TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Proses perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Kelurahan Matali dan Pobundayan, mendapatkan protes keras dari warga sekitar. Pasalnya, pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Multikarya Utamajaya dinilai berjalan lamban, dan mulai berimbas pada kesehatan warga, diakibatkan oleh debu dari proyek tersebut. Puncak kekesalan itupun diapresiasikan warga, Rabu (21/08) malam lalu, sekitar pukul 22.00 Wita dengan memblokir ruas jalan tersebut.

 Aksi blokir jalan dengan menumpukkan batu dan kayu di tengah jalan tersebut, serta memasang palang kayu, berkibat kendaraan roda dua, tiga dan empat tidak bisa melintas.

 Menurut warga, aksi blokade dilakukan karena kesal terhadap sikap pemerintah, yang terkesan membiarkan pekerjaan tersebut dipenuhi debu yang menyebabkan sejumlah warga mengidap penyakit ispa (infeksi saluran pernapasan akut).

 “Biasanya jalan tersebut disemprot dengan air namun belakangan itu tidak lagi dilakukan. Jika Pemkot tidak menanggapi keluhan ini, kami akan terus mengulangi aksi blokade,” tutur warga

 Sementara itu, Lurah Pobundayan Mohammad Abdullah menghimbau agar aksi warga yang melakukan blokade jalan sebagai bentuk protes, itu bisa dilakukan dengan elegan.

“Kalau bisa diberikan juag ruang agar kendaraan bisa melintas,” imbuh Abdullah.

 Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Bob Paputungan ST, yang mengetahui aksi warga tersebut ,mendesak agar kontraktor pelaksana proyek tersebut, bisa mengutamakan aturan pengerjaan proyek.

 “Kasihan, masyarakat yang tinggal disekitar jalan itu bias mengidap penyakit ispa. Ini bukti pelaksanaan proyek itu tidak professional, “tukas Paputungan.

Dirinya pun a mendorong agar instansi teknis dalam hal ini dinas PU Bina marga provinsi untuk bisa melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut. “Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan kita bersama akan terjadi, yang disebabkan pekerjaan yang tidak beres itu, “tandasnya. (kon/dar/jun)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dipastikan akan mulai digelar pekan depan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu, Drs Nasrun Gilalom, belum lama ini, yang memastikan kalau proses pendaftaran akan digelar 1 September nanti.

 “Informasi itu kami dapatkan langsung dari website KemenPAN-RB. Dimana, proses pendaftaran akan mulai digelar 1 September nanti,” ungkap Nasrun.

 Dikatakan Nasrun, dari informasi itu juga diketahui, kalau jadwal penetapan dan pengajuan rincian formasi CPNS dimulai 20 – 30 Agustus 2013.

“Karena itu, kita masih menunggu penetapan perincian formasi untuk Kotamobagu. Biasanya, dalam pemberitahuan rincian ini langsung dilampirkan juknis tes CPNS,” terangnya.

 Sedangkan untuk tes nanti, Nasrun menjelaskan, agak berbeda dengan tes CPNS sebelumnya. Dimana, untuk proses tes tahun ini, sudah menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Sedangkan lokasinya pun, bukan dilaksanakan di Kotamobagu, melainkan di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado.

 “Ini sudah ada persetujuan Walikota dan Sekretaris. Kita tinggal menunggu penetapan rincian dan juknisnya,” tandasnya.

Sementara itu, ketika sejumlah daerah hampir dipastikan tidak akan merekrut lulusan SMU dan SMK, di Kabupaten Bolmong Timur, justru tengah memperjuangkan lulusan tersebut, agar bisa masuk dalam formasi perekrutan. Hal ini diakui oleh Kepala BKDD Boltim MR Alung yang mengatakan kalau pihaknya saat ini tengah mengajukan permohonan perubahan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

“Kita sedang menunggu balasan dari Kemenpan terkait permohonan itu, agar penerimaan CPNS tahun ini mengakomodir lulusan SMK,” ujar Alung kepada sejumlah wartawan.

Alung pun menyatakan keoptimisan dirinya untuk bisa meloloskan pengajuan perubahan tersebut. Sebab, menurutnya itu sangat dimungkinkan oleh aturan sesuai dengan kebutuhan daerah. Apalagi bisa menimbulkan rangsangan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).

“Jangan dianggap pemerintah daerah tidak mau mengakomodir sumber daya yang ada. Kita tetap akan berusaha, semoga formasi untuk SMK bisa disetujui Kemenpan,” jelas Alung.

Soal jumlah formasi yang diusulkan, Alung mengatakan pihaknya berencana membuka 20 formasi untuk lulusan SMK yang diajukan ke pemerintah pusat untuk mengisi beberapa posisi seperti akuntansi, otomotif, perkantoran dan pertanian.

“Ketika itu disetujui, maka secara otomatis akan ada perubahan formasi. Jika sebelumnya formasi guru mencapai 55 persen maka dikurangi menjadi 40 persen, tenaga medis dari 35 persen menjadi 30 persen, tenaga teknis 10 persen menjadi 30 persen,” jelasnya.

Selain itu, formasi yang akan diajukan adalah petugas pengujian kendaraan (KIR) di Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi. “Penerimaan direncanakan sesuai rakor (rapat koordinasi) beberapa waktu lalu, pada akhir Agustus atau awal September. Kita tinggal menunggu penjadwalan dari Kemenpan,” kata Alung.

Tidak main-main memang. Sebab, Alung menegaskan kalau pihaknya telah menyiapkan dana untuk menopang proses peneriman CPNS tersebut. Alung mengungkapkan dalam proses penerimaan pihaknya akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tersebut untuk menghindari terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Pemda menyiapkan dana melalui APBD untuk menopang penerimaan. Walaupun biaya percetakan naskah soal disiapkan pemerintah pusat,” tutupnya. (kon/mnm/jun)