Oknum Kader Golkar Bolmong Ancam Vreeke Runtu
TOTABUANEWS, MANADO – Rencana roling Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulut, belakangan melahirkan isu pengancaman dari oknum Kader Beringin Bolmong. Tersiar kabar, kalau Ketua Fraksi Golkar Deprov Sulut Eddyson Masengi dan Ketua DPD I Golkar Sulut mendapat ancaman dari oknum kader Golkar Bolmong, apabila akan melakukan roling AKD anggota fraksi.
“Ada oknum mengaku kader golkar Bolmong mengancam DPD I apabila memaksa melakukan roling kepada ketua Komisi II Deprov Marlina Moha Siahaan,” ujar salah satu pengurus DPD I Golkar Sulut.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sulut, Stevanus Vreeke Runtu (SVR) ketika konfirmasi soal adanya ancaman tersebut, mengaku tidak takut dengan ancaman dari siapapun. “Kami tidak pernah takut dengan ancaman. Catat, Golkar ini milik banyak orang. Dan saya sudah perintahkan kepada Ketua Fraksi Golkar Eddyson Masengi untuk segera laksanakan rapat,” tutur SVR dengan nada tinggi.
Meski demikian, Ia memastikan Fraksi Golkar tetap akan melakukan roling AKD. SVR mengakui bahwa rolling anggota Fraksi Golkar di AKD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. “Bagaimana mau dipertahankan jika anggota Fraksi malas mengikuti kegiatan komisi, jarang masuk kantor. Kalian wartawan kan sudah bisa memastikan anggota Fraksi Golkar yang kinerjanya baik dan menurun,” jelas SVR.
Terpisah Ketua DPD II Partai Golkar Bolmong Marlina Moha Siahaan (MMS) diminta tanggapan adanya isu pengacanan oleh oknum kader Golkar Bolmong, mengaku tidak mengetahuinya. “Saya saja baru dengar,” kata MMS dengan senyum.
Soal rencana roling AKD, Ketua Komisi II Deprov ini mengaku selaku kader partai tentu harus patuh pada keputusan partai. “Tunggu saja hasilnya seperti apa,” jawab MMS singkat.
David Rumondor
Dewan Bolmong Tegaskan Pemda Bantu Desa Belum Cair Dandes
TOTABUANEWS, BOLMONG – DPRD Bolmong berharap agar semua Desa yang belum mencairkan anggaran Dana Desa (Dandes) supaya bisa dipercepat dikarenakan seiring bulan berjalan sehingga tidak akan mengganggu dalam pembangunan nantinya di desa.
Demikian yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsy mengatakan pendamping desan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Bolmong lebih proaktif lagi mana desa yang APBDes nya belum terproses. “Diharapkan agar BPMD dan pendamping desa harus proaktif untuk pengurusan APBdes. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyaluran,” ujar Yusra, Senin (20/06/2015) kemarin.
Lanjutnya jika masih ada desa yang terlambat dalam proses pengurusan maka itu akan berdampak pada silva nantinya. “Jika tahun kemarin ada silva maka dipastikan tahun ini juga akan ada karena sudah bulan berjalan tapi belum juga ada pencairan, maka dari itu penting instansi terkait untuk dorong pemerintah desa supaya bisa dipercepat,” tukasnya.
Ditambahkanya. Pihak kecamatan dan BPMD bantu proses penyelesaian administrasi kalau ada kendala harus dimaklumi. “Kalau masih ada keterlambatan lagi maka akan beresiko pada pekerjaan dan sebentar yang dirugikan juga masyarakat,” kata Politisi senior PKB ini.
Feybi Makalalag
Tambang Tradisional Bakal Bayar PAD