TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menegaskan, dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bolmong, harus objektif. Penegasan tersebut ditujukkan kepada instansi yang berwenang yakni Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bolmong.

“BKD wajib bersikap selektif dalam perekrutan CPNS Bolmong tahun ini,” ujarnya.

Diakuinya, memang dalam proses perekrutan CPNS tahun ini sedikit berbeda dibanding dengan perekrutan CPNS sebelumnya, di mana semua hasil terkait penilaian dan penentuan kelulusan CPNS, sepenuhnya berada di tangan Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun, hal itu juga perlu dibarengi dengan sistem dan kinerja yang objektif dari panitia lokal penyelenggara yang tidak lain adalah pihak BKD.

“Tahun ini memang ada sedikit perubahan sistem dalam hal penentuan kelulusan CPNS. Di mana penilaian hasil tes dan kelulusan ditentukan oleh Kemenpan dan BKN. Tapi, alangkah lebih baik jika para penyelenggara di tingkatan lokal, seperti BKD dan panitia seleksi CPNS yang berada di bawah naungannya, harus menjalankan tugas dan amanah sebaik-baiknya, demi mengantisipasi masalah di kemudian hari,” jelas Yusra.

Menurutnya, penegasan sekaligus imbauan ini perlu dilakukan sejak dini, guna mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang dapat menciderai nama baik daerah. Mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak terjadi kecurangan di setiap perekrutan CPNS. (Eking)

TOTABUANEWS.COM, Lolak – Rencana Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui instansi terkait seperti Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Satpol-PP, tinggal menunggu waktu. Demikian disampaikan Kepala Kesbangpol Bolmong, Dondo F Mokoginta, Rabu (30/10) kemarin.

“Kami sudah siap menggelar penertiban APK. Sebenarnya, hari ini (kemarin, red), ada pertemuan antara Pemerintah dalam hal ini instansi terkait, Panwaslu dan KPUD Bolmong, untuk membahas penertiban APK. Namun masih ditunda karena Panwaslu harus mengikuti rapat koordinasi di Manado. Intinya kami sudah siap,” tegas Mokoginta.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Bolmong, Sjamsudin A K Antuli SAg MA, saat dikonfirmasi harian ini mengatakan, pihaknya sudah melayangkan rekomendasi ke KPUD untuk diteruskan ke masing-masing Parpol peserta Pemilu 2014.

“Rekomendasi Panwas sudah disampaikan ke KPUD untuk diteruskan ke partai politik. Bahkan, rekomendasi ini sudah yang kedua kalinya dilayangkan,” ujarnya.

Sjamsudin mengaku, pelaksanaan penertiban APK, nanti setelah kegiatan rapat koordinasi pengawasan daftar pemilih tetap yang mulai digelar di kantor Bawaslu Sulut kemarin.

“Kemungkinan satu atau dua hari lagi. Setelah rakor selesai, kami akan melayangkan rekomendasi serta berkoordinasi dengan Pemda untuk penertiban APK. Karena Pemda-lah yang menjadi eksekutor penertiban APK,” katanya lagi.

Terpisah, Ketua KPUD Bolmong, Fahmi Ghazali Gobel, membenarkan jika pihaknya telah menerima surat rekomendasi tersebut.

“Kami sudah menerima rekomendasi tersebut. Saat ini, sedang dalam proses tindak lanjut, salah satunya dengan melakukan sosialisasi soal peraturan pemasangan APK. Dan ini sudah dilakukan dua kali dilakukan. Selain itu, kami juga telah menyurat langsung ke peserta pemilu yaitu Parpol, Caleg DPR, DPRD maupun DPD terkait peraturan pemasangan APK tersebut sekaligus rencana penertibannya,” tutup Fahmi. (gito/eky)

TOTABUANEWS.COM, Lolak – Capaian persentase keseluruhan warga yang telah melakukan perekaman e-KTP di Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga akhir tahun 2013 ini, baru sekitar 89 persen. Capaian tersebut diakui kurang maksimal oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bolmong. Satu-satunya kendala yang dialami adalah tidak maksimalnya kinerja para operator alat perekam e-KTP khususnya di tahun 2013 ini.

Sekretaris Disdukcapil Bolmong Syaril Mokoagow mengaku, tidak maksimalnya kinerja operator disebabkan oleh tidak adanya insentif untuk para operator di tahun anggaran 2013 ini.

“Banyak operator alat perekam data di kantor kecamatan tidak dibiayai atau diberikan insentif. Imbasnya, para operator tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya,” ujar Mokoagow.

Dirinya menjelaskan, tidak adanya insentif untuk para operator ini, dikarenakan anggarannya tidak tercantum dalam RKA Disdukcapil tahun 2013.

“Kalau tahun 2012 lalu, di dalam RKA tercantum insentif untuk para operator perbulan Rp 500 ribu dan diterima per-triwulan,” jelasnya.

Dengan demikian, dirinya mengaku bingung akan mengambil pos anggaran dari mana untuk pembayaran insentif operator tersebut.

“Kami bingung harus diambil dari mana untuk insentif operator tahun ini. Tapi, untuk tahun 2014 mendatang, hal itu akan diusulkan dan insya Allah akan disetujui,” tandasnya. (gito/eking)

TOTABUANEWS.COM, Lolak – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), rencananya akan menarik sejumlah aset daerah yang saat ini masih berada di tangan mantan pejabat. Aset-aset tersebut berupa mobil dinas dan lain sebagainya.

Pemkab menilai, masalah aset ini merupakan salah satu penyebab utama pemberian opini Disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini ditegaskan langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmong, Drs Farid Asimin MAP.

“Pemerintah sudah menyurat ke sejumlah mantan pejabat Bolmong yang masih menguasai aset Daerah berupa mobil dinas, agar secepatnya dikembalikan,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, salah satu tokoh pemuda Bolmong, Adri Paputungan, mendesak agar para mantan pejabat dimaksud, segera menindaklanjuti surat tersebut.

“Aset milik daerah yang masih dikuasai mantan pejabat, sebelum ditarik paksa oleh Pemkab, sebaiknya dikembalikan secara sekarela, ini kan juga demi Daerah. Agar kedepannya opini seperti disclaimer tidak terjadi lagi di Pemerintahan Bolmong,” tandasnya. (gito/eking)