TOTABUANEWS, Kotamobagu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu bakal melakukan pencoretan terhadap salah satu calon anggota legislatif (caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) di Daftar Calon Tetap (DCT). Pencoretan itu dilakukan karena caleg PAN yang tercatat berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kotamobagu Barat, Selvie Karouw, meninggal dunia. Karena itu, secara otomatis, caleg nomor urut 1 PAN tersebut akan dicoret dan tak akan dimunculkan dalam surat suara. “Hanya saja kami belum resmi memutuskan, karena harus melalui pleno,” kata Aditya Tegela, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Hukum dan Pengawasan KPU Kotamobagu, yang dihubungi koran ini, Senin (09/12) kemarin.

Menurut Aditya, sesuai aturan yang ada, untuk caleg yang dicoret namanya tidak bisa lagi dilakukan pergantian, apalagi sudah ditetapkan dalam DCT. “Pasal 40 Poin (1) Peraturan KPU Nomor 7/2013 dijelaskan bahwa dalam hal calon meninggal dunia KPU menyusun kembali berita acara dan menerbitkan kembali keputusan KPU tentang penetapan DCT. Kemudian Point (2). Dijelaskan bahwa KPU sebagaimana dimaksud poin (1). Hanya bisa menghapus nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon lainnya. Yang pasti kami akan segera melakukan pleno untuk menetapkan pencoretan nama caleg asal PAN tersebut,” jelas Aditya.

Selain caleg PAN yang meninggal dunia itu, caleg parpol lain semuanya dinyatakan sudah fix dan tak ada masalah lagi. “Ini juga menjadi bagian dari validasi yang akan saya hadiri di Jakarta akhir pekan ini, terkait pencetakan surat suara,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Kotamobagu, Beggie Ch Gobel, sendiri sudah menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti surat KPU Kotamobagu terkait salah satu caleg-nya yang meninggal dunia. “Surat resminya sudah saya sampaikan pekan lalu langsung ke KPU Kotamobagu. Jadi secara tidak langsung kami sudah mengikuti aturan yang berlaku,” kata Begie. (tim)

TOTABAUNEWS, Kotamobagu – Adanya usulan masyarakat tentang pemekaran Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara (Kotura), menuai respon positif dari Camat Kotura Nehru Mokoginta SPd.

Menurutnya, jika memang itu merupakan permintaan masyarakat, adalah sah-sah saja. Namun pemerintah kota (pemkot) lah yang akan mementukan ataupun melakukan pengkajian apakah kelurahan Biga sudah memenuhi syarat atau belum untuk dimekarkan.

Apalagi hal ini sudah disampaikan masyarakat biga saat agenda reses DPRD Rabu (4/12) lalu, dan sudah mengusulkan hal ini kepada anggota legislatif.

“Menurut saya wilayah Biga sangat besar dengan jumlah penduduk yang juga besar, tentunya dengan pemekaran akan mempernudah pelayanan terhadap masyarakat,” ungkap Nehru.

Sebelumnya, Boby Dilapanga salah satu tokoh pemuda Biga, mengatakan alasan pemekaran tersebut, selain masalah pelayanan, masyarakat Biga selama lima tahun ini terpisah menjadi dua kubu yang tidak sepaham dan sependapat. “Sehingga jalan satu-satunya adalah mekar,” tandas Boby. (m-16/kon)

TOTABUANEWS, Kotamobagu – Keseriusan aparat Polres Bolmong, untuk menuntaskan kasus dugaan suap yang terjadi di DPRD Kotamobagu, ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti, setalah melakukan pemangilan dan pemeriksaan terhadap para pimpinan DPRD Kotamobagu, Senin (09/12) kemarin, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bolmong, melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya empat orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Sekertariat DPRD Kota Kotamobagu.Pantauan Media Totabuan, pemeriksaan terhadap empat staff DPRD Kotamobagu dengan inisial berinisial SS alias Rul, RD alias Ren, RN alias Enal serta HP alias His, memakan waktu sekitar 6 jam.

Saat dikonfirmasi ,Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bolmong, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Iverson Manossoh, mengatakan keempat PNS sengaja di panggil dalm rangka pemyeledikan dugaan suap tersebuut. Sebelumnya surat pemanggilan telah dilayangkan.

“Ke empat PNS staf Dewan kotamobagu ini kan, tugasnya berkaitan dengan pembahasan yang DPRD Kotamobagu adakan. Sehingga kami menilai, mereka perlu diperiksa sebagai saksi,” kata Iver.

Ketika disinggung soal pemeriksaan lanjutan terhadap unsur pimpinan DPRD, Iver mengatakan, awalnya pemeriksaan diagendakan hari ini (kemarin.red).

“Namun, karena ada agenda pembahasan di DPRD Kotamobagu, mereka belum bisa hadir. Yang bersangkutan juga telah mengirim surat pemberitahuan,” tambahnya.

Sayangnya usai diperiksa, empat orang staf DPRD Kotamobagu itu enggan memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan yang menunggu untuk wawancara. (tr-01/jun)

TOTABUANEWS, Kotamobagu – Persoalan kepemilikan lahan Paris Superstore, yang dikuak oleh mantan anggota DPRD Bolmong Yusuf Mooduto, kian memanas. Pasalnya, pihak management supermarket termegah di Kotamobagu itu, menantang kebenaran kepemilikan tanah. Hal ini tercermin dari pernyataan Humas Paris Superstore Denny Mokodompit (DeMo), yang seolah tak gentar dengan klaim dari berbagai kalangan bahwa lahan paris adalah milik pemerintah daerah Bolaang Mongondow.

Kepada Media Totabuan, DeMo dengan tegas menantang pihak-pihak yang mengaku bahwa lahan tersebut adalah milik pemda. “Coba, kalau memang yakin bahwa lahan itu milik pemda, silahkan dibuktikan secara yuridis formal. Jangan hanya membuat polemik di Media yang orientasinya hanya merusak citra dari Paris Superstrore,” tegas DeMo.

Meski demikian Ia meyakini, bahwa lahan itu tidak ada kaitannya dengan aset pemerintah. “Kalau dulu Gadasera pernah pinjam gedung eks bioskop totabuan itu betul. Tapi kalau kemudian itu dibilang milik gadasera, tidak ada dasar hukum yang membuktikan itu,” tandasnya.

Sebelumnya, mantan anggota DPRD Bolmong Jusuf K Mooduto meyakini benar bahwa lahan paris memang milik pemerintah. Bahkan, Ia menyebutkan memiliki bukti kuat terkait kepemilikan lahan pemerintah itu, ” Tahun 2003, saya waktu itu ketua tim aset, sebelum pemekaran kotamobagu dan bolmut, aset daerah diinventarisir, nah lahan yang kini berdiri bangunan paris superstore tercatat sebagai aset daerah, dan saya punya bukti kuat. Kalau ada yang bilang itu bukan aset daerah, karena dia tidak tahu,” ujar Jusuf. (tim)