Totabuanews.com, Bolmong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk tanggap darurat terjadinya bencana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013 nanti, yang saat ini sedang dalam pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong.

Namun, menurut Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Chairun Mokoginta, anggaran tersebut belum final. “Pembahasan untuk anggaran tanggap darurat tersebut nanti final di tingkat Banggar (Badan Anggran),” ujar Mokoginta, saat ditemui di Kantor DPRD Bolmong, Selasa (04/12/12) kemarin.

Sementara itu, Ketua DPRD Bolmong Abdul Kadir Mangkat mengaku jika anggaran tanggap darurat harus tertata dalam APBD 2013, lantaran Kabupaten Bolmong memiliki sejumlah daerah yang rawan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. “Minimal anggaran tanggap darurat adalah Rp 1 miliar,” imbuh Mangkat. (gito/din)

Totabuanews.com, Bolmut – Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP),yang tersebar di 36 desa di Kabupaten Bolmut tuai sorotan. Dimana, kucuran dana tersebut diduga cacat hukum, karena belum tertuang di Peraturan Desa (Perdes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) serta Ranca Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Sehingga dari 36 desa yang menerima dana PPIP itu, tidak ada data RPMJdes dan RKPDes di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dan belum diputuskan lewat keputusan BPD, tentang persetujuan PPIP.

Parahnya lagi, dalam pengambilan keputusan pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai menuai kritikan dari sejumlah pengurus BPD dan lembaga adat desa kata Ketua BPD Desa Soligir Kecamatana Kaidipang, Akran Piontoh.

“Saya sudah lakukan konfirmasi ke BPMD, katanya cek ke dinas Pekerjaan Umum (PU) ciptakarya yang membidangi PPIP,” jelas Akran.

Ironisnya Proyek miliaran rupiah ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sehingga, dampak kesenjangan sosial ditengah masyarakat desa mulai nampak.

“Ini akan berakibat fatal, jika tidak segera diluruskan, sebab berdasarkan pengamatan, bahwa setiap desa yang mendapakan bantuan dana PPIP, dianggap amburadul,” tutur Pontoh.

Katanya, jika tidak tertuang dalam produk hukum desa tentu dianggap ilegal. Parahnya lagi, lanjut Pontoh, pekerjaan yang seharusnya di lakukan dengan swakelola namun melibatkan pihak ketiga.”Ini benar-benar menyalahi aturan,” pungkasnya. (gito/hasdy)

Totabuanews.com, Boltim – Persoalan pasca tambang pasir besi di desa Paret Kecamatan Kotabunan diseriusi Pemkab Boltim. Terutama terkait dengan kerusakan hutan mangrove akibat operasi pihak PT MPU diseriusi oleh Pemkab Bolmong Timur. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Boltim, Pryamos SH MM, yang mengatakan kalau kerusakan lingkungan dan hutan mangrov karena penambangan pasir besi oleh PT MPU jelas-jelas telah melanggar aturan. Karena penambahan itu sudah di luar kawasan IUP (Ijin Usah Pertambangan).

“Ini kesalahan PT MPU sendiri yang melakukan penambangan di darat bukan di laut. Terlebih sudah merusak kelestarian hutan manggrove. Sehingga kami akan memproses hukum pihak perusahaan, jika kerusakan lingkungan ini tidak segera diperbaiki,” tegas Priamos.

Di sisi lain, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir H Djamaludin mengungkapkan bahwa sebenarnya Pemkab Boltim sebelum insiden pengrusakan oeh warga di loaksi perusahaan terjadi, telah melayangkan teguran dan peringatan berulang kali kepada perusahaan. Dalam surat itu, perusahaan diminta agar tidak melakukan penambangan di darat dan tidak merusak hutan manggrove, namun terkesan peringatan itu diabaikan.

“Waktu itu, sudah ada pemberitahuan kepada perusahaan untuk tidak beroperasi di darat, akan tetapi perusahaan masih tetap melakukannya. Ini kesalahan perusahaan sendiri,” tegas Jamaludin. (emon/jun)