Totabuanews.com, Kotamobagu – Memanasnya situasi di Desa Tabang Kecamatan Kotamobagu Selatan, membuat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bolmong Raya (Amabom), turut memfasilitasi agar warga merasa nyaman lagi.

Karena terjadi ketegangan antar warga setempat hingga sempat bentrok dengan pihak kepolisian, Ketua Amabom Drs H Jemmy Lantong bersama pengurus lainnya berusaha mendamaikan kembali desa itu. Apalagi belakangan, muncul isu kalau warga desa tetangga Poyowa Bersatu mulai terpancing. Jemmy bersama salah satu pengurus Amabom Muliadi Mokodompit menemui tokoh-tokoh adat kedua desa. Pun, pertemuan dengan Walikota bersama jajarannya dilakukan untuk mencari solusi jangan sampai ketegangan ini berkepanjangan, hingga jatuh korban. “Kami ingin ada pertemuan dengan semua pihak dan mencari solusi terbaik, hingga ketegangan di Tabang segera berakhir. Juga berupaya, agar desa tetangga tidak terpancing,” Kata Jemmy.

Usai pertemuan dengan Walikota Kota Kotamobagu Drs H Djelantik Mokodompit ME di kantor Camat Kotsel Selasa (16/01/2013), Jemmy dan Muliadi serta Ketua Pemuda Adat BMR Fahmi Gobel, bersama pemuka adat Tabang menemui keluarga yang diduga terlibat

dalam kericuhan di Tabang. Beberapa saat kemudian sore kemarin (Selasa, red) ketiganya menemui Kapolres Bolmong AKBP Hisar Sialagan SIK, yang kebetulan sedaNg berada di Desa Tabang. “Kami hanya meminta Polisi agar, menjalankan tugasnya, agar persoalan ini tuntas,” kata Jemy.

Kapolres, sangat mengapresiasi kepada Amabom, dan berjanji akan mencarikan solusi terbaik untuk Tabang. Yang pasti kata Kapolres, keterlibatan banyak pihak untuk menyelsaikan masalah, akan lebih baik. “Kami sangat bersyukur, karena Amabom juga turut ambil bagian dalam penyelesaian masalah. Kami juga akan berupaya, agar persoalan ini selesai, tanpa ada korban,” janji Kapolres.

Namun, dia meminta ada pencerahan kepada masyarakat agar jangan membuat pelanggaran hukum. “Harus ada pendidikan soal sadar hukum juga ke warga,” katanya lagi.

Sementara Djelantik saat bertatap muka dengan beberapa sangadi ada lembaga adat di desa tersebut meminta agar semua pihak menahan diri. Jangan sudah terjadi diselesaikan secara baik-baik, agar daerah ini tetap kondusif. “Jangan lagi masyarakat terprovokasi, peran tokoh-tokoh adat juga sangat penting untuk mendamaikan suasana,” imbuh Djelantik. (Tim)

Totabuanews.com, Bolmut – Kabar gembira khususnya kepada para aparat pemerintah desa di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Pasalnya, di tahun 2013 ini TPAPD dipastikan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Hal ini seperti dikatakan Bupati Bolmut Drs Hi Hamdan Datunsolang MM, disela-sela penyampaiannya dalam kata sambutan saat pelantikan dua sangadi di Kecamatan Kaidipang usai meresmikan dua desa. Rabu (16/01/2013).

“Alhamdulillah di tahun ini gaji aparat pemerintah desa mengalami kenaikan,” kata Bupati.

Dijelaskannya, rincian kenaikan TPAPD tersebut yakni, untuk Sangadi sebelumnya Rp 1 juta, naik menjadi 1,5 juta.Sedangkan Sekretaris Desa (Sekdes) Rp 1 juta, Probis dan Kepala Dusun Rp 600 ribu, sedangkan Imam atau pendeta Rp 350 ribu.

Ditambahkannya, disamping kenaikan TPAPD tersebut, setiap desa tahun ini juga mendapatkan kucuran dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih tinggi dibanding tahun lalu.

“Disamping itu, ada juga penyaluran Dana ADD yang terbagi atas 3 kategori sesuai dengan jumlah penduduk.Untuk

penduduk 1000-5000 jiwa mendapat Rp 55 juta, penduduk 500-1000 jiwa Rp50 juta, sedangkan Desa yang hanya berpenduduk 100-500 jiwa mendapat Rp 48 juta,” tandas Bupati. (eking/hasdy)

Totabuanews.com, Bolmut – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs Hi Hamdan Datunsolang MM, Rabu (16/01/2013) meresmikan dua desa baru di Kecamatan Kaidipang, sekaligus melantik dan mengambil sumpah dua Plt Sangadi di dua desa yakni Desa Gihang yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Pontak,dan Desa Boroko Utara merupakan hasil pemekaran dari Desa Boroko Timur.

Kegiatan ini merupakan bagian dari target pemekaran desa secara keseluruhan yang tersebar di 15 Desa di berbagai kecamatan. Dua Pelaksana Tugas (Plt) Sangadi yang dilantik dan diambil sumpah tersebut yakni Samsul Korompot di Desa Gihang dan Nur Buhang di Desa Boroko Utara.

Pemekaran Desa ini juga berdasarkan Peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2012 tentang pembentukan 15 Desa di Bolmut.

Dalam sambutan Bupati mengatakan, pemekaran merupakan bagian dari bentuk kemajuan sistem pemerintahan demi pembangunan Bolmut yang lebih baik lagi.

Selain itu, dirinya juga menepis soal isu bahwa pemekaran desa seperti ini hanya untuk kepentingan politik dan untuk bagi-bagi kekuasaan.

“Pemekaran merupakan suatu program yang sangat strategis dan penting dalam memajukan sebuah daerah,” kata bupati.

Disisi lain, dirinya pun berharap agar desa induk dan yang baru dimekarkan sebisanya untuk hidup berdampingan rukun dan damai.Dan minimal enam bulan kedepan sudah ada pelantikan untuk sangadi definitif.”Tugas sangadi Induk, yaitu membimbing desa pemekaran, untuk mencapai sasaran pemekaran,” ujar calon bupati yang diusung partai Amanat Nasional (PAN)ini. (eking/hasdy)

Totabuanews.com, Boltim – Proyek pengaspalan jalan kantor Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), yang dikerjakan PT Nusantara Sejatera Bersama (NSB), mendapat teguran keras dari Bupati Sehan Landjar.

Pasalnya, proyek yang berbanrol Rp 8,2 miliyar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Boltim tahun anggaran 2012, tersebut terkesan dikerjakan asal jadi.

Tak pelak, Landjar pun langsung memperingatkan para pekerja agar melakukan pekerjaan dengan baik. Eyang sapaan akrab Bupati Boltim tersebut mendapati pekerja proyek nyaris saja melakukan pengaspalan jalan padahal material yang ada belum digredel dengan benar. “Lihat saja itu, hanya dilalui finisher sudah terbongkar lagi. Kalau saya tidak dapati mereka sudah lakukan pengaspalan,” ungkap Landjar dengan nada kesal.

Lanjut Landjar mengatakan, pihaknya sangat mengetahui cara kerja pembuatan jalan karena dirinya mengaku puluhan tahun pernah sebagai operator alat berat. “Seharusnya pengawas malu kalau dapat teguran. Kalian dilapangan asal kerja kalau saya dapati lagi saya sanksi kalian,” tegas Sehan kepada pengawas lapangan, sambil menuju ke beberapa titik jalan yang dikerjakan asal jadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Boltim, Minderd Mawu, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan pihaknya mengatakan pekerjaan proyek tersebut masih dalam pengerjaan kontraktor lama.

“Mereka telah memberikan jaminan 15 persen atau sekitar Rp 1,2 M sehingga diberi kesempatan hingga 31 Januari,” jelas Mawu.

Lanjut Mawu menjelaskan angka 15 persen adalah angka pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan saat habis masa kontrak. Pihaknya telah memberikan sanksi denda setiap hari berkisaran Rp 1,2 juta sejak berakhirnya masa kontrak. Terkait pengembalian dana sebesar Rp 400 juta katanya dana tersebut adalah menjadi Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dari anggaran tersebut yang tidak terpakai.

“Jika mereka tidak kerjakan itu sampai selesai maka dana peliharaan dan jamin tidak akan diserahkan. Sehingga pengerjaan akan ditenderkan kembali menggunakan dana tersebut. Dan mereka akan diblacklist. Tapi saya yakin mereka tidak mau ambil resiko itu sebab tidak lama lagi pekerjaan akan selesai,” terang Mawu. (edmon)

Totabuanews.com, Boltim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) rencananya akan membangun sebuah terminal darat berlokasi di Desa Paret Kecamatan Kotabunan.

Hal ini seperti yang dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Penanaman Modal Daerah (Bappelitbangdalda) Boltim Sonny Waroka, kepada sejumlah wartawan bahwa Pemkab Boltim berencana akan membangun terminal angkutan darat dan pembangunan terminal akan diusulkan ke pemerintah pusat. “Anggarannya bisa lebih Rp 30 miliar.” Ungkap Waroka.

Lanjut Sonny menuturkan sebelum mengusulkan ke pemerintah pusat, pihak daerah harus menyediakan lahan dan serta Detail Engineering Design (DED) terhadap perencanaan pembangunan terminal tersebut. Selain itu akan ada survey investigasi dan desain (SID) terminal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. “Anggarannya lebih dari Rp 500 juta,” terangnya.

Menurutnya, lokasi pembangunam terminal alangkah baiknya berada di Desa Paret. Hal itu, sebagaimana Masterplan wilayah Boltim. Apalagi didesa tersebut akan dibangun juga pelabuhan laut. “Pembangunan harus sesuai tata ruang wilayah, dan tidak sembarang membangun. di Paret lokasinya luas. Kita tidak bisa membangun disini (Tutuyan, red) antisipasi akan adanya perkembangan wilayah ini menjadi kota yang padat,” jelas Sonny sembari menambahkan pihaknya pun akan berencana mengusulkan pembanguan terminal tersebut ke pemerintah pusat pada 2014 nanti.

Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi informasi (Dishubkominfo) Boltim, Hidayat Mokoginta saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembangunan terminal ke pemerintah pusat. “Kami usulkan dua yakni di Modayag dan Kotabunan. Modayag di dekat Pasar,” ungkap Hidayat.

Sayangnya, Hidayat tidak mau mengungkapkan tipe terminal akan dibangun. Alasannya belum mengatahui jumlah dana yang akan diberikan pemerintah pusat dan belum tersediannya lahan untuk pembangunan.

“Kalau di Tutuyan belum ada rencana membangun terminal. Kalau dibangun apa yang akan dimasukkan ke dalam. Apa taksi gelap,” kata Hidayat.

Sekadar diketahui, hingga kini Boltim belum memiliki terminal yang representatif. Sehingga pembangunan terminal ini sangat dibutuhkan untuk arus kendaraan umum yang melayani mobilitas masyarakat Boltim. (edmon)

Totabuanews.com, Bolmong – Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang tidak ikut apel perdana pada awal tahun ini, mendapatkan sangsi teguran.

Hal ini, sebagimana yang diakui Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Bolmong, Sunge Paputungan BSC.

“Mereka mendapat sanksi teguran,” kata Sunge.

Selain teguran, pihaknya juga melakukan pembinaan kepada mereka yang tidak hadir agar tidak mengabaikan disiplin sebagai abdi Negara.

“Juga membina mereka yang tidak ikut apel tersebut,” katanya lagi.

Lanjut Sunge, bagi PNS yang fungsional seperti perawat dan guru, tidak diwajibkan ikut apel, dikarenakan mereka harus bertugas di tempatnya masing-masing.

“Kan tidak mungkin perawat yang harus merawat orang lagi sakit apalagi parah meninggalkannya untuk ikut apel. Kita kan harus mengedepankan rasa humanis,” tutur Sunge.

Informasi yang berhasil kami rangkum, dari 1650 jumlah PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), yang hadir dalam apel perdana tersebut sebanyak 1341 orang. Untuk itu, ada sekitar 309 PNS yang tidak ikut apel perdana tersebut termasik dengan alas an sakit, cuti/ijin dan juga tanpa keterangan. (gito)