Beranda blog Halaman 4261

Gila, Pasaran CPNS Hingga Rp200 Juta

0

Calo-calo-CPNS-melintasiTOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Sepertinya untuk menjadi PNS sekarang ini masih menggiurkan bagi warga di Bolaang Mongondow Raya. Terlihat, antusias pelamar mencapai ribuan orang. Sementara, kabar tak sedap kalau para Calo’ mulai gentayangan, dan pasaran agar lolos menjadi abdi negara mencapai Rp200 Juta.

Sudah menjadi rahasia umum, kalau perekrutan CPNS tak bisa dihindari dari bau sogok menyogok. Bukan hanya seleksi CPNS saja, karena di Bolaang Mongondow lalu sempat muncul pengakuan dari warga memberikan puluhan juta rupiah, karena dijanjikan NIP, melalui seleksi Honda 2013 ini, hanya tiga daerah saja (Bolmut, Bolsel dan Boltim) yang memiliki kuota ratusan, sedangkan di Bolmong dan Kotamobagu, hanya mencapai 40-an.

Dan tak lebih dari sepekan lagi batas waktu pemasukan berkas pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Bolaang Mongondow Raya (BMR) selesai. Kabarnya, para calo’ ini muncul dari kalangan PNS sendiri dan atau yang mengaku orang dekat kepala daerah. Pasaran bervariasi, untuk Bolmong dan Kotamobagu mampu menembus Rp200 Juta, sedangkan tiga daerah lainnya, antara Rp20 Juta hingga Rp40 Juta.

Pelak saja, hal tersebut langsung menuai tanggapan dari bebepara kepala daerah. Bupati Bolmut, Drs Hi Depri Pontoh menghimbau masyarakat, khususnya para pendaftar CPNS untuk melaporkan jika ada oknum pejabat yang terlibat dalam percaloan.

“Kami minta kepada para pendaftar agar waspada. Laporkan kepada saya kalau ada pejabat yang menjadi calo. Siapa tahu dia lebih senang jadi makelar,sehingga pantas diberhentikan,” tegas Pontoh.

Informasi yang dihimpun Koran ini, jumlah pasaran untuk menjadi CPNS dipatok dengan harga Rp20 juta sampai Rp40 Juta, dan menyerahkan uang dulu sebelum tes berlangsung. Calo’ juga menjamin lulus dan menjadi aparatur negara.

Namun, Bupati menegaskan agar tidak mempercayai iming-iming tersebut. Sebab, kelulusan ditentukan oleh nilai hasil ujian CPNS yang akan diperiksa oleh lembaga yang kredibel dan obyektif. “Jangan percaya janji siapa pun untuk meluluskan menjadi CPNS. Karena kelulusan ditentukan nilai hasil ujian,” tegas Pontoh.

Pontoh juga mengingatkan kepada para PNS agar tidak merusak citra dengan menjadi calo CPNS. “Waspadai calo CPNS, jangan sampai ada pegawai pemkab melakukan praktik seperti itu,” jelas Pontoh.

Bupati Bolsel H Herson Mayulu lebih tegas lagi. Dia bahkan menyuruh melaporkan ke pihak berwajib bila ditemui ada calo’ CPNS. “Janganpercaya bila ada orang mengaku-ngaku orang dekat Bupati,” kata Herson.

Ketua K omisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsyi SE mengingatkan kepada warga yang hendak mengikuti tes CPNS, agar menjalaninya sesuai aturan. Jangan terpengaruh dengan rayuan sogo menyogok, karena yang akan rugi adalah warga sendiri. “Menjadi CPNS adalah hak setiap warga Negara, tentu ada syarat yang harus dilalui. Dan jangan tertipu dengan calo, karena sudah ada pelajaran yang bisa diambil dari beberapa peristiwa lalu,” imbuh Ketua PKB Bolmong ini.

Lain lagi di Boltim, warga mendesak agar memprioritaskan putra daerah. “Putra daerah harus menjadi prioritas dalam rekruitmen kali ini,” tegas Medy Makalungsenge. (eky/chn/mnm)

[box type=”info” align=”aligncenter” ]Redaksi totabuanews.com memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menjadi kontributor. Silahkan kirimkan berita anda, dapat berupa artikel atau foto-foto yang menarik mengenai peristiwa di sekitar anda. Isi dari Berita sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan Berita jika dianggap tidak etis dan berbau SARA. Pembaca dapat mengirimkan materi Berita ke alamat email: totabuanews@gmail.com dengan mencantumkan biodata diri yang jelas dan photo diri anda (jika ingin photo anda ditampilkan)[/box]

Staf Ahli Dewan Bolsel Menunggak TGR

0

TOTABUANEWS.COM, Molibagu – Meskipun dewan memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas (kontrol) jalannya pemerintahan, tapi tak luput dari pemeriksaan BPK. Buktinya, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2012 lalu, terdapat kejanggalan pembayaran honor staf ahli di lembaga wakil rakyat ini.

Padahal, sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi. (MPTGR) beberapa waktu telah mewarning batas waktu pembayaran TGR, dan hal tersebut harusnya mengikat untuk melakukan pembayaran bagi terdakwa yang tersangkut dengan kasus TGR.

Diketahui salah satu staf ahli DPRD ED alias Eus, menjadi terdakwa dalam kasus TGR yang harus dibayarkan, sesuai dengan LHP BPK-RI 2012 lalu diberikan deadline waktu pembayaran hingga 24 Oktober mendatang.

Kepala inspektorat Bolsel Ridel Paputungan saat dikonfirmasi membenarkan. Menurutnya, hal itu sudah melalui persidangan oleh MPTGR sehingga tinggal menunggu batas waktu pembayaran yang akan dilakukan oleh para tersangka. “Kami sudah memberikan deadline waktu pembayaran,” kata Ridel.

Data dirangkum, Sejauh ini belum ada pengurangan yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga Ridel berharap untuk mengurangi tunggakan karena sudah tercatat dalam LHP BPK. “Agar tidak merasa berat untuk membayar, kurangi sedikit demi sedikit,” ungkap Ridel.

Tak hanya Eus saja, beberapa kontraktor juga ikut terkait dalam temuan BPK tersebut, sehingga harus ada ketegasan kepada para pelaku TGR untuk lakukan pembayaran, “TGR dari kontraktor juga, masih ada yang belum dibayarkan,” ujar Ridel. (chn)

Izin Karaoke Milik Calon DPD RI Diminta Dicabut

0

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Keberadaan tempat karaoke keluarga yang diduga milik calon Anggota DPD RI dapil Sulut Jhon Krisen terus menuai sorotan. Bahkan, Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) Swara Rakyat Merdeka (SRM), melalui ketua Sofyan BD menyebut keberadaan Dream Karaoke tersebut seperti melecehkan tempat ibadah. Pasalnya, bangunan tersebut tak jauh dari Mesjid Raya Baitul Makmur (MRBM) Kotamobagu.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Namanya tempat karaoke atau hiburan malam, sangat identik dengan kegiatan-kegiatan malam. Segala macam maksiat akan terjadi ditempat ini. Dan ini sangat parah, karena tak jauh dari tempat ibadah,” tegas Sofyan.

Ia pun meminta kepada instansi terkait dapat mengkaji lagi izin usaha Dream Karaoke. “Kalau perlu izin itu di cabut, sebelum masyarakat akan bertindak anarkis,” tutup Sofyan.

Sebelumnya Kepala Kantor Sistem Satu Atap (Sintap) KK Noval Manoppo mengatakan, perijinan karaoke dreams tersebut telah dikeluarkan sejak awal Januari 2013 lalu, hanya saja pengoperaiannya baru berjalan sekitar sebulan lebih lalu.

“Ijinnya keluar saat pejabat lama. Berdasarkan data yang ada, perijinan dikeluarkan sudah melalui kajian secara matang. Ijinnya berupa SIUP dan Situ usaha tersebut,” pungkas Noval mantan Kabag Umum ini.

Jhoni Krisen yang saat ini tercatat sebagai calon anggota DPD RI Dapi Sulut selaku owner tempat karaoke tersebut hingga berita ini di turun cetak, tidak berhasil dimintai keterangan. Dihubungi via telepon dan SMS tidak di balas. (kon)

TB – JaDi Segera Gelar Rolling Jabatan SKPD Kotamobagu

0

Jainuddin-damopoliiTOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Tidak perlu menunggu lama. Desas desus yang memprediksikan akan dilakukannya rolling jabatan di tingkatan pemerintahan Kota Kotamobagu mulai terkuak ke permukaan. Setelah sebeumnya, Walikota terpilih Ir Tatong Bara mengindikasikan akan dilakukannya penyegaran pemerintahan itu, kini Wakil Walikota Jainuddin Damopolii kian memperkuat isu rolling tersebut.

Hal ini sebagaimana diungkapkan JaDi sapaan akrab Jainuddin, kepada Totabuanews, usai memimpin apel perdana, di halaman kantor Walikota Kotamobagu Senin (23/09) kemarin.

“Pada tahap penyesuaian, rolling itu sah dalam birokrat, dan itu wajar. Karena ketika orang sudah lama pada satu jabatan, pasti akan ada satu kejenuhan,” tutur JaDi.

Meski demikian, Ia belum bisa memastikan kapan rolling tersebut akan digelar. “Waktunya itu tergantung, ini kan tidak seperti tertusuk duri langsung kita cabut, perlu proses tentunya,” tambahnya.

Disisi lain, Jainuddin juga menegaskan kalaupun rolling tersebut akan digelar, maka pihaknya akan melakukan dengan sangat profesional. Dimana, penilaiannya bergantug pada kinerja masinng-masinng pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kita masih melihat kinerja mereka, kalau kinerjanya bagus, kenapa mesti di mutasi, kita sifatnya profesional. Tidak karena sesuatu tapi kita melihat profesinal kopetensi dalam rangka mendorong percepatan pembangunan pelayanan,” tandasnya. (kon/jun)

[box type=”info” align=”aligncenter” ]Redaksi totabuanews.com memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menjadi kontributor. Silahkan kirimkan berita anda, dapat berupa artikel atau foto-foto yang menarik mengenai peristiwa di sekitar anda. Isi dari Berita sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan Berita jika dianggap tidak etis dan berbau SARA. Pembaca dapat mengirimkan materi Berita ke alamat email: totabuanews@gmail.com dengan mencantumkan biodata diri yang jelas dan photo diri anda (jika ingin photo anda ditampilkan)[/box]

42 Honda K-1 Bolmong Dialihkan ke K-2

0
Sunge Paputungan
Sunge Paputungan
Sunge Paputungan

TOTABUANEWS.COM, Lolak – Sedikitnya 42 Honor Daerah (Honda) Kategori Satu (K-1), di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), yang tidak lulus verifikasi dari Badan Kepegawaian Nasional, akan dialihkan pada perekrutan Honda K-2.

Hal ini, sebagaimana dikatakan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bolmong, Hi Sunge Paputungan BSc, kepada harian ini.

“Ada 42 Honor di K-1 dialihkan ke Kategori 2,” aku Paputungan.

Saat disinggung kapan akan diumumkan hasil verifikasi Honda K-1,

Paputungan mengatakan, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan Kemenpan-RB.

“Honor K-1 dan K-2, masih menunggu petunjuk dari Menpan, sedangkan untuk Honda K-2, masih akan diseleksi,” ujar Paputungan.(gts)

 

Usaha Karaoke Calon DPD RI Ditolak Warga

1

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Penolakan beroperasinya karaoke keluarga dream milik salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jhony Krisen yang berada di Jalan Bumbungon, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat kembali dilakukan masyarakat. Warga meminta karaoke berlantai dua tersebut ditutup oleh pemerintah.

Penolakan tersebut disampaikan Ketua LSM Balangket, Dolfi Paath kemarin. Menurutnya, beroperasinya karaoke tersebut telah melukai hati masyarakat KK khususnya Gogagoman, karena tak jauh dari rumah ibadah Masjid Raya Baitul Makmur.

“Kami heran, pemerintah memberikan izin. Padahal, lokasinya dekat dengan rumah ibadah. Memang statusnya karaoke keluarga, namun kalau melihat aktivitasnya, namanya karaoke akan ada kemaksiatan,” ujar Dolfi berapi-api.

Dikatakan, pemerintah sesegera mungkin mencabut dan menutup tempat tersebut. Jika tidak, pihaknya bersama sejumlah masyarakat lainnya akan bertindak menutup sendiri lokasi tersebut.

“Jangan salahkan kami, karena itu sudah meresahkan. Jauh hari kami sudah menolaknya. Kami sudah kirim surat protes ke dewan dan wali kota agar membatalkan izin tempat karaoke tersebut. Tapi kenyatannya, dewan dan pemerintah terkesan tutup mata,” ancam mantan wartawan itu.

Kepala Kantor Sistem Satu Atap (Sintap) KK Noval Manoppo mengatakan, perizinan Karaoke Dreams tersebut telah dikeluarkan sejak awal Januari 2013 lalu, hanya saja pengoperasiannya baru berjalan sekitar sebulan lebih.

“Izinnya keluar saat pejabat lama. Berdasarkan data yang ada, perizinan dikeluarkan sudah melalui kajian secara matang. Izin usaha tersebut berupa SIUP dan Situ,” pungkas Noval.

Jhoni Krisen yang saat ini tercatat sebagai calon anggota DPD RI Dapil Sulut selaku pemilik karaoke tersebut hingga kemarin tidak berhasil dimintai keterangan. Dihubungi via telepon dan SMS tidak dibalas. (konni)

 

Legalisir KTP Dipungut Rp12 Ribu?

0

TOTABUANEWS.COM, Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) untuk kesekian kalinya menuai sorotan.

Sebab, instansi yang berhubungan dengan adminstrasi kependudukan ini diduga banyak pungli. Salah satu contoh legalisir KTP saja dipungut Rp12.000.

Hal ini terkuak dari pengakuan warga. Menurut warga pungutan tersebut tidak mendasar dan illegal. Warga juga mempertanyakan dasar pungutan tersebut. “Apa ini masuk kas daerah ataukah hanya pungutan yang dibuat-buat oleh instansi yang dekat dengan pelayananan masyarakat ini,” kata pemuda Boroko yang meminta namanya tidak dikorankan.

Menurutnya, untuk legalisir KTP harusnya tidak dikenai pungutan. Kalaupun ada, itu merupakan keikhlasan warga sebagai bentuk terima kasih kepada pegawai yang bertugas. “Biasanya hanya keiklasan, jadi terserah warga mau kasih berapa sesuai dengan pekerjaan mereka. Bukan mematok angka seperti ini,” keluhnya.

Sementara itu, Kadisdukcapil Bolmut Drs Karim Lauma ketika dikonfirmasi, dengan tegas membantah adanya laporan warga ini. “Tidak ada pungutan atau pungutan untuk legalisir KTP,” tegas Lauma.

Lauma mengatakan, jika pun ada biaya yang dikeluarkan oleh warga yang mengurus legalisir KTP, itu bukan permintaan dari stafnya. Namun keiklasan warga yang memberikannya. “Jadi tidak benar jika warga yang ingin melegalisir KTP harus bayar Rp12 ribu atau Rp10 ribu. Hanya saja, ada warga memberikan secara sukarela atau keikhlasan warga sebagai bentuk terima kasih” elaknya. (eky)

 

Hari ini Landjar Cuci Gudang

0

TOTABUANEWS.COM, Tutuyan– Tak kalah dengan Bolmong Selatan, Bupati Boltim Sehan Landjar rencananya hari ini (Kamis, red), akan cuci gudang alias gelar rolling pejabat.

Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Boltim bahwa rolling pejabat sudah teragenda. “Kami sudah dengar langsung besok (hari ini, red) rolling akan dilaksanakan,” ungkap sumber yang tidak mau namanya dikorankan. Pantauan

Media ini sejak kemarin sore, undangan pelantikan sudah mulai disebarkan. Begitupun terlihat ada beberapa pejabat merapat di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Ir Hi Muhamad Assagaf, disinyalir melaksanakan pertemuan.

Seperti biasa, sebelum rolling, pejabat terlihat harap-harap cemas (H2C) menunggu pembacaan jabatan, apakah dia mendapat jabatan atau justru non job alias tak ada jabatan. “Memang torang leh kurang tunggu-tunggu. Mana-mana jo masih mo dapa jabatan ataw so ndak. Jabatan kan hanya kepercayaan pimpinan,” ungkap dua pejabat yang enggan nama mereka dikorankan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Pemkab Boltim M R Alung,SE melalui Sekretaris Ikhsanudin Ghani,SIP ketika dikonfirmasi mengatakan, soal rolling sudah siap dilaksanakan tinggal menunggu instruksi Bupati. “Pastinya rolling atau tidak besok (hari ini, red) adalah kewenangan pimpinan,” ujar Ghani.(mnm)

 

Suara Mirip Ulfa Sebut Inisial R Diduga Terlibat TPAPD

0

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Bukan hanya tersangka kasus TPAPD dan yang telah menjalani hukuman tersandung kasus Rp4,8 Miliar ini, karena suara mirip Ulfa dalam rekaman itu sebut inisial R juga terindikasi terlibat dalam korupsi berjama’ah ini.

Pembicaraan yang melibatkan dua orang, mirip suara Ulfa Paputungan dan mirip suara Suharjo Makalalag ini, membicarakan juga keterlibatan orang penting di Pemkab Bolmong. Suharjo mengatakan, pada prinsipnya Pak Y dan Sekda juga terlibat. “Pak ‘Y’ dan Sekda juga terlibat” kata suara mirip Suharjo, menanyakan kepada lawan bicaranya dalam rekaman yang berdurasi 15 menit ini.

Dalam pembicaraan tersebut, suara mirip Ulfa menyebut terindikasi pejabat inisial R ini terlibat menggunakan dana TPAPD. Jadi kata mereka, bahwa pemerintahan sekarang ini juga diduga terlibat dalam skandal kasus TPAPD.

Menurut suara Ulfa, hanya Cimi yang tahu soal itu, karena dia yang pegang kwitansi. “Informasi dari Cimi kalau R juga terlibat dan diduga menggunakan dana itu” kata suara mirip Ulfa yang dipetik dari rekaman tersebut.

Sayang, Ulfa saat dikonfirmasi lalu mengaku belum dengar rekaman itu.

Padahal, rekaman tersebut akan bisa menguak kasus Rp4,8 Miliar hak dari pamong desa ini. Sementara, pemegang rekaman mengancam akan menyerahkan rekaman tersebut ke aparat penegak hukum, agar kasus ini benar-benar terang benderang dan masyarakat mengetahui tingkah para pejabat Bolmong yang disebut dalam rekaman itu. “Kami tak ingin daerah ini hancur, tapi kami juga ingin kasus ini benar-benar terang benderang, siapa-siapa yang terlibat,” kata pemegang rekaman sembari meminta namanya tidak dikorankan.(Tim)

 

Herson Nonjobkan Pejabat yang Baru Dilantik, Dinilai Pandang Enteng

2
Herson Mayulu
Herson Mayulu
Herson Mayulu

TOTABUANEWS.COM, Molibagu – Bupati Bolmong Selatan (Bolsel) H Herson Mayulu ancam non job kan salah satu pejabat, padahal pejabat tersebut baru saja diangkat pada rolling Selasa lalu.

Rupanya rolling yang nota benenya untuk penyegaran justru berbuah cerita yang tak sedap. Pasalnya, salah satu pejabat esalon III yang baru dilantik, terpaksa SK nya bakal dibatalkan. Herson berang, karena pejabat tersebut dinilai tidak menghargai jabatan yang diamanahkan kepadanya.

Pejabat berinisial HM tersebut, menurut Bupati tidak memiliki moral dan etika sebagai seorang pejabat. “Ini namanya tidak tahu berterima kasih. Saya batalkan SK-nya untuk dinonjobkan,” tegas Bupati.

Bupati menambahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan amanah dengan jabatan baru, harusnya berterima kasih. Sebab, bagi seorang PNS momen untuk mendapatkan promosi jabatan merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi banyak pejabat yang belum mendapat kesempatan menduduki jabatan yang harus digodok oleh Baperjakat.

Karena itu, lanjut Bupati, sikap dan tingkah laku pejabat harusnya mencerminkan etika yang baik dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

“Saya tidak menerima pejabat yang bermental buruk,” tutur Bupati.

Apalagi tambah Bupati, pembatalan SK pelantikan bagi HM yang baru saja dilantik tersebut merupakan kewenangannya.

“Ini akan berlaku juga bagi pejabat lain jika besok-besok dalam pelantikan terjadi hal seperti itu,” warning Bupati.

Pantauan. Media Totabuan pada saat pelantikan yang digelar di gedung Grand Soguo itu, ada pejabat yang akan dilantik justru tidak hadir. Padahal, rolling tersebut dipimpin langsung Bupati.(chn)

 

BERITA TERBARU