TOTABUANEWS, Kotamobagu – Persoalan kepemilikan lahan yang kini berdiri megah bangunan Paris Superstore, kian menarik diikuti. Pasalnya, setelah sebelumnya, mantan anggota DPRD Bolmong, yang juga mantan ketua pendataan aset di Bolmong, Yusuf Mooduto mengungkapkan kalau lahan tersebut milik pemerintah. Kini pernyataan yang sama, serta seolah menguatkan penyataan Mooduto itu dikatakan oleh Wakil Walikota Kotamobagu, Drs Hi Jainuddin Damopolii. Dihubungi Media Totabuan, Selasa (03/12) kemarin, Jainuddin tidak membantah kalau

lahan pembangunan Supermarket Paris Superstore dahulunya, pernah dibangun Biskop Totabuan. Dimana, setelah menjadi Biosko bangunan tersebut kemudian dialihfungsi menjadi gudang Gadasera yang merupakan milik Pemerintah daerah (Pemda) Bolmong sebelum pemekaran.

“Ya, dulunya lahan tersebut bediri biskop Totabuan setalah itu dijadikan gudang Gadasera,” kata Jainuddin via telpon genggamnya.

Namun, untuk penelusuran kebenaran bahwa lahan itu bagian dari asset daerah bukan menjadi kewenangan Pemkot tapi Pemkab Bolmong. “Untuk menelusurinya, itu hak Pemkab Bolmong karena kepemilihan asset masih disana,” tuturnya.

Terpisah, Sanny Raymond Wijoyo putra mahkota pemilik Paris Superstore membantah, jika lahan pembangunan paris itu milik negara. “Paris punya sertifikat lengkap, kalau milik negara tidak mungkin ada sertifikatnya yang kami kantongi,” ujar Sanny melalui Short Message Service (SMS) Kemarin.

Menariknya, Sanny mengatakan kalau mereka membeli lahan itu melalui bukan ke Pemda. “Waktu beli tanah itu sama perorangan bukan sama Walikota atau bupati. Untuk selengkapnya silakan croscheck langsung ke Badan Pertanan Negara (BPN),” pungkas anggota komisi III DPRD Kotamobagu ini sembari mempertanyakan sumber informasi ini.

Sebelumnya, salah satu mantan Anggota DPRD Kabupaten Bolmong Hi Yusuf Mooduto,yang juga Ketua Tim Asset Bolmong pada 2002 silam. Mengatakan, selain yang telah diserahkan ke Pemkot, masih ada beberapa aset daerah yang bermasalah, bahkan telah menjadi milik perorangan, padahal sertifikatnya atas nama pemerintah. Salah satunya lahan pembanguan gedung Paris Superstore. “Pada waktu saya bersama tim aset saat mendata aset-aset daerah di Kotamobagu, lahan yang menjadi tempat berdirinya paris superstore masuk dalam daftar aset daerah,” ungkap Mooduto. (dar/jun)

TOTABUANEWS, Kotamobagu – Meskipun telah dilaksanakan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu Senin (02/12). Namun, belum dapat dipastikan bahwa Pemkot akan menerima secara keseluruhan aset yang telah diserahkan tersebut.

Pasalnya, Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara ditemui usai pelaksanaan penyerahan itu mengatakan, pihaknya melalui bagian aset masih melakukan verifikasi kondisi maupun keberadaan aset tersebut. “Setelah proses penyerahan ini masih akan dilakukan verifikasi. Jika ditemukan aset yang sudah tidak ada atau kondisi aset yang sudah rusak parah akan dibicarakan kembali dengan Pemkab Bolmong,” ujar Tatong.

Tatong juga mengakui, jika kedepan pemkot akan fokus melakukan pembenahan pada Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang (RSUDB), serta perbaikan di banguan eks Kantor Bupati Bolmong dan eks Rumah dinas Bupati di bukit Ilongkow. “Fokus kita kedepan untuk melakukan pembenahan infrastruktur maupun adminstrasi yang telah diserahkan,” tutunya.

Menurut, Tatong bahwa penyerahan ini, guna memperbaiki opini yang akan diberkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Penyerahan ini, bagian dari antisipasi pemberian opini oleh BPK nanti,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala DPKKAD Bolmong Amri Arif yang membacakan berita acara mengatakan, meskipun RSUDB telah diserahkan ke Pemkot tapi masih berstatus dipinjam dipakaikan ke Pemkab Bolmong. “Menunggu peralihat peralatan ke rumah sakit baru rumah sakit masih dipinjam pakaikan ke bolmong,” ucam Amri.

Diketahui, Total nilai aset yang diserahkan Rp 42 miliar. Aset tersebut terdiri tanah senilai Rp 6.5 miliar dan gedung bangunan senilai Rp 38,8 miliar. (dar/jun)

TOTABUANEWS, Kotamobagu – Banyaknya kasus korupsi di daerah, setingkat Provinsi dan Kabupaten, mendapatkan perhatian khusus dari legislator senayan asal Bolmong Raya, Aditya Anugerah Moha. Dihubungi Media Totabuan, Senin (02/12) kemarin ADM sapaan akrabnya mengatakan, guna memaksimalkan proses pemberantasan korupsi, menurutnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dimaksimalkan. Salah satunya dikatakan oleh politisi Golkar ini adalah dengan membentuk KPK di daerah.

“Saya setuju KPK membentuk tim kerja, membuka perwakilan disetiap daerah-daerah yang dianggap oleh KPK penting untuk meningkatkan kinerjanya,” ujar ADM via BlackBerry Mesanger (BBM).

Meski demikian ADM mengusulkan pembentukan tim KPK didaerah, diprioritaskan adalah daerah-daerah yang dianggap potensi terjadi kasus-kasus korupsi. Pembentukan perlu dilakukan agar KPK tidak kehabisan waktu untuk melakukan pemeriksaan dengan jarak yang cukup jauh.

“Misalnya KPK mau mengurus kasus korupsi di Sulawesi Utara, KPK merasa terbentur waktu dan penyidik malah bolak-balik, kalau ini terjadi, kinerja malah tidak maksimal,” terangnya.

Lanjutnya, perwakilan KPK di daerah nantinya memudahkan KPK bekerja. Namun pengawalan kasus tetap dilakukan dari pusat. “Kalau penyidik bolak-balik Jakarta ke daerah waktunya malah habis,” tandasnya. (konni/jun)