TOTABUANEWS, BOLSEL – Pemilihan Sangadi (Pilsang) serentak di 42 desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) rencananya akan dihelat bulan ini (Mei). Diprediksi, pilsang serentak ini bakal banyak bakal calon yang ikut bertarung.

Pasalnya, posisi Sangadi (Kepala Desa) kini makin menjanjikan. Salah satu faktor adalah besarnya anggarann yang dikelola desa saat ini. Tapi di sisi lain, banyak hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Seperti dikatakan salah satu anggota Legislatif (Aleg) Bolsel asal Bolaang Uki, James Lontoh.

Katanya, yang perlu diantisipasi dini adalah penggunakan ijazah palsu (Ipal). Menurut James, pihak pelaksana harus benar-benar melakukan proses verifikasi berkasi dengan ekstra ketat.

“Ini bisa saja terjadi. Untuk mencegah itu, kalau perlu libatkan aparat penegak hukum dalam proses verifikasi berkas nanti,” sebut James, kemarin.

Sejauh ini belum ada indikasi Ipal, karena tahapan Pilsang juga baru akan dimulai. Namun kata Jemas, tidak ada salahnya jika diantisipasi lebih awal.

“Kita berharap ini tidak terjadi. Sebagai pelaksana teknis jangan sampai lengah. Verifikasi berkas khususnya soal ijazah harus dilakukan dengan serius,” sahutnya.

Hal ini juga sempat disinggung James saat membacakan pemandangan akhir Fraksi pada paripurna tahap II Perda Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi yang digelar akhir April lalu. Saran dari legislator Gerindra ini mendapat respon positif dari Bupati Hi Herson Mayulu (H2M).

Menurut orang nomor satu ini, semua soal teknis yang belum diatur dalam Perda, akan lebih dipertajam dalam Peraturan Bupati (Perbup), tanpa mengurangi roh dari Perda itu sendiri.

“Ada beberapa hal yang menyangkut teknis saya lihat belum jelas dalam perda. Nanti kita akan lengkap dalam perbup,” ungkap Bupati dua periode ini.

Sementara itu, dalam pelaksanaan pilsang serentak di 42 desa nanti, Bupati H2M meminta kepada seluruh kandidat yang nantinya akan bertarung, bersama para pendukung masing-masing, agar bersikap sportif.

“Jaga stabilitas keamanan di desa masing-masing. Meski beda pilihan tapi jangan sampai gontok-gontokan,” kata Om Oku sapaan akrab bupati.

Demi memperlancar proses demokrasi di desa, H2M meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak ikut campur dalam pilsang. PNS diminta tetap netral dan tidak bergabung menjadi tim sukses (TS).

“Silahkan menggunakan hak pilih anda. Tapi jangan sampai berpihak kepada salah satu calon secara terang-terangan. Tunjukkan profesionalitas anda sebagai PNS,” papar Bupati serius.

Katanya, kalau ada PNS yang kedapatan menjadi TS atau ikut membantu memenangkan salah satu calon, maka dia mengaku tidak segan-segan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. “Bagi yang terbukti, akan dimutasi ketempat yang lain,” pungkas H2M, baru-baru ini.

Tim Totabuanews