TOTABUANEWS, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) berjanji akan menambah anggaran Pilkada Bolmong 2017. Akan tetapi penambahan akan dilakukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) nanti.

Hal ini, menyusul direalisasinya anggaran Pilkada Bolmong oleh pemkab hanya Rp19 miliar, padahal usulan KPU ada;ah Rp28,5 miliar. “Untuk sisa anggaran tetap akan kami upayakan lewat APBD Perubahan tahun 2016 atau lewat APBD tahun 2017 nanti,” kata Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan.

Salihi juga menjelaskan kalau dalam NPHD ada klausul pasal yang menjelaskan, bilamana terdapat keleliruan maka bisa diperbaiki kembali.”Ini tentu bisa jadi pegangan pihak KPU, jika anggaran Pemilukada nanti tidak mencukupi,”

Kata Bupati, penambahan tidak bisa dilakukan sekarang, anggaran sebesar Rp 19 miliar tersebut, sudah tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

“Sesuai dengan hasil pembahasan bersama denang DPRD Bolmong, untuk besaran anggaran dalam APBD 2016, Rp 19 miliar,” ucap Bupati.

Dia menjelaskan, Pemkab Bolmong tidak mau mengambil resiko dengan menambahkan jumlah tersebut tanpa melalui pembicaraan bersama dengan DPRD.”Kami tidak ingin mengambil resiko jika penambahan anggaran belum dibicarakan bersama dengan DPRD,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Bolmong, Fahmi Gobel, ketika dikonfirmasi via seluler mengatakan, pihaknya tidak menandatangani NPHD untuk KPU tersebut, karena tidak jelasnya poin penanbahan anggaran.

“Kita mengambil contoh saja di Sangihe. Anggaran tahapan Pemilukada di daerah tersebut, yang tertuang dalam APBD tahun 2016 memang tidak mencukupi. Namun dalam NPHD-nya, jelas tertuang penambahan anggaran dalam APBDP 2016 berapa jumlahnya begitu juga di APBD 2017 hingga usulan anggaranya terpenuhi. Tapi, kalau di Bolmong, tidak jelas poin penambahan anggaranya bagaimana. Jadi kami tidak mau mengambil resiko menandatangani draf NPHD,” jelas Fahmi.

Tak pelak, tidak disepakatinya draf NPHD yang ditawarkan Pemkab Bolmong tersebut, KPUD Bolmong, langsung melaporkan dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulut.

“Kami saat ini sedang berada di KPU Provinsi untuk berkonsultasi sekaligus meminta arahan. Dan kata mereka, silakan laporakn perkembangan tersebut ke KPU pusat,” kata Fahmi.

Bahkan, Fahmi mengatakan KPU Bolmong tidak mau mengambil resiko untuk menyelengarakan tahapan Pemilukada Bolmong, jika tidak ada jaminan.

“Saat pembahsan usulan anggaran oleh KPUD Bolmong dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mereka mengatakan tidak ada masalah dengan jumlah anggaran diminta KPU. Namun ketika dalam draf NPHD, tidak ada poin jaminan jika Pemkab Bolmong, akan menambah anggaran,” tukasnya.

Konni Balamba