Totabuanews.com, Kotamobagu – Dukungan kepada Panitia Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P3BMR), yang terus berjuang untuk pemekaran 5 daerah otonom di Totabuan tersebut terus berdatangan dari berbagai elemen. Seperti salah satu tokoh masyarakat Kotamobagu Drs Hi Muhammad Anthon Mamonto, yang juga adalah anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulut.

Kepada TotabuaNews baru-baru ini, Anthon dengan tegas menyatakan dirinya siap memberi dukungan agar PBMR bisa terbentuk. “PBMR adalah harga mati masyarakat Bolaang Mongondow Raya. Sehingga dengan kapasitas saya selaku anggota DPRD Provinsi akan siap memperjuangkan ke provinsi soal pembentukan PBMR,” tegas Anthon.

Anthon pun menepis adanya isu bahwa semua anggota DPRD Provinsi tidak mendukung pembentukan PBMR. “Apalagi ini menyangkut masa depan anak cucu rakyat BMR. Jadi tidak ada kata Tidak untuk provinsi BMR. Dan mengenai adanya isu bahwa semua anggota DPRD Provinsi tidak mendukung PBMR, itu tidak benar. Sebab, hingga saat ini kami masih tetap berjuang bagaimana PBMR bisa terbentuk,” jelas Anthon.

Disisi lain, Anthon berharap agar semua masyarakat BMR bersatu untuk mewujudkan terbentuknya provinsi PBMR, “Urusan politik ataupun pilkada tetap jalan, namun kita tetap bersatu untuk terbentuknya PBMR,” tandasnya. (konny/jun)

Totabuanews.com, Kotamobagu – Pelataran parkir di ruas jalan Ahmad Yani, mulai dari depan Bank Muamalat hingga simpang tiga, menuju pasar serasi Kotamobagu, akan segera diperbaiki. Hal itu, sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Tata Kota Kotamobagu Ale Saranaung kepada totabuanews Kamis (17/01/2013) via seluler.

“Pelataran parkir tersebut sudah selayaknya di perbaiki, sebab melihat kondisinya sudah sangat memprihatinkan, Sehingga itu juga akan mempenagruhi keindahan kota,” ujar Saranaung.

Dan rencananya, pelataran parkir itu akan diperbaiki pada triwulan ke II tahun ini, “Anggarannya sudah disiapkan. Hanya saja nanti diperbaiki pada triwulan ke II,” kata Saranaung.

Namun menurutnya, yang akan diperbaki hanya satu jalur saja. Atau pelataran mulai dari depan Bank Muamalat menuju pertigaan samping Paris Supestore. “Untuk didepan Abdi Karya, sudah tidak perlu perbaiki lagi. Sebab kondisinya masih bagus, apalagi baru diperbaiki tahun lalu,” tandasnya. (konny/jun)

Totabuanews.com, Kotamobagu – Awal tahun 2013 ini, rupanya merupakan waktu yang tepat, untuk melakukan penyegaran pemerintahan, dengan menggelar rolling jabatan untuk jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Hal ini tercermin dari pernyataan Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu Drs Hi Mustafa Limbalo, Kamis (17/01/2013) , saat dihubungi via ponsel selulernya, seraya mengatakan kalau rolling tersebut masih akan menunggu keputusan dari pejabat Pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota Kotamobagu Drs Hi Djelantik Mokodompit ME.

“Kalau sudah ada instruksi dari pak Wali, pasti akan dilakukan. Kapan waktunya, tinggal menunggu petunjuk beliau. Yang pasti akan dilakukan dalam waktu dekat ini,” ujar Limbalo.

Bahkan, Limbalo mengatakan, rolling yang akan digelar mereka itu, akan melibatkan seluruh eselon.

“Bisa saja rollingnya untuk semua eselon,” jelasnya.

Disisi lain, Ketua LSM Suara Rakyat Merdeka (SRM) Kotamobagu, Sofian Bede SE, memminta agar rolling yang akan dilakukan Pemkot tersebut, benar-benar profesional.

“Penempatan pejabat dalam sebuah instansi harus melihat loyalitas, prestasi, kinerjja, dan juga latar belakang pendidikannya,” imbuh Sofian.

Dengan begitu, menurutnya kinerja pemerintahan akan bisa maksimal dalam pelayanan ke masyarakat. (konny/jun)

Totabuanws.com, Kotamobagu – Menyikapi penangkapan kepada sejumlah warga Tabang oleh aparat kepolisian mendapat kritikan dari Zulkifli Golonggom, salah seorang aktifis Kotamobagu.

Menurut Zul, mantan Ketua Umum PMII cabang Manado ini, seharusnya polisi tidak bertindak represif apalagi dampak penangkapan tersebut menimbulkan trauma bagi Keluarga yang ditangkap.

“Kami telah turun langsung melakukan komunikasi dengan warga, dan dampak dari penangkapan membuat ratusan warga melarikan diri ke gunung,”ucap Zulkifli.

Menurut Golonggom, permasalahan ini bisa dibicarakan ditingkatan desa dan tidak perlu melibatkan aparat kepolisian. “Masalah ini hanya ditingkatan desa dan tak perlu polisi melakukan penangkapan,” tambahnya.

“Jika terjadi pelanggaran HAM, maka kami akan melaporkannya ke KomnasHam di Jakarta,”tukas Zul. Sementara itu, Kapolres Bolmong AKBP Hisar Silangen SIK mengatakan, yang ditangkap hanya mereka yang terduga sebagai provokator dalam kerusuhan beberapa waktu lalu. (Dink)