TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) asrama Polisi (Aspol) dibelakang kantor Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Bolmong. Terus dilakukan penelusuran oleh Pemerintah Kota (Pemkot).

Menurut, Wakil Walikota Kotamobagu Drs Hi Jainuddin Damopolii, setelah mengetahui informasi tuggakan pajak itu Ia langsung memerintahkan ke instansi teknis yang mengurus PBB untuk menelusuri kebenaranya. “Telah diperintahkan, ke SKPD yang mengurus mengenai pajak bumi dan bangunan untuk mencari tahu ke Kelurahan dan Desa mengenai tunggakan pajak,” ujar Jainuddin.

Disinggung soal tunggakan di Aspol belakang Satlantas. Jainuddin mengakui akan melakukan komunikasi agar bisa menemukan titik temu dalam penyelesaian tuggakan itu. “Karena di mereka juga bagian dari pelayan publik, tentu akan kita komunikasikan agar bisa menemukan jalan keluarnya,” tutur Jainuddin.

Sebelumnya, informasi yang diperoleh Media ini, pajak Aspol itu tertunggak pada tahun 2013 ini sekitar Rp 6 juta. (Dar)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Bolmong Raya, menyoroti system pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kotamobagu.

Mereka mendesak, agar ke dua instansi yang menangani pendidikan, kepemudaan dan pembangunan daerah ini, lebih pro aktif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, serta lebih transparan tentang penyerapan anggaran.

“Demi kepentingan public, kami minta SKPD harus transparan. Kenapa harus ditutup-tutupi . Apa yang disembunyikan ?,” Tanya Mendi.

Menurut Mendhy, proses penyerapan anggaran di masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot, pada tahun 2013 ini, perlu diketahui oleh seluruh elemen masyarakat.

“Apa lagi mengenai realisasi anggaran sangat rentan dengan permainan jika ada kesan di tutup – tutupi,” ujar Mendy.

Sayangnya, Kadis Pendidikan Sa’Ir Lentang saat dihubungi Media ini via Short Message Service (SMS) melalui telpon genggamnya 08134025xxxx, sekitar pukul 15.30 kemarin, tak memberikan jawaban. Begitu juga dengan Kadis PU Kotamobagu Ir Sande Dodo MT enggan berkomentar masalah realisasi anggaran mereka. (dar)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Penilaian Adipura tahap pertama (P1) oleh tim penilai dari Propinsi dan Pusat, melakukan penilaian di Kotamobagu pekan lalu, menyatakan beberapa poin kekurangan di sejumlah titik wilayah Kotamobagu.

Salah satu catatan penting yang menjadi perhatian adalah kebersihan saluran drainase. Apalagi musim hujan seperti ini.

Hal ini sebagaimana dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kotamobagu Ramlan Tegema, Senin (25/11) kemarin.

“Penilaian Adipura pekan lalu, memiliki catatan khusus yakni saluran drainase yang kotor dengan gulma,” kata Ramlan.

Ditambahkannya, dengan hasil itu, Pemerintah Kota Kotamobagu (Pemkot) mulai berbenah diri untuk menghadapi penilaian Adipura tahap kedua (P2).

“Kami tetap optimis, Insya Allah penentuannya tergantung P2 nanti bulan April. Asalkan pada saat penilaian P2 nanti, drainase dengan gulma sudah dibersihkan,” tambahnya.

Dia juga berharap dukungan dan Do’a dari masyarakat Kotamobagu demi tercapainya cita-cita Daerah yakni menyabet gelar Adipura yang ketiga kalinya.

“Kami berharap Doa dan dukungan seluruh pihak, agar saat P2 nanti nilainya bisa lebih tinggi, dan Pemkot kembali meraih Adipura yang ketiga kalinya,” harapnya.

Sebelumnya, Ramlan pernah mengatakan, dalam sistem penilaian, segala bentuk sampah yang dihasilkan oleh faktor alam, seperti pohon yang roboh dipinggir jalan, atau lain sebagainya, itu bisa ditolerir oleh tim penilai. Kecuali sampah yang diakibatkan oleh kelalaian masyarakat. (Eky)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Memasuki akhir penggunaan anggaran yakni 15 Desember tahun 2013 mendatang, penyerapan dana di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu, baru sekitar 50 persen.

Kepala Dinas (Kadis) Dinkes dr Salmon Helweldery saat dikonfirmasi Totabuanews Senin (25/11), mengakui jongkoknya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diinstansi yang Ia pimpin itu.

“Sampai awal November , pencapaian sudah sekitar 50 persen,” kata Salmon.

Ketika disinggung apakah Dinkes bisa menyerap anggaran sampai 100 persen pada akhir penggunaan anggaran. Salmon mengatakan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyerapan anggaran yang masih tersisah.

“ Kita akan usahakan karena pencapaian bisa berpengaruh pada alokasi DAK 2014 nanti,”tuturnya.

Selain itu Salmon memperkirakan, untuk penyelesaian kegiatan fisik di Dinkes akan selesai pada awal Desember.

“Kegiatan fisik diperkirakan selesai Desember nanti. Selain pembangunan infrastruktur alokasi anggaran diperuntukan juga pada pengadaan alat kesehatan (Alkes) dan obat – obatan untuk penunjang kemajuan pelayanan kesehatan ,” pungkas mantan Direktur RSUDB Kotamobagu ini, tanpa merinci total anggaran di Dinkes. (dar)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bolaang Mongondow Raya (BMR), Senin (25/11) menggelar aksi unjuk rasa di pusat Kota Kotamobagu. Aksi ini menuntut realisasi atas program kerja Pemerintah Kota (pemkot) Kotamobagu, yang dijanjikan pada masa kampanye pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ir Hj Tatong Bara dan Drs Hi Djainudin Damopolii (TB-JaDi) beberapa waktu lalu.

Pantauan Totabuanews, aksi ini diawali dengan orasi di bundaran depan Masjid Baitul Makmur, selanjutnya demonstran beranjak menuju Kantor Walikota dan Rumah Jabatan Walikota.

Sayangnya, tidak satu pun Pejabat Pemkot yang bersedia menerima atau melakukan hearing dengan para demonstran. Akibatnya, demonstran yang mulai hilang kesabaran, mencoba menerobos pintu gerbang pintu gerbang Rumah Jabartan (Rujab) Walikota. Namun, lagi-lagi upaya mereka tersebut dihadang ketat oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Demonstran akhirnya berhasil dibubarkan oleh aparat Satpol-PP.

Akibat insiden ini, salah satu demonstran menderita luka dalam di bahu kanannya.

“Kami mempertanyakan realisasi delapan poin program kerja yang dikampanyekan pasangan TB-Jadi saat itu. Selain itu, kami juga meminta agar secepatnya Pemkot mendirikan Universitas Negeri di Kotamobagu,” Kata Febri Limbanon salah satu pengurus Cabang HMI Bolmong.

Dikatakannya, dengan adanya korban luka dari kalangan mahasiswa tersebut, maka HMI langsung melaporkan hal itu ke Mapolres Bolmong dengan tuntutan telah melakukan tindak kekerasan.

“Kami sudah melapor ke Polres, dan korban langsung divisum sebagai barang bukti,” tambahnya.

Dia juga mengaku, telah mengetahui identitas anggota Satpol PP yang telah melukai rekannya tersebut.

“Oknum Satpol PP ini, identitasnya sudah diketahui, tinggal menunggu tindak lanjut Polres,” terangnya.

Terinformasi, satu-satunya korban dari kalangan Mahasiswa ini adalah seorang Pemuda asal Kelurahan Genggulang yang akrab disapa Ar. Dimana Ar diketahui sebelumnya sudah menderita patah tulang bahu di bagian kanan, atas kejadian tersebut, luka dalam (patah tulang) yang sudah berangsur sembuh, kembali mengalami keretakan. (eking/jun)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Pengurangan jumlah honorer daerah (honda) di Kotamobagu, ternyata telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan datangnya sekitar enam (6) orang, eks honda Kotamobagu ke DPRD Senin (25/11) kemarin. Kedatangan mereka untuk mengadukan nasib karena telah di nonaktifkan oleh pemerintah kota (Pemkot). Mereka pun langsung ditemui oleh dua personil komisi I yakni Jufri limbalo dan Tri Hardiningsih Mokobombang serta sekretaris komisi II Ir Ishak Sugeha MT.

Di depan ke tiga wakil rakyat tersebut, para honorer mengdukan nama mereka yang awalnya masih terdaftar sebagai tenaga honorer pada staf administarsi walikota, sudah hilang dalam daftar gaji yang akan diterima bulan ini. Padahal, mereka telah mengantongi SK honorer yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Mustafa Limbalo, yang masa berakhirnya sampai dengan Januari 2014 mendatang.

“Kami kaget setelah melihat nama kami sudah hilang dalam daftar gaji. Karena mekanisme yang kami tau, sebelum menerima gaji, kami harus menandatangani daftar gaji. Anehya nama kami sudah tidak ada,” keluh mereka.

Menanggapi hal itu, ketiga legislator tersebut berjanji akan mengseriusi keluhan mereka. Serta akan mencari solusi terkait nasib mereka itu.

“Ini akan tetap diseriusi, apalagi para upah para honorer sudah tertata di APBD 2013. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memberhentikan atau tidak membayar upah honorer,” tegas mereka.

Meski demikian, para anggota DPRD ini meminta kepada para honorer tersebut untuk tetap masuk bekerja seperti biasanya. “Sudah jelaskan SK sampai januari 2014. Jadi tetap masuk kantor dan bekerja seperti biasanya. Urusan ini, nanti kami akan selesaikan dengan pemkot,” tandas mereka.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkot Kotamobagu Firmansyah Mokodompit, saat dikonfirmasi terkait pemberhentian para honorer itu menjelaskan, pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai petunjuk Walikota dan Wakil Walikota.

“Para honorer itu satu paket dengan sopir Walikota. Sehingga, dengan adanya pergantian pemimpin, maka secara otomatis mereka harus digantikan sesuai dengan petunjuk walikota, siapa yang harus mereka tempatkan,” ungkap Mokodompit.

Terkait SK yang ada, Mokodompit menjelaskan SK tersebut bisa berubah setiap saat. “Sudah jelas dalam poin terakhir di SK bahwa Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,” tandasnya. (koni/jun)