Totabuanews.com, Boltim – Keberadaan 162 tenaga guru kontrak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendapat perhatian serius dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, pasalnya para tenaga guru yang tersebar disejumlah sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hinnga SMA tersebut dalam kesejateraannya sangat memprihatinkan.

Hal demikian diungkapkan Legislator Boltim Rita lamusu yang juga Ketua Komisi 111, kepada sejumlah wartawan pihaknya mengatakan gaji para guru kontrak pada tahun 2012 lalu tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Akan hal itu pihaknya bersama eksekutif saat pembahasan sepakat untuk tahun 2013 ini gaji para guru kontrak akan dinaikan. “Jadi sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbup), gaji tenaga guru kontrak mengalami kenaikan,” ungkap Lamusu.

Lanjut legislator vokal tersebut pihaknya menjelaskan untuk gaji guru kontrak SD yang sebelumnya dari Rp 750 ribu per bulan, kini naik menjadi Rp 1 juta perbulannya. “Begitu

juga yang mengajar ditingkat SMP dan SMA kalau sebelumnya hanya Rp 850 ribu perbulan kali ini naik sampai Rp 1.250.000 per bulan,” ujar Politisi PKS tersebut.

Sementara itu Sekertaris Daerah (Sekda) Boltim, Muhammad Assegaf saat dikonfirmasi sejumlah wartawan pihaknya membenarkan hal tersebut, terhitung tahun anggaran 2013 ini sudah disepakati antara pihak eksekutif dengan legislatif ada kenaikan gaji bagi 162 guru kontrak. Namun katanya akan dilakukan pula penghematan anggaran dengan cara pengurangan tenaga honor hingga 25 persen serta pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD),. “Jadi sesuai Perbup masalah guru kontrak sudah pasti dinaikan. Tetapi menyangkut TKD, Jika PNS atau Pejabat mendapat tugas perjalanan dinas, maka selama Tugas Luar (TL) ia tidak menerima lagi TKD,” pungkas Assegaf yang juga Calon Wakil Bupati Mitra tersebut. (edmon)

Totabuanews.com, Boltim – Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), pada tahun 2013 ini dalam proses pembayarannya akan lebih selektif.

Hal ini seperti yang dikatakan Asisten 3 Pemkab Boltim Djainudin Mokoginta, kepada sejumlah wartawan pihaknya menjelaskan pembayaran TKD tersebut akan dihitung sesuai dengan kinerja. “Jadi TKD tidak lagi disalurkan secara merata seperti tahun sebelumnya, karena pada tahun ini akan dibayar sesuai dengan kinerja masing-masing PNS,” ungkap Mokoginta.

Lanjut mantan Kepala BP4K Bolmong Raya ini mengatakan salah satu indikator baik buruknya kinerja PNS adalah absen atau daftar hadir. Kemudian tanggung jawabnya sebagaimana yang terterah pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang dipercayakan. “Ada beberapa penilaian dalam pembayaran TKD diantaranya bagi PNS yang malas masuk kantor akan dipotong TKD nya sampai dengan 50 persen,” tandasnya.

Sementara itu sejumlah PNS dilingkup Pemkab Boltim sangat menyambut baik adanya aturan baru tersebut. “Belajar dari tahun-tahun sebelumnya ada sejumlah oknum PNS yang malas masuk kantor tapi dalam pembayaran TKD dilakukan secara merata namun setelah mendengar adanya aturan baru itu kami merasa itu sangat adil,” ungkap Andi salah satu PNS Boltim. (edmon)