TOTABUANEWS,COM, Jakarta—KPU Kota Kotamobagu yakin akan menang dalam sidang gugatan yang dilayangkan calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu, pasangan Djelantik Mokmodompit-Rustam Simbala (DjelaS) dan Nurdin Makalalag-Robert Siagiaan (Benar), di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, dalam sidang gugatan lanjutan yang digelar di Senin (15/07) kemarin, sejumlah saksi yang dibawa oleh pasangan calon tersebut, justru lebih mengerucutkan kesaksian mereka, atas dugaan pembelian undangan yang dilakukan salah satu pasangan calon.

Sementara, yang mempertanyakan kinerja KPU, terkait dengan proses tahapan Pilwako Kotamobagu, bisa dikatakan hanya beberapa orang saja. Salah satunya adalah saksi pasangan DjelaS bernama Harsono Mokoginta, warga Desa Bilalang I. Dalam kesaksiannya, Mokoginta mempertanyakan kenapa dia tidak menerima undangan, padahal dia terdaftar dalam DPT.

“Saya dalam Pilwako lalu tidak menerima undangan sama sekali,” ujar Mokoginta.

Sebelumnya, kata Mokoginta, dia telah mempertanyakan hal itu kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

“Saya datang ke KPPS dan mempertanyakan soal undangan. Namun, mereka (KPPS) menegaskan kalau undangan itu sudah dibagikan secara keseluruhan,” jelasnya dihadapan majelis hakim.

Saat majelis hakim menanyakan apakah dia datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat hari pencoblosan, dan menyalurkan hak pilihnya, Mokogintapun menjawab kalau itu dia dilakukan, sayangnya KPPS tidak memberikan kesempatan untuk mencoblos.

Namun, pernyataan Mokoginta dibantah Ketua KPU Kotamobagu Nayodo Kurniawan. Dihadapan mejelis hakim, Nayodo menjelaskan, sebelum hari pencoblosan, pihaknya telah mengumumkan, cara lain untuk menyalurkan hak pilih, warga bisa menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

“Edaran sudah kami keluarkan kepada seluruh KPPS, dan ditempel disetiap TPS. Lagipula edaran itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), soal penyaluran hak pilih warga Negara,” tegasnya.

Tidak hanya sampai disitu, saat waktu istirahat, Nayodo kemudian kembali menegaskan kepada wartawan harian ini, kalau pihaknya telah menyelenggarakan proses dan tahapan Pilwako sesuai dengan undang-undang.

“Seluruh yang kami lakukan dalam tahapan Pilwako sesuai dengan aturan dan undang-undang. Makanya, kami yakin kalau gugatan terhadap KPU bisa saja ditolak oleh majelis hakim,” paparnya.

Mengantisipasi gugatan yang ditujukan ke KPU, Nayodo juga mengaku sudah menyiapkan sedikitnya tujuh kardus berisi dokumen tentang catatan penyelenggaraan Pemilukada Kotamobagu.

“Selain itu, kami juga sudah menyiapkan sepuluh orang saksi dari pihak Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” tambahnya.

Nayodo juga menduga pihak penggugat justru mengkondisikan saksi yang diboyongnya, untuk mengatakan sesuai kesaksiannya. Tapi Nayodo yakin, kalau pihaknya tak melakukan hal yang ditudingkan. Sebab, dia sepenuhnya yakin kalau pihak penyelenggara telah bekerja maksimal dalam Pilwako Kotamobagu lalu.

“Pihak penyelenggara yang kami rekrut, mulai dari PPK ke bawah, benar-benar sudah terbukti dalam sisi kinerja mereka. Kami yakin, mereka cukup cerdas bila menjawab setiap gugatan yang dilayangkan,” tukasnya. Lagipula selama persidangan ini, belum ada bukti yang cukup kuat kalau kami telah melakukan kesalahan prosedur dalam menjalankan tahapan Pilwako lalu,” kuncinya.(jun)

TOTABUANEWS.COM, Jakarta—Sidang gugatan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), mulai menarik diikuti. Pasalnya, dalam sidang yang digelar Senin (15/07) kemarin, nama salah oknum kepala sekolah (Kepsek) di Kotamobagu berinisial ASM, sempat disebut diduga turut terlibat dalam praktek money politic dengan cara membeli kertas undangan pemilih.

Nama ASM yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh, yang sebelumnya sempat disebut-sebut akan maju diajang Pilwako Kotamobagu lalu, dilontarkan oleh Ismail Daeng, salah satu saksi yang juga merupakan tim sukses pasangan nomor tiga yakni DjelaS. Dia mengatakan, bahwa informasi yang diperolehnya, bagi para pengumpul undangan di Kelurahan Molinow, sebagian besar dikordinir oleh ASM. “Dia (ASM) mengumpulkan seluruh orang yang bertugas membayar undangan para pemilih di rumahnya,” beber Ismail.

Bahkan, dari informasi yang diterima oleh Ismail juga, diketahui kalau mereka yang bertugas mengumpulkan undangan para pemilih tersebut, diberikan bonus yang bervariasi, dari salah satu pasangan calon yang mengintruksikan hal itu dilakukan.

“Setiap sepuluh undangan yang terkumpul diberikan bonus lima ratus ribu rupiah, kepada para pengumpul undangan,” kuncinya.

Ketua majelis hakim dalam sidang sengketa tersebut, Hamdan Zoelfa usai mendengarkan keterangan seluruh saksi , kembali menunda sidang. Sidang lanjutan direncanakan akan kembali digelar Selasa (16/07) hari ini.

“Untuk agenda sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan dari pihak pemohon,” imbuh Hamdan. (*)

TOTABUANEWS.COM, Puluhan saksi membeberkan dugaan pembelian undangan salah satu pasangan calon, saat Pilwako 24 Juni lalu, dalam sidang gugatan

di MK kembali dilanjutkan. Adapun agenda sidang kemarin yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/07) kemarin.

Gugatan yang dilayangkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Djelantik Mokodompit-Rustam Simbala (DjelaS), dan Nurdin Makalalag-Robert Siagian (Benar), itu, adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon, yakni pasangan DjelaS.

Pantauan Media Totabuan, sidang yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, dan dihadiri oleh puluhan saksi dari pasangan DjelaS. Menariknya, dari sebagian saksi yang dihadirkan itu, hampir seluruhnya memaparkan soal dugaan adanya pembelian undang secara massif, yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Lily Setiani, warga Kelurahan Mogolain, salah satu saksi pasangan Djelas, mengungkapkan kalau proses pembelian undangan tersebut, di Kelurahan Mogolaing, dilakukan salah satunya oleh Abdullah Tungkagi.

“Abdullah membayar setiap undangan pemilih dengan harga tiga ratus ribu rupiah per satu undangan, dan itu dilakukan dengan terang-terangan,” ungkap Lily.

Menariknya, dari keterangan Lily, akhirnya diketahui kalau Abdullah, ternyata adalah adik dari salah satu personil Panwascam Kotamobagu Barat, yakni Hesti Tungkagi.

“Ini yang kami herankan. Kenapa justru yang melakukan itu adalah adik dari salah satu Panwascam di Kotamobagu Barat,” ungkapnya.

Senada dikatakan Udin Usman warga Kelurahan sama. Dia membeberkan pada 24 Juni lalu, dirinya dijemput oleh salah satu tim sukses pasangan calon dan memberinya sejumlah uang.

“Saya diminta memberikan undangan pemilih saya, dan ditukar dengan uang seratus ribu rupiah. Pemberian uang itu dilakukan oleh Samsudin, salah satu tim sukses pasangan calon nomor urut satu,” paparnya.

Menguatkan pernyataan Udin Usman, saksi lainnya, yakni Suharyadi warga Kelurahan Molinow, mengatakan kalau sebelum pencoblosan, da didatangi oleh salah seorang bernama Ros.

“Saat itu Ros meminta undangan yang saya miliki dan memberi uang tiga ratus ribu rupiah. Setelah itu, Ros meminta saya untuk tidak usah datang ke TPS untuk mencoblos,” tukasnya.(*)

Laporan: Junadi Amra

(Jakarta)