Totabuanews.com, Kotamobagu – Meski telah memasuki tahun 2013, namun proses perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP diwilayah kota Kotamobagu masih tetap berjalan. Dimana seperti diketahui sebelumnya, oleh pemerintah kota (Pemkot) menetapkan bahwa proses perekaman e-KTP tersebut untuk wilayahnya, hanya sampai pada batas waktu akhir desember 2012 lalu.

Bahkan menurut camat Kotamobagu Barat Muhlan Lamama SSos kepada Totabuanews Senin (07/01), perekaman diwilyahnya tetap dilanjutkan. Sebab, hal itu sesuai dengan petunjuk Dirjen Kependudukan baru-baru ini. “Pekan kemarin kami dikunjungi salah satu staf dirjen kependudukan. Dan menurutnya proses perekaman tetap dilanjutkan pada tahun ini,” kata Lamama.

Namun menurutnya juga, pihak Dirjen kependudukan tidak menentukan batas akhir perekaman tersebut, “Mereka tidak menentukan batas waktu,” katanya.

Sedangkan menyangkut alat, masih ditanggulangi oleh dirjen kependudukan, “Hanya saja operasionalnya sudah dibebankan kepada daerah masing-masing,” tandasnya.

Sementara itu, kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk) Kotamobagu Refly Mokoginta saat dikonfirmasi membenarkan hal itu, “Ya, tahun ini tetap dilanjutkan sesuai petunjuk pusat,” singkat Refly. (Konni)

Totabuanews.com, Kotamobagu – Lagi-lagi proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 mendapat sorotan dari warga. Kali ini proyek Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPIP) di Kelurahan Kobo Kecil (Kocil), Kecamatan Kotamobagu Timur diduga bermasalah.

Proyek berbandrol Rp 250 juta berupa pembuatan jalan perkebunan “Iyayo” tersebut dianggap penuh keganjilan. Pasalnya, usia pekerjaan telah berakhir tahun 2012, namun hingga saat ini, proyek tersebut belum juga rampung. Termasuk lokasi proyek adalah bekas pekerjaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

“Laporan kami sudah ditindak lanjuti oleh PU. Mereka turun melakukan pengukuran terhadap proyek dan hasilnya proyek tersebut dinyatakan bermasalah. Panjang proyek jalan harusnya 1350 meter, tapi terealisasi hanya 1162 meter,” kata Waan Golonggom salah satu tokoh masyarakat setempat yang ditemui dikediamannya, kemarin.

Surat protes tertanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani lima masyarakat terdiri dari Hamdan Makalalag, Dai Mamonto, Haryono Mokodompit, Alan Mamonto dan Daud Hampan juga dikirimkan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Komisi II Dekot KK.

Sayangnya, pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OSM) Johan Baaman (ketua), Salimin Lukman (sekretaris) dan Mistuti Mamonto (bendahara) sebagai penanggung jawab swakelolah tersebut belum berhasil dimintai keterangan. (Konni)