TOTABUANEWS, Kotamobagu – Dorongan dari berbagai kalangan masyarakat di Kota Kotamobagu (KK) agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan menelusuri pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu (RSUD) Kotamobagu, Puskesmas, Poskesdes di daerah ini, terus berdatangan.

Buktinya, dukungan tersebut datangnya dari kalangan politisi Kotamobagu. Seperti, yang disampaikan oleh Ketua Partai Demokrat Kotamobagu Ishak sugeha ST ME kepada Media Totabuan Senin (02/12) kemarin. Bahwa, peluang penyalah gunaan wewenang maupun anggaran pada pengadaan Alkes di Dinkes itu sangat dimungkinkan. “Ya, peluang itu sangat dimungkinkan terjadi, maka perlu dukungan untuk dilakukan penelusuran penggunaan uang negara tersebut,” tegas Ishak.

Sekretaris Komisi II DPRD Kotamobagu ini mengatakan, dorongan ini Ia sampaikan berangkat dari pengalaman yang terjadi pada pengadaan Alkes di Provinsi Banten dan Tangerang Selatan yang menjerat Gubernurnya Ratu Atut Chosiyah. “Dalam pengadaan seperti ini perlu ke Hati – Hatian agar tidak terjadi seperti yang dialami Ratu Atut,” ujar Ishak yang di kenal fokal ini.

Terpisah, dr Salmon Helweldery Kedis Dinkes Kotamobagu membantah, jika pengadaan alkes yang mereka kelola itu menyalahi aturan. “Sejak tahun 2012 hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), pengadaan di dinkes tidak ada temuan karena semunya berjalan baik,” bantah Salmon saat bersua dengan Media ini, sebelum pelaksanaan penyerahan Aset di Aula Pemkot kemarin.

Sedangkan ditanyakan mengenai besaran dana yang dialokasikan untuk pengadaan Alkes itu. Salmon terkesan menutup –nutupinya. “Anggaran secara terperinci saya tidak hafal,”ucapnya. (dar/jun)

TOTABUANEWS, Kotamobagu – Memasuki akhir tahun 2013, Progress realisasi fisik pelaksanaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kotamobagu (KK), pada kegiatan fisik yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013, baru mencapai sekitar 90 persen.

Demikian dikatakan Kepala Dinas PU KK, Sande Dodo MT,ME saat bersua dengan Wartawan Media ini Senin (02/12) kemarin.

Menurut Sande, realisasi fisik pelaksanaan proyek ini dilihat akan mencapai 100 persen saat deadline pengunaan anggaran nanti. “Sampai saat ini (Kemarin,red)realisasi pelaksanaan fisik sudah mencapai sekitar 90 persen,” ujar Sande.

Sande mengatakan, menjaga agar kedepan tidak berdampak hukum, mereka hanya akan membayarkan ke pihak rekanan sesui dengan realisasi yang telah dilaksanakan. “Pembayaran hanya disesuikan dengan capaian pekerjaan kontraktor selaku pihak ke tiga,” tutur Sande.

Diketahui, akhir penggunaan anggaran hanya sampai 15 Desember tahun ini. (dar/jun)

TOTABUANEWS, Kotamobagu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu kembali mengingatkan, semua calon legislatif (caleg) wajib melaporkan dana kampanyenya selambat-lambatnya Desember 2013. “Hal itu menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan dana kampanye partai politik (parpol) peserta pemilu,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Hukum dan Pengawasan KPU Kotamobagu, Aditya Tegela.

Menurut Adi, pelaporan dana kampanye dilakukan sebanyak tiga kali. Dua kali pelaporan sebelum pemungutan suara, dan satu laporan setelah pemungutan.

“Jadi nanti laporan pertama Desember. Semua dana dilaporkan, sejak partai ditetapkan sebagai peserta pemilu dan caleg ditetapkan dalam DCT,” kata Aditya.

Setiap laporan dana kampanye, lanjut Aditya, akan diaudit terlebih dahulu.

“Setelah itu KPU akan mempublikasikannya, agar masyarakat bisa mengetahui penerimaan dan pengeluaran parpol serta caleg-calegnya dengan mudah. Ketentuan tersebut,” paparnya.

Sementara itu Asep Sabar, Ketua Divisi Humas, Kampanye, Data Informasi dan Antar Lembaga KPU Kotamobagu, mengatakan bahwa telah ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang dana kampanye yang sudah disampaikan kepada pemerintahah untuk diundangkan. “Jadi kita semua harus taat aturan tersebut,” pungkasnya. (kon/jun)