski demikian, Ia memastikan Fraksi Golkar tetap akan melakukan roling AKD. SVR mengakui bahwa rolling anggota Fraksi Golkar di AKD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. “Bagaimana mau dipertahankan jika anggota Fraksi malas mengikuti kegiatan komisi, jarang masuk kantor. Kalian wartawan kan sudah bisa memastikan anggota Fraksi Golkar yang kinerjanya baik dan menurun,” jelas SVR.

Terpisah Ketua DPD II Partai Golkar Bolmong Marlina Moha Siahaan (MMS) diminta tanggapan adanya isu pengacanan oleh oknum kader Golkar Bolmong, mengaku tidak mengetahuinya. “Saya saja baru dengar,” kata MMS dengan senyum.

Soal rencana roling AKD, Ketua Komisi II Deprov ini mengaku selaku kader partai tentu harus patuh pada keputusan partai. “Tunggu saja hasilnya seperti apa,” jawab MMS singkat.

David Rumondor

Dewan Bolmong Tegaskan Pemda Bantu Desa Belum Cair Dandes

Uploader :

Redaksi

-

Selasa, 21 Juni 2016

0

Komisi I Ingatkan Dandes Harus Sesuai Peruntuhkan — Yusra Alhabsyi

TOTABUANEWS, BOLMONG – DPRD Bolmong berharap agar semua Desa yang belum mencairkan anggaran Dana Desa (Dandes) supaya bisa dipercepat dikarenakan seiring bulan berjalan sehingga tidak akan mengganggu dalam pembangunan nantinya di desa.

Demikian yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsy mengatakan pendamping desan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Bolmong lebih proaktif lagi mana desa yang APBDes nya belum terproses. “Diharapkan agar BPMD dan pendamping desa harus proaktif untuk pengurusan APBdes. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyaluran,” ujar Yusra, Senin (20/06/2015) kemarin.

Lanjutnya jika masih ada desa yang terlambat dalam proses pengurusan maka itu akan berdampak pada silva nantinya. “Jika tahun kemarin ada silva maka dipastikan tahun ini juga akan ada karena sudah bulan berjalan tapi belum juga ada pencairan, maka dari itu penting instansi terkait untuk dorong pemerintah desa supaya bisa dipercepat,” tukasnya.

Ditambahkanya. Pihak kecamatan dan BPMD bantu proses penyelesaian administrasi kalau ada kendala harus dimaklumi. “Kalau masih ada keterlambatan lagi maka akan beresiko pada pekerjaan dan sebentar yang dirugikan juga masyarakat,” kata Politisi senior PKB ini.

Feybi Makalalag

Tambang Tradisional Bakal Bayar PAD

Uploader :

Redaksi

-

Selasa, 21 Juni 2016

0

TOTABUANEWS, BOLMONG – Komisi II DPRD Bolmong bakal mengusulkan draf aturan soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait pertambangan tradisional di wilayah Bolmong. Hal ini, bertujuan supaya semua tambang yang ada dibeberapa titik dapat di kontrol dan bisa medatangkan kontribusi ke daerah.

Demikian yang dikatakan Musli Manoppo wakil Komisi II dari fraksi PAN.

Menurutnya ini berguna dan penting bagi daerah, apalagi untuk saat ini wilayah bolmong sangat kaya dengan hasil buminya, sehingga perlu ada aturan yang mengatur itu. “Kunjungan ke pemerintah pusat beberapa waktu lalu itu sempat kami konsultasikan bahwa aturan apa yang mengatur soal ijin pertambangan, serta kami juga meminta pentunjuk dari pemerintah pusat agar pertambangan di bolmong bisa menghasilkan PAD,” jelas Manoppo, Senin (20/06/2016) kemarin.

Manoppo juga menekankan ini sangat perlu sebab sudah mengambil hasil bumi tapi tidak ada kontribusi ke daerah. “Ibaratnya sudah mengambil tapi tidak bayar, maka ini perlu diterapkan di Bolmong supaya kedepanya PAD bisa bertambah, aturan sangat perlu supaya ada payung hukum sebentar dalam menindak,” tegasnya.

Seperti diketahui untuk wilayah Bolmong ada beberapa titik tambang tradisional yang tersebar, mulai dari Kecamatan Lolayan, Dumoga Bersatu, Desa Totabuan, dan juga masih banyak yang belum diketahui.

Feybi Makalalag

Imam dan Pendeta di Bolsel Segera Terima Tunjangan

Uploader :

Redaksi

-

Selasa, 21 Juni 2016

1

Imam dan Pendeta di Bolsel Segera Terima Tunjangan — Arsalan Makalalag

TOTABUANEWS, BOLSEL – Dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) akan membayarkan tunjangan imam dan pegawai syar’i untuk triwulan II tahun 2016. Pemkab bahkan akan berusaha honor para pemuka agama ini tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain imam dan pegawai syar’i, para Pendeta juga akan menerima tunjangan tersebut.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pemkab Bolsel, Arsalan Makalalag.

“Kita berusaha agar sebelum lebaran, honor mereka sudah dibayarkan semua,” kata Arsalan, kemarin.

Jumlah imam dan pegawai syar’i serta pendeta di semua desa yang terdaftar sebagai penerima tunjangan kurang lebih 600an orang. Total anggaran yang disiapkan Pemkab Bolsel setiap triwulan sebesar Rp 700 juta lebih. Dia menjelaskan, setiap orang akan menerima honor atau tunjangan sebesar Rp 1.050.000. “Jumlah itu untuk tiga bulan karena hitungannya setiap orang menerima Rp 350 ribu/bulan,” jelas mantan camat Pinolosian ini.

Teknis penyaluran honor ini diserahkan langsung secara tunai kepada penerima. Disalurkan lewat kantor kecamatan oleh staf pegawai Bagian Kesra.

“Jadi, kita bayar di kantor-kantor kecamatan. Petugas yang membayarkan tetap dari bagian kesra,” paparnya.

Di sisi lain, Arsalan juga menyampaikan Pemkab berencana menaikkan nominal honorarium atau tunjangan para pemuka agama tersebut.

“Mudah-mudahan tahun depan (2017) bisa naik menjadi Rp 500 ribu per bulan. Atau Rp 1.500.000, per triwulan. Insya Allah tidak ada kendala,” pungkas Arsalan Makalalag.

Raldy

Salihi Berangkatkan 15 Camat se Bolmong ke Jakarta

Uploader :

Redaksi

-

Selasa, 21 Juni 2016

0

Salihi Berangkatkan 15 Camat se Bolmong ke Jakarta — Salihi Mokodongan

TOTABUANEWS, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), dibawa kepemimpinan Bupati Hi Salihi Mokodongan, memberangkatkan 15 Camat se Kabupaten Bolmong ke Jakarta. Hal utu dalam rangka meningkatkan kompetensi para camat dan aparaturnya, untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) tingkat nasional.

Agenda yang difasilitasi Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) itu, digelar di Jakarta, selama tiga hari sejak 15 Juni hingga 17 Juni 2016.

Salah satu camat yang diberangkatkan yakni Camat Dumoga Tenggara Drs Umarudin Amba mengatakan, para camat saat mengikuti Bimtek, banya mendapat ilamu dalam rangka menunjang kinerja mereka.

“Materi yang kami terima selama bimtek terkait peningkatan kopentensi camat dan aparatur kecamatan dalam rangka Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Desa dan pemantapan pemahaman terhadap Perundang Undangan di bidang politik menyongsong Pemilu 2019,” katanya

Lanjutnya, Bimtek tersebut sangat membantu para camat mengingat tugas dan fungsi camat bersentuhan langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat terutama menyangkut pengelolaan dana desa dan perkembangan politik yang ada disetiap desa.

“Memang Bimtek tentang penerapan undang-undang desa dan undang – undang dibidang politik kususnya Pemilu sangat berarti bagi kami para camat, karena kami para camat tempat sangadi untuk berkonsultas terkait undang–undang dan aturan-aturan pemerintahan terutama tentang pengelolaan dana desa dan sebagainya,” tutup Amba.

Hal senada juga disamapikan Camat Passi Timur, Ofir Ratu. Menurutnya, Bimtek kali ini, selain bersentuhan dengan desa, juga dengan politik.

“Apa lagi saat ini desa sedang mengelola anggaran yang cukup besar dan untuk Kabupaten Bolmong sendiri sedang dalam proses Pemilu dimana 2017 nanti akan ada pemilihan bupati,” ucap Ratu.

Tim Totabuanews

Pemkab Bolmong Imbau Kendaraan tak Muat Lebih dari Kapasitas

Uploader :

Redaksi

-

Selasa, 21 Juni 2016

0

Dishubkominfo Bolmong Gelar Studi DLKP dan DLKR — Eka Korompot

TOTABUANEWS, BOLMONG – Jelang arus mudik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), menghimbau kepada supir untuk berhati-hati dalam memacu kendaraannya.

Selain itu, Kepala Dishubkominfo Bolmong, Drs Eka Putra Utama Korompot MSi, juga megimbau, kepada para pemilik atau supir kendaraan untuk menaati semua atauran termasuk jumlah muatan.

“Praktik memuat penumpang atau barang melebihi kapasitas, sering dilakukan oleh oknum pengendara angkutan umum di daerah ini, terutama saat bulan Ramadhan seperti ini,” ujar Korompot.

Menurutnya, selaku instansi teknis yang membidangi angkutan, termasuk menetapkan kapasitas muat kendaraan umum, terus melakukan pengawasan ketat.

“Yang paling menjadi perhatian khusus adalah adalah angkutan umum penumpang yang melayani jasa antar desa dalam kota dan kabupaten,” katanya.

Lanjut Korompot, pengawasan khusus terus dilakukan bagi kendaraan yang memuat barang melebihi kapasitas menjadi prioritas.

“Ini dilakukan dalam upaya menciptakan ketertiban dan kesadaran para pengendara umum di jalan raya,” ketusnya.

Ditambahkannya, salah satunya untuk memaksimalkan terjadinya kelebihan muatan adalah pemeriksaan di pos pengawasan.

“Pos ini mengawasi kendaraan umum yang mengangkut orang atau barang melebihi kapasitas muat. Itu sesuai peraturan daerah (Perda),” tutupnya.

Tim Totabuanews

Daini Nyatakan Sikap Bertarung di Musda KNPI Kotamobagu

Uploader :

Redaksi

-

Selasa, 21 Juni 2016

0

Daini Nyatakan Sikap Bertarung di Musda KNPI Kotamobagu

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Alfian Daini menyatakan sikap akan bertarung merebut posisi ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Kotamobagu, dalam Musyawarah Daerah (Musda) KNPI, yang rencananya akan digelar setelah lebaran nanti.

Kepada TOTABUANEWS.COM Daini mengungkapkan, sebagai anak bangsa Ia merasa terpanggil untuk memimpin KPNI Kotamobagu. “Saya sebagai anak bangsa, pemuda bangsa siap maju memimpin KNPI Kotamobagu,” kata Wakil Ketua DPD KNPI Sulut ini.

Menurut Daini, keinginannya untuk maju di Musda KNPI demi melanjutkan karya-karya bermartabat anak bangsa, untuk membangun daerah dan menciptakan inovasi baru. “Yakni dengan menciptakan mental pemuda yang bermartabat dan pluralis merajut mental nasionalisme, demi masa depan anak bangsa kelak harus berwadah pada wadah yang sebenarnya, yakni KNPI,” tutup ketua DPK PKPI Kotamobagu ini.

Diketahui, selain Daini sudah ada beberapa figur yang menyatakan sikap maju dalam musda KNPI Kotamobagu nanti. Diantaranya, Junaiddi Amra, Isnandar Bangki, Supriady Dadu dan Ali Kobandaha.

Konni Balamba

Urus Pasport di Kotamobagu Hanya 4 Jam

Uploader :

Redaksi

-

Selasa, 21 Juni 2016

0

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Proses pengurusan passport di Kotamobagu semenjak pekan kemarin tidak lagi memakan waktu tiga hari, “Iya, untuk urus Pasport di Kotamobagu hanya 4 jam saja,” ujar Kepala Kantor Imigirasi kelas III Kotamobagu Arthur Mawikere,

Arthur mengatakan kalau pengurusan tersebut dapat dipercepat, setelah pihaknya meluncurkan aplikasi Sitem Pelayanan Pasport Cepat (Sipace). “Keungulan dari program yang kita terapkan ini tentunya masyarakat sudah tidak menunggu lama lagi ketika mengurus passport seperti hal yang sebelumnya untuk membuat passport kita membutuhkan waktu 48 jam/3 hari agar aktif,” jelasnya.

Dari program tersebut masih menurut Arthur, maka proses pengurusan passport bisa dilakukan secara online “Tentunya juga harus didukung oleh koneksi internet stabil, listrik tidak padam, serta kelengkapan data dari orang yang akan mengurus passport tersebut,” tuturnya.

Tim Totabuanews

Tak Bayar Pajak, Pemkot Kotamobagu Cabut Paksa Papan Reklame

Uploader :

Redaksi

-

Selasa, 21 Juni 2016

0

Tak Bayar Pajak, Pemkot Kotamobagu Cabut Paksa Papan Reklame — Ilustrasi

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Papan reklame tak di tikungan Rumah Sakit Datoe Binangkang dicabut paksa oleh petugas Pol PP dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Senin (20/06/2016).

Iklan pakaian diskon hingga 80 persen berukuran 4×8 meter tersebut tidak membayar pajak reklame kepada pemkotKotamobagu. Tak hanya setahun, sudah tiga tahun tidak ada sepeser pun yang dibayarkan.

“Sudah tiga tahun baliho serupa selalu terpasang tanpa pemberitahuan kepada kami,” ujar Kepala Bidang Pendapatan Hamka Daun.

Baik tahun pertama 2014, kedua 2015, dan sekarang 2016 baliho selalu dipasang saat menjelang lebaran. “Tidak ada yang dibayarkan saat memasang iklan. Pada 2014, 2015 kami selalu lakukan pencabutan. Sudah berkoordinasi dengan pemasang, namun belum ada tanggapan,” ujarnya.

Jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak diketahui Bidang Pendapatan karena mereka tidak pernah melapor.

“Biasanya untuk baliho promo dipasang hanya menjelang lebaran, ada yang tiga bulan, ada yang satu bulan. Untuk baliho ini kami tidak tau pemasangannya berapa lama,” ujar Hamka.

Meski demikian Hamka mengatakan untuk pajak reklame itu dibayar Rp 25 ribu per meter persegi. Untuk ukuran baliho ini
4×8 meter berarti ada Rp 800 ribu per bulan yang harus dibayarkan.

Untuk saat ini baliho diamankan di Kantor Bidang Pendapatan. “Jadi ini kita sita dulu diamakan di kantor. Kalau memang ada pihak pemasang iklan mau membayar tunggakan, maka akan kita pasang kembali,” ungkapnya.

Tim Totabuanews

Perda Galian C Kotamobagu Segera Dibahas dengan Pemrov

Uploader :

Redaksi

-

Selasa, 21 Juni 2016

0

Bayar PBB Bakal Via Online — Rio Lombone

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu akan menghadiri undangan Pemerintah Provinsi Sulut, untuk membahas pembatalan Peraturan Daerah (Perda) retribusi pajak galian C di Kota Kotamobagu (KK).

Disampaikan Kepala Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kotamobagu Rio Lombone melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Hamka Daun Senin (20/06/2016), dalam waktu dekat pihaknya dan Bagian Hukum turut hadir dalam undangan tersebut.

”Ini undangan dari Pemrov Sulut membahas galian C, waktunya satu atau dua hari ini,”kata Hamka.

Lanjutnya, DPPKAD sendiri baru mengumpulkan sekitar Rp35 jutaan untuk pajak galian C. Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian tentang mekanisme penagihan atau besaran pajak dari Pemprov Sulut.

“Baru sekitar lima persen dari target Rp 650 juta. Itu bersumber dari para kontraktor yang mengurus galian C. Karena itu, kami akan menuju ke Provinsi untuk segera memastikan soal mekanisme penagihan dan besaran pajak yang akan diterapkan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam rapat tersebut nantinya akan dikembangkan persoalan kewenangan penagihan pajak, penerbitan Peraturan Walikota (Perwako) atau Perbup, dan besaran penagihan.

“Itu akan dirapatkan. Nanti hasilnya seperti apa, kita akan tetap informasikan,”tuturnya.

Hamka menambahkan, pihaknya tetap akan menginventarisir untuk galian C, tapi sesuai dengan mekanismenya.

“Tetapi, kita masih menunggu dulu hasil konsultasi dengan provinsi. Kalau sudah ada kepastian, maka kita akan inventarisir lalu akan kita datangi,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, pajak galian C menjadi penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkot. Untuk tahun 2015 lalu, pajak galian C ini berhasil dihimpun kisaran Rp 350 jutaan, sesuai target yang ditentukan. Untuk tahun 2016 ini, DPPKAD dipatok target sebesar Rp 650 jutaan.

TOTABUANEWS, BOLMONG – DPRD Bolmong berharap agar semua Desa yang belum mencairkan anggaran Dana Desa (Dandes) supaya bisa dipercepat dikarenakan seiring bulan berjalan sehingga tidak akan mengganggu dalam pembangunan nantinya di desa.

Ditambahkanya. Pihak kecamatan dan BPMD bantu proses penyelesaian administrasi kalau ada kendala harus dimaklumi. “Kalau masih ada keterlambatan lagi maka akan beresiko pada pekerjaan dan sebentar yang dirugikan juga masyarakat,” kata Politisi senior PKB ini.

Feybi Makalalag

TOTABUANEWS, BOLMONG – Komisi II DPRD Bolmong bakal mengusulkan draf aturan soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait pertambangan tradisional di wilayah Bolmong. Hal ini, bertujuan supaya semua tambang yang ada dibeberapa titik dapat di kontrol dan bisa medatangkan kontribusi ke daerah.

Demikian yang dikatakan Musli Manoppo wakil Komisi II dari fraksi PAN.

Seperti diketahui untuk wilayah Bolmong ada beberapa titik tambang tradisional yang tersebar, mulai dari Kecamatan Lolayan, Dumoga Bersatu, Desa Totabuan, dan juga masih banyak yang belum diketahui.

Feybi Makalalag

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pemkab Bolsel, Arsalan Makalalag.

“Kita berusaha agar sebelum lebaran, honor mereka sudah dibayarkan semua,” kata Arsalan, kemarin.

Teknis penyaluran honor ini diserahkan langsung secara tunai kepada penerima. Disalurkan lewat kantor kecamatan oleh staf pegawai Bagian Kesra.

“Jadi, kita bayar di kantor-kantor kecamatan. Petugas yang membayarkan tetap dari bagian kesra,” paparnya.

Di sisi lain, Arsalan juga menyampaikan Pemkab berencana menaikkan nominal honorarium atau tunjangan para pemuka agama tersebut.

“Mudah-mudahan tahun depan (2017) bisa naik menjadi Rp 500 ribu per bulan. Atau Rp 1.500.000, per triwulan. Insya Allah tidak ada kendala,” pungkas Arsalan Makalalag.

Raldy

Agenda yang difasilitasi Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) itu, digelar di Jakarta, selama tiga hari sejak 15 Juni hingga 17 Juni 2016.

Salah satu camat yang diberangkatkan yakni Camat Dumoga Tenggara Drs Umarudin Amba mengatakan, para camat saat mengikuti Bimtek, banya mendapat ilamu dalam rangka menunjang kinerja mereka.

“Materi yang kami terima selama bimtek terkait peningkatan kopentensi camat dan aparatur kecamatan dalam rangka Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Desa dan pemantapan pemahaman terhadap Perundang Undangan di bidang politik menyongsong Pemilu 2019,” katanya

Lanjutnya, Bimtek tersebut sangat membantu para camat mengingat tugas dan fungsi camat bersentuhan langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat terutama menyangkut pengelolaan dana desa dan perkembangan politik yang ada disetiap desa.

Hal senada juga disamapikan Camat Passi Timur, Ofir Ratu. Menurutnya, Bimtek kali ini, selain bersentuhan dengan desa, juga dengan politik.

“Apa lagi saat ini desa sedang mengelola anggaran yang cukup besar dan untuk Kabupaten Bolmong sendiri sedang dalam proses Pemilu dimana 2017 nanti akan ada pemilihan bupati,” ucap Ratu.

Tim Totabuanews

TOTABUANEWS, BOLMONG – Jelang arus mudik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), menghimbau kepada supir untuk berhati-hati dalam memacu kendaraannya.

Selain itu, Kepala Dishubkominfo Bolmong, Drs Eka Putra Utama Korompot MSi, juga megimbau, kepada para pemilik atau supir kendaraan untuk menaati semua atauran termasuk jumlah muatan.

“Praktik memuat penumpang atau barang melebihi kapasitas, sering dilakukan oleh oknum pengendara angkutan umum di daerah ini, terutama saat bulan Ramadhan seperti ini,” ujar Korompot.

Menurutnya, selaku instansi teknis yang membidangi angkutan, termasuk menetapkan kapasitas muat kendaraan umum, terus melakukan pengawasan ketat.

“Yang paling menjadi perhatian khusus adalah adalah angkutan umum penumpang yang melayani jasa antar desa dalam kota dan kabupaten,” katanya.

Lanjut Korompot, pengawasan khusus terus dilakukan bagi kendaraan yang memuat barang melebihi kapasitas menjadi prioritas.

“Ini dilakukan dalam upaya menciptakan ketertiban dan kesadaran para pengendara umum di jalan raya,” ketusnya.

Ditambahkannya, salah satunya untuk memaksimalkan terjadinya kelebihan muatan adalah pemeriksaan di pos pengawasan.

“Pos ini mengawasi kendaraan umum yang mengangkut orang atau barang melebihi kapasitas muat. Itu sesuai peraturan daerah (Perda),” tutupnya.

Tim Totabuanews

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Alfian Daini menyatakan sikap akan bertarung merebut posisi ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Kotamobagu, dalam Musyawarah Daerah (Musda) KNPI, yang rencananya akan digelar setelah lebaran nanti.

Kepada TOTABUANEWS.COM Daini mengungkapkan, sebagai anak bangsa Ia merasa terpanggil untuk memimpin KPNI Kotamobagu. “Saya sebagai anak bangsa, pemuda bangsa siap maju memimpin KNPI Kotamobagu,” kata Wakil Ketua DPD KNPI Sulut ini.

Diketahui, selain Daini sudah ada beberapa figur yang menyatakan sikap maju dalam musda KNPI Kotamobagu nanti. Diantaranya, Junaiddi Amra, Isnandar Bangki, Supriady Dadu dan Ali Kobandaha.

Konni Balamba

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Proses pengurusan passport di Kotamobagu semenjak pekan kemarin tidak lagi memakan waktu tiga hari, “Iya, untuk urus Pasport di Kotamobagu hanya 4 jam saja,” ujar Kepala Kantor Imigirasi kelas III Kotamobagu Arthur Mawikere,

Dari program tersebut masih menurut Arthur, maka proses pengurusan passport bisa dilakukan secara online “Tentunya juga harus didukung oleh koneksi internet stabil, listrik tidak padam, serta kelengkapan data dari orang yang akan mengurus passport tersebut,” tuturnya.

Tim Totabuanews

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Papan reklame tak di tikungan Rumah Sakit Datoe Binangkang dicabut paksa oleh petugas Pol PP dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Senin (20/06/2016).

Iklan pakaian diskon hingga 80 persen berukuran 4×8 meter tersebut tidak membayar pajak reklame kepada pemkotKotamobagu. Tak hanya setahun, sudah tiga tahun tidak ada sepeser pun yang dibayarkan.

“Sudah tiga tahun baliho serupa selalu terpasang tanpa pemberitahuan kepada kami,” ujar Kepala Bidang Pendapatan Hamka Daun.

Baik tahun pertama 2014, kedua 2015, dan sekarang 2016 baliho selalu dipasang saat menjelang lebaran. “Tidak ada yang dibayarkan saat memasang iklan. Pada 2014, 2015 kami selalu lakukan pencabutan. Sudah berkoordinasi dengan pemasang, namun belum ada tanggapan,” ujarnya.

Jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak diketahui Bidang Pendapatan karena mereka tidak pernah melapor.

“Biasanya untuk baliho promo dipasang hanya menjelang lebaran, ada yang tiga bulan, ada yang satu bulan. Untuk baliho ini kami tidak tau pemasangannya berapa lama,” ujar Hamka.

Meski demikian Hamka mengatakan untuk pajak reklame itu dibayar Rp 25 ribu per meter persegi. Untuk ukuran baliho ini 4×8 meter berarti ada Rp 800 ribu per bulan yang harus dibayarkan.

Untuk saat ini baliho diamankan di Kantor Bidang Pendapatan. “Jadi ini kita sita dulu diamakan di kantor. Kalau memang ada pihak pemasang iklan mau membayar tunggakan, maka akan kita pasang kembali,” ungkapnya.

Tim Totabuanews

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu akan menghadiri undangan Pemerintah Provinsi Sulut, untuk membahas pembatalan Peraturan Daerah (Perda) retribusi pajak galian C di Kota Kotamobagu (KK).

Disampaikan Kepala Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kotamobagu Rio Lombone melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Hamka Daun Senin (20/06/2016), dalam waktu dekat pihaknya dan Bagian Hukum turut hadir dalam undangan tersebut.

”Ini undangan dari Pemrov Sulut membahas galian C, waktunya satu atau dua hari ini,”kata Hamka.

Lanjutnya, DPPKAD sendiri baru mengumpulkan sekitar Rp35 jutaan untuk pajak galian C. Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian tentang mekanisme penagihan atau besaran pajak dari Pemprov Sulut.

“Baru sekitar lima persen dari target Rp 650 juta. Itu bersumber dari para kontraktor yang mengurus galian C. Karena itu, kami akan menuju ke Provinsi untuk segera memastikan soal mekanisme penagihan dan besaran pajak yang akan diterapkan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam rapat tersebut nantinya akan dikembangkan persoalan kewenangan penagihan pajak, penerbitan Peraturan Walikota (Perwako) atau Perbup, dan besaran penagihan.

“Itu akan dirapatkan. Nanti hasilnya seperti apa, kita akan tetap informasikan,”tuturnya.

Hamka menambahkan, pihaknya tetap akan menginventarisir untuk galian C, tapi sesuai dengan mekanismenya.

“Tetapi, kita masih menunggu dulu hasil konsultasi dengan provinsi. Kalau sudah ada kepastian, maka kita akan inventarisir lalu akan kita datangi,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, pajak galian C menjadi penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkot. Untuk tahun 2015 lalu, pajak galian C ini berhasil dihimpun kisaran Rp 350 jutaan, sesuai target yang ditentukan. Untuk tahun 2016 ini, DPPKAD dipatok target sebesar Rp 650 jutaan.

Tim Totabuanews

BERITA TERBARU

Meski demikian Hamka mengatakan untuk pajak reklame itu dibayar Rp 25 ribu per meter persegi. Untuk ukuran baliho ini
4×8 meter berarti ada Rp 800 ribu per bulan yang harus dibayarkan.