Tahun 1985, merupakan titik awal Cina melakukan transformasi ekonomi dibawah gagasan Deng Xiaoping, yang mampu melakukan elaborasi ekonomi dengan prinsip-prinsip tradisi dan nilai dasar yang dimiliki masyarakat. Cina membuka pasar bebas tapi tetap melakukan proteksi ekonomi, dibawah prinsip ekonomi damping dan kebudayaan-nya yang sangat berpengaruh itu. Tahun 2002, cadangan devisa ekonomi Cina, mampu melebihi Amerika Serikat sepanjang sejarah yang terjadi pertama kalinya, yakni 50 Milliar US Dollar. Angka yang sangat luar biasa. Dibalik Cerita ini, penulis mau memberi ruang emansipasi besar yang pernah dilakukan Cina dalam sepanjang sejarah, meskipun mereka berabad-abad lamanya mengalami kemunduran, eksploitasi bahkan perang saudara yang senantiasa menjadi ancaman. Satu hal yang pasti, Cina mampu menemukan identitas dalam rangka pembangunan ekonominya, identitas yang dimaksud adalah ‘Maskot Utama’ yang menjadi ciri khas mereka dalam membangun negara yang kuat. Membaca Cina kini, tentunya tidak seperti membaca Cina pada saat PD 1 dan PD 2 terjadi, dan Cina kini tidak kemudian dikatakan sebagai negara komunis yang masih sangat ‘ortodoks’ akan tetapi Cina bangkit menjadi naga besar, yang mewakili beragam unsur,-komunisme skaligus kapitalisme baru, yang bergerak cepat dengan prinsip kebudayaannya. Tepatnya Revisionisme dari ajaran dan dogma-dogma sebelumnya.

Dalam Prologh ini, Penulis mencoba menarik sedikit cerita diatas dengan persfektif penemuan identitas lokal Bolaang mongondow Raya, khususnya Kota Kotamobagu, sebagai daerah otonom baru, yang sangat kita harapkan kedepan akan memberikan perfektif baru dalam pembangunan dan penciptaan kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana dalam tujuan amanah Otonomi Daerah (UU 32 Tahun 2004). Identitas lokal, merupakan konsep pembangunan baru yang saat ini terus digagas oleh berbagai pihak, yang mulai merebak pasca pelaksanaan Otonomi Daerah, dan hal ini sangat sinergis dengan program pemerintah dalam MP3EI (Master Pland Perencanaan Percepatan Ekonomi Indonesia) tahun 2017-2025. Sedangkan Perang terhadap budaya korupsi, merupakan telaah balik dan proteksi, sebagaimana yang dilakukan oleh Cina dalam rangka meminimalisir ‘perampokan’ uang negara, yang kerap dilakukan oleh oknum-oknum pejabat politik maupun birokrat dalam struktur negara, maupun pemerintahan daerah. ‘Perampokan’, mungkin bahasa yang agak fulgar dan sadis akan tetapi, menurut penulis berdasar hasil komparasi dari pemikiran, Baharudin Lopa bahwa korupsi merupakan penghalusan bahasa dari istilah perampokan, yang akan berujung pada pemakluman terhadap kenyataan yang terjadi, karena penggunaan istilah korupsi, merupakan penghalusan atau pemberian pembelaan terhadap kejahatan besar ‘perampokan’ yang kerap terjadi.[1] Dalam Pembanguna daerah, khususnya Kotamobagu dan Bolmong Raya umumnya, penemuan identitas, dan perang terhadap budaya korupsi merupakan solusi utama dalam mempecepat perubahan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan tidak sentralistik.

Master Pland Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia-MP3EI tahun 2017-2025, Indonesia mentargetkan percepatan ekonomi nasional, hingga surplus ekonomi Nasional yang akan digenjot sehingga Indonesia bisa berada pada posisi lima (5) besar ekonomi terkuat di dunia, proyek ini sementara digenjot dan disesuaikan dengan neraca ekonomi nasional yang mengacu pada kemampuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sebap tidak sedikit ketersediaan dana yang akan dibutuhkan. Bolaang Mongondow Raya yang hingga saat ini masih menjadi bagian dari Propinsi Sulawesi Utara, yang memiliki luas 56, 4 %, dari luas total Sulawesi Utara (Sulut), masuk dalam koridor Sulawesi dan Indonesia bagian timur umumnya, dengan target produksi terbesar, ‘’Emas, biji besi, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kelautan, buah-buahan dan Hotikultura. Sumber produksi unggulan ini, menjadi andalan ekonomi kawasan yang nantinya akan menjadi pengekspor utama kebutuhan pasar yang berada dikawasan Asia Timur dan ASEAN khususnya. Tentunya setelah evaluasi ekonomi nasional, yang saat ini karena hingga tahun 2012-2013, Indonesia masih terdaftar sebagai negara impor, yang rajin melakukan kebijakan impor pada beragam barang teknologi, sampai pertanian. Hal ini, berefek pada hancurnya stabilitas harga petani-petani tradisional yang kalah bersaing dengan ramainya produksi luar negeri yang berkeliaran didalam negeri. Ironisnya, karena indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang didunia, Indonesia masih melakukan kebijakan impor garam, dan impor ‘Singkong’ dari Negara tetangga yaitu Thailand dan Kamboja, meskipun kita dikenal sebagai negara agraris yang dimana-mana banyak ditemukan petani-petani singkong, bahkan sampai di Bolaang mongondow Raya, hal ini akan berdampak pada minimnya gairah petani-petani tradisional yang tersebar di Indonesia.

Hasil evaluasi ini jika cepat dilaksanakan untuk menurunkan kebijakan impornya, dan MP3EI, bisa digenjot dengan cepat berdasarkan prinsip keadilan dan meminimalisir dampak eksploitasi yang terjadi terhadap masyarakat dan lingkungan. Identitas yang bisa dilakukan Bolaang Mongondow Raya dalam posisi tersebut, adalah menciptakan ‘brand’ pembangunan dan identitas produksi ekonomi ekspor yang berdasarkan pada keunggulan wilayah, dan potensi kawasan. Bolaang Mongondow Raya, tidak hanya memiliki cadangan emas dan biji besih yang selama ini dijadikan sumber eksploitasi utama investasi yang terjadi oleh Corporatie asing, dan investor lokal yang terkadang syarat dengan ketidak adilan lingkungan dan bias konflik yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, produksi buah-buahan dan hotikultura yang ada di Bolaang Mongondow Raya, bisa dikembangkan menjadi salah satu produk unggulan yang akan menjadi identitas ekonomi lokal. Total kebutuhan buah-buahan dan hotikultura khususnya di kawasan ASEAN masih sangat memungkinkan untuk dijajaki dalam hubungan kerjasama ekonomi lintas kawasan, mengingat produksi buah-buahan dan hotikultura Pulau Jawa, belum sepenuhnya mampu mengisi kebutuhan pasar ASEAN, sehingga dalam MP3EI, Sulawesi diletakan pada posisi strategis yang nantinya akan saling menopang dalam peningkatan produksinya. Jika Bolaang Mongomdow Raya menjadi ‘Produksi Terbesar buah-buahan dan Hotikultura’ di Indonesia timur, bukan tidak mungkin kita akan mengalami perkembangan yang cepat serta peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat, bahkan peningkatan APBD, yang terjadi secara signifikan. Seperti yang telah dilakukan oleh Propinsi Gorontalo, yang menjadikan agropolitan (Jagung) sebagai keunggulan utamanya. Pada kurun terakhir, Gorontalo telah menjadi penyuplai terbesar ketiga jagung nasional dengan angka fantastis 2 Juta Ton jagung/tahun, yang sudah ekspor kebeberapa negara di dunia. Walaupun, jika kita melihat justru sebagian penghasilan produksi jagungnya adalah suplai dari petani, Bomut, Bolsel sampai Mamuju Sulawesi Barat. Begitupun yang dilakukan oleh Tomohon, yang kemudian menjadi Kota Penghasil Kembang selain Kota Bandung Jawa barat, hingga saat ini produksi Kembangnya telah memenuhi kebutuhan nasional bahkan ekspor.

Hingga saat ini, harga buah-buahan dan tanaman hotikultura di Bolaang Mongondow Raya, masih sebatas konsumsi biasa yang digunakan sebagai pengganti kebutuhan makanan pokok, dan pengganti energi dan gizi, belum sampai pada tahap akumulasi harga yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan peningkatan APBD kawasan bagi lima daerah yang tersebar se-Bolmong Raya, bahkan pada beberapa tempat dan beberapa contoh tanaman kentang dan umbia-umbian masih menjadi santapan tengkulak dan pedagang-pedagang dari luar Bolmong Raya, yang dibayar dengan harga rendah, sehingga hampir tidak sesuai ongkos produksi dan hasil panen petani. Penciptaan Identitas ekonomi sebagai produksi terbesar buah-buahan dan hotikultura di Indonesia Timur, akan memberikan angin segar dan perlindungan serta lisensi terhadap produksi ekonomi daerah, yang berorientasi pada kesejahteraan petani lokal, bahkan ‘identitas’ daerah di tengah percaturan ekonomi nasional. [2]

Oleh : Hamri H.Mokoagow,- Mahasiswa Pasca Sarjana Semester Akhir, Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

[1] PD_Perang Dunia 1 dan 2, yang menjadi titik puncak konflik ideologis (Kapitalisme-Komunisme)

[2] MP3EI- Rencana Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2025, tahap ekonomi yang sedang digodok dan menjadi Unggulan Ekonomi Indonesia.