TOTABUANEWS.COM, Lolayan – Ratusan warga Desa Bakan Kecamatan Lolayan, Kamis (14/11) kemarin, kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan menuju lokasi perusahaan tambang emas PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM).

Aksi tersebut sebagai luapan kekesalan mereka, atas janji perusahaan yang hingga kini belum ditepati.

Janji tersebut tidak lain adalah perusahaan akan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas tambang (tambang rakyat) di lokasi perusahaan seluas 20 hektar.

Kepala Desa (Sangadi) Bakan, Hin Mamonto, ketika dikonfirmasi mengatakan, dirinya telah memanggil masyarakat dan menanyakan apa yang menjadi tuntutan mereka beberapa waktu lalu.

“Masyarakat menuntut kepada perusahaan agar membayar lahan perkebunan milik mereka yang sudah digusur oleh perusahaan dan telah dijadikan jalan. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar perusahaan dapat memberikan beberapa hektar untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR),” katanya.

Dia mengaku, Sebagai Pemerintah Desa setempat, mendukung sepenuhnya apa yang diinginkan masyarakat, seperti ganti rugi lahan dan lain-lain. Hal ini juga telah disampaikannya ke Perusahaan.

“Tapi, soal WPR itu bukan wewenang saya, dan saya juga tidak ingin terjebak hukum hanya karena persoalan yang bukan wewenang saya,” tegasnya.

Salah satu warga yang tidak mau dikorankan namanya mengatakan, jika mereka akan terus melakukan aksi serupa, sampai tuntutan mereka dipenuhi.

“Aksi kami ini, akan terus berlanjut sampai perusahaan menepati janji mereka,” ketusnya.

Sayangnya, Humas PT JRBM, Kisman Paputungan, saat dikonfirmasi harian ini melalui nomor hand phone 08124154xxxx, dalam keadaan tidak aktif. (gito/dar)

TOTABUANEWS.COM, Lolak – Sebanyak 13 unit gedung Rumah Sakit (RS) di Lolak yang dipersiapkan sebagai pengganti RSUD Datoe Binangkang, dalam kondisi memprihatinkan. Bangunan berusia lebih dari satu tahun itu terkesan dibiarkan rusak.

Dari pantauan Totabuanews, saat memasuki kompleks RS yang terletak di Desa Lolak II itu, pandangan mata langsung disuguhi semak belukar, yang rata-rata setinggi paha orang dewasa. Lahan kosong, depan dan samping gedung pun penuh tumbuhan liar. Bahkan di beberapa gedung, lantai teras yang dilapisi tegel terlihat pecah, akibat ditumbuhi tumbuhan liar.

Demikian pula kondisi gedung, terlihat sudah banyak yang mengalami kerusakan. Atap gedung yang bocor menyebabkan plafon basah dan jatuh. Di beberapa ruangan pintunya rusak dan kaca jendelanya pecah. Sampah berseliweran di mana-mana.

Siapapun yang datang pasti berpendapat sama. Pembangunan RS bernilai miliaran itu mubazir. Belakangan isu berkembang, proyek tersebut diduga sarat penyimpangan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) drg Rudiawan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan ada kesalahan dari struktur bangunan terutama gedung untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD)

“Bangunan untuk IGD tidak seperti itu. Kalau nanti sudah mau dioperasikan, beberapa bagiannya akan dibongkar lagi,” ujar Rudiawan.

Lokasi RS yang agak jauh ke dalam pun menimbulkan tanda tanya. Maklum, umumnya fasilitas pelayanan kesehatan selalu dibangun di tengah kota. Tujuannya, agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan mudah menjangkaunya. Apalagi, di Kecamatan Lolak, khususnya sepanjang jalur AKD banyak lahan milik daerah yang masih kosong.

“Setahu saya rencana awal lokasi Rumah Sakit Lolak bukan di tempat sekarang ini. Tapi alasan dipindah ke situ, saya tidak tahu,” ungkap Rudiawan yang mengaku saat itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas   Kecamatan Lolak.

Untuk memfungsikan RS tersebut menurut Rudiawan masih membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selain, perbaikan gedung untuk IGD, juga harus segera dibangun selaras atau bangunan penghubung antargedung satu dengan yang lain. Dan yang tak kalah penting untuk segera diadakan menurut Rudiawan adalah listrik dan air.

Ketua Komisi III DPRD Bolmong, Chairun Mokoginta mengatakan Pemkab seharusnya segera menyerahkan RSUD Datoe Binangkang Kotamobagu dan fokus untuk penyelesaian RS Lolak, agar bangunan yang ada dapat difungsikan secara maksimal. “Tidak seperti saat ini semua serba tanggung RS Lolak tidak jalan. Sementara RSDB Kotamobagu tidak bisa ada pembangunan fisik. Padahal, kondisi bangunan sudah tidak layak lagi,” ujar Mokoginta

Mokoginta menambahkan pada APBD 2014 harus dialokasikan anggaran untuk penyelesaian RS Lolak, tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Menanggapi kondisi RS Lolak tersebut Bupati Bolaang Mongondow mengatakan, Gedung RS Lolak milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut). Salihi mengaku tengah mengupayakan pengalihan status kepemilikan gedung RS itu ke Pemkab Bolmong.

“Pemkab akan mengupayakan pengalihan status kepemilikan secepatnya. Sehingga untuk kelanjutan pembangunnya bisa dianggarkan tahun 2014,” ujar Salihi.

Sementara Direktur RSUD Datoe Binangkang, dr Sahara Albugis, sampai berita ini diturunkan tak bisa dikonfirmasi. (M. Ali Sumaredi)