Beranda blog Halaman 4288

Dispertanak Warning Kontraktor

0

TOTABUANEWS.COM, Molibagu – Dinas Pertanian dan Peterrnakan (Dispertanak) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), mewarning sejumlah kontraktor yang melakukan pekerjaan di instansinya tersebut.

Menurut kepala Dispertanak Bolsel, Maxi Limbat Kamis (18/07) kemarin, bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau kontraktor harus sesuai dengan Deadline waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

“Setiap Pekerjaan yang dilakukan harus dikerjakan tepat waktu,” tutur Limbat.

Dia juga menambahkan, saat ini sekitar 19 lokasi pekerjaan proyek, yang mulai dilaksanakan.

“ada 19 proyek yang sedang dilaksanankan saat ini dan menyebar di Lima kecamatan” ungkap Limbat.

Dia juga mengungkapkan, berdasarkan pada petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diterangkan bahwa tahun ini semua pekerjaan harus selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Agar tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK nanti, maka waktu pekerjaan ini sangat peting sekali diperhatikan oleh para kontraktor,” paparnya.(chn/win)

 

Pencairan Dana BOS Sesuai Data Dapodik

1
Hartati Maango
Hartati Maango
Hartati Maango

TOTABUANEWS.COM, Molibagu – Proses pencairan dana Bantuan Operansional Sekolah (BOS) bagi Siswa Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), berdasarkan pada data Dapodik.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud),Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel0 Hartati Maango, saat dikonfirmasi, Kamis (18/07) kemarin.

Menurutnya, dalam penerimaan dana yang bersumber dari aliran dana BOS mengacu pada data Dapodik yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah, yaitu data nama siswa bersamaan dengan nomor Induk siswa,

“Jika ada kesamaan nama atau nomor induk yang nantinya didapati, data tersebut akan dikoreksi kembali untuk diperbaiki atau ditinjau ulang,”Kata Hartati.

Selain itu Hartati juga menegaskan, dalam proses realisasi pencairan dana BOS yang diperoleh oleh masing-masing sekolah, mengalir langsung ke rekening sekolah. Dan diupayakan dipergunakan sesuai dengan petunjuk juknis yang telah ditetapkan.

“Jadi Pihak Diknas tinggal mengawasi saja penggunaan dana tersebut, tidak terlibat secara langsung,”ungkap Maango.

Diketahui dalam perubahan data yang dilakukan oleh pihak Diknasbud, pengacuan penggunaan dana BOS yang mendasar pada data Dapodik yang ada dimulai sejak awal tahun 2013, sehingga proses kontrol yang dilakukan oleh Diknasbud tentunya akan menjadi acuan termasuk data Dapodik tersebut.(chn/win)

Draft KUA-PPAS 2014 Mengendap di DPRD

0

TOTABUANEWS.COM, Molibagu –Draft Kebijakan Anggaran Umum-Plafon Prioritas Sementera (KUA-PPAS), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), sepertinya harus mengendap di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel.

Padahal, Draft KUA-PPAS tersebut telah diberikan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel, yakni Badan Pengelolan Perencanaan Daerah (Bappeda) ke pihak DPRD dari sejak beberapa bulan lalu. Hingga saat ini juga, belum dibahas dalam rapat paripurna dewan.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Bappeda Bolsel Drs Roy Bara, saat dikonfirmasi Kamis (18/07) kemarin.

“Kami sudah ajukan ke DPRD tapi hingga saat ini belum juga dibahas,” ungkap Bara.

Dirinya berharap, DPRD segera menyusun agenda pembahasan KUA-PPAS tersebut. Ini juga, mengingat saat ini sudah memasuki bulan juli atau pertengahan tahun.

“Biasanya ini sudah selesai di bahas di awal bulan Juli. Kami hanya menunggu kapan Dewan akan paripurnakan itu,” tandasnya. (chn/win)

Pondok Pesantren, Solusi Pendidikan Islami

0

TOTABUANEWS.COM, Untuk menjadikan anak didik berguna bagi bangsa dan negara, ternyata wadah pendidikan di Indonesia sangat beragam untuk menjawab kebuthan tersebut. Selain Institusi pendidikan pada umumnya, pesantren adalah salah satu institusi khusus pendidikan islami.

Pendidikan di Pesantren pun, orang tua tidak perlu khawatir akan anaknya. Sebab, para siswa atau santri akan diawasi oleh para guru selama dua puluh empat jam, pendidikan pun jauh lebih terkontrol secara maksimal.

“selain kegiatan belajar mengajar yang diadakan mulai dari jam tujuh pagi dan selesai pada jam dua siang, terdapat juga kegiatan non-akademis seperti ekstakurikuler yang menunjang namun tidak sampai menggangu KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di kelas,” ucap salah satu guru Bahasa Inggris Indra Jaya Mokoagow pada Pesantren Ar-Rafah Bitung kepada Media ini, Kamis (18/07) kemarin.

Disamping itu lanjutnya, di pesantren kepada para santri selalu diadakan bimbingan belajar (bimbel). Berbagai macam ekstakurikuler yang ada di pondok pesantren pun membuat betah para santri sehingga para santri pun jarang ditemukan diluar pondok pesantren.

“Kegiatan ekstrakurikuler pun amat beragam, sehingga para santri amat betah tinggal di lingkungan pondok pesantren,” paparnya.

Dirinya berharap dengan adanya pondok pesantren, generasi-generasi penerus pembangunan yang memiliki akhlak mulia akan bermunculan untuk menjadi penerang bagi manusia dan untuk menantang kemajuan jaman yang sarat akan budaya barat yang tentunya dapat merusak akhlak para generasi muda.

“Insya Allah, dengan hadirnya pesantren ini, dapat mengimbangi dan diharapkan dapat menetlasiri pengaruh budaya barat yang sangat mempengaruhi perkembangan generasi di masa-masa yang akan datang,” tutupnya. (*)

Sumber : Indra Jaya Mokoagow

Kegiatan Pramuka Jadi Wajib di Sekolah

0

lat-pramuka-1_bTOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka) akhirnya menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang wajib bagi tiap sekolah, hal tersebut dilaksanakan melalui kurikulum 2013. “Kegiatan ekstra kurikuler Pramuka adalah kegaitan syarat akan nilai positif, disamping itu pramuka adalah kegiatan ekstra kurikuler yang cukup lama di Indonesia dengan banyak melahirkan hal positif, sehingganya melalui kurikulum 2013, kegiatan tersebut resmi menjadi eskul wajib,” tutur kepala seksi kurikulum dan kesiswaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Kotamobagu Rastono S Pd ME kepada totabuanews.com, Kamis (18/07).

Lanjutnya lagi, meski untuk Kota Kotamobagu pelaksanaan Kurikulum 2013 nanti akan dilaksanakan pada tahun 2014, namun diharapkan bagi para siswa bisa ikut berpartisipasi dengan kegiatan ekskul tersebut.

“Karena hal tersebut menjadi wajib di sekolah, sehingga meskipun anak-anak tidak ingin ikut kegiatan tersebut, tapi minimal pada hari-hari yang telah ditentukan, mereka diharuskan sekolah untuk mengenakan pakaian seragam pramuka,” tutupnya. (m-11)

 

SMK Kharisma Miliki Ketua Komite Baru

0

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kharisma Kotamobagu akhirnya Rabu (17/07) menggelar pemilihan ketua Komite. Pemilihan tersebut dilaksanakan di aula SMK Kharisma Kotamobagu. Dalam pemilihan yang dilaksanakan secara aklamasi dan pertama kali tersebut, Abdul Muhdar Mokoagow yang juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kacab Disdikpora) Kotamobagu Selatan dipercayakan sebagai Ketua Komite.

Ketua Yayasan Hj Katrin Manoppo kepada media ini, Kamis (18/07) kemarin mengucapkan selamat kepada ketua komite terpilih, dan diharapkan agar bisa menjadi partner kerja, dalam membangun dan meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah tersebut.

“Saya atas nama keluarga besar SMK Kharisma Kotambagu mengucapkan selamat kepada ketua komite terpilih yang baru bapak Abdul Muhdar Mokoagow, Insya Allah dapat menjadi partner kerja dalam mewujudkan, membangun dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal di SMK Kharisma Kotamobagu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua komite terpilih Abdul Muhdar Mokoagow mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Hj Katrin Manoppo dan seluruh wali murid yang telah memberikan kepercayaan untuk dirinya sebagai ketua komite.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayakan saya sebagai ketua komite di SMK Kharisma Kotamobagu, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, sehingga bantuan, saran dan komunikasi yang baik dari semua pihak sangat membantu dalam mewujudkan pendidikan yang maksimal ,” imbuhnya.

Disisi lain, tak lupa dirinya bersama keluarga besar SMK Kharisma Kotamobagu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1434 H. (m-11)

Pensiunan Guru Terima Gaji Ke-13

0
para pensiunan sedang antri pada pencairan gaji ke-13, Kamis (18-07) kemarin di Bank BTPN. Foto: Rv
para pensiunan sedang antri pada pencairan gaji ke-13, Kamis (18-07) kemarin di Bank BTPN. Foto: Rv
Para pensiunan sedang antri pada pencairan gaji ke-13, Kamis (18-07) kemarin di Bank BTPN. Foto: Rv

TOTABUANEWS.COM, Kotambagu– Ratusan pensiunan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kamis (18/07) kemarin memadati sejumlah Bank di Kotamobagu. Pantauan totabuanews.com antrian panjang mewarnai pencairan gaji ke- 13 untuk para pensiunan tersebut. Menurut Intan salah satu PNS di lingkungan pemerintah Kota Kotambagu yang turut mendampingi ibunya, antrian tersebut dimulai kurang lebih sejak pukul 09.00 Wita, namun karena pelayanan dari pihak Bank dinilai baik sehingga proses antrian pun diperkirakan tidak akan berlangsung lama.

“Sejak pukul 09.00 Wita kami antri untuk proses pencairan gaji ke-13 untuk para pensiunan, dan karena pelayanannya cukup bagus, sehingga pukul 10.00 Wita saja, nomor urut antrian sudah mencapai tiga ratusan lebih,” tuturnya.

Lanjutnya lagi, untuk para pensiunan biasanya di tahun-tahun kemarin lebih dahulu menerima gaji ke-13 daripada PNS aktif, namun karena satu dan lain hal sehingga pencairannya agak terlambat untuk tahun ini.

“Hal tersebut disebabkan oleh perubahan sistem, sehingga proses pencairan gaji ke-13 untuk para pensiunan agak terlambat,” tutupnya. (m-11)

Jumat, Gaji 13 Cair 100 Persen

0
Aang Wardiman
Aang Wardiman
Aang Wardiman

TOTABUANEWS.COM, Boroko – Pencairan Gaji 13 di Bolaang Mongondow Utara, pekan ini mulai disalurkan. Hingga kini penyalurannya pun sudah sekitar 70 persen, dari total keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. Ditargetkan, untuk realisasi 100 persen paling lambat hari Jumat (hari ini,red).

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bolmut Aang Wardiman, kemarin.

Menurutnya, beberapa faktor keterlambatan pencairan di sejumlah SKPD, yaitu p

emasukan berkas permintaan pencairan.

“SP2D akan cepat keluar jika berkas permintaan pencairan sudah dimasukkan,” ujarnya.

Sementara itu, Aang menjelaskan, sudah ada sekitar 70 persen dari total dana gaji 13 yang telah direalisasikan sejak hari Rabu (17/07).

“Tinggal 30 persen dan saat ini sudah ada beberapa yang memasukan berkas, jadi akan segera diproses. Target paling lambat hari jumat besok (hari ini,red), semua pencairan gaji 13 sudah selesai. Namun itu semua kembali tergantung pihak SKPD yang memasukan berkas,” terangnya.

Terinformasi, pencairan gaji 13 ini dilakukan setelah seluruh gaji Pegawai telah disalurkan. Sedangkan total dana yang disediakan oleh Pemkab bulan ini untuk pembayaran gaji, sebesar Rp 15 Milyar. Masing-masing untuk gaji bulanan dan gaji 13 Rp 7,5 Milyar. (eky/win)

 

PAW Bacaleg Incumbent, Mulai Dilakukan

0
Karel Bangko
Karel Bangko
Karel Bangko

TOTABUANEWS.COM, Boroko –Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi sejumlah bakal calon anggota legislatif (Bacaleg), yang juga masih duduk dalam anggota parlemen (Incumbent) mulai dilakukan. PAW tersebut terkait dengan adanya pindah partai oleh sejumlah bacaleg incumbent tersebut.

Hal ini sebagaimana disampaikan Sekertaris Dewan (Sekwan) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Irma Ginoga saat dikonfirmasi kemarin. Menurutnya, sudah ada satu orang sementara diproses, yakni Sofjan Pontoh dari Fraksi PPP. Sementara sisanya, telah mengajukan pengunduran diri dari partainya.

“Satu saja yang tengah diproses. Sisanya lagi baru sebatas pengajuan surat pengunduran diri dari partainya,” kata Irma.

Disinggung soal surat keputusan proses PAW Djoni Patiro, yang diterbitkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Republikan Sulut belum lama ini, Irma mengaku belum menerima rekomendasi tersebut.

“Suratnya belum kami terima. Secara prosedural yang meminta PAW itu adalah partai. Kami siap meneruskannya bila disetujui pimpinan dewan,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut, Karel Bangko, ketika dikonfirmasi soal proses PAW Patiro, menjelaskan, pemberhentian seorang anggota DPRD karena pindah ke partai lain harus diusulkan oleh asal partai politik yang pernah mencalonkannya sebagai anggota dewan.

“SK pemberhentian seorang wakil rakyat harus diusulkan oleh parpol asal yang pernah mencalonkannya sebagai anggota dewan. Mekanisme itu harus dilalui karena penggantian anggota Dewan tidak beda dengan PAW,” ujarnya.

Menurut Karel, pihaknya tidak bisa memproses pemberhentian anggota Dewan yang pindah partai bila tidak ada usulan dari parpol asal. Sebab, parpol sendiri juga mengusulkan siapa yang bakal menggantikan.

“Pemberhentian dan pengangkatan, tidak boleh satu-satu. Artinya, kalau tidak ada usulan dari parpol soal pengganti anggota Dewan yang mengundurkan diri, tidak bisa diproses,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, DPD Partai Republikan Sulut, melalui surat keputusan nomor; 025/DPDREP/SK/SU/V/2012, terpaksa membekukan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Republikan Bolmut, sekaligus memberhentikan Djoni Patiro karena memilih bergabung dengan Hanura. (eky/win)

 

Pemkab Bolmong Pending Pelantikan Altap Tiwang

0

TOTABUANEWS.COM, Lolak—Pemerintah Kabupaten Bolmong, hingga saat ini belum melaksanakan pelantikan terhadap Altap Tiwang, yang terpilih dalam ajang pemilihan Sangadi (Kepala Desa, Red) Desa Pangian Barat Kecamatan Passi Timur yang digelar beberapa waktu lalu. Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, Drs Cris Tito Kamasaan, Kamis (18/7) kemarin, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan, belum dilaksanakannya pelantikan karena dari hasil investigasi dari pihak inspektorat masih terdapat beberapa permasalahan. masih terdapat permasalahan. “Ada juga beberapa poin permasalahan yang belum bisa diungkapkan pemerintah,” jelas Kamasaan.

Lebih lanjut dikatakan, pelantikan terhadap Altap Tiwang belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses pengkajian. “Untuk sementara masih dipending karena masih akan dikaji lagi,” kata Kamasaan.

Seperti diketahui, ajang Pilsang Desa pangian Barat hingga saat ini terus menuai protes dari sejumlah warga yang tidak menerima hasil Pilsang tersebut. bahkan, beberapa waktu lalu warga sempat menggelar di DPRD Bolmong, untuk meminta pemerintah membatalkan pelantikan dibatalkan. (gts)

 

BERITA TERBARU