Beranda blog Halaman 4234

Pemkot Antisipasi Dampak Narkotika

0
Mustafa Limbalo
Mustafa Limbalo
Mustafa Limbalo

TOTABUANEWS, Kotamobagu — Praktek penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang kini cukup mengahwatirkan, rupanya mendapatkan perhatian serius dari Pemkot Kotamobagu. Terbukti, Kamis (19/12), melalui Badan Nakotika Daerah (BNK), melakukan sosialiasi terkait dengan bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Walikota dalam sambutannya yang dibacakan Sekertaris Daerah Kota Kotamobagu, Drs Mustafa Limbalo mengatakan, bahaya Narkoba saat ini harus diwaspadai dan diantisipasi bersama.

“Hal ini mengingat peredaran Narkoba saat ini sudah sangat memprihatinkan,” ujar Limbalo.

Walikota juga mengajak seluruh peserta penyuluhan untuk untuk mencari strategi terbaik untuk melaksanakan pencegahan, dan pencegahan terhadap bahaya narkoba, sembari berharap agar kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba ini, dapat berdampak positif, khususnya dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga nantinya harapan kita semua untuk menciptakan masyarakat kota kotamobagu bebas narkoba, bisa diwujudkan bersama.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Kotamobagu tersebut juga dihadiri Kasat Narkoba Polres Bolmong, Kepala Badan Narkotika Kotamobagu dan para tokoh pemuda, tokoh agama, serta tokoh masyarakat di Kota Kotamobagu. (dar/jun)

SKPD Kotamobagu Terus Dibekali

0

Tatong-BaraTOTABUANEWS, Kotamobagu — Langkah Pemkot Kotamobagu untuk terus memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, terus diperkuat. Terbukti, Kamis (19/12), Pemkot Kotamobagu menggelar workshop penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Walikota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara dalam sambutannya yang dibacakan Sekertaris Kotamobagu Mustafa Limbalo, mengatakan, kegiatan sosialisasi penerapan standar pelayanan publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), memiliki peranan penting dalam hal pelayanan.

“Terutama menyiapkan suatu pedoman bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota kotamobagu dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan nantinya akan berdampak pada kemajuan daerah,” ujar Limbalo.

Dirinya juga berharap, dalam pengembangan dan penerapannya nanti, standar pelayanan, harus bisa menjamin akses yang lebih luas kepada seluruh masyarakat Kota Kotamobagu untuk mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Kota Kotamobagu tersebut, dihadiri narasumber yang berasal Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Utara, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan aparat pemerintah ditingkat Desa dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (dar/jun)

LPJ Banpol Ditunggu

0

hermanTOTABUANEWS, Kotamobagu – Penyaluran dana bantuan politik (banpol) ke sejumlah partai yang memiliki keterwakilan di DPRD Kota Kotamobagu, telah dilakukan Pemkot belum lama ini. Usai penyaluran tersebut, bukan berarti partai penerima tidak akan memasukkan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan itu. Sebab, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Herman Aray, penggunaan dana itu sudah harus masuk Januari 2014 mendatang.

“Penggunaan selama 2013 akan dilaporkan Januari mendatang,” ujar Aray Rabu (18/12) kemarin.

Dikatakan Aray, yang diterima setiap partai bervariasi sesuai dengan peroleh kursi di DPRD. “Hanya partai yang mempunyai keterwakilan di Dewan yang mendapat bantuan itu,” tuturnya. (dar/jun)

Ganggu Lalin, Pol-PP Bongkar Pasar Senggol

0

sahayaTOTABUANEWS, Kotamobagu – Pembongkaran Pasar Senggol (PS) menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2014, di areal pasar serasi yang dilakukan Polisi Pamong Praja Pemkot Kotamobagu, rupanya cukup beralasan. Pasalnya, menurut Kepala Kantor Satpol-PP Kotamobagu, Sahaya Mokoginta kehadiran pasar senggol itu bisa mengganggu arus lalu lintas, yang kerap cukup padat saat perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Ini akan berdampak pada arus lalu lintas di beberapa titik lainnya. Selain itu, retribusi yang dipungut oleh pengelola dari pedagang juga tidak jelas,” tegas Mokoginta.

Selain itu, Mokoginta mengatakan, pihak pengelola tidak mendapatkan izin untuk mendirikan bagunan Pasar Senggol ini di tengah jalan. Maka dari itu dilakukan penertiban. “Kita telah sampaikan kepada seluruh pedagang yang telah menempati lapak pasar Senggol ini bahwa tempat ini tidak memiliki izin, maka akan ditertibkan. Jadi, seluruh pedagang diminta untuk berkemas semua dagannya untuk pindah dari lokasi ini,” jelasnya. (dar/jun)

Serapan DAK Pemkot Lebihi Target

0

Abdullah-mokoginta-1TOTABUANEWS, Kotamobagu – Serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemkot Kotamobagu, menyentuh 91,8 persen. Ini bisa dikatakan melebihi dari target awal yang hanya sebesar 90 persen.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Abdullah Mokoginta mengatakan, pihaknya berusaha agar pencairan dana DAK tahap tiga ini segera dicairkan untuk masuk ke rekening kas umum daerah. Jika sudah masuk, maka tidak hangus atau kembali ke kas negeara. Namun, tentunya disatu sisi semua SKPD dan badan pengelola DAK harus fokus melakukan penyerapan anggaran di lapangan jelang akhir tahun ini. “Saat ini dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan penyerapan sisa anggaran DAK di akhir tahun ini. Agar semua peruntukan dana DAK bisa terserap maksimal,” jelasnya.

Dia menegaskan, pengerjaan proyek yang bersumber dari DAK oleh pihak ketiga memiliki kontrak. Jika sisa waktu jelang akhir tahun ini pengerjaan itu tidak selesai, maka akan dibayarkan sesuai dengan volume pengerjaan. “Mereka pihak ketiga itu memiliki kontrak yang di dalamnya terdapat batas waktu pengerjaan. Jadi pengerjaan mereka tidak tuntas sesuai dengan kontrak, maka akan dibayarkan sesuai dengan pengerjaan di lapangan,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Pendapatan Mohammad Hasbi Umbola menambahkan, laporan realisasi DAK tahap dua dan pencairan dana DAK tahap tiga akan segera dibawa ke Jakarta untuk dimasukkan ke Kementerian Keuangan. “Kita segera merangkumkan berkas ini untuk di masukan. Agar proses pencairan DAK tahap tiga bisa segera dicairkan,” ujar Umbola.

Melihat capaian ini. Maka, proyek yang penganggarannya bersumber dari DAK dan sementara dalam pengerjaan ini dipastikan bisa dilanjutkan. 13 hari jelang akhir tahun anggaran ini Pemkot dituntut untuk bisa melakukan penyerapan anggaran sisa DAK sekira Rp10,6 miliar . Diketahui bahwa DAK tahap satu dikucurkan sekira Rp10 miliar (30 persen), tahap kedua Rp15 miliar (45 persen) dan tahap tiga Rp8 miliar. (dar/jun)

Capaian PBB-PAD Dievaluasi

0

JadiTOTABUANEWS, Kotamobagu – Wakil Walikota Kotamobagu, Drs Jainuddin Damopolii, Senin (16/12), melaksanakan rapat evaluasi capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu tahun 2013.

Dalam sambutannya, Jainuddin berharap agar seluruh aparat pemerintah Kotamobagu (Pemkot). Khususnya, para pemungut pajak dan dinas yang mendapat target PAD, agar

lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga capaian PAD dan PBB dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. “Saya berharap agar kedepan nanti, capaian PBB dan PAD di Kotamobagu bisa melebihi target yang telah ditetapkan,” ujar Damopolii.

Jainuddin juga mengharapkan agar seluruh aparat pemerintah Kota Kotamobagu, dapat lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tingkatkan terus kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Kotamobagu,” pungkas Damopolii.

Pada kegiatan rapat evaluasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Kotamobagu tersebut, setiap Lurah dan Sangadi serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi target PAD, memberikan laporan secara langsung capaian yang PBB maupun PAD yang diperoleh. (dar)

Pemkab Boltim Gelar Sosialisasi Melalui Pagelaran Seni

0

M assegafTOTABUANEWS, Tutuyan – Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI, Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Selasa (17/12), Akan menggelar sosialisasi melalui pagelaran kesenian bertempat dilapangan Pondabo Tutuyan.

Sekertaris Daerah (Sekda) Boltim, Muhammad Assegaf kepada sejumlah wartawan mengatakan tujuan dari sosialisasi tersebut tak lain dalam rangka memberikan informasi kebijakan program pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Ke Luar Negeri kepada masyarakat atau pencari kerja. “Kemetnakertrans RI bekerja sama dengan pemkab Boltim akan melaksanakan sosialisasi dalam bentuk panggung terbuka melalui pagelaran seni,” ungkap Assegaf, Senin (16/12).

Lanjut Assegaf mengatakan pihaknya meminta kepada para pejabat eselon II, III dan IV Dilingkup Pemkab Boltim agar dapat menghadiri kegiatan tersebut. “Para sangadi, aparat desa, serta para calon TKI diharapkan agar dapat menghadiri kegiatan sosialisasi ini,” Imbau Assegaf. (Edmon/jun)

Antisipasasi Konflik Sosial, Pemkab Bentuk Tim Terpadu

0

TOTABUANEWS, Tutuyan – Bertempat dilantai tiga Kantor Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Senin (16/12) kemarin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim, menggelar rapat koordinasi tim terpadu pengamanan hutan tahun 2013.

Pantauan Totabuanews rapat tersebut dipimpin langsung Sekertaris Daerah (Sekda) Muhammad Assegaf dan dihadiri Kapolsek Urban Kotabunan AKP Tedi Pontoh, Assiten I Amin Musa dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Muhammad Yahya dan para camat serta sangadi se Boltim.

“Rapat ini dalam rangka mengantisipasi berbagai hal tentang kondisi masyarakat dimana sering terjadi konflik sosial karena permasalahan lahan perkebunan seperti yang terjadi dibeberapa desa baru-baru ini,” ungkap Kadis Dishutbun Boltim Muhammad Yahya.

Lanjut Yahya mengatakan saat ini ada kawasan hutan yang dijadikan lahan perkebunan dan akhirnya menjadi konflik antar masyarakat. “Itu adalah perambahan karena ada kawasan hutan yang tidak bisa diduduki masyarakat,” tuturnya.

Yahya menambahkan Dengan dasar itulah pihaknya menggelar rapat tersebut agar tidak terjadi konflik-konflik yang lebih besar lagi

“Ini adalah langkah-langkah antisipasi,” terangnya.

Sementara itu Assiten I Amin Musa dalam sambutannya mengatakan pembentukan tim terpadu adalah langkah tepat untuk menyelesaikan persoalan konflik masyarakat terkait lahan perkebunan. “Tim terdiri dari semua unsur yakni Pemkab, TNI, Polri dan Pemerintah Desa dan Masyarakat,” terangnya.

Lanjut Musa mengatakan tim tersebut akan turun dilokasi-lokasi terjadinya konflik. “Nantinya tim akan dibagi disetiap wilayah dan tugasnya adalah untuk melakukan pendataan terhadap lahan yang menjadi konflik,” tuturnya.

Musa menambahkan hasil dari data yang diperoleh tim dilapanagan akan diteruskan dirapat Muspida. “Ada 6 obyek sasaran dari tim ini, dan dibawah koordinasi langsung dari Kadis kehutanan,” jelasnya.

Musa juga membeberkan adanya lahan HGU yang diserobot masyarakat. “Untuk itu saya minta kepada para sangadi untuk selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah kehutanan,” tutup Musa. Adapun wilayah perkebunan yang menjadi konflik antar lain didesa Modayag, Atoga, Molobog, Idumun dan Buyat II. (Edmon/jun)

Pekan Ini, Kantor Bupati Boltim Diresmikan

1

uyunTOTABUANEWS, Tutuyan – Penundaan peresmian kantor Bupati Bolmong Timur kembali terjadi.

Kepala Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim, Uyun Pangalima, Kepada sejumlah wartawan mengatakan jadwal peresmian kantor Bupati Boltim pada tanggal 20 desember 2013. “Ditundanya peresmian kantor bupati boltim karena menyesuaikan dengan jadwa Gubernur Sulut SH Sarundajang,” ungkap Pangalima.

Lanjut Pangalima mengatakan selain jadwal gubernur, Alasan penundaan karena ada beberapa ruangan dikantor Bupati Boltim yang belum selesai dibenahi. “Tetapi suda dipastikan tanggal 20 dan suda tidak ada perubahan lagi,” terangnya.

Lanjutnya mengatakan kunjungan Gubernur Sulut bersama rombongantersebut juga akan meresmikan kantor-kantor SKPD lainnya.

“Kunjungan ini juga dirangkaikan dengan safarai natal bersama pemkab dan masyarakat boltim,

Sebelum peresmian gubernur akan melakukan Peletakan batu pertama pembanguna masjid kotabunan selatan selanjutnya menuju kantor bupati untuk melakukan gunting pita serta penandatangan prasati kantor SKPD,” terangya.

Pangalima mengatakan pada sore harinya rombongan gubernur akan melakukan safari natal di gereja GMIBM Bangunan wuwuk.(Edmon/jun)

Kota Untuk Siapa ?

0

Oleh: Junaidi Amra

262622_4472301504364_552420715_nMasih segar dalam ingatan, saat kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) pertengahan 2013 silam, slogan ‘Kota Untuk Semua’ yang digembar-gemborkan oleh pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu pilihan rakyat Ir Hj Tatong Bara dan Drs Hi Jainuddin Damopolii, berhasil menjadi magnet yang cukup kuat dalam menarik dukungan. Namun, bukannya mendahului kehendak Tuhan, jika sekiranya pemerintahan TB-JaDi, singkatan pasangan Walikota dan Wawali terpilih yang masih seumur jagung itu, ternyata telah bisa diterawang kedepannya seperti apa. Betapa tidak, slogan yang awalnya menjadi daya tarik warga, serta pengharapan dari 50 persen lebih masyarakat Kotamobagu, yang menjatuhkan pilihan mereka terhadap sosok srikandi politisi, yang berpadu dengan birokrat senior itu, agar bisa menyatukan masyarakat, yang awalnya terkotak-kotak akibat perseturuan dan’duel’ politik dari para elite, kini justru terkesan menguap begitu saja. Restrukturisasi kabinet yang katanya tahap awal, dilakukan pasangan tersebut, menjadi salah satu bukti, bagaimana ‘keganasan’ politik telah merambah pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam bahasa sejumlah media, ‘loyalis’ pemerintahan sebelumnya, mulai bertumbangan. Gantinya, kroni serta mereka yang sebelumnya dikatakan ‘berjasa’ bagi kemenangan pasangan ini mendapatkan ‘kursi’ empuk jabatan struktural.

Parahnya, banyaknya ‘pemain’ transfer dari daerah tetangga, seolah menjadi ‘pelecehan’ terhadap daerah yang disebut-sebut bakal menjadi calon Ibukota Provinsi Bolmong Raya ini. Terkesan miskin sumber daya, itulah yang sempat menjadi citra saat sejumlah media, dengan gagahnya memasang tag line ‘TB-JaDi Segarkan Kabinet’.

Tidak hanya itu, transfer pemain yang dilakukan pemerintahan ini, menjadi sangat ironis, ketika mengetahui ternyata ada sejumlah PNS ‘asli’ Kotamobagu yang dinilai memiliki kemampuan, bahkan pernah beberapa kali menjadi penbicara dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) PNS, justru ‘terparkir’ seolah menjadi rongsokan dalam pemerintahan.

Tidak hanya berhenti pada PNS, sebab sejumlah honorer daerah (honda) pun tak lepas dari sasaran ‘laras senapan’ yang terus membidik para kelompok kalah. Mereka yang awalnya bekerja sukarela dan digaji seadanya, dalam membantu jalannya pemerintahan, semasa wilayah ini masih baru dimekarkan, sehingga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) terbaik setahun silam, tidak lepas dari ‘dendam’ politik yang tengah dilakoni, entah oleh penguasa atau kroninya. Enam honorer yang datang mengadukan nasib mereka ke DPRD Kotamobagu beberapa waktu lalu, hanyalah potret dari segelintir mereka yang dikorbankan.

Dalih rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memangkas para honorer, disebabkan telah memberatkan keungan daerah, seolah menjadi ‘sabda’ yang tak bisa dibantah.

Imbasnya, masyarakat yang awalnya sudah mulai bisa menerima, ‘Sang Dewi’ justru terperangah dengan kejadian itu. Hasilnya, tentu sudah bisa ditebak, masyarakat kembali terkotak-kotak. Fanatisme pendukung yang masuk dalam kategori ‘kelompok kalah’ kembali menggelora.

Lebih mencengangkan lagi, saat simbol warga Kotamobagu yang sebagian besar penganut Islam, dan sempat ingin lebih dibangkitkan lagi oleh penguasa sebelumnya, dengan memugar dan membangun kembali Masjid Raya Baitul Makmur, justru terancam dihentikan pengerjaannya. Alasan klasik, soal keterbatasan anggaran menjadi dalih yang menguatkan kebijakan itu.

Jelas, pasti ada yang bereaksi pada tulisan ini. Namun, reaksi positif kiranya diharapkan. Sebab, bagaimanapun ini merupakan sebuah bentuk keresahan akan proses jalannya pemerintahan, terutama pembangunan yang ada di Kotamobagu.

Menjadi pertanyaan saat ini, yang kiranya bisa dijawab, Kota Untuk Siapa?. (*)

BERITA TERBARU