TOTABUANEWS, Kotamobagu – Untuk menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu berencana akan mengalokasikan angggaran beasiswa untuk siswa miskin dan siswa berprestasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 mendatang.

Wakil Walikota (Wawali) Drs Jainuddin Damopolii mengatakan, penataan di APBD alokasinya dalam bentuk bantuan sosial (Bansos) guna peningkatan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin menjadi sasaran utama . “ Pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga miskin yang berprestasi ini untuk memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya. Jika dia mengeyam pendidikan yang baik, maka dia bisa keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan ilmunya,” jelas Damopolii Minggu (01/12) kemarin.

Lanjutnya, agar beasiswa miskin ini tepat sasaran, maka akan ada tim verifikasi yang dibentuk untuk menyeleksi setiap berkas beasiswa yang masuk. “Hal ini untuk menghindari ada anak atau keluarga pejabat yang ingin memanfaatkan beasiswa ini. Bagi mereka tidak dibenarkan untuk menerima bantuan beasiswa ini. Jika ditemukan, maka langsung dicoret,” tegas Wawali.

Selain diverifikasi data, akan dicek keberadaan setiap penerima beasiswa ini. Apakah benar-benar berasal dari keluarga miskin atau bagaimana. “Jadi akan ada tim yang turun ke lapangan untuk mengecek keabsahan data mereka. Langka ini diambil agar bantuan beasiswa ini benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.

Sebelumnya, juga pemerintah Kotamobagu sempat penganggarkan bantuan serupa namun diperuntukannya bagi Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dengan besaran sekitar 7,5 juta. (dar)

TOTABUANEWS, Kotamobagu – Angka perceraian pasangan suami-istri (Pasutri) di Bolaang Mongondow Raya (BMR), sejak Januari sampai Oktober 2013 mencapai 681 kasus.

Dimana, kasus perceraian ini disebabkan oleh tidak harmonisnya jalinan hubungan Pasutri. “Data kita sampai Oktober ini total kasus cerai talak (CT) dan cerai gugat (CG) mencapai 681 kasus. Angka ini masih akan berpotensi meningkat, karena data perceraian dua bulan November-Desember belum termasuk di dalamnya,” kata Panitra Muda Hukum PA Kotamobagu Muhammad Mukhtar Lutfi SAg, pekan lalu.

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang mengakibatkan angka perceraian ini tinggi. Diantaranya keharmonisan keluarga, adanyaadanya hubungan gelap (hugel) alias orang ketiga dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tanggung jawab Suami kepada pansanganya yang tidak dilaksanakan dan cemburu. “Dari beberapa faktor ini yang paling menonjol adalah keharmonisan di dalam rumah tangga, orang ketiga, dan tidak diberikannya tanggung jawab sebagai suami. Artinya suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka gugatan carai pun dilayangkan,” jelasnya.

Dikatakannya, dari kasus perceraian Pasutri ini didominasi oleh gugatan cerai gugat (CG) yang berasal dari pihak perempuan. “Kebanyakan gugat diajukan oleh pihak perempuan. Dimana sekira 508 kasus perceraian ini berasal dari pihak perempuan,” jelasnya.

Tepisah, salah satu perempuan di Kotamobagu Selatan mengakui, bahwa gugatan cerai yang Ia layangkan karena tidak terima dengan kehadiran orang ke ketiga dalam rumah tangganya bersama Suami. “Dengan mengantongi beberapa bukti bahwa Suami saya telah bermain mata diluar rumah. makanya, saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama,”pungkas Ibu muda ini sembari meminta namnya tidak dikorankan. (dar)

TOTABUANEWS, Kotamobagu – Warga Kota Kotamobagu (KK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menelusuri pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Kotamobagu (RSUK), Puskesmas, poskesdes di daerah ini.

Menurut warga, tidak menutup kemungkinan kejadian kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes di Provinsi Banten yang menjerat Gubernurnya Ratu Atut Chosiyah bakal terjadi di KK. Karena, dalam pengadaan Alkes sangat rentan dengan permainan antara pihak rekanan dan Dinas Kesehatan (Dinkes) selaku pengguna anggaran.

“KPK juga perlu menelusuri pengadaan Alkes di Kotamobagu, melihat proyek ini kurang terpantau oleh pihak – pihak terkait yang berkompoten dalam pengawasan pengadaan ini,” kata Warga sembari meminta namanya tak dikorankan.

Terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Dinkes dr Salmon Helweldry, mengakui jika dana di Dinkes tahun ini, mereka mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Alkes untuk penunjang infrastruktur kesehatan di Puskesmas dan Poskedes di Kotamobagu. “Pengadaan untuk semua Puskesmas dan Poskesdes. Disesuaikan dengan kebutuhan, namun anggaran secara terperinci saya tidak hafal,” kata Salmon via Short Message Service (SMS) Minggu (01/12).

Sedangkan terkait tudingan warga ini, Salmon membantah jika kejadian seperti di Banten dan Tangerang Selatan yang sementara dilakukan pemeriksaan oleh KPK, akan terjadi pada pengadaan Alkes di Kotamobagu. Ia mengatakan, bahwa proyek pengadaan yang mereka lakukan telah sesuai spek serta disesuaikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kebutuhan pelaksanaan lelang. “Kalau di KK semua sesuai spek dan harga sesuai HPS jadi tidak ada problem. Sekarang sementara dilakukan lelang,” ujar mantan Direktur RSDB ini.

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan setidaknya menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Banteng yang mencapai Rp 30 Miliar.

Ketiga dugaan penyimpangan itu adalah alat kesehatan. Yakni, tidak lengkap sebesar Rp5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp6,3 miliar dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik sebanyak Rp18,1 miliar. (dar)

TOTABUANEWS, Kotamobagu – Majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugu (MP-TPTGR) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu akan membidik penunggak TGR kelas kakap. Yakni, pihak ke tiga selaku rekanan Pemkot dalam pelaksanaan kegiatan proyek.

Dimana, data yang diperoleh MP – TPTGR tunggakan pihak ke tiga ditaksir mencapai Rp 80 Juta setiap rekanan. Sedangkan Pegawai Negri Sipil (PNS) dilingkup Pemkot tunggakannya sekitar Rp1.800.000. Total TGR dari tahun 2008-2011 ditaksir mencapai Rp2 Miliar lebih.

Melihat angka yang cukup fantastis ini, MP-TPTGR akan terus melakukan sidang untuk menarik uang tersebut. Setelah sukses menjalankan sidang perdana beberapa waktu lalu dan menyelamatkan uang sekira Rp53 juta dari 15 penunggak, MP-TPTGR kembali menjadwalkan sidang kedua di awal Desember ini. Dalam sidang ini MP-TPTGR akan membidik penunggak yang memiliki tunggakan terbesar.

Wakil Ketua MP-TPTGR Muh Emba Lobut SH yang dikonfirmasi mengakui hal itu. Ia mengatakan, dalam waktu dekat majelis akan mengagendakan sidang kedua. “Beberapa pekan ini anggota majelis memiliki agenda yang padat dan agenda tersebut sebagian sudah selesai. Mungkin diawal Desember ini kita akan agendakan sidang kedua MP-TPTGR. Nantinya akan ada rapat majelis untuk membicarakan sidang kedua ini,” ujar Lobut pekan lalu.

Ditanya apakah penunggak yang absen pada sidang perdana akan diundang kembali. Menurutnya, Siapa-siapa yang akan diundang dalam sidang MP-TPTGR nanti akan dibahas dalam rapat. “Tentunya yang belum hadir kita akan undang kembali. Tapi kita juga akan mengundang pihak ketiga yang sebelumnya tidak satupun hadir,” jelasnya.

Dia menambahkan, majelis sangat memberikan kemudahan bagi penunggak TGR yang ingin menyelesaikan kewajibannya. “Kalau bagi PNS yang ingin menyelesaikan TGR, bisa langsung menyetornya ke bendahara di dinas tempatnya bekerja,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Walikota Kotamobagu Drs Hi Jainuddin Damopolii mengatakan, bahwa dirinya telah menyampaikan ke Ketua MP-TPTGR untuk segera menggelar sidang agar uang tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.”Telah disampaikan ke Sekot selaku ketua MP-TPTGR agar penyelesaianya segera dilakukan,” tutur Jainuddin Minggu (01/12).

Ditambahkan, mereka menargetkan agar Desember ini, TGR bisa dikembalikan sampai 90 persen. “Akan diusahakan pencapaian kengembalian sampai 90 persen,” pungkasnya. (dar)