TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU — Diawal 2016 ini, sedikitnyan sudah tujuh Warga Negara Asing yang menetap di Kabupaten Bolmong di pulangkan oleh Kantor Imigrasi kelas III Kotamobagu.
Pasalnya, ketujuh WNA tersebut, tidak mengantongi dokumen keimigrasian dalam hal ini, surat keterangan ijin tinggal tetap (Kitap) dan surat keterangan ijin tinggal sementara (Kitas).
Sebgaimana dikatakan, Kepala Sub Insarkom dan Wadakim (Informasi Sarana Komunikasi dan Penindakan Keimigrasian, Kota Kotamobagu, Melgi Pahibe, Senin (25/04/2016).
” Tujuh warga negara asing tersebut terbukti tidak memiliki surat dokumen resmi, tentang keimigrasian, sehingga dipulangkan ke negara asalnya atau dideportasi,” kata Pahibe.
Dia menjelasakan, bahwa WNA yang telah dipulangkan ke negara asala itu, hampir semua warga negara philipina. “Jadi yang telah di Deportasi itu, semuanya warga negara philipina,” ujarnya.
Sementara itu, Dia juga menambahkan pihaknya mencatat masih ada beberapa WNA, yang berada di BMR, yakni sebanyak 75 orang, masing-masing berasal dari Negara China 68 orang, dan 7 diantaranya, dari negara asia lainnya.
“Mereka datang sebagai tenaga kerja asing yang rata ratanya bekerja di perusahaan tambang emas yang ada di Bolmong raya. Dan semuanya mempunyai surat keterangan ijin tinggal sementara atau kitas,” tandasnya.
Gian Limbanadi
Menarik dalam paripurna LKPJ, Pansus LKPJ melalui Ketua Pansus Ferdinand Mewenkang memberi catatan khusus kepada kinerja beberapa SKPD. Salah satu adalah kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Ferdinand Mewengkang yang membacakan rekomendasi Pansus, program dan kegiatan kewirausahaan bagi pemuda, perlu dilakukan follow-up agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak sekedar kegiatan yang berlalu setelah pelatihan, namun dapat diaplikasikan oleh pemuda.
Catatan Pansus lainnya untuk urusan pemuda dan olahraga diantaranya: perlu target konkrit, target prestasi dan kegiatan-kegiatan yang jelas. Penurunan prestasi olahraga pemerintah perlu memberikan perhatian pada sarana dan prasarana serta peningkatan insentif untuk para atlet .
Pansus mengingatkan penyaluran dana untuk kegiatan-kegiatan atlet tepat sasaran. Melihat menurunnya prestasi pada generasi muda dan meningkatnya kriminalitas serta kurangnya perhatian pemerintah pada potensi generasi muda, perlu program-program meningkatkan kreativitas dan partisipasi pemuda, olehnya dibutuhkan penambahan alokasi anggara. “Dispora perlu melakukan evaluasi kinerja manajemen yang kerap menghambat serta tidak mendukung realisasi anggaran serta segera menyelesaikan daftar hutang kepada cabang olahraga, terlebih cabang olahraga yang sudah teranggarkan dan dilaksanakan tapi belum terbayarkan,” jelas Mewengkang. 
Sementara ini, pada Paripurna BUMD, sekrataris Komisi II Rocky Wowor saat membacakan usulan Ranperda BUMD, pun sedikit memberi catatan khusus kepada jajaran birokrasi. ‘Banteng Muda’ (sebutan kader muda PDIP) dari Bolmong Raya ini, menyebutkan selaku Komisi II yang memprakarsai untuk pembuatan Perda BUMD, menilai ada banyak potensi sumber daya di sulut yang mampu meningkatkan PAD.“Namun belum profesionalnya jajaran birokrasi atau SKPD dalam menangani potensi sumber daya yang bisa menambah PAD,” tegas Sekretaris Komisi II Deprov Sulut ini.
Disisi lain Wowor menjelasakan, Ranperda BUMD sesuai semangat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan otonomi daerah yang memberikan mandat bahkan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan rumah-tangga sendiri. “Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta, meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah dalam NKRI,” terang Wowor.
Lanjutnya, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjang suatu daerah otonomi mampu menjalankan otonominya. “Keuangan merupakan salah-satu bobot penyelenggaraan otonomi, artinya daerah otonomi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengolah dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah,” jelas Wowor. Rapat paripurna juga dihadiri Wagub Steven Kandouw, Sekprov Siswa Rachmat Mokodongan, jajaran FORKOMPIMDA, perwakilan OJK, BI, BPKP, BPK dan jajaran SKPD Pemprov Sulut.
Dalam sambutannya Walikota Kotamobagu menyampaikan bahwa pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil, termasuk yang ada di Kota Kotamobagu, untuk lebih mempermudah proses perizinan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.“Pemerintah telah menetapkan Izin Usaha Mikro dan Kecil, melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang perizinan Usaha Mikro dan Kecil, sebagai salah satu bentuk terobosan kebijakan dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil,” ujar Walikota.
Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya kartu izin Usaha Mikro dan Kecil tersebut,maka diharapkan para pelaku usaha akan dapat memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan termasuk pendampingan untuk pengembangan usaha, kemudahan dalam akses pembiayaan kelembagaan keuangan.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lembah Bening Kotamobagu tersebut, juga dihadiri Pimpinan Cabang BRI Kotamobagu, para Camat dan Lurah se – Kota Kotamobagu, serta para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil se – Kota Kotamobagu.
